Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kesetaraan gender adalah suatu konsep yang masih diupayakan oleh pemerintah Indonesia untuk mencapai kondisi yang ideal. Disparitas gender, dimana pemberdayaan perempuan belum maksimal, secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi hal-hal dimana wanita memegang peranan baik sebagai pengambil keputusan maupun sebagai pelaku di berbagai bidang dalam kehidupan bermasyarakat. Keterlibatan wanita dalam berbagai aspek kehidupan harus diperhitungkan, terlepas apakah kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sudah mencapai kondisi yang ideal atau tidak. Kondisi pemberdayaan perempuan Indonesia di setiap provinsi berbeda-beda. Pemberdayaan perempuan sendiri diukur melalui sikap menolak 'kumpul' dengan suami pada kondisi tertentu, keterlibatan dalam pengambilan keputusan rumah tangga, dan sikap istri atas pemukulan suami terhadap istri. Berdasarkan SDKI 2007, kondisi pemberdayaan perempuan di Indonesia, apabila dilihat dari sikap setuju terhadap pemukulan suami terhadap istri, persentase Provinsi NTT masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan DI. Yogyakarta. Kemudian untuk sikap setuju dengan semua alasan penolakan 'kumpul' dengan suami untuk kondisi tertentu, persentase yang setuju untuk semua alasan di DI. Yogyakarta sebesar 81,9 %, sedangkan di NTT sebesar 63%. Maka dapat disimpulkan bahwa kondisi pemberdayaan wanita di DI. Yogyakarta lebih baik daripada di NTT. Selain itu, TFR DI. Yogyakarta pada tahun 2007 sebesar 1,8, dan NTT sebesar 4,2. Desain penelitian ini cross sectional dengan menggunakan data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2007 dengan memilih 1654 responden perempuan yang memiliki anak lahir hidup dan masih terikat dalam ikatan perkawinan. Analisis Structural Equation Modelling (SEM) digunakan untuk melihat hubungan sikap menolak 'kumpul' dengan suami pada kondisi tertentu, keterlibatan dalam pengambilan keputusan rumah tangga, dan sikap istri atas pemukulan suami terhadap istri dengan jumlah anak lahir hidup. Hasil penelitian menunjukkan semakin tidak setuju dengan sikap menolak 'kumpul' dengan suami pada kondisi tertentu maka semakin tinggi fertilitas, semakin rendah keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan rumah tangga maka semakin tinggi fertilitas. Dari persamaan yang terbentuk, sikap menolak 'kumpul' dengan suami pada kondisi tertentu, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, dan umur kawin memiliki pengaruh paling besar terhadap fertilitas (R2=0,049). ...... Gender equality is a concept that is still being pursued by the Indonesian government in order to achieve the ideal conditions. Gender disparity, where the empowerment of women is not maximized yet, affects the things in which women play a role both as decision makers and subjects in various fields, either directly or indirectly. The involvement of women in various aspects of life must be taken into account, regardless of whether gender equality and empowerment of women have reached the ideal condition or not. Indonesian women empowerment conditions in each province vary. Empowerment of women is measured by their refusal to have sexual intercourse with their spouses, involvement in household decision-making, and the wives' acceptance of physical abuse committed by their husbands. According to 2007 IDHS, the condition of women's empowerment in Indonesia; measured by acceptance of husband's physical abuse, shows that NTT province's rate is still higher compared to DI. Yogyakarta's. On the other hand, concerning the agreement to all the reasons for refusing sexual act with the husbands to certain conditions, the percentage of respondents who agreed to all the reasons in DI. Yogyakarta reaches 81.9%, while in NTT province is 63%. It can be concluded that the condition of women empowerment in DI. Yogyakarta is better than in NTT. In addition, the TFR IN. Yogyakarta in 2007 was 1.8 and NTT was 4.2. This study design is cross-sectional, using data Indonesian Demographic and Health Survey (IDHS) 2007 with 1654 respondents consist of women who have children born alive and are still married. Analysis of Structural Equation Modeling (SEM) is used to analyze the relationship between refusal to have sexual intercourse with their spouses in certain circumstances, involvement in household decision-making, the wives' stand regarding physical abuse committed by their husbands and the number of babies born alive. The results show that the less of refusal to have sexual act with spouses in certain circumstances, the higher the fertility rate ; the less women's involvement in household decision-making, the higher the fertility rate. Based on the equations formed, the refusal act to have sexual intercourse with husband in certain circumstances, involvement in decision-making, and the marriageable age have the most impact on fertility (R2 = 0.049).

Abstrak :
Latar Belakang. Pemakaian MKJP pascasalin di Indonesia masih rendah. Program KN terintegrasi dengan pelayanan kesehatan ibu nifas dan KB pascasalin yang diarahkan kepada penggunaan MKJP yang dinilai efektif dan efisien. Tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa program kunjungan neonatal berpengaruh terhadap penggunaan MKJP pascasalin di Indonesia tahun 2012. Metodologi. Analisis data sekunder SDKI 2012, dengan sampel 3918 WUS umur 15-49 tahun yang melahirkan 1 tahun sebelum survei. Data dianalisis menggunakan uji regresi logistik berganda. Hasil. Proporsi penggunaan MKJP pascasalin di Indonesia rendah. Sebagian besar ibu yang menggunakan MKJP berpendidikan tinggi dengan status sosial ekonomi mampu, tinggal di perkotaan, memiliki suami berpendidikan tinggi, jumlah anak lahir hidup lebih dari 2, jumlah anak masih hidup lebih dari 2, jumlah anak yang diinginkan 0-2, mendapat dukungan dari tokoh agama dan terpapar informasi mengenai KB dari media massa. Ibu yang melakukan KN 1 dan 2 memiliki kemungkinan 1,41 kali lebih besar untuk menggunakan MKJP pascasalin dibandingkan ibu yang tidak melakukan kunjungan neonatal. Simpulan. KN 1 dan 2 berpengaruh terhadap penggunaan MKJP pascasalin.

---

Postpartum LACM use in Indonesia is still low. Neonatal care program was integrated with maternal health care and postpartum family planning that is directed to LACM use which is effective and efficient. Objective. The aim of the study was to identify the associations between neonatal care with postpartum Long Acting Contraception Method use in Indonesia 2012. Method. Analysis secondary data of the Indonesia Demographic Health Survey (IDHS) 2012, study samples include 3918 woman aged 15-49 years, who had a live birth within 1 year before the survey. Multiple logistic regression analysis were used to analize the data. Results. The proportion postpartum LACM use in Indonesia is low. The most respondents who used LACM have higher education with wealthier economic status, lived in urban residence, having a husband well educated, the number of liveborn children more than 2, the children still alive more than 2, the desired number of children 0-2, supported by religious leaders and media exposure about family planning. Mothers who performed neonatal care program 1 and 2 have the possibility 1,41 times larger to postpartum LACM use than mother who doesn?t perform neonatal care. Conclusion. Neonatal care 1 and 2 have an effect to postpartum LACM use.