Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Banyaknya calon legislatif (caleg) perempuan gagal masuk ke lembaga legislatif (DPR RI) merupakan kenyataan yang memrihatinkan tentang perempuan di tampuk kekuasaan dan pengambilan keputusan.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perjuangan caleg perempuan Indonesia menghadapi hambatan dalam partai dan sistem politik yang berlaku di negeri ini untuk menjadi anggota lembaga legislatif. Penelitian ini juga bertujuan mengungkap implikasi negatif dari UU No.31 tahun 2002 tentang parpol dan UU No.12 tahun 2003 tentang pemilu terhadap perjuangan caleg perempuan, serta memaparkan sikap para caleg perempuan gagal dalam memaknai hambatan dan kegagalan yang mereka hadapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berperspektif perempuan dengan menerapkan teknik pengumpulan data melaiui wawancara mendalam (in-depth interview).Temuan penelitian ini adalah: (1) parpol yang seharusnya menjadi wadah pendukung ternyata tidak berperan efektif dan cenderung menghambat para caleg perempuan dalam perjalanan dan perjuangan menuju ke lembaga legislatif; (2) UU No.31 tahun 2002 tentang parpol dan UU No.12 tahun 2003 tentang pemilu telah berimplikasi negatif terhadap caleg perempuan dalam upaya mereka meraih posisi di lembaga legislatif; (3) kegagalan menjadi anggota lembaga legislatif akibat hambatan dalam parpol dan sistem politik yang diberlakukan, ternyata masih bisa dimaknai secara positif oleh para caleg perempuan subjek penelitian ini. Kegagalan pada pemilu 2004 lalu tidak menyurutkan semangat mereka untuk berjuang lagi meraih posisi kekuasaan di dalam struktur kepengurusan parpol dan di lembaga legislatif pada pemilu mendatang.

---

There were many Indonesian woman candidates failed to legislative (parliament) was a fact that showed unlucky condition about woman in the hierarchy of power or the public policy.

This research aimed to examine the struggle or the fight of Indonesian woman for legislative candidates who faced many obstacles in the politic party and the political system which was obtained in this country to become a member of parliament. This research aimed not only uncover negative implication of constitution No.31/2002 about the politic party and constitution No.12/2003 about the general election concerning the fight of woman candidates, but also to explain about the attitude of the failed woman candidates to explain their barriers and failures. This research was based on qualitative approach with woman's perspective and applied data collecting technique by means of in-depth interview.

Finding of the research were: (1) the politic party which had to become a supporting institution exactly had not an effective role and was dispose restricting the efforts of woman candidates to gain their goal to parliament; (2) constitution No.31 /2002 about the politic party and constitution No.12/2003 about the general election had a negative implication to woman candidates; (3) the failure to become a member of parliament caused by politic party and political system apparently still could be positive meaning by woman informants of this research. The failure at the general election in 2004 had not sent down the spirit of the woman candidates to fight again and to obtain the leader position at the structure of politic party and the parliament in the next general election."

"Krisis di selat Taiwan merupakan peristiwa yang dapat membawa hubungan antara dua negara besar di kawasan Asia Pasifik mengarah ke dalam konflik. Kedua negara tersebut yakni Amerika Serikat -- yang merupakan satu-satunya kekuatan global dan negara adi daya yang masih tersisa pasca perang dingin -- dan RRC -- yang merupakan kekuatan regional yang mulai tumbuh menjadi negara yang mempunyai potensi menjadi negara adi daya. Karena itu, isu Taiwan merupakan salah satu isu yang dapat mempengaruhi hubungan kedua negara besar tersebut, selain masalah-masalah lainnya seperti, hak-hak asasi manusia, proliferasi senjata nuklir dan senjata pemusnah massal lainnya, perdagangan dan sebagainya.Taiwan secara de facto merupakan negara berdaulat tetapi secara de jure bukanlah negara yang merdeka, karena Taiwan tidak mendapat pengakuan intemasional sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, terutama dari PBB. Ditambah lagi, Amerika Serikat telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan dan pindah ke RRC, walaupun tetap mempertahankan hubungan informalnya dengan Taiwan melalui Taiwan Relations Act.Sebagai negara adi daya, Amerika Serikat mempunyai peranan dalam menentukan masa depan Taiwan. Tetapi politik domestik Amerika Serikat yang mempunyai banyak kelompok kepentingan yang selalu berusaha mempengarnhi proses pengambilan kebijakan luar negeri Amerika Serikat sehingga turut menentukan apa yang akan terjadi di lintas selat Taiwan.Di lain pihak, RRC juga ikut menentukan masa depan Taiwan dengan menyatakan bahwa Taiwan merupakan "bagian" dari wilayah RRC dan untuk mempertahankannya bila perlu dengan menggunakan kekuatan militer,Krisis di selat Taiwan pada tahun 1995/1996 dan tahun 1999/2000 mendapat reaksi yang berbeda dari pemerintah Amerika Serikat. Dalam krisis pertama, pemerintah Amerika Serikat menempatkan dua kapal induknya ke lokasi krisis sehingga dapat memicu perang terbuka, sedangkan pada krisis yang kedua pemerintah Amerika Serikat hanya menyampaikan keprihatinannya saja kepada RRC. Dalam dua krisis tersebut, pemerintah Amerika Serikat mengarnbil tindakan yang bertolak belakang, di mana pada krisis pertama tindakannya menyampaikan pesan lebih tegas kepadaRRC sedangkan yang kedua lebih lunak.Pengaruh dari dalam negeri Amerika Serikat seperti Kongres, Media Massa, Civil Society, Lobby Taiwan dan kepentingan kelompok lainnya yang tentunya mempengaruhi perbedaan tersebut. Selain itu, kondisi domestik RRC sendiri turut pula mempengaruhi kebijakan yang diambil pemerintah Amerika Serikat terhadap RRC dalam menghadapi dua krisis yang terjadi di selat Taiwan tersebutPenulis menerapkan kerangka pemikiran dari Kegley dan Wittkopf mengenai proses pengambilan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Menurut Kegley dan Wittkopf, proses pengambilan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dipengaruhi faktor-faktor internal (domestik) dan faktor-faktor ekstemal. Kedua sumber tersebut merupakan input yang masuk ke dalam Decision Making Process politik luar negeri Amerika Serikat. Kemudian, dari input tersebut akan keluar output berupa kebijakan Amerika Serikat terhadap RRC.Dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor internal (domestik) seperti KCongres, Media Massa, Civil Society, Lobby Taiwan, kepentingan kelompok lainnya dan sebagainya, ditambah faktor-faktor eksternal yakni perubahan yang terjadi di RRC telah merubah sikap pemerintah Amerika Serikat pada krisis yang terjadi di selat Taiwan 1999-2000. Karena pada krisis tahun 1995/1996, pemerintah Amerika Serikat berani berisiko terjadi konflik dengan RRC."

"ABSTRAK Konflik Laut China Selatan merupakan salah satu bentuk baru ancaman keamanan pasca perang dingin di wilayah Asia Tenggara. Konflik ini melibatkan enam negara sebagai pengklaim secara Iangsung dan menyangkut kepentingannya besar negara lainnya. Hal ini disebabkan lokasi strategis Laut China Selatan dan potensi yang terkandung didalamnya. Bila konflik ini dibiarkan memuncak akan menimbulkan perang terbuka yang merugikan banyak pihak Mengingat langkah untuk menyelesaikan konflik ini perlu waktu panjang karena rumitnya permasalahan, maka diperlukan upaya yang bisa tetap menjaga kawasan tetap aman hingga terselesaikannya permasalahan klaim wilayah ini yaitu dengan meningkatkan rasa saling percaya (confidence building measures) antara pihak yang bertikai. Langkah ini merupakan salah satu langkah awal diplomasi preventif.ASEAN sebagai organisasi regional merasa perlu melakukan langkah diplomasi khusus sebagai upaya mengurangi ketegangan yang muncul akibat konflik yang berpotensi timbul yaitu dengan diplomasi preventif dua jalur, pertama dan kedua. Hal ini mengingat sebagian pengklaim adalah negara-negara anggota ASEAN dan keamanan kawasan sangat penting untuk dipertahankan demi menjaga stabilitas kawasan agar tetap kondusif bagi perkembangan perekonomian. Masalah yang ingin dibahas adalah bagaimana upaya ASEAN dengan diplomasi preventif dua jalur dalam mengurangi ancaman keamanan akibat ketegangan konflik yang timbul. Lingkup pennasalahan meliputi pelaksanaan diplomasi preventif jalur pertama melalui pembicaraan bilateral, ASEAN Ministerial Meeting, ASEAN Regional Forum, ASEAN-China Dialogue, ASEAN-China SOM dan diplomasi jalur kedua melalui Lokakarya PengeloIaan Potensi Konflik Laut China Selatan atas inisiatif Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi sumbangan pemikiran tentang penggunaan sinergi diplomasi dua jalur tersebut untuk mengurangi ketegangan konflik di Laut China Selatan secara aman dan damai.Untuk itu, penulis menggunakan kerangka teori untuk menganalisis permasalahan dengan pendekatan konstruktif dari Bruce Andrews (1975) untuk melihat perilaku ASEAN dalam menanggapi konflik, pendekatan diplomasi dari Hedley Bull (1981) dan diplomasi preventif dan Boutros-Boutros Ghali (1992) dan konsep kerja sama dalam mengatasi konflik dan K.J. Holsti (1988) dan Robert O'Keohane (1994), konsep fungsionalisme dari David Mitrany (1981) serta konsep spill over dan Ernst Haas (1993). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan erat antara diplomasi jalur pertama dan kedua yang berpengaruh positif pada upaya pengurangan ketegangan konflik di Laut China Selatan.Kesimpulan dari tesis ini adalah pelaksanaan diplomasi preventif dua jalur ternyata mempunyai peran positif dan akan lebih efektif bila didukung oleh komitmen masing-masing pihak yang bertikai untuk menjalankan hasil-hasil yang dicapai dalam diplomasi preventif baik jalur pertama maupun kedua secara konsisten."

"ABSTRAK Tesis ini disusun berdasarkan pengamatan adanya kekhawatiran masyarakat internasional akan masa depan status internasional perekonomian Hongkong di bawah kedaulatan Cina, sehingga tesis ini diberi judul: "Masa Depan Status Internasional Perekonomian Hongkong Pasca 1997". Tesis ini menganalisa penerapan otonomi khusus dalam rangka menerapkan konsep "satu negara dua sistem", yang diberikan Cina kepada Hongkong.Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai hal itu, penulis menggunakan kerangka pemikiran internasionalisasi dari Jeffry Frieden dan Ronald Rogowski serta proses persiapan unifikasi antara 2emerintah Inggris dan Cina. Metode penelitian yang digunakan adalah studi perpustakaan dan tehnik pengumpulan datanya adalah melalui buku-buku, dokumen-dokumen, majalah dan koran serta data dari Internet. Diperoleh gambaran bahwa perekonomian Hongkong layak berstatus internasional dan perlu dipertahankan, apalagi kondisi ini mendukung perekonomian Cina. Berarti penerapan kebijakan otonomi khusus kepada Hongkong, memberi pengaruh positif bagi masa depan status internasional perekonomian Hongkong.Tesis ini dibagi menjadi 4 (empat) bab, bab pertama merupakan pendahuluan. Bab kedua menganalisa sejarah serta perkembangan perekonomian Hongkong dan Cina setahun sebelum dan sesudah unifikasi Hongkong. Bab tiga menganalisa internasionalisasi yang dialami Hongkong dan proses persiapan unifikasi Hongkong ke dalam kedaulatan Cina. Dan akhirnya diperoleh kesimpulan bahwa dengan pertimbangan kepentingan ekonomi, Cina akan konsisten menerapkan kebijakan otonomi khusus dan status internasional perekonomian Hongkong pasca unifikasi dapat dipertahankan."

"ABSTRAKLatar belakang penelitian berawal dari mencermati hasil Pernilu 2004 yang mana jumlah perempuan Anggota DPD terpilih meneapai 21%, padahal DPD merupakan lembaga legislatif baru dengan sistem pencalonan independen. Penelitian ini dilakukan terhadap enam perempuan Anggota DPD-Rl masa jabatan 2004-2009, yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu, yaitu: perbedaan latar belakang pengalaman partisipasi politik informal sebelum pencalonan; perbedaan profesi, dan juga berdasarkan proporsi daerah asal pemilihan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif-berperspektif feminis. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para lnforman. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan: (1). latar belakang perempuan yang berhasil menjadi anggota DPD; (2). pengalaman mereka dalam menghadapi proses pencalonan DPD; (3). hambatan struktural dan kultural yang dialami; serta (4). mengidentifikasi potensi bentuk representasi mereka di DPD.Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang berhasil menjadi Anggota DPD adalah mereka yang tergolong 'bukan perempuan biasa' artinya mereka memiliki modal internal dan model eksternal, yang tidak selalu dimiliki perempuan kebanyakan. Modal internal itu terdiri dari tingkat intelektualitas yeng tinggi, akses kepemilikan properti, ketokohan, dan percaya diri. Sementara itu, modal eksternal meliputi modal sosial-politik dan finansial. Kenyataan di atas menunjukkan bahwa hanya segelintir perempuan yang memiliki kemampuan atau modal untuk memenangkan pencalonan legislatif, khususnya secara independen. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan di DPD, berkecenderungan masih berbentuk representasi fungsional, belum sepenuhnya merepresentasikan kepentingan perempuan, meskipun mereka perempuan. Pengalaman mereka dalam berkiprah secara sosial-politik, belum banyak merefleksikan sensitivitas dan kesadaran gender. Hal ini juga tidak dapat dipisahkan dengan kondisi struktural dan kultural politik negara, pada tataran makro.

---

ABSTRAK

This research began when the researcher realized that the number of women in DPD-RI's election in year 2004, achieved 21% from the total member. It's a good achievement in representatives of women, because DPD-RI is a new chamber (as Senate) in our legistative. This research used feminist methodology with a qualitative approach. During the research, six women who are member of the DPD-RI for the period 2004-2009 were interviewed. They were choosen based on certain criterias, such as: differentiation in informal political participation and profession before the election, also by the election's area The data collection technique used in-depth interview with the informants. The objectives of the researeh are to reveal: the background of women member of DPD-RI; their experiences as a candidate in 2004 election; the structural and cultural constrains they faced; and to understand the probability of women representation in DPD-RI.

The research showed that the women who sit at the DPD-Rl, have both internal and external capital, which isn't all women having it. The internal capital included high intellectuality, access to property ownership, strong positive publicity, and self confident. The external capital included socio-politic and financial capital. The research also showed that the representation of women in DPD-RI did not imply that they will always represented women's interest. Recently, their form of representation is still functional, not represented women's interest yet, although they are a woman. Their life experiences influenced their awareness and sensitiveness, but also depends on structural-cultural of pollitical condition at macro level."

"Penelitian ini menganalisis peran ILO dalam advokasi konvensi ILO 189 di Indonesia. Penulis menggunakan metode studi kasus untuk mengaplikasikan konsepsi mengenai kebijakan internasional dalam melihat bagaimana penolakan terhadap pemerintah Indonesia terhadap isu pekerja rumah tangga khususnya Pekerja Rumah Tangga termasuk berdasarkan teori Norma International oleh Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink (1998) di mana terdapat 3 tahapan dalsam proses pembentukan norma atau life cycle 1) norm emergence , 2) norm cascade, dan 3) Internalization untuk menganalisis proses dari tahapan advokasi norma yang dituju sehingga melatarbelakangi diterima atau tidaknya suatu kebijakan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia menolak dalam ratifikasi karena penolakan terhadap beberapa pasal konvensi ILO 189 dan RUU PRT yang dirasa akan merugikan Indonesia terutama di dalam bidang ekonomi dan devisa negara. Contohnya, perubahan undang-undang batas usia minimum pekerja rumah tangga, jaminan sosial untuk pekerja rumah tangga, dan agen ketenagakerjaan swasta.

---

This study analyzes the role of the ILO in advocating ILO Convention 189 in Indonesia. The method uses in this study is a study case to apply the conception of international policy in seeing how the Indonesian government rejects the issue of domestic worker, and refuse to ratify the convention ILO 189 which become the first global standart for domestic worker rights. Based on the theory of International Norms by Martha Finnemore and Kathryn Sikkink (1998), There are 3 stages in the process of forming norms there life cycle 1) norm emergence, 2) norm cascade, and 3) Internalization to analyze the process from the stages of advocacy of the intended norm so that can be answered whether the norm is accepted to becomes a policy or rejected. The results of the discussion show that the Government of Indonesia refuses to ratify because of the rejection of several articles of the ILO Convention 189 and the Domestic worker bill which are felt to be detrimental to Indonesia, especially in the fields of economy and foreign exchange. For example, changes to the law on the minimum age limit for domestic workers, social security for domestic workers, and private employment agencies"