Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai perilaku prokrastinasi petugas penyimpanan dokumen rekam medis pada penyediaan dokumen rekam medis rawat jaan di RSUP Fatmawati Tahun 2017. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan hasil analisis tingkat prokrastinasi serta faktor terkait individu, organisasi dan psikologi petugas penyimpanan rekam medis pada penyediaan dokumen rekam medis rawat jalan di RSUP Fatmawati. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang menggunakan desain studi survey dengan pendekatan cross sectional dengan bantuan kuesioner yang di isi oleh responden dan kualitatif dengan menggunakan metode wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara umum tingkat prokrastinasi petugas penyimpanan rekam medis berada dalam kategori sedang cenderung mengarah ke tinggi. Hasil penelitian juga menunjukan adanya keterkaitan antara faktor individu, organisasi, dan psikologi dengan perilaku prokrastinasi pada petugas penyimpanan dokumen rekam medis di RSUP Fatmawati Tahun 2017.

---

ABSTRACTThis research focuses on the procrastination behaviors of medical record officers in the provision of outpatient medical record files at Fatmawati Hospital in 2017. The aim of this research is to see the procrastination level of medical record officers and to analyze the individual, organizational, and psychological factors that may relate to the provision of outpatient medical record files at Fatmawati Hospital. This research uses quantitative methods using surveys with a cross sectional approach through a questionnaire, and also qualitative methods through in depth interviews. The results of this study concludes that generally, the level of procrastination of medical record officers is in the medium to high category and that there are individual, organizational, and psychological factors associated with procrastination behaviors of medical record officers in the provision of outpatient medical record files at Fatmawati Hospital in 2017."

"Meningkatnya konsumsi minuman berkarbonasi di Indonesia belum didukung dengan kebijakan pengendalian. Prevalensi masalah kesehatan yang berhubungan dengan minuman berkarbonasi seperti obesitas dan diabetes mellitus tipe dua mengalami peningkatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis aspek-aspek yang mempengaruhi arah kebijakan pengendalian minuman berkarbonasi di Indonesia sebagai acuan dimasa mendatang dalam pembentukan kebijakan pengendalian. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan data primer melalui wawancara mendalam terhadap informan terpilih dilengkapi data sekunder dari telaah dokumen berupa peraturan, jurnal ilmiah, data hasil riset, buku, dan media lainnya. Hasil penelitian menunjukkan aspek ekonomi lebih diutamakan dari pada aspek kesehatan, hukum, dan politik. Arah kebijakan pengendalian melalui upaya promotif dan preventif non fiskal. Untuk menghasilkan dampak yang maksimal, disarankan pembentukan kebijakan pengendalian minuman berkarbonasi dilakukan secara komprehensif yaitu gabungan pendekatan fiskal penerapan cukai dan non fiskal.

---

The increasing consumption of carbonated soft drinks in Indonesia has not been supported by the control policy. The prevalence of health problems associated with carbonated soft drinks such as obesity and type 2 diabetes mellitus has increased. This study aims to analyze the aspects that influence the direction of carbonated beverage control policy in Indonesia as a reference in the future in the formation of control policies. This study is qualitative with primary data through in depth interviews of selected informants equipped with secondary data from document review in the form of regulations, scientific journals, research data, books, and other media. The results of the research show that the economic aspect is preferred from health, law, and political aspects. Direction of control policy through non fiscal promotive and preventive efforts. For maximum impact, it is advisable to formulate carbonated softdrinks control policy in a comprehensive manner that is combination of fiscal approach application of excise and non fiscal approach."

"ABSTRAKAnalisis Implementasi Kebijakan Pelayanan Instalasi BedahSentral, Terkait Pembatalan Operasi Elektif di IBS RSUPPersahabatan.Penelitian ini menganalisa pelaksanaan kebijakan pelayanan, yang menjadi faktorpenyebab pembatalan operasi elektif di IBS RSUP Persahabatan. Angkapembatalan operasi elektif merupakan parameter kualitas pelayanan bedah suaturumah sakit. Yang dimaksud pembatalan operasi elektif adalah operasi terencana,namun tidak dilaksanakan pada hari yang telah dijadwalkan. Pembatalan operasielektif di IBS RSUP Persahabatan masih di atas angka standar IBS, yangseharusnya angka pembatalan operasi IBS sama atau kurang dari le; 5 .Penelitian ini merupakan studi deskriptif analisis dengan metode kualitatif.Wawancara mendalam kepada dua belas informan dengan latar belakang jabatan,profesi, pendidikan, masa kerja dan usia yang berbeda di lingkungan RSPPersahabatan yang terkait dengan pelayanan IBS, dilaksanakan pada bulan April-Mei 2017. Hasil penelitian menyatakan bahwa faktor penyebab pembatalanoperasi karena sosialisasi kebijakan yang tidak adekuat, masih ada bahasakebijakan yang rancu. kapasitas ICU yang tidak memadai, Jumlah perawat IBSkurang, ada dokter bedah yang kurang komitmen. Sehingga IBS RSUPPersahabatan perlu terus memperbaharui revisi SOP dan kebijakan agar sesuaikebutuhan terkini, perlu memiliki sistim informasi online berbasis komputer yangterkait pelayanan bedah.kata kunci: Kebijakan, Pelayanan IBS, Pembatalan Operasi.

---

ABSTRACTAnalysis Policy Of Implementation Central Surgical InstallationServices IBS , Related To Cancellation Of Elective Surgery InIBS Persahabatan Hospital.This study, analyzes the implementation of the Service Policy, which is the factorcausing the cancellation of elective surgery in IBS RSUP Persahabatan. Thenumber of cancellations elective surgery is a parameter of the quality of surgicalservices of a hospital. The termination of elective Surgery is a planned operation,but not on a scheduled day. The cancellation of elective surgery at IBSPersahabatan Hospital is still above the IBS standard number, which should be thenumber of cancellation of IBS surgery equal to or less than le 5 . This research isa descriptive analysis study with qualitative method. In depth interviews withtwelve informants with different backgrounds of occupations, professions,education, years of service and age in the Persahabatan hospital to IBS serviceswere conducted in April May 2017. The results suggest that factors causingcancellation of operations due to socialization of policies Inadequate, there is stillan ambiguous policy language. Inadequate ICU capacity, Number of IBS nurses islacking, there are less committed surgeons. So IBS Persahabatan RSUP needs tokeep updating revision SOP and policy according to the current condition, needto have computer based online information system that connects between roomsrelated to surgical service.Keywords Policy, IBS Services, Surgery Cancellation"

"ABSTRAKNama : Irfan ArdaniProgram Studi : Magister Ilmu Kesehatan MasyarakatJudul : Efektivitas Sistem Pencatatan Kematian dan PenyebabKematian di Provinsi Daerah Khusus Ibukota JakartaTesis ini membahas tentang efektivitas sistem pencatatan kematian dan penyebabkematian di Provinsi DKI Jakarta dalam menghasilkan statistik vital kematian danpenyebab kematian yang akurat, menyeluruh dan sewaktu. Metode yang digunakanadalah deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancaramendalam dan studi data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Provinsi DKIJakarta memiliki dua sistem yang terpisah dan belum disinkronisasi antara pencatatankematian dengan pencatatan penyebab kematian. Hal ini menyebabkan statistik vital yangdihasilkan oleh kedua sistem tersebut berbeda satu dengan yang lain sehingga belumefektif menghasilkan statistik vital kematian dan penyebab kematian yang akurat,menyeluruh dan sewaktu.Kata kunci: efektivitas, pencatatan kematian, pencatatan penyebab kematian, statistikvital

---

ABSTRACTName Irfan ArdaniStudy Program Master of Public HealthTitle Effectiveness of Death and Cause of Death RegistrationSystem in Special Capital Region of JakartaThis study discusses the effectiveness of death and cause of death registration system inDKI Jakarta Province to produce accurate, thorough and timely death and cause of deathvital statistics. A qualitative research has been conducted with in depth interview andsecondary data studies as methods for data collection. The results showed that DKIJakarta Province has two separate systems between the death and the cause of deathregistration and not yet synchronized. The vital statistics generated differ from oneanother, so that it has not been effective in generating accurate, thorough and timely deathand cause of death vital statistics.Keywords effectiveness, death registration, causes of death registration, vital statistics"

"ABSTRAKPendahuluan: Di Indonesia setiap 25 menit terdapat satu orang terinfeksi Human ImmunoDefiency virus HIV, satu dari lima orang yang terinfeksi berusia dibawah 25 tahun. Kejadian HIVperlu penanganan yang sangat serius, kesadaran pemanfaatan fasilitas kesehatan diharapkan dapatmengurangi kejadian HIV. Provinsi Kalimantan Timur menjadi 10 provinsi terbanyakpenyumbang angka kejadian HIV di Indonesia. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuifaktor risiko status HIV pada pasien di fasilitas kesehatan VCT Rumah Sakit Umum AwahabSyarani Kota Samarinda Kalimantan Timur. Metode: Desain penelitian adalah Case Kontrol.Sampel sebesar 140 orang dengan 70 orang orang pada kasus yang diambil secara Quota Samplingdari pasien di Klinik VCT, sedangkan 70 orang sebagai kontrol diambil dari klinik kulit kelamin.Data dianalisis dengan regresi logistic ganda. Hasil: Faktor risiko dari status HIV di Klinik VCTRSU A Wahab Syarani adalah pekerjaan p=0,004 , Perilaku seksual berisiko p=0,007 , danketersediaan informasi kesehatan p=0,001 sedangkan pengetahuan komperhensif, jenis kelamin,dan pendidikan merupakan counfonding. Pekerjaan yang berisiko tinggi merupakan faktor risikoyang paling dominan terhadap status HIV. Responden yang memiliki pekerjaan risiko tinggiberisiko terinfeksi HIV 20 kali dibandingkan dengan pekerjaan yang tidak risiko tinggi, OR:20,11,95 CI:2,65-152,26 setelah dikontrol oleh perilaku seksual berisiko, ketersediaaninformasi kesehatan, pengetahuan komperhenshif, jenis kelamin, dan pendidikan. Dalammenurunkan angka kejadian HIV, perlu adanya kerja dari berbagai pihak, dengan memberikaninfomasi tentang penularan dan pencegahan di berbagai fasilitas dan layanan umum dan berupayamenghilangkan stigma terhadap orang dengan HIV di lingkungan masyarakat.Kata Kunci : Faktor Risiko, VCT Voluntary Counselling and Testing , HIV/AIDS

---

ABSTRACTIntroduction In Indonesia every 25 minutes there is one person infected Human ImmunoDeficiency Virus HIV, one in five infected people aged under 25 years. The incidence of HIVneeds very serious treatment, awareness of the utilization of health facilities is expected to reducethe incidence of HIV. East Kalimantan province became the top 10 provinces contributing to theincidence of HIV in Indonesia. Objective This study aims to determine the risk factors of HIVstatus in patients in health facilities VCT Awahab Syarani General Hospital, Samarinda City, EastKalimantan. Method The study design was Case Control. A sample of 140 people with 70 peoplein cases taken by Quota Sampling from patients at VCT Clinic, while 70 people as control weretaken from the genital skin clinic. Data were analyzed by multiple logistic regression. Results Risk factors from HIV status in health facilities VCT Awahab Syarani General Hospital wereEmployments p 0.004 , risky sexual behavior p 0.007 , and availability of health information p 0.001 whereas comprehensive knowledge, sex, and education were counfonding.Employments is the most dominant risk factor for HIV status. Respondents who have high riskjobs are at risk of HIV infection 20 times compared to non high risk jobs OR 20,11,95 CI 2,65 152,26 after being controlled by risky sexual behavior, availability of health information,comprehensive knowledge, sex, and education. In reducing the incidence of HIV, it is required towork from various parties, to provide information on transmission and prevention in publicfacilities and services and not to stigmatize people living with HIV in the community.Keywords Risk Factors, VCT Voluntary Counseling and Testing , HIV AIDS"

"Pendahuluan: Peraturan Daerah Jawa Barat No.5 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Jiwa merupakan salah satu dukungan pemerintah Jawa Barat bagi pelayanan kesehatan jiwa. Namun dalam pelaksanaannya, sistem perundang-undangan yang berlaku hingga saat ini masih belum cukup banyak membantu dalam hal peningkatan upaya layanan kesehatan jiwa. Kota Bandung yang merupakan bagian dari Kab/Kota Jawa Barat memilliki angka prevalensi depresi tertinggi ke dua, dan memiliki angka cakupan pengobatan yang paling rendah diantara Kab/Kota lainnya. Tujuan: Menganaslisis implementasi Peraturan Daerah Jawa Barat No.5 tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Jiwa. Metode: Penelitian analitik kualitatif yang menggunakan teori Van Meter Van Hotern sebagi teori pendukung analisis implementasi. Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara mendalam dengan informan Dinas Kesehatan Jawa Barat, Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dinas Sosial Kota Bandung, Puskesmas, dan Organisasi Pelayanan Sosial dan telaah dokumen. Hasil: Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan belum dapat berjalan secara optimal, adanya perbedaan standar dan sasaran yang digunakan dalam penentuan indikator kinerja instansi. Masih terdapat sumber daya yang belum mencukupi untuk mendorong implementasi pelayanan kesehatan jiwa dasar bagi masyarakat Kota Bandung. Kualitas Hubungan antar instansi pelaksana kebijakan sudah terlaksana cukup. Sudah tersedianya SOP pelayanan ODGJ bagi sektor kesehatan sehingga memudahkan dalam hal perujukan. Lingkungan eksternal yaitu masyarakat yang sudah mulai aktif melaporkan jika adanya kasus ODGJ di masyarakat. Namun terdapat beberapa aspek yang perlu untuk ditinjau kembali yaitu aspek anggaran dan SDM. Perlunnya diperimbangkan untuk membuat regulasi yang mendukung.

---

Introduction: West Java Regional Regulation No. 5 of 2018 concerning Mental Health Services is one of the West Java government's support for mental health services. The city of Bandung, which is part of the West Java Regency/City, has the second-highest depression prevalence rate, and the lowest treatment coverage rate among otherRegencies/Cities. Purpose: To analyze the implementation of West Java Regional Regulation No. 5 of 2018 concerningMental Health Services. Method: Qualitative analytic research that uses Van Meter Van Hotern's theory as a supporting theory for implementation analysis. This research was conducted by means of in-depth interviews with informants fromthe West Java Health Office, Bandung City Health Office, Bandung City Social Service, Health Centers, and Social Service Organizations and document review. Results: The results of the study show that policy implementation has notbeen able to run optimally, there are differences in standards and targets used in determining agency performance indicators. There are still insufficient resources to encourage the implementation of basic mental health services for the people of Bandung City. The quality of the relationship between the implementing agencies of the policy has beenimplemented sufficiently. The SOP for ODGJ services is already available for the health sector to make it easier in terms of referrals. The external environment is the community that has started to actively report cases of ODGJ in the community. However, there are several aspects that need to be reviewed, namely the budget and human resource aspects. The need to be considered to make regulations that support."

"Tesis ini membahas ketepatan praktek dokter pelayanan primer didalam skema Jaminan Kesehatan Nasional yang akan mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014 di Indonesia, untuk mencapai Universal Health Coverage khususnya di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Pengambilan data primer dengan cara wawancara mendalam dan data sekunder dengan telaah dokumen/literatur. Hasil penelitian menyarankan bahwa Provinsi DKI Jakarta harus melakukan pemetaan untuk seluruh dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis yang berpraktek dan berdomisili di Provinsi DKI Jakarta beserta dengan pemetaan fasilitas pelayanan kesehatan primer yang ada; merekomendasikan dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis (swasta dan Pegawai Negeri Sipil) yang memenuhi syarat tersebut untuk bekerjasama dengan BPJS Kesehatan; memberikan subsidi (penuh/sebagian) untuk pembiayaan pendidikan berkelanjutan dalam keilmuan post graduate family medicine; dan membuat Peraturan Daerah yang mendukung penetapan dokter pelayanan primer, pemisahan bentuk Puskesmas menjadi Puskesmas Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) dan Puskesmas Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), serta penetapan alokasi dan metode pembayaran dengan metode kombinasi kepada penyedia pelayanan primer di Provinsi DKI Jakarta.

---

This thesis discusses the precision of primary care physician practices in the National Health Insurance (INA-Medicare) scheme which will come into force on January 1, 2014 in Indonesia, in order to achieve Universal Health Coverage especially in Jakarta. This research is a descriptive qualitative research design. Primary data collection with in-depth interviews and secondary data with document review / literature. The results suggest that Jakarta should do the mapping for all general practitioners, dentists, and medical specialists practicing and residing in Jakarta along with mapping of primary health care facilities that exist; recommend general practitioners, dentists and specialists (private and civil servants) who are qualified to work with Health BPJS; provide subsidy (full / partial) for the financing of continuing education in family medicine post graduate scholarship, and made a local regulation that supports the establishment of a primary care physician, a health center (Puskesmas) separation form to a health center of Individual Health Care efforts (UKP) and a health Center of Public Health efforts (UKM), and the determination of the allocation and payment method with a combination of methods to primary care providers in Jakarta."

"Salah satu sasaran pembangunan millenium adalah meningkatkan kesehatan ibu dengan target pada th 2015 menurunkan kematian maternal sebesar 75% antara th 1990-2015. Kematian maternal mencakup kematian wanita selama kehamilan, melahirkan dan selama 42 hari setelah melahirkan, masih merupakan masalah dan tantangan bagi kesehatan. Selain faktor obstetrik, kematian maternal juga disebabkan 3 faktor keterlambatan dan 4 terlalu yaitu muda, terlalu tua, terlalu sering dan terlalu rapat jarak melahirkan.Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi secara diskriptif karakteristik kematian maternal dan mengidentifikasi faktor resiko kematian maternal, berdasarkan variabel utama penolong persalinan.Desain penelitian adalah kasus kontrol, analisis data dengan univariat, bivariat dengan uji Chi Square dan dan multivariat dengan uji regresi logistik ganda. Lokasi penelitian di Kabupaten Karawang dengan subyek penelitian sebanyak 324 responden terdiri dari 108 kasus kematian maternal dan 216 kontrol.Diperoleh hasil kematian maternal sebagian besar termasuk kelompok ibu umur resiko tinggi <20 th dan ≥ 35 th, dengan paritas 1kali, dan berpendidikan rendah.Faktor resiko yang berperan terhadap kematian maternal adalah ibu yang terlambat mengenal tanda bahaya dan mencari pertolongan mempunyai resiko kematian maternal 7,51 (CI 2,551-22,124), komplikasi kehamilan/persalinan resiko 5,59 (CI 2,634-11,148), Ibu yang terlambat mencapai fasilitas kesehatan mempunyai resiko kematian maternal 5,59 (CI 2,634-11,856), rujukan mempunyai resiko 3,12 (CI 1,330-7,344), umur ibu mempunyai resiko 2,33 (CI 1,185-4,603).Kematian maternal pada ibu yang penolong persalinan awal oleh non nakes tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan kematian maternal.Berdasarkan hasil penelitian, disarankan kepada pengelola program untuk optimalisasi implementasi kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah dalam menekan kematian maternal seperti program KB, preventif dengan Program P4K, serta intervensi pada faktor keterlambatan mengenal tanda bahaya/mencari pertolongan dan terlambat mencapai faskes, dengan mendekatkan akses ke faskes termasuk menjamin transportasinya, serta meningkatkan kualitas tenaga kesehatan.

---

One of the millennium development goals is to improve maternal health by reducing the target three fourth of the maternal mortality between 1990-2015. Maternal mortality which includes deaths of women during pregnancy, childbirth and for 42 days after chilbirth, is still a problem and a challenge for health. In addition to obstetric factors, maternal mortality are also caused by 3 delays factors and 4 too much, too early or too late for giving birth,d and too frequent give birth and to many children. The objective of the study was to identify the descriptive characteristics of maternal mortality and identify risk factors of maternal mortality, and measure the probabilityof maternal mortalitybased on the main variables of the birth attendant.

The study design was a case-control study. We used Chi Square test for bivariate analysis and multiple logistic regression for multivariate analysis. The study was performed toward 324 respondents, consisted of 108 cases of maternal deaths and 216 controls in Karawang distric.

The result showed that maternal mortality mostly were in high risk groups of women aged <20 years and ≥ 35 years old, parity with 1 child or ≥ 4 and lower education. Other factors that had significant corelation with maternal mortality were mother who late in recognizing the danger , signs and late in seeking help with an OR = 7,51 (CI 2.551 - 22,124), women aged had an OR 2,33 (CI 1,185-4,603), complications of pregnancy/ childbirth had an OR 5,62 (CI 2,838-11,148), mothers who late in reaching health facilities had an OR= 5.58 (CI 2.624 - 11.856), refferal had an OR 3,12 (CI 1,330-7,344). Birthattendants by non health workers had no significant association with maternal mortality.

Based on our finding, it is suggested to optimize the implementation of policies that have been regulated by the government in suppressing the maternal mortality, such as family planning, preventif program P4K, as well as interventions in the delay factors which are recognizing danger signs/ seek help and not late reaching health facility with nearer access to facility including transportation, as well as improving the quality of health personnel."