Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTujuan penelitian untuk menganalisis implementasi kebijakan tntang standar tarifINA-CBGs program JKN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif denganmelakukan wawancara mendalam. Informan penelitian melibatkan aktor pemangkukepentingan antara lain Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan P2JK KementerianKesehatan, BPJS Kesehatan, asosiasi profesi, dan asuransi kesehatan swasta. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa RS swasta merupakan pihak yang belum siap dalammelakukan implementasi kebijakan tarif INA-CBGs karena besaran tarif dirasakanbelum mencukupi beban operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana RS.Setiap aktor pemangku kepentingan telah memiliki agenda sendiri dalam rangkamembuat implementasi kebijakan tarif INA-CBGs menjadi semakin lebih baik,termasuk IDI yang mempersiapkan standar mutu pelayanan medis untuk diusulkanke Kemenkes. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan tarif INA-CBGsmemerlukan perumusan yang ke arah lebih baik. Kementerian Kesehatan sebaiknyamempertimbangkan kenaikan tarif INA-CBGs sesuai harapan organisasi profesidengan memperhitungan CBGs berbasis kinerja.

---

ABSTRACTThe purpose of this research is to analyze the implementation of INA CBGs tariff policy of JKN program. This research used qualitative method by conducting in depth interview. The research informants involved stakeholder actors such as Center of Health Financing and Insurance P2JK Ministry of Health, BPJS Health, professional associations, and private health insurance. The results showed that private hospitals were not ready in implementing the tariff policy of INA CBGs because the tariff is not sufficient to meet the operational and maintenance expense of hospital facilities and infrastructure. Each of stakeholder has iown agenda in order to improve the implementation of t he INA CBGs tariff policy, including IDI preparing the quality standard of medical services that should be proposed to the Ministry of Health. This research concluded that INA CBGs tariff policy requires better formulation. The Ministry of Health should consider increasing the INA CBGs tariff as per the expectations of professional organizations and prepare thecalculation of CBGs based on performance. "

"Tujuan penelitian untuk menganalisis implementasi kebijakan tntang standar tarifINA-CBGs program JKN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif denganmelakukan wawancara mendalam. Informan penelitian melibatkan aktor pemangkukepentingan antara lain Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan (P2JK) KementerianKesehatan, BPJS Kesehatan, asosiasi profesi, dan asuransi kesehatan swasta. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa RS swasta merupakan pihak yang belum siap dalammelakukan implementasi kebijakan tarif INA-CBGs karena besaran tarif dirasakanbelum mencukupi beban operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana RS.Setiap aktor pemangku kepentingan telah memiliki agenda sendiri dalam rangkamembuat implementasi kebijakan tarif INA-CBGs menjadi semakin lebih baik,termasuk IDI yang mempersiapkan standar mutu pelayanan medis untuk diusulkanke Kemenkes. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan tarif INA-CBGsmemerlukan perumusan yang ke arah lebih baik. Kementerian Kesehatan sebaiknyamempertimbangkan kenaikan tarif INA-CBGs sesuai harapan organisasi profesidengan memperhitungan CBGs berbasis kinerja.

---

The purpose of this research is to analyze the implementation of INA-CBGs tariffpolicy of JKN program. This research used qualitative method by conducting indepthinterview. The research informants involved stakeholder actors such asCenter of Health Financing and Insurance (P2JK) Ministry of Health, BPJS Health,professional associations, and private health insurance. The results showed thatprivate hospitals were not ready in implementing the tariff policy of INA-CBGsbecause the tariff is not sufficient to meet the operational and maintenance expenseof hospital facilities and infrastructure. Each of stakeholder has iown agenda inorder to improve the implementation of the INA-CBGs tariff policy, including IDIpreparing the quality standard of medical services that should be proposed to theMinistry of Health. This research concluded that INA-CBGs tariff policy requiresbetter formulation. The Ministry of Health should consider increasing the INACBGstariff as per the expectations of professional organizations and prepare thecalculation of CBGs based on performance."

"ABSTRAKProporsi perokok di Indonesia meningkat setiap tahunnya dengan usia perokok pemula yang semakin muda. Merokok memberikan dampak kerugian ekonomi pada perokok dan juga orang yang terpapar asap rokok. Penelitian dari beberapa negara membuktikan berhenti merokok dapat menurunkan utilisasi pelayanan kesehatan dan pengeluaran kesehatan dibanding tidak berhenti merokok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan faktor risiko berstatus mantan perokok dengan utilisasi pelayanan kesehatan pada peserta JKN tahun 2016. Desain studi adalah potong lintang dengan pendekatan kuantitatif. Menggunakan data sekunder Susenas dan Podes dengan sampel yang memenuhi kriteria inklusi dan ekslusi sebanyak 75.352 individu. Analisis regresi logistik multinomial multivariabel dilakukan dengan proses analisis faktor risiko. Dari analisis diketahui laki-laki berstatus mantan perokok meningkatkan utilisasi rajal saja, ranap saja, dan rajal dan ranap sebesar 1,3 kali (b= 3%; p=0,017), 2,6 kali (b=94%; p=0,000), dan 1,7 kali (b=55%; p=0,000) lebih besar dibanding laki-laki bukan perokok, setelah dikontrol dengan status perkawinan, proporsi ART mantan perokok, dan persepsi keparahan. Dapat disimpulkan adanya riwayat merokok pada laki-laki berhubungan dengan peningkatan utilisasi pelayanan kesehatan dibanding bukan perokok, terlebih yang tidak berhenti merokok. Peningkatan utilisasi pelayanan kesehatan akan berdampak pada peningkatan pengeluaran kesehatan. Upaya promosi tidak merokok dan kampanye berhenti merokok harus terus ditingkatkan.

---

ABSTRACTThe proportion of smokers in Indonesia continues to increase annually and with younger age of new-smokers. Smoking causes substantial economic losses for smokers as well as secondhand smokers. A plenitude of research from many countries proves that quitting smoking can reduce healthcare utilization and spending compared to those that do not quit smoking. This study aims to determine the relationship of risk factors of former smokers with healthcare utilization among JKN members in 2016. This is a cross- sectional study with a quantitative approach using Susenas and Podes data with samples meeting the inclusion and exclusion criteria of 75,352 individuals. Multivariable multinomial logistic regression analysis was performed through the risk factor analysis process. The analysis revealed that male ex-smokers increase the utilization of outpatient only, inpatient only, and outpatient and inpatient by 1.3 times (b=23%; p= 0.017), 2.6 times (b=94%; p=0.000), and 1.7 (b=55%; p=0.000) than male nonsmokers, after controlling for marital status, proportion of former smokers among household members, and perception of severity. It can be concluded that a smoking history among men is associated with the increase in healthcare utilization, more than for non-smokers and more so for those who do not quit smoking. Increased healthcare utilization will result in increased health spending. Efforts for non-smoking and smoking cessation campaigns should be prioritized and improved."