Hasil Pencarian

Ditemukan 56 dokumen yang sesuai dengan query

Denny Wibisono Saputro

Majelis pengawas notaris sebagai peradilan non formal

" Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ("UUJN")pada tanggal 6 Oktober 2004, telah membawa perubahan besar bagi pengawasan Notaris di Indonesia. Hal ini disebabkan karena sebelum UUJN berlaku yang melakukan pengawasan terhadap notaris adalah Ketua Pengadilan Negeri, dan setelah UUJN berlaku yang melakukan pengawasan terhadap notaris adalah Menteri melalui Majelis Pengawas Notaris. Hal ini juga membawa perubahan terhadap proses keputusan pemberhentian notaris secara tidak hormat oleh Menteri. Sebelum UUJN berlaku proses pemecatan ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2007

T19620

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Anggrek Kurnianti

Hak atas informasi minyak dan gas bumi di Indonesia = The right to information of oil and gas in indonesia / Anggrek Kurnianti

" ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang hak atas informasi minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia. Hal ini mengingat bahwa hak atas informasi migas merupakan hak asasi manusia di bidang sipil dan politik dan tidak termasuk ke dalam hak yang tidak dapat dibatasi dalam keadaan apapun. Informasi migas merupakan informasi publik yang bersifat terbuka, kecuali informasi yang dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia di bidang migas, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam penelitian ... "

Universitas Indonesia, 2013

T35200

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Muhamad Doni Ramdani

Kontrol yudisial terhadap kekuasaan pemerintahan = Judicial control to the government power

" Tesis ini akan menguraikan mengenai kontrol yudisial terhadap kekuasaan pemerintahan baik secara umum, maupun kontrol terhadap kekuasaan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan beberapa pendekatan diantaranya; pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan sejarah (hystorical approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Hasil penelitian menunjukkan, kontrol yudisial terhadap kekuasaan pemerintahan merupakan penilaian tentang sah atau tidaknya suatu tindakan pemerintah yang menimbulkan akibat hukum. Kontrol yudisial yang dapat dilakukan oleh badan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T35670

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rifai Yusup

Pengaturan dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan pelayanan pertanahan oleh badan pertanahan nasional

" Tesis ini membahas jenis peraturan perundang-undangan yang seharusnya mengatur tentang jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta pengelolaan PNBP pada Badan Pertanahan Nasional. Bentuk penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan lebih menekankan pada analisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan tentang jenis dan tarif PNBP seharusnya dituangkan dalam Undang-undang, bukan Peraturan Pemerintah. Karena rakyat adalah pemegang kedaulatan, maka pembebanan kepada rakyat harus mendapat persetujuan dari rakyat melalui wakil-wakilnya di DPR. ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28020

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Evy Trisulo

Konfigurasi state auxiliary bodies dalam sistem pemerintahan Indonesia = The Configuration of state auxiliary bodies in the Indonesian government system

" Tesis ini membahas tentang konfigurasi lembaga-lembaga penunjang atau State Auxiliary Bodies (SAB) dimana mencakup bagaimana status dan kedudukan lembaga SAB tersebut yang meliputi dasar hukum pembentukan lembaga SAB, nomenklatur dari lembaga dimaksud, korelasi dan tanggung jawab atas lembaga SAB yang mencakup koordinasi di antara lembaga SAB dan koordinasi dengan kementerian terkait, efektifitas keberadaan lembaga SAB serta akuntabilitas lembaga SAB. Penelitian ini adalah penelitian Deskriptif ? Normatif yang difokuskan terhadap lembaga Komisi dan Dewan. Hasil penelitian ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T30298

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Widiyanto

Perihal Pembuktian dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif di Mahkamah Konstitusi (Studi kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara Partai Keadilan Sejahtera di Daerah Pemilihan Kepulauan Riau, Jawa Timur

" Perselisihan hasil pemilu merupakan suatu sengketa yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya pemilu yang menyangkut perolehan suara para peserta pemilu. Ia sarat dengan konflik kepentingan yang apabila tidak diselesaikan akan berakibat pada tidak stabilnya pemerintahan di suatu negara. Dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi, perselisihan hasil pemilu yang pada awalnya merupakan sengketa politik diarahkan oleh undang-undang menjadi sengketa hukum yang diselesaikan melalui mekanisme peradilan. Seperti peradilan pada umumnya, maka Penyelesaian perselisihan pemilu di Mahkamah konstitusi memiliki hukum ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Amir Fauzan

Pelaksanaan pengurusan urusan Pemerintah pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah otonom

Depok: Universitas Indonesia, 2009

S25465

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Helmi Nurjamil

Konsep lembaga independen Komisi Pengawas Persaingan Usaha = The concept of independent Commission for the Supervision Competition

" Thesis ini membahas konsep lembaga independen komisi pengawas persaingan usaaha (KPPU). Secara teori lembaga independen merupakan lembaga yang terlepas dari fungsi kekuasaan konvensional, yang umumnya memiliki fungsi kekuasaan campuran (mix function). Pembentukan lembaga independen merupakan suatu keniscayaan perkembangan kebutuhan negara-negara modern. Suatu lembaga dinyatakan sebagai lembaga independen seyogyanya tidak hanya berdasarkan yuridis-normatif saja namun juga perlu dikaji dengan indikator-indikator lembaga indendepnden. Dalam penelitian ini penulis memaparkan konsep lembaga independen KPPU, independen yang dinyatakan dalam UU ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T35140

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Shinta Purwitasari

Pluralisme kebijakan pemerintah dalam penetapan hak guna usaha perkebunan di indonesia studi kasus tumpang tindih dengan pertambangan kehutanan dan tanah ulayat = Pluralism of government policy in the stipulation of right of cultivation hak guna usaha for plantation in indonesia study case on overlapping of mining forestry and communal rights

" Tesis ini membahas Pluralisme Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan Hak Guna Usaha Perkebunan di Indonesia Studi Kasus Tumpang Tindih Dengan Pertambangan, Kehutanan dan Tanah Ulayat. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach). Kebijakan pengaturan sektor pertanahan khususnya dalam penetapan pemberian Hak Guna Usaha dalam implementasi banyak aturan yang mendasarinya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pluralisme ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dannie Chrisanto

Tinjauan terhadap kewenangan perizinan di bidang ketenagalistrikan = Licensing authority in electricity / Dannie Chrisanto

" ABSTRAK
Dalam rangka menunjang semangat otonomi daerah, UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan mengatur secara rinci mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan. Pemerintah juga telah menerbitkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan pelaksananya, PP No. 38 Tahun 2007 yang merinci urusan pemerintahan (termasuk sektor ketenagalistrikan) kedalam urusan pemerintah, provinsi, dan kabupaten/ kota. Namun, terkait kewenangan perizinan pada sektor tenaga listrik ternyata masih juga menemui permasalahan. Ketentuan dalam perundangundangan tidak mengatur secara jelas kewenangan ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39180

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian