Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Internet of Things (IoT) merupakan sebuah teknologi yang memungkinkan setiap benda atau barang dapat terhubung ke internet dan berkomunikasi satu sama lainnya. Salah satu teknologi berbasis IoT adalah LoRa. Terlepas dari semakin banyaknya layanan IoT yang diimplementasikan, aspek keamanan menjadi permasalahan tersendiri dalam pengembangan IoT. Salah satu solusinya adalah dengan memanfaatkan teknologi Blockchain dalam topologi IoT untuk mengamankan data dan transaksi yang terjadi di dalam jaringan Internet of Things (IoT). Akan tetapi Blockchain memerlukan waktu hingga hitungan menit untuk memecahkan suatu rantai kriptografi, serta sumber daya yang cukup besar untuk melakukan komputasi. Hal ini memunculkan ide membuat sebuah platform Blockchain yang ringan, Lightweight Multi-Fog (LMF) dengan latency yang kecil dan bisa berjalan pada perangkat dengan komputasi yang terbatas untuk IoT. Dalam tesis ini, teknologi bernama Lightweight Multi-Fog (LMF) disimulasikan dengan menggunakan kemampuan algoritma Lighweight Scalable Blockchain (LSB) dan jaringan Fog pada IoT untuk memecahkan masalah pengintegrasian Blockchain pada IoT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata peningkatan total waktu pengiriman (T-average) pada platform LMF memiliki (T-average) yang lebih kecil, yaitu 0,53 untuk variasi jumlah node dan -0,27 untuk variasi jumlah broker miner. Pada rata-rata peningkatan total energi pengiriman (E-average), platform PoW memiliki (E-average) yang lebih kecil, yaitu 1,68 pada variasi jumlah node. Sedangkan platform LMF memiliki rata-rata peningkatan total energi pengiriman (E-average) yang lebih kecil, yaitu 0,28 pada variasi jumlah broker miner.

---

Internet of Things (IoT) is a technology that allows every object or item to be connected to the internet and communicate with each other. One of the technologies based on IoT is LoRa. Apart from the increasing number of IoT services, security aspects become a separate issue in the development of IoT. One of the solutions is to utilize Blockchain technology in the IoT topology to secure data and transactions that occur in the Internet of Things (IoT) network. The Blockchain takes up to minutes to compute a cryptographic chain. It also needs large enough resources to do computing. This problem gave rise to the idea of making a lightweight Blockchain platform, with low latency which could run on devices with low computing resources like IoT devices. The technology called Lightweight Multi-Fog (LMF) will be implemented using the ability of the Lightweight Scalable Blockchain (LSB) algorithm and the Fog network on the IoT to solve the problem of integrating the Blockchain on the IoT. The results showed that the average increase in total delivery time (T-average) on the LMF platform had a smaller average increase in total delivery time (T-average), which is 0.53 for variations in the number of nodes and -0.27 for variations in the number of brokers/miners. On the average increase in total energy delivery (E-average), the PoW platform has a smaller increase in total energy delivery (E-average), which is 1.68 in variations in this number of nodes. While the LMF platform has a smaller average increase in total shipping energy (E-average), which is 0.28 on variations in the number of brokers miners."

"Laporan magang ini berisi mengenai prosedur perlakuan akuntansi pendapatan dan piutang usaha yang dimiliki PT A pada periode kuarter kedua tahun 2011. PT A merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa periklanan. Terdapat dua sumber pendapatan utama bagi perusahaan, yaitu kegiatan media dan produksi. Untuk kegiatan media, perusahaan mengakui pendapatannya berdasarkan konfirmasi yang diterima dari media house bahwa iklan telah ditayangkan. Sedangkan untuk kegiatan produksi, perusahaan mengakui pendapatan ketika material iklan yang telah diproduksi diterima oleh klien. Secara keseluruhan, kontrol internal PT A berjalan dengan baik karena terdapat pemisahan tugas dan hasil pekerjaan telah ditinjau terlebih dahulu oleh finance director dan finance manager. Selain itu, PT A memiliki sistem pencatatan dan prosedur penyajian akun pendapatan dan piutang yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.

---

This report is to investigate the procedures for the accounting treatment ofrevenue and trade receivables at PT A as of the second quarter of 2011. PT A is an advertising agency. There are two main revenue sources for PT A, which are media and production. For Media activities, the Company recognizes its revenue based on the confirmation received from Media house that the advertisements have been published. Meanwhile, revenue from production activities represents revenue that Company recognizes by providing advertisements material to the clients. Overall, the internal controls work well because there is a separation of duties and the work has been reviewed in advance by the finance director and finance manger. In addition, PT A has a recording system and procedures for the presentation of accounts receivable and revenue in accordance with applicable accounting standards in Indonesia."

"Laporan magang ini membahas audit atas akun persediaan yang dimiliki PT PQR Proses audit yang dibahas adalah mulai dari pemahaman siklus persediaan, pemahaman pengendalian internal, stock opname, dan pembahasan akan diakhiri dengan proses penyampaian management letter. Temuan audit yang diperoleh mencakup persediaan yang sudah usang, penggunaan persediaan untuk operasional, persediaan yang tidak diketahui keberadaannya, nilai persediaan yang tidak sesuai dengan keadaan fisiknya serta juga terdapat beberapa kelemahan dalam proses audit yang dijalankan oleh KAP XYZ.

---

This internship report discusses audit of inventories owned by PT PQR. Audit processes which are discussed started from understanding inventory cycle, understanding internal control, stock opname, and the process will end with the delivery of management letter. Audit findings obtained include obsolete inventory, inventory usage for operations, the existence of inventories were not known, the value of inventory that is not in accordance with the physical condition and also there are some weaknesses in the audit process done by KAP XYZ."

"Laporan magang ini menggambarkan dan membahas tentang proses pengembangan Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR) dengan pendekatan Top-Down Risk Based Approach di PT.X, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang ketenagalistrikan. Fase pengembangan ICOFR terdiri dari penyusunan Pedoman Umum Implementasi dan Kebijakan, perancangan, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan ICOFR. Dalam laporan ini, analisis akan berfokus pada fase perancangan dan pengendalian tingkat transaksional di dalam segmen perbendaharaan PT.X, khususnya proses penerimaan tagihan pelanggan khusus. Temuan dari analisis ini adalah masih terdapat beberapa area perbaikan dalam proses tersebut dan konsultan telah memberikan rekomendasi terkait area-area perbaikan tersebut.

---

This report illustrates and discusses about development process of Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR) using a Top-Down Risk Based Approach in PT.X, a power and utility company in Indonesia. Development of ICOFR consists of five phases; Creating a general policy and implementation guidelines, Designing, Implementation, Testing, and Maintenance of ICOFR.

In this report, analysis was focused on design phase and transactional level control in the Treasury Segment of PT.X, especially the revenue from particular customer billing process. There were still several areas of improvement in this process and consultant had already given recommendations related to those areas of improvements."

"Laporan magang ini membahas tentang proses ekualisasi antara Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) PT. Timah (Persero) Tbk tahun 2010, sebagai salah satu syarat yang diperlukan dalam proses pemeriksaan restitusi PPN yang diajukan perusahaan untuk masa pajak 2010. Proses ekualisasi dilakukan dengan mengumpulkan data seluruh transaksi ekspor PT. Timah (Persero) Tbk yang dilihat dari dokumen pengiriman ekspor sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN, dan dokumen penagihan penjualan ke konsumen sebagai DPP PPh Badan. Setelah itu, dilakukan analisis atas penyebab antara selisih yang terjadi antara kedua DPP tersebut. Dari proses ini, didapatkan hasil bahwa perbedaan yang menjadi selisih kedua DPP tersebut adalah selisih waktu antara pengiriman ekspor dengan penjualan yang ditandai penerbitan invoice, penyesuaian atas perubahan peraturan perundang-undangan terkait pertambangan mineral dan batubara, selisih karena fluktuasi harga timah dunia, selisih kurs, dan penyebab lain.

---

This paper studies about equalization process of value added tax (VAT) and income tax in PT. Timah (Persero) Tbk 2010, in order to fulfil one of the requirements needed in investigation process of tax restitution asked by the company. Equalization process starts from collecting export data of PT. Timah (Persero) Tbk., to see the base of VAT from total export delivered by the company and the base of income tax from total invoice sent to customers. Next step is looking for the difference from both bases, and the reason of those differences are time difference between product delivery and sales to customer, adjustment because the changing of rules for mineral and coal mining, difference from world tin price fluctuation, difference from exchange rate, and another causes."

"Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh aktivitas Corporate Social Resposibility (CSR) terhadap tingkat agresivitas pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2009-2010. Tulisan ini juga menguji apakah keberadaan insentif pajak terkait CSR yaitu PP No. 93 Tahun 2010 memperkuat hubungan negatif antara aktivitas CSR yang diungkapkan dengan tingkat agresivitas pajak perusahaan. Perusahaan dengan aktivitas CSR tinggi diduga akan lebih hati-hati dalam mengambil kebijakan pajak. Insentif pajak diharapkan mampu mendorong perusahaan semakin meningkatkan aktivitas CSR yang dilakukannya. Aktivitas CSR yang dilakukan perusahaan diukur dengan menggunakan skor CSR Disclosure, sedangkan agresivitas pajak diukur dengan menggunakan Current Effective Tax Rate. Hasil penelitian menyatakan bahwa aktivitas CSR tidak berpengaruh terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan begitu pula insentif pajak tidak terbukti memiliki pengaruh terhadap hubungan tersebut. Hal ini dimungkinkan karena banyak perusahaan yang melakukan CSR hanya untuk memenuhi tuntutan dan hukum yang berlaku tanpa mengaitkannya dengan strategi perusahaan termasuk terkait pajak.

---

This study aims to examine the influence of corporate social resposibility activities (CSR) to the level of tax aggressiveness on listed companies in the Indonesian Stock Exchange period 2009-2010. This paper also examines whether the presence of CSR-related tax incentives (PP. 93 in 2010) to strengthen the negative relationship between disclosed CSR activities on the level of corporate tax aggressiveness. Companies with high level of CSR activities is expected to be more careful in making tax decisions. Tax incentive is expected to encourage companies to increase their CSR activities. CSR activities undertaken measured by score of CSR Disclosure and tax aggressiveness measured by current effective tax rate.

The results showed that CSR activities do not affect the level of tax aggressiveness also tax incentives are not proven to have any effect on these relationship. The possibility is because there are many companies doing CSR just to meet the public pressure also the law without referring to the company's strategy, including related taxes."

"Skripsi ini membahas tentang pengelolaan kewajiban perpajakan pada Instansi Pemerintah. Pentingnya pengelolaan kewajiban perpajakan bukan hanya untuk sektor privat, tetapi sektor publik juga memiliki kewajiban yang sama untuk patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Analisis ini bertujuan untuk meminimalisirkan sanksi dan resiko penyimpangan dalam pengelolaan kewajiban perpajakan.

---

This thesis discusses the management of tax obligations on Government Agencies. The importance of managing tax obligations not only to the private sector, but public sector also has the same obligation to obey the fulfillment of tax obligations. This analysis aims to reduce sanctions and the risk of irregularities in the management of tax liabilities."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya value relevance atas pengakuan pajak tangguhan serta menghubungkannya dengan kualitas audit dan perubahan ketentuan tarif pajak. Pengujian dilakukan pada perusahaan sektor manufaktur dan menggunakan metode data panel. Model yang digunakan berasal dari model Feltham dan Ohlson (1995). Hasil menunjukkan bahwa aset pajak tangguhan memiliki value relevance dan kualitas audit yang diukur dengan ukuran KAP dan auditor tenure meningkatkan value relevance atas aset pajak tangguhan. Adapun value relevance atas aset pajak tangguhan berbeda antara sebelum dan sesudah perubahan ketentuan tarif pajak. Sementara liabilitas pajak tangguhan tidak memiliki value relevance.

---

The purpose of this study is to investigate the value relevance of recognition of deferred tax and relate it with audit quality and changes in tax rates. The tests conducted to the manufacturing sector company and using panel data methods. The model is derived from the model of Feltham and Ohlson (1995).

Results indicate that the deferred tax assets have value relevance and audit quality as measured by auditor size and auditor tenure increases the value relevance of deferred tax assets. As for the value relevance of deferred tax assets is different between before and after the changes in tax rates. While deferred tax liabilities are not have value relevance."

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh struktur modal, ukuran perusahaan, dan kepemilikan saham manajerial terhadap kinerja perusahaan melalui agency cost sebagai variabel intervening pada perusahaan yang mengalami financial distress dan tidak. Populasi penelitian ini adalah perusahaanperusahaan non-financial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2006-2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada perusahaan yang mengalami financial distress, semakin tinggi proporsi utang maka semakin tinggi agency cost, tetapi pada perusahaan yang tidak mengalami financial distress, proporsi utang tidak berpengaruh terhadap agency cost. Pada perusahaan yang mengalami financial distress dan tidak, semakin besar ukuran perusahaan semakin kecil agency cost, serta proporsi utang yang tinggi akan menurunkan kinerja. Kepemilikan manajerial yang tinggi akan meningkatkan kinerja pada perusahaan yang mengalami financial distress, tetapi kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja pada perusahaan yang tidak mengalami financial distress. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja Pada perusahaan yang mengalami financial distress, namun pada perusahaan yang tidak mengalami financial distress, semakin besar ukuran perusahaan semakin tinggi kinerja. Pada perusahaan yang mengalami financial distress, semakin tinggi agency cost maka kinerja akan menurun, tetapi agency cost tidak berpengaruh terhadap kinerja pada perusahaan yang tidak mengalami financial distress. Variabel intervening agency cost hanya terbukti berpengaruh pada struktur modal terhadap kinerja pada perusahaan yang mengalami financial distress.

---

The purpose of this research is to examine the effect of capital structure, firm size, and managerial ownership on firm performance by agency cost as an the intervening variable: Comparing companies experiencing financial distress and not. The population is non-financial companies at The Indonesian Stock Exchange in 2006-2010. The results showed that the companies experiencing financial distress, the higher of the debt, the higher of agency cost. But the companies not experiencing financial distress, the proportion of debt has no effect on agency cost. On companies experiencing financial distress and not, the larger of the firm size, the smaller of agency cost. Meanwhile high proportion of debt will degrade firm performance. High managerial ownership will improve companies performance experiencing financial distress, but it has no effect on companies performance that's not experiencing financial distress. Firm size has no effect on the performance on the companies experiencing financial distress, but the companies experiencing financial distress, the larger of the firm size, the higher the performance. On companies experiencing financial distress, the higher agency cost will decrease performance, but the agency cost has not effect on the companies performance that is experiencing financial distress. Intervening variable, that is agency cost only proven effect of the capital structure on the firm performance experiencing financial distress."

"Skripsi ini tentang Analisis dan Audit atas Penerapan PSAK 30 serta dampaknya terhadap Laporan Keuangan Perusahaan Jasa Angkutan Udara: Studi Kasus pada PT EEA. PT EEA merupakan perusahaan jasa angkutan udara, bergerak di bidang jasa charter pesawat terbang dan penerbangan reguler. PT EEA memperoleh aset utamanya, yaitu pesawat, dengan cara sewa. Isu utama yang terdapat dalam pencatatan dan pengakuan sewa adalah mengenai klasifikasi perjanjian sewa, yang dari sisi PT EEA sebagai lessee, dapat dibagi menjadi sewa pembiayaan dan sewa operasi yang masing-masing memiliki perbedaan pencatatan yang signifikan terhadap laporan keuangan. Kesimpulannya adalah di dalam perusahaan jasa angkutan udara ini, klasifikasi sewa yang tepat dan konsisten berdasarkan substansi perjanjian sewa pesawat dan semua kriteria-kriteria dalam PSAK 30 adalah sewa operasi.

---

This thesis contains the Analysis and Audit of the Application of PSAK 30 and Its Impact on Air Transportation Services Company Financial Statement's: A Case Study in PT EEA. PT EEA is an air transportation service company engaged in aircraft charter services and regular flights. PT EEA acquire its main asset, the aircraft used in its business, by lease. The main issues contained in the lease recording and recognition is the classification of lease agreement, by which PT EEA in this case act as lessee, that can be divided into finance leases and operating leases, each of which has the significant distinction of recording in the financial statements. The conclusion is, in this air transportation service company, the correct and consistent classification of aircraft leases based on the substance of the lease agreement and the criteria?s in PSAK 30 is an operating lease."