Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 23 dokumen yang sesuai dengan query
cover
cover
Sigit Nugroho
"Tesis ini membahas mengenai Proposal Special Products bagi produk pertanian dalam Negosiasi Doha Development Agenda (DDA) oleh negara berkembang, dalam rangka menciptakan keadilan dalam perdagangan internasional dalam konteks WTO. Penelitian ini dilakukan untuk melihat sejauhmana perkembangan negosiasi konsep Special Products, serta peranan dan kesiapan Indonesia sebagai negara berkembang untuk mempersiapkan sektor pertaniannya sesuai konsep Special Products sehingga dapat efektif di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negosiasi proposal Special Products sudah sangat berkembang walupun masih terdapat beberapa hambatan dalam negosiasi, Indonesia sebagai koordinator kelompok G-33 menunjukkan peranan yang signifikan dalam negosiasi, dan Pemerintah telah melakukan upaya yang cukup menunjang dalam rangka menyiapkan sektor pertanian Indonesia agar dapat efektif memanfaatkan hasil negosiasi proposal Special Products.

The focus of this study is concerning negotiations on Special Products for agricultural products proposal by developing countries under the Doha Development Agenda, in order to create a balance in international trade in a frame of WTO. The study is focusing on the development of the proposal negotiation, the role of Indonesia in the negotiation and the preparation and also the readiness of Indonesia as a developing country to adjust effectively Indonesian agricultural sectors with the Special Products Proposal. The result of the study shown that the negotiation of the proposal is increased but there are still many obstacle in the negotiation, Indonesia play a good role in the negotiation as a coordinator of G-33 Groups, and the Government has made several policy in agriculture in order to develop Indonesian agricultural sectors in order to prepare the agriculture sectors to take the benefit of the special products proposal negotiation."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
T25713
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Andri Latif
"Tesis ini membahas tentang penerapan ketentuan Kepemilikan Tunggal Perbankan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/I6/PBI/2006 dalam tinjauan hukum persaingan usaha, bahwa pengaturan ketentuan tersebut membatasi kepemilikan sebagai pemegang saham pengendali lebih dan satu bank. Opsi merger maupun akuisi baik dalam bentuk baru maupun perusahaan induk, mempunyai potensi terjadinya praktek monopoli maupun persaingan usaha tidak sehat. PBI tersebut mengecualikan PP No. 28/1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank. Hal ini dari segi hukum masih menimbulkan persoalan, karena PBI tidak dapat mengesampingkan Peraturan Pemerintah, sebaiknya PBI ini ditingkatkan menjadi Peraturan Pemerintah sehingga mengikat dengan mencakup perusahaan induk di bidang perbankan dengan mencakup aspek hukum persaingan usaha.

This thesis is focus on implementation of Bank Indonesia Regulation (BIR)No. 8/16/2006 concerning The Single Presence Policy in Indonesian Banks in point of competition law, the regulation rules that any party may only become a Controlling Shareholder in one bank. The option of merger and acquisition as well as alternative to form a bank holding company is has potential become monopoly practice and unfair competition. This BIR exclude Indonesian Government Regulation No. 28/1999 concerning Merger, Consolidation and Acquisition Bank. In Indonesian Legal System, BIR cannot exclude Indonesian Government Regulation, so the Indonesian Government should establish bank holding company regulation included merger and acquisition regulation regarding to competition law."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T25882
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Dhifla Wiyani
"Era pasar bebas membuat perusahaan melakukan ekspansi ke berbagai negara. Banyak pula perusahaan yang mempunyai anak perusahaan dan mengintegrasikannya ke dalam bentuk perusahaan holding.. Perusahaan holding sebagai pihak pengendali menentukan arah kebijakan terhadap anak perusahaannya. Pengendalian tersebut menghilangkan independensi anak perusahaan dalam menentukan kebijakannya. Perusahaan holding dan anak perusahaan mempunyai status badan hukumnya masing-masing. Permasalahan mulai muncul manakala anak perusahaan melanggar ketentuan hukum persaingan usaha suatu negara, akibat kebijakan yang salah dari perusahaan induknya. Dapatkan otoritas persaingan usaha suatu negara meminta pertanggungjawaban pada perusahaan pengendali?"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T25880
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Dian Anggraini
"Kapal laut merupakan benda bergerak. Kapal laut dengan ukuran paling sedikit dua puluh meter kubik isi kotor dapat didaftarkan di Indonesia. Kapal laut yang telah terdaftar di Indonesia berdasarkan ketentuan pasal 314 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dapat diletakkan jaminan hipotik. Jaminan hipotik atas kapal laut adalah salah satu hak kebendaan sebagai jaminan pelunasan hutang dengan obyek jaminan berupa kapal laut yang terdaftar. Jaminan hipotik atas kapal laut merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian utang-piutang. Akibat dari debitur yang tidak melunasi hutangnya adalah jaminan berupa kapal laut tersebut akan dieksekusi. Studi kasus penelitian ini didasarkan pada obyek jaminan kapal laut bernama Andara 2001 yang dimiliki PT Pelayaran Samudra Persada. Kapal laut ?Andara 2001 telah dieksekusi berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 18/EKS/2005/PN.JKT.UT. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemasangan jaminan hipotik atas kapal laut pada PT Bank Agroniaga Tbk dan pelaksanaan eksekusinya. Penelitian ini merupakan analisis hukum yang menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hambatan yang dihadapi PT Bank Agroniaga selaku kreditur adalah obyek jaminan berupa kapal laut yang selalu berpindah tempat. Hal tersebut menyulitkan pelaksanaan penyitaan dan penjualan kapal laut. Hambatan yang lain adalah kelemahan peraturan-peraturan mengenai hipotik kapal laut yang belum terkodifikasi dan masih tersebar di beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ship is qualified as movable good. Ship under the Indonesia Commercial Code with size at least twenty meter cubic gross tonnage can be registered in Indonesia. Based on Article 314, third paragraph of The Indonesian Commercial Code, a ship which has been registered in Indonesia can be installed as hypothec guarantee. The ship's hypothec is as one of securities for securing the full payment of debt, which its object is ship. Hypothec is as additional agreement qualified of its loan agreement as main contract. The consequence of non-payment, ship will be executed. The study case for this research based on a ship called "Andara 2001" owned by PT Pelayaran Samudra Persada. The secured hypothec on ship of ?Andara 2001? has been executed by The Determination of The North Jakarta District Court No. 18/Eks/2005/PN.JKT.UT. The purposes of this research are to study the establishment process of hypothec on ship and its execution for the full payment of debt conducted by PT Bank Agroniaga. This research constitutes as a legal analysis research by using normative legal method. The obstacles faced by PT Bank Agroniaga as the creditor among others are ships always moving from one place to the other place. This matter creates problem or difficulty in seizing and selling the ship. The other handicaps are the existing weakness of the hypothec rules which are not codified and stipulated in several prevailing regulations."
Depok: Universitas Indonesia, 2008
T24617
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Cheryl Rosdiana
"ABSTRAK
Safe Deposit Box merupakan salah satu fasilitas pelayanan Bank terhadap Nasabah
dalam hal penyimpanan barang berharga. Yang dapat disimpan tidak terbatas pada
emas dan perhiasan saja, tetapi juga surat-surat yang berharga seperti akta
perkawinan, akta kelahiran, sertipikat tanah, dan lain sebagainya. Berbeda dengan
penitipan barang yang dilakukan oleh Kustodian, barang yang dititipkan adalah efek
dan lain-lain yang berhubungan dengan lalu lintas perdagangan efek. Ada persamaan
dan perbedaan antara penitipan barang pada Safe Deposit Box dengan penitipan
barang pada Kustodian. Pada Safe Deposit Box, hubungan hukum yang terjadi antara
Bank Internasional Indonesia dengan nasabah didasarkan pada perjanjian sewamenyewa.
Perjanjian sudah disediakan oleh Bank, nasabah lianya menandatangani
apabila menyetujui isi perjanjian. Karena dibuat sepihak, pada umumnya isi
perjanjian lebih menguntungkan pihak Bank. Perjanjian yang dibuat terdapat
pengalihan tanggung jawab, yang seharusnya menurut Undang-Undang menjadi
tanggung jawab Bank dialihkan menjadi tanggung jawab penyewa. Salah satunya
Bank tidak bertanggungjawab bila ada kerusakan atau kehilangan barang pada Safe
Deposit Box. Bank mempunyai hak untuk melakukan pembongkaran Safe Deposit
Box apabila penyewa menunggak pembayaran uang sewa. Jika barang yang ada
hanya barang-barang yang tidak dapat dijual, maka Bank mengikuti prosedur yang
ada, tetapi ketentuan itu tidak diatur dalam perjanjian sewa-menyewa. Metode yang
dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif,
alat pengumpulan data yang dipakai adalah studi dokumen untuk pengumpulan data
sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan dan wawancara untuk
pengumpulan data primer, yaitu data yang diperoleh dari masyarakat.

ABSTRACT
Safe Deposit Box is one of kind Bank service facility with customer in deposit of
valuable goods. The valuable goods which to be able to keep in Safe Deposit Box not
only gold and jewelry, but also an important document, for example marriagecertificate,
birth-certificate, deed land-certificate, etc. It’s a different with deposit in
Custodian, which goods deposited as follows marketable securities and others which
have connected with marketable securities trade. There is a several equality and
different between deposit in Safe Deposit Box and deposit in Custodian. In Safe
Deposit Box, relations between Bank Internasional Indonesia with customer based on
the rent agreement. The agreement will be prepare by Bank, and customer only need
to sign, if they agree about contents of the agreement. Contents of agreement
generally favorable for Bank. There is a change responsibility, which based on code
of law is a Bank responsibility to become lessee responsibility. Bank not responsible
if there is an destruction and disappearance in Safe Deposit Box. Bank have a right to
break open Safe Deposit Box if lessee was in rent arrears. If any valuable goods is not
able for sale, Bank will be follow the procedure, but that certainty not written in the
agreement. Research methodology used is normative juridical research with
descriptive approach. Collecting data device which is used are documentary study for
secondary source of data, data which is taken from library research, and interview for
the source of primary data which is taken from society."
2009
T37119
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Siagian, Simon Audry Halomoan
"Perjanjian penetapan harga atau price fixing merupakan bentuk perjanjian yang dilarang dalam ketentuan hukum persaingan usaha di Indonesia. Tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku usaha melalui perjanjian ini adalah mendapatkan laba yang sebesar-besarnya. Dalam prakteknya perjanjian penetapan harga tidak didasari niat pelaku usahanya untuk membentuk kartel harga, melainkan alasan efisiensi. Hal ini terjadi pada perjanjian interkoneksi untuk menetapkan tarif SMS off-net yang melibatkan operator penyelenggara jasa telekomunikasi. Bagaimana KPPU memutuskan perkara ini dan apa yang menjadi dasar dilarangnya perjanjian penetapan harga
A price fixing agreement is a form of agreement that is prohibited in the provisions of business competition law in Indonesia. The goal to be achieved by business actors through this agreement is to get the maximum profit. In practice, the price fixing agreement is not based on the business actor's intention to form a price cartel, but rather for reasons of efficiency. This occurs in the interconnection agreement to set off-net SMS tariffs involving telecommunication service providers. How did the KPPU decide this case and what was the basis for the prohibition of the price fixing agreement."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
T-Pdf
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
<<   1 2 3   >>