Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Irma Fitriyana Herman
"Maldistribusi tenaga kesehatan terutama di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) menjadi perhatian dunia karena keengganan tenaga kesehatan untuk tinggal dan bekerja di DTPK. World Health Organization (WHO) merekomendasikan retensi tenaga kesehatan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan ketersediaan tenaga kesehatan di DTPK. Di dalam manajemen sumber daya manusia, retensi merupakan output pemeliharan sumber daya manusia (SDM), artinya bagaimana mempertahankan SDM yang kompeten untuk tetap bekerja dalam periode waktu yang maksimum. Salah satu cara yang dipakai untuk meretensi SDM adalah dengan pemberian insentif, baik berupa material maupun non material.
Penelitian ini dilakukan pada program penugasan khusus tenaga kesehatan di DTPK yang dilaksanakan pada bulan September 2011 di Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi dan Kota Jayapura Provinsi Papua. Dalam penelitian ini data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam terhadap berbagai informan yang kompeten yaitu dari Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten dan Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan. Data sekunder menggunakan data hasil pemetaan tenaga kesehatan yang dilakukan oleh Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan tahun 2010.
Hasil penelitian menunjukan bahwa insentif bukan merupakan faktor utama yang mempengaruhi retensi tenaga kesehatan penugasan khusus di DTPK. Faktor kebijakan pemerintah lebih menentukan retensi tenaga kesehatan di DTPK. Pemerintah belum memiliki kebijakan khusus tentang retensi tenaga kesehatan. Untuk memenuhi ketersediaan tenaga kesehatan khususnya di DTPK, pemerintah menggunakan strategi mutasi dan rotasi serta menyelenggarakan program-program yang sifatnya temporarly dan tidak sustainable seperti pengadaan tenaga kesehatan Pegawai Tidak Tetap (PTT), Penugasan Khusus, dan tenaga kesehatan kontrak atau honorer. Oleh karena itu pemerintah perlu melakukan kajian-kajian tentang kebijakan retensi tenaga kesehatan.

Maldistribusi of health workers especially in the Rural, Border and Islands area (DTPK) became the world's attention due to the reluctance of health workers to live and work in DTPK. World Health Organization (WHO) recommends retention of health workers as part of efforts to increase the availability of health workers in DTPK. In the human resource management, retention is the output of human resources (HR) maintenance, which is how to maintain competent human resources to keep working within a maximum period of time. One way used to retaining HR is by providing incentives, either material or non material.
The research was conducted on a special assignment program of health workers in DTPK held on September 2011 in Keerom District, Sarmi District and Jayapura city, province of Papua. In this study the data used consists of primary data and secondary data. Primary data obtained by conducting interviews conducted with a range of competent informants of the Provincial Health Office, District Health Office and Center for Health Human Resources Planning and Utilization of Ministry of Health. Secondary data using mapping data from health workers conducted by the Center for Health Human Resource Planning and Utilization, Ministry of Health in 2010 Republic of Indonesia.
The results showed that the incentive is not a major factor influencing the retention of health workers on special assignment in DTPK. Factors determining government policy over retention of health workers in DTPK. Governments do not yet have specific policies regarding the retention of health personnel. To meet the availability of health workers especially in DTPK, the government uses mutation and rotation strategies and organizing programs that are temporarly and not sustainable as the procurement of non-permanent employee health workers (PTT), Special Assignment, and health workers or temporary contracts.Therefore, governments need to do studies of health personnel retention policies.
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2012
T30278
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Gunawan Wahyu Nugroho
"Kualitas sumber daya manusia kesehatan merupakan komponen strategis dalam menunjang tugas pokok dan fungsi dari organisasi dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di berbagai sektor. Karenanya Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan melaksanakan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan melalui program tugas belajar sumber daya manusia kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan, yang dikoordinir oleh Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan.
Permasalahan yang terjadi dalam melaksanakan program tugas belajar adalah dalam pengelolaanya tidak berbasis pada manajemen informasi system, sehingga dalam melaksanakan pengelolaan dan analisis maupun pelaporan yang dihasilkan kurang efisien dan informasi yang diinginkan oleh para pengambil kebijakan maupun pengguna menjadi kurang maksimal. Dengan adanya permasaiahan ini maka mendorong peneliti untuk melakukan analisis diberbagai detenninan yang terkait dengan komponen masukan, komponen proses maupun komponen hasil dari manajemen tugas belajar sumber daya manusia kesehatan. Untuk itu peneliti melakukan penelitian terhadap manajemen tugas belajar SDM Kesehatan di Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan yang merupakan koordinator terhadap pelaksanaan program tugas belajar di lingkungan Depkes dan Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat sebagai salah satu pengelola program tugas belajar SDM Kesehatan di tingkat propinsi.
Penelitian dilakukan dengan meneliti terhadap data primer dan skunder, bik secara kualitatif, telaah dokumen dan observasi serta melakukan wawancara mendalam denganpengelola program tugas belajar di tempat penelitian. Setelah mendapatkan gambaran system informasi tugas belajar SDM Kesehatan, maka peneliti membuat prototype berupa database dalam pengelolaan program tugas belajar SDMKes dengan menggunakan teknologi berbasis website yang hasilnya dapat secara langsung dikirimkan dan dapat dilihat oleh pengguna.
Database tugas belajar SDM Kesehatan yang telah dibuat kemudian dilakukan ujicoba di Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat untuk mendapatkan masukan dalam upaya penyempumaan rancangan system.
Hasil serta kesimpulan dari penelitian ini menunjukan bahwa database tugas belajar SDM Kesehatan merupakan suatu solusi dalam mempermudah manajemen tugas belajar SDM Kesehatan baik ditingkat Pusat maupun Propinsi. Namun upaya unto mendukung terhadap pengembangan database tugas belajar SDM Kesehatan ini adalah perlu didukung SDM Kesehatan yang memiliki kemampuan teknis baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya, dimana pada dasarnya memang kurang memadai. Disamping itu perlu didukung oleh sarana dan prasarana penunjang juga pelatihanpelatihan yang dapat menunjang manajemen tugas belajar SDM Kesehatan.
Saran peneliti dalam pengembangan database ini adalah perlunya komitmen nasional dalam menggunakan database tugas belajar SDM Kesehatan sebagai penunjang system informasi tugas belajar SDM Kesehatan di lingkungan Depkes, selain itu perlu dilakukan pelatihan secara nasional dalam memanfaatkan teknologi computer berbasis Website, agar kapasistas pengelola program tugas belajar SDM kes menjadi standar secara nasional dan mutu serta kualitas manajemen tugas belajar SDM Kesehatan menjadi maksimal.

Health human resources (HHR) quality is a strategic component in supporting the main job and function of an organization, in order to increase health services quality in all sector. Therefore, Board for Development and Empowerment of Health Human Resources try to increase the quality of HHR through a fellowship program in ministry of health this program is under coordination of Center for Health Human Resources Planning and Management (CHHRPM).
Problems that occur in implementation of this program are that the management is not base on information system. This problems cause an in-efficiency in management, analysis and reporting as well. The information which needed by the policy maker and the users is in-adequate.
Base on the background above, an analysis in several determinant forms the in put, process and output component form the management of HHR fellowship program was conducted. The focus research was conducted in CHHRPM as the coordinator of the program and is West Java Provincial Health Office as on the fellowship program management in provincial level.
Primair and secunder data were collected, several documents were observed and in-depth interviews to the manager program were conducted. After the researcher got a clear description of the HHR fellowship information system, a prototype of database in HHR fellowship management was made using a website base technology. Users can directly access this database.
A try out of this database was conducted in West Java Provincial Health office to get some input in order to complete the system.
Conclusion:
The HHR fellowship database is a solution to makes the HHR fellowship management easier in central and provincial level. Although if needs HHR who has a good technical competencies to support the development of this database. Beside that, some supporting equipment and facilities as well as training are also needed.
Recommendation:
Need a national commitment in the utilization of this HHR fellowship database as a supporting information system of HHR fellowship program in ministry of health. Some national training in the benefit of website technology base is also needed to increase the capacity of HHR fellowship program manager so that they have a national quality standard in managing this program."
Depok: Universitas Indonesia, 2007
T19309
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library