Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulisan tesis ini akan memfokuskan perhatian pada Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di Kairo pada tahun 1994. Dalam konferensi ini, ada kombinasi dua hal penting yang mewarnai jalannya konferensi yaitu runtuhnya persaingan ideologi pada awal 1990-an (pasca Perang Dingin) digantikan dengan perbenturan antar budaya serta diangkatnya isu-isu kehidupan sehari-hari sebagai isu-isu kontemporer. Pembahasan isu-isu sensitif dalam kancah internasional ini menjadikan konferensi tersebut sangat istimewa dan menarik untuk dikaji lebih lanjut. Masalah kesehatan reproduksi yang dianggap belum menjadi persoalan publik dan pemberdayaan perempuan yang secara konvensional dianggap hanya bisa berkiprah di ruang lingkup privat ternyata dalam konferensi ini menjadi isu-isu yang demikian rumit dan penting. Sehubungan dengan masalah-masalah yang diperdebatkan seperti aborsi, sexual health's right , reproductive health, konsep "family" dan juga genital mutilation; terlihat adanya persoalan dalam penafsiran isu-isu yang dibahas oleh negara-negara peserta. Selain persoalan penafsiran tersebut, juga pembahasan isu-isu yang ada menimbulkan pro dan kontra sehingga perbedaan yang lebar terlihat jelas. Penulisan tesis ini berupaya untuk memberikan gambaran yang jelas tentang sejauhmana perbedaan sikap politik antara negara-negara pro, yaitu negara-negara yang menyetujui dan tidak sering mengajukan keberatan; dan negara-negara kontra yang tidak sepenuhnya menyetujui dan kerap mengajukan keberatan dalam memandang isu-isu sensitif yang dibahas dalam Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan di Kairo tersebut. Selain itu akan ditelaah pula bagaimana sikap politik negara-negara pro dan negara-negara kontra menghadapi masalah tersebut dan mengapa mereka bersikap demikian. Juga akan dilihat solusi apa yang dihasilkan untuk mengatasi perbedaan tersebut. Dalam konferensi ini, ada gerakan yang mengangkat the personal is political yang terlihat diantara negara-negara yang menghadiri konferensi tersebut. Gerakan ini tercermin dalam upaya mengangkat isu-isu yang pada awalnya dibahas dalam lingkup privat, ke dalam lingkup yang lebih luas. Dalam pertemuan akbar itu, isu-isu personal diangkat menjadi isu-isu politik.Melalui konferensi ini maka pemerintah sebagai agen dalam wilayah 'publik' ditugaskan untuk secara aktif menangani urusan-urusan 'privat'. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode pengumpulan data di perpustakaan (Library Research Method). Penulisan tesis ini bersifat kualitatif dan bertujuan untuk membangun tesis yang menjelaskan hubungan antar gejala sesuai permasalahan yang dipilih. Berdasarkan tingkat analisisnya, penelitian ini termasuk penelitian eksplanasi karena penulis tidak sekedar membuat deskripsi (gambaran) mengenai suatu gejala tetapi bertujuan untuk menjelaskan hubungan antar gejala. Terlihat bahwa dalam konferensi internasional ini terjadi pengelompokkan negara. Negara-negara berkembang bersama-sama dengan negara-negara berpenduduk Islam serta Vatikan berada di satu kubu dan banyak menentang isu-isu kontroversial yang mengemuka serta sekaligus inemberi jalan keluar terbaik yang sesuai dengan ajaran agama. Di sisi lain, negara-negara liberal Barat dengan Amerika serta beberapa negara lainnya bersatu untuk mempengaruhi dunia dengan gagasan-gagasan mereka tentang kependudukan dan kemanusiaan. Konferensi ini dipandang sangat unik karena merupakan pertemuan semua kultur dan peradaban yang sukses memadukan agama, nilai dan tradisi. Deklarasi Kependudukan yang dikeluarkan di Kairo mencerminkan kemenangan yang adil bagi semua pihak. Perbenturan antar budaya sebenarnya bisa dihindari dan dalam konferensi internasional ini yang rnelibatkan begitu banyak ragam negara ternyata perbedaan-perbedaan yang ada bisa dihindari."

"Tesis ini membahas mengenai agenda setting isu pekerja migran di ASEAN dalam politik luar negeri Indonesia periode kedua pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Serta strategi politik luar negeri Indonesia pada KTT ke-19 ASEAN tahun 2011 terutama dalam isu pekerja migrant. Selain itu peneliti akan menganalisa mengenai faktor-faktor internal dan ekstenal yang mempengaruhi perumusan strategi politik luar negeri Indonesia, pada khususnya strategi Indonesia dalam isu pekerja migrant pada KTT ke-19 ASEAN tahun 2011. Pada bagian ini akan dianalisa mengenai faktor-faktor internal yang mempengaruhi Indonesia dalam penyusunan dan perumusan politik luar negerinya. Serta faktor eksternal yang mempengaruhi Indonesia dalam perumusan politik luar negerinya terdin atas posisi Indonesia dalam ASEAN tentang isu pekerja migrant dan tuntutan tanggung jawab dari negara besar kepada ASEAN untuk memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya HAM para pekerja migrant.

---

This thesis discusses the issue of setting the agenda in the ASEAN migrant workers in Indonesia?s foreign policy the second term of President Susilo Bambang Yudhoyono. Also Indonesia?s foreign policy strategy in the 19th ASEAN Summit in 2011, especially the issue of migrant workers. In addition the researchers will analyze the factors that affect the intemal and extemal formulation of Indonesia's foreign policy strategy, in particular Indonesia strategy on the issue of migrant Workers in the 19th ASEAN Summit in 2011. In this section we will analyze the intemal factors that affect Indonesia in the preparation and formulation of foreign policy. And extemal factors that affect Indonesia in the formulation of foreign policy consists of Indonesia in the ASEAN position on the issue of migrant Workers and demands great responsibility of the ASEAN countries to pay attention to Human Rights (HAM), particularly the human rights of migrant Workers."

"[ABSTRAKAssociation of Southeast Asian Nations (ASEAN) yang identik sebagai asosiasi elitmulai melibatkan Civil Society Organizations (CSO) sebagai respon terhadapdinamika yang terjadi di level domestik, regional maupun internasional. Komitmenuntuk menjadi lebih people-oriented ini dinyatakan dalam berbagai dokumen resmiASEAN. Tugas Karya Akhir ini menyoroti mekanisme pelibatan CSO dalam prosesregionalisme ASEAN dan kesesuaiannya dengan pernyataan-pernyataan formal yangtercantum pada dokumen resmi ASEAN. Kajian literatur yang dilakukanmenunjukkan bahwa ASEAN menggunakan mekanisme bounded engagement yangtercermin dari tiga indikator utama yaitu berdasarkan CSO yang dilibatkan, fungsiyang diberikan kepada CSO, serta isu. Moda pelibatan tersebut menunjukkan adanya inkonsistensi antara pernyataan normatif dan praktik yang terjadi.

---

ABSTRACTAssociations of South East Asian Nations (ASEAN) which is identical as an eliteassociation has started involving Civil Society Organizations (CSO) as the responsetowards the dynamics in domestic, regional, or international level. The commitmentto become more people-oriented is stated in ASEAN official documents. Thisliterature-review highlights the CSO engagement mechanism in ASEAN regionalismprocess and its compatibility with formal statements in ASEAN official documents.This literature-review shows that ASEAN uses bounded engagement mechanismreflected from three main indicators, namely participant-based engagement, functionbasedengagement,and issue-based engagement. This engagement mode shows the inconsistency between normative statements and current practices. , Associations of South East Asian Nations (ASEAN) which is identical as an eliteassociation has started involving Civil Society Organizations (CSO) as the responsetowards the dynamics in domestic, regional, or international level. The commitmentto become more people-oriented is stated in ASEAN official documents. Thisliterature-review highlights the CSO engagement mechanism in ASEAN regionalismprocess and its compatibility with formal statements in ASEAN official documents.This literature-review shows that ASEAN uses bounded engagement mechanismreflected from three main indicators, namely participant-based engagement, functionbasedengagement,and issue-based engagement. This engagement mode shows the inconsistency between normative statements and current practices. ]"

"Keberadaan pekerja migran di suatu negara memang berpotensi menimbulkan beragam narasi nasionalis mengenai siapa kita? dan siapa mereka, namun dari kacamata mereka lah nasionalisme yang melekat dalam kehidupan sehari-hari dan diterima sebagai suatu kelaziman dapat dipahami. Penelitian ini menelaah kembali nasionalisme dalam fenomena talenta asing dengan mengangkat keberadaan orang-orang Indonesia yang memiliki pengalaman sebagai pekerja talenta asing di Singapura. Kedua negara tersebut membangun nasionalismenya dengan elemenelemen modernis yang berjangkar ke masa depan. Melihat kurangnya kajian level mikro dari studi nasionalisme, penelitian ini mendalami bagaimana pengalaman orang Indonesia memaknai narasi nasionalisme Singapura. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengadopsi teknik-teknik etnografi secara terbatas. Berdasarkan pengamatan di lapangan, penelitian ini menemukan bahwa nasionalisme Singapura dialami dan dimaknai oleh orang Indonesia sebagai kebanalan tatanan. Berangkat dari pemikiran Michael Billig mengenai banal nasionalism, penelitian ini mendefinisikan kebanalan tatanan sebagai kondisi endemik di mana tatanan, secara sadar maupun tidak, menjadi norma dalam berperilaku dan, sebagai konsekuensinya, membentuk ekspektasi suatu populasi dalam kehidupan sehari-hari.

---

In a country where migrant workers are welcomed, there?s indeed a wide range of potential nasionalist narrative regarding ?us? and ?others? come to surface, but it is from their point of view that the nationalism embedded in daily life and seen as prevalence can be understood. This research attempts to reexamine nationalism by capturing the experience of Indonesian foreign talent migrants who works and live in Singapore. Seeing the lack of micro-level studies of nationalism scholarship, this study to pose a question on how the Singapore nationalism is being experienced and interpreted by the Indonesian foreign talent. Both countries build their nationalist agenda on modern elements anchoring the future. This study requires a qualitative approach and is conducted by adopting limited ethnographic techniques. Based on field observation, this study found that Singapore nationalism is experienced and interpreted by Indonesian foreign talent as a banality of order. Extending from Michael Billig?s banal nationalism, this study defines ?banality of order? as the endemic condition in which order, either consciously or not, became the behavioral norm and, consequently, shapes the daily expectation of a population."

"ABSTRAKTulisan ini berangkat dari hasil penelitian tentang adanya dugaan pelanggaran hakasasi manusia terkait penerapan Qanun Jinayat hukum pidana di Aceh yang telahberlangsung sejak tahun 2012 dan telah diformalkan sejak tahun 2014. Tesis inimenganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan jejaring advokasitransnasional yang dilakukan oleh NGO lokal, nasional dan internasional untukmenghapus praktik Qanun Jinayat di Aceh. Penelitian ini menggunakanpendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka serta wawancara dan observasilangsung di Banda Aceh dan Sabang. Analisis kajian tesis ini menggunakan konsepTAN; pola bumerang oleh Keck dan Sikkink 1998 . Berdasarkan kerangkaanalisis TAN, ada empat strategi yang diterapkan dalam kasus ini, yaitu strategipolitik informasi, strategi politik simbolis, strategi politik pengaruh, dan strategipolitik akuntabilitas. Berdasarkan hasil temuan menunjukkan bahwa strategistrategitersebut tidak efektif dalam kasus ini karena terhambat oleh berbagai faktorseperti kompleksitas hukum Indonesia, perbedaan tujuan akhir antar elemenelemenTAN, serta ketiadaan tokoh representatif yang menjadi ikon pada isu ini.Akibatnya, meskipun pola advokasi transnasional telah nampak di Aceh,keberadaan jejaring transnasional tersebut tidak berhasil mengadvokasikan prinsipHAM universal untuk menghapuskan praktik Qanun Jinayat. Jadi kesimpulan tesisini telah memberi kontribusi pada debat universalisme dan partikularisme bahwakekuatan faktor lokal mempengaruhi hasil akhir dari sebuah advokasi

---

ABSTRACTThis thesis explores the allegation of human rights violation regarding theimplementation of Islamic Criminal Law Qanun Jinayat in Aceh which has beenstarted in 2004 and formalized in 2014. This thesis analyzes the factors behind thefailure of transnational advocacy network done by local, national, and internationalNGOs in order to abolish the practices of Qanun Jinayat in Aceh. This qualitativeresearch combines literature research and field observation in Banda Aceh andSabang. Analysis in this research thesis is based on the concept of TAN boomerang pattern by Keck and Sikkink 1998 . According to the framework ofanalysis, there are four strategies in an advocacy, namely information politics,symbolic politics, leverage politics, and accountability politics. It is found that suchstrategies are ineffective due to multiple problems such as complexity ofIndonesian law, difference in final objective of the elements of TAN, and lack oficonic representative figure as the front of the advocacy. In all, it can be concludedthat although the pattern of transnational advocacy has emerged in Aceh, presenceof such transnational network has not successfully advocated against thelegalization of Qanun Jinayat. In conclusion, this thesis has contributed to thedebate between universalism and particlularism that local factors may affect thefinal outcome of an advocacy."

"Paradigma pembangunan sekadar berbasis materialistis dan hanya berfokus pada capaian pertumbuhan ekonomi telah meminggirkan manusia sebagai subjek khususnya perempuan. Pembangunan infrastruktur energi dan kelistrikan yang buta gender bukan memberikan manfaat kepada perempuan melainkan menghasilkan tekanan tambahan. Penelitian ini bertujuan mengungkap implikasi pembangunan fasilitas listrik berbasis komunitas terhadap kapabilitas perempuan di kampung adat, utamanya persoalan akses dan partisipasi dalam pembangunan, pemaknaan perubahan dari listrik dan pembentukan kapabilitas perempuan. Penelitian ini menggunakan teori kapabilitas yang disandingkan dengan teori interseksionalitas dan pemikiran feminisme postkolonial untuk menganalisis temuan-temuan empirik. Metodologi penelitian kualitatif dilakukan melalui analisis data sekunder, observasi, dan wawancara mendalam terhadap lima perempuan subjek utama serta dua orang subjek pendukung. Lokasi penelitian dilakukan di kampung adat Ubu Oleta, desa Weetana, kecamatan Laboya Barat, Sumba, Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini menemukan bahwa akses dan prasarana masih buruk dan minim partisipasi perempuan dalam proses pembangunan. Perempuan di kampung adat masih belum dapat memanfaatkan kehadiran listrik secara optimal. Aturan adat berupa belis merupakan hambatan dalam pertisipasi, akses, dan pemanfaatan listrik bagi perempuan. Perempuan di kampung adat selain mengalami diskriminasi akibat aturan adat, sebagai individu dengan beragam identitas, juga mengalami tekanan secara interseksionalitas struktural, politik, dan representasional. Temuan yang juga penting adalah perempuan tetap mampu mengaktifkan faktor-faktor konversi lingkungan, sosial, dan personal dalam mencapai fungsi kapabilitas mereka sebagai perwujudan penggunaan listrik. Kendala struktural aturan adat dan belis menjadi hambatan utama dalam mencapai fungsi kapabilitas mereka, karena berbagai diskriminasi yang muncul dari praktik adat tersebut, menyebabkan beban ekonomi yang menjurus ke pemiskinan terstruktur. Rekomendasi utama adalah mengupayakan revitalisasi aturan adat terkait belis dan meningkatkan peran partisipasi perempuan yang hakiki dalam proses pembangunan energi.

---

The development paradigm that based on materialism is only focuses on achieving economic growth, which has tendency to marginalize people especially women. Gender- blind development of energy and electricity infrastructure does not provide benefits to women but creates additional pressure. This study aims to reveal the implications of the development of community-based electricity facilities on women's capabilities in traditional villages, especially the issues of access and participation in development, the significant of changes from electricity and the development of women's capabilities. This study utilize capability theory alongside intersectionality theory and postcolonial feminist thinking to analyze empirical findings. The qualitative research methodology was carried out through secondary data analysis, observation, and in-depth interviews with five women as the main subjects and two informants as supporting subjects. The research location was carried out in the Kampung Adat Ubu Oleta, Desa Weetana, kecamatan Laboya Barat, kabupaten Sumba, Provinsi Nusa Tenggara Timur. This research found that access and infrastructure were poor and women's participation in the development process was insignificant. Women in kampung adat are still unable to optimized utilization of electricity. The customary rule in the form of belis is an obstacle in the participation, access and utilization of electricity for women. In addition women are experiencing discrimination due to customary rules, women in kampung adat, as individuals with various identities, also experience pressure from structural, political and representational intersectionality. An important finding is that women are still able to activate environmental, social and personal conversion factors in achieving their capability function as a result utilization of electricity. Structural constraints on customary rules and belis are the main obstacles in achieving their capability function, because various discriminations that arise from these customary practices cause an economic burden that leads to structured impoverishment. The main recommendations are seeking to revitalize customary rules regarding belis and increase the role of women's participation in the energy development process."

"UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu memberikan jaminan sekaligus peluang bagi keterwakilan politik perempuan. Perempuan yang menempati setengah dari jumlah penduduk berhak untuk terlibat dalam proses penyusunan kebijakan utamanya yang berdampak langsung bagi kepentingan perempuan. Masuknya perempuan dalam ruang penyusunan kebijakan membawa harapan bahwa mereka akan mewarnai produk hukum dan kebijakan yang dihasilkan oleh DPR RI. Salah satu produk kebijakan yang dihasilkan oleh DPR RI periode 2004-2009 adalah UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pembahasan RUU Pornografi ini sejak awal sudah menuai berbagai polemik dan kontroversi yang membelah masyarakat menjadi kelompok pendukung dan penolak. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran respon politis perempuan dalam proses penyusunan Undang-undang yang berhubungan dengan kepentingan perempuan. Sebagai studi kasus dalam penelitian ini dilihat proses penyusunan UU Pornografi. Secara spesifik, penelitian ini juga bertujuan untuk mengungkap proses penyusunan UU Pornografi dan dinamika yang terjadi selama proses penyusunan, bagaimana perempuan menghadapi konflik kepentingan, bagaimana aspek pembentuk respon, dan faktor apa saja yang memengaruhi respon mereka. Sebagai penutup pembahasan, saya juga mengungkap bagaimana respon perempuan pada akhir pembahasan sampai saat pengesahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berperspektif perempuan dengan menerapkan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Temuan penelitian ini adalah tidak mudah bagi perempuan untuk merespon pembahasan UU Pornografi yang dapat memuaskan semua pihak. Pada akhirnya, respon perempuan anggota DPR RI kebanyakan tidak terbangun dari perspektif feminis. Respon perempuan tidak akan melampaui garis kebijakan partai. Perempuan menginternalisasi nilai—nilai yang dianggap ‘feminis’ atau perspektif perempuan dari lingkungannya terutama keluarga dan pengalaman hidupnya.

---

Bill No. 2 year 2008 on Political Parties and Bill No. 10 year 2008 on General Election guarantee as well as provide opportunities for female political voice to be represented. Half the population, women deserve the rights to be involved in the composition of major policies which have immediate impact on their interests. The inclusion of women in the space of policy making has sparked hopes that they will enrich the law and policies produced by Indonesian House of Representative.

One of the policies issued by The House in the period of 2004-2009 is the Bill No. 44 year 2008 on Pomography. Discussions on BilI’s Draft have triggered both polemics and controversy which divide the society into those supporting and those opposing. This paper illustrates the political response of women in the process of writing Bills related to the interests of women. The process of writing Pomography Bill is used as a case study in this research. Specifically, this research is also aimed to reveal the process and dynamics involved in the making of Pomography Bills as well as how women react to conflicts of interests, what aspects build the response, and what factors affecting their responses.

In the conclusion, the responses during the final stage of the BilI’s preparation and legalization are also presented. This research implements a qua!itative approach from the perspective of femafes using in-depth interviews as data gathering technique. The result shows that it is not easy for women to respond to the discussion on Pomography Bill which will satisfy everyone. Eventually, responses from female members of The House are generally not based on feminist’s perspective. Their responses however should not exceed their respective party’s guidelines. Women intemalize the so-called ‘feminist’ values or female perspectives from their environment, particularly families and personal experience."

"ABSTRAKPenelitian ini adalah studi kasus yang bertujuan untuk menggambarkan peran kultur dan pemahaman agama terhadap politik perempuan Madura di Sumenep dengan menggunakan metode feminis yang menjadikan pengalaman perempuan sebagai pngetahuan maka penelitian ini bersifat kualitatif yang menggunakan wawancara mendalam observasi dan studi dokumen sebagai teknik pencarian data hasil penelitian lapangan kemudian dilakuka analisa yang menghailkan beberapa kesimpulan yang garis besarnya sebagai berikut Politik perempuan tidak hanya dipahami sebagai kegiatan demokrasi melalui isitem pemilu namun juga bermakna sebagai relasi kekuasaan di ruang domestik suami istri di ruang publik perempuan masyarakat dan di ruang politik Antar sesama perempuan hal tersebut tidak bisa dipiahkan dari peran kultur dan agama di Sumenep dalam menentukan terjadinya relasi kekuasaan di ruang ruang tersebut selain itu penelitian ini juga menyimpulkan bahwa demokrasi yang terjadi di Sumenep pada akhirnya menggerus kekuatan kultur dengan kalahnya para nyai sebagai pelopor gerakan perempuan Sumenep oleh perempuan perempuan kelas menengah keatas yang memiliki keuatan modal ekonomi pada pemilu 2009 kemarin

---

ABSTRACTThis studi is a case study that aims to describe the role of culture dan religion understanding to woman s political Madura in Sumenep using the feminist method to be experience of women as knowledge so this study using a qualitative with in depth interviews observations and document study as search techniques data The result of field research then conducted an analysis that produces some of the conclusions Woman s Political activities are not only understood as democracy through the election system but also serves as the power relation in domestic sphere husband wife public spaces Woman society and in political space relationships among fellow woman it can be separated from the role of culture and religion understanding Sumenep in determining the power relations in these spacesin addition this study also concludes that democracy is happening in Sumenep ultimately erode the power of culture with the defeat of the Nyai as a pioneer of the woman s movement Sumenep by woman of middle and upper class that has the power of economic capital in the 2009 election yesterday "

"ABSTRAKProses penempatan BMP PRT sangat berpotensi untuk menjadi lahan trafiking. Peiaku trafiking yang masih dapat berkeliaran bebas merupakan wujud dari lemahnya kepastian dan perlindungan hukum bagi BMP PRT, Landasan berpikir dalam penetitian ini adalah teori hukum feminis yang mempersoalkan bahwa dalam menyelesaikan kasus trafikng BMP PRT hukum rnasih belum dapat mewujudkan pemulihan hak korban dengan maksimal. Dalam perspektif 'Akses Keadilan' maka penye!esaian kasus rnelalui mekanisme hukum bagi BMP PRT korban trafiking berproycksi pada lima komponen, I) Kerangka hukum) 2) Kesadaran hukum, 3) Akses ke lembaga, 4) Efektivitas administrasi hukum, dan 5) Monitoring dan pengawasan."

"Buruh migran perempuan Indonesia harus memenuhi prosedur dan dokumen legal seperti paspor, visa, dan surat izin kerja agar dapat bekerja sebagai buruh migran berdokumen di Malaysia. Disisi lain, pemerintah melakukan upaya-upaya institusionalisasi migrasi dengan tujuan melindungi buruh migran perempuan Indonesia serta membuat arus migrasi menjadi lebih aman. Faktanya, masih terdapat buruh migran perempuan Indonesia yang memilih bermigrasi secara illegal (tidak berdokumentasi). Melalui kacamata feminis liberal, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan buruh migran perempuan Indonesia memilih bermigrasi secara illegal dengan memfokuskan pada faktor-faktor ekonomi dan non-ekonomi pada tahapan sebelum migrasi dan migrasi.

---

Indonesian women migrant workers have to fulfill all of the procedures and legal documents such as Passport, Visa, and also the working permission to be able to work as a documented migrant workers in Malaysia. On the other side, Government need to do the migration institutionalisation to protect Indonesian female migrant workers to make the stream of migration safer. Unfortunately, there are still a lot of Indonesian women migrant workers that choose to migrate and work in Malaysia illegally (undocumented). Through the lens of feminist liberalism, this research intend to analyze the reasons of Indonesian women migrant workers that choose to migrate and work illegally by focusing on the economic and non-economic factors at the stage of pre-migration and migration."