Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tentang orang Baduy sudah banyak ditulis oleh banyak pihak baik dari kalangan antropolog maupun pemerintah terutama pemerintah Hindia Belanda. Di antaranya tulisan Ende (1889), Van Trick (1929), Geise (1992), Garna (1987), Ekadjati (1995), dan sebagainya. TuIisan-tulisan itu berupa laporan ataupun etnografi umum. TuIisan yang lebih spesifik misalnya dari Johan Iskandar (1992) tentang sistem perladangan. Tulisan studi kasus belum banyak yang dipublikasikan. Dari semua tulisan itu ditemukan bahwa masyarakat Baduy menolak ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mereka tidak terlibat dalam aktivitas modernisasi. Sementara itu, masyarakat di sekitar Baduy sudah terlibat dalam pembangunan dan modernisasi. Masyarakat Baduy sengaja menghambat modernisasi di komunitasnya dengan Cara mempertahankan tradisi sistem pewarisan budaya mereka. Masalah yang diteliti adalah bagaimana peranan transmisi pengetahuan di keluarga Baduy terhadap upaya mempertahankan tradisi nenek moyang mereka. Tujuan penelitian adalah, memahami proses pewarisan budaya atau transmisi pengetahuan melalui studi pola pengasuhan anak di Gajeboh, salah satu dusun di Baduy Luar. Temuan penelitian antara lain, orang Baduy tidak mengenal sekolah dan media massa sebagai agen sosialisasi. Transmisi pengetahuan terjadi di keluarga dan masyarakat sekitarnya. Hampir semua wujud pengetahuan diperoleh melalui orang tua dengan peranan ibu yang dominan dibandingkan ayah atau kerabat dekat lainnya. Ketika menjelang remaja transmisi pengetahuan dilakukan oleh teman bermain atau masyarakat di sekitarnya. Transmisi pengetahuan dari luar Baduy mengalami hambatan oleh adat istiadat yang berlaku, meskipun demikian pelanggaran adat sering terjadi. Sanksi terhadap pelanggaran tidak tegas bahkan ada yang tidak diberi sanksi selain pergunjingan. Peluang untuk perubahan tetap ada karena hagi masyarakat Gajeboh, apa yang dianggap baik boleh ditiru, meskipun kemudian dibambat pula oleh adat Sunda Wiwitan. Orang Baduy yang mendapat transmisi pengetahuan dari keluarga dan masyarakat komunitasnya, memang masih mepertahankan adat istiadat terutama larangan menerima ilmu pengetahuan dan teknologi, bersawah, beternak kecuali ayam, memelihara ikan dan sebagainya. Bagi mereka yang ingin melakukan perubahan tradisi diperbolehkan meninggalkan Baduy dan tidak diakui sebagai orang Baduy lagi secara adat."

"Pembangunan peternakan merupakan suatu usaha yang produktif untuk melakukan perubahan bagi kesejahteraan masyarakat. Karena itulah dalam rangka pengembangan usaha kecil dengan berbagai kendala dan tantangannya baik yang berasal dari pelakunya sendiri maupun dari pihak pemerintah sebagai lembaga yang menetapkan kebijakan perlu untuk dicarikan pemecahan masalahnya. Hal ini juga dialami oleh kegiatan usaha kecil peternakan di Kawasan Sentra Produksi Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota. Kendala tersebut antara lain mencakup permodalan, pemasaran, dan teknologi pendukung yang tidak dimiliki serta ketergantungan dengan daerah lain penghasil pakan, bibit dan obat-obatari ayam. Berdasarkan hal tersebut diatas penelitian ini mencoba untuk melihat dan menganalisa kendala-kendala yang dihadapi para peternak ayam di Kawasan Sentra Produksi Peternakan Ayam Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota. Berdasarkan temuan dan analisa tersebut tesis ini juga berusaha untuk.membahas kebijakan-kebijakan seperti apa yang dapat disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam membantu usaha peternakan ayam tersebut guna menyempurnakan kebijakan penetapan Kawasan Sentra Produksi Peternakan Ayam Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi oleh peternak tersebut.Penelitian ini dilakukan di Kawasan Sentra Produksi Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota dengan mempergunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui wawancara mendalam (indept interview) dengan para informan. Sementara itu pemilihan informan dilakukan dengan purposive dan snowballing. Dalam penelitian ini data dikumpulkan melalui 2 tahapan yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara mendalam.Hasil penelitian menunjukkan bahwa para peternak berasal dan berbagai tingkat pendidikan yaitu: SD sebanyak 4,38 %, SLTP sebanyak 21,91 %, SLTA sebanyak 63, 34 % dan Diploma s.d. Sarjana sebanyak 10,35 %. Modal yang ada pada peternak banyak yang berasal dari peternak itu sendiri dan ada yang berasal dari lembaga pemberi kredit serta para peternak terkendala dalam mencari modal tambahan untuk pengembangan dan peremajaan peternakan mereka. Teknologi yang digunakan masih kurang dan tidak merata untuk mendukung kegiatan produksi dan pascaproduksi dengan manajemen usaha yang digunakan ada yang menggunakan manajemen perusahaan dan juga menggunakan manajemen keluarga sebagai manajemen yang terbanyak yang dilakukan sehingga terdapat bias antara keuangan rumah tangga dan keuangan perusahaan. Untuk pemasaran hasil produksi peternakan ayam, ada peternak memasarkan sendiri dan lainnya akan menunggu para pembeli datang ke peternakan mereka. Kendala lain adalah besarnya ketergantungan akan dunia luar untuk penyediaan pakan ayam, obat-obatan dan bibit/DOC ayam.Karena itulah dirasakan perlu intervensi pemerintah dalam rangka pengembangan usaha kecil peternakan untuk mendapatkan modal dari lembaga pemberi kredit dengan kembali memperhatikan sistem pemberian kredit yang telah ada pada saat ini agar benar-benar dapat menyentuh para peternak, penciptaan kestabilan harga produk yang mereka hasilkan, sehingga para peternak memiliki bargaining power terhadap produk yang mereka tersebut. Hal lainnya yang dapat dilakukan pemerintah adalah pengenalan usaha peternakan dengan mempergunakan manajemen perusahaan yang akan sangat membantu peternak untuk memulai usaha mereka bukan hanya sebagai kegiatan untuk menghidupi keseharian mereka saja melainkan dapat menambah kesejahteraan para peternak dan pengenalan serta percepatan penggunaan teknologi yang telah ada agar produk yang peternak hasilkan dapat bersaing dengan produk sejenis dan daerah lain. Disamping itu perlu juga untuk pengenalan pengolahan produk sampingan peternakan sehingga peternak akan menghasilkan nilai tambah untuk penghasilan para peternak ayam tersebut, serta pelebaran pasar produk peternakan dan juga produk sampingannya keluar Sumatera Barat dengan bantuan dari pemerintah sebagai jembatan penghubungnya."

"Transmigrasi adalah salah satu upaya pemerintah untuk membuat agar persebaran penduduk Indonesia merata. Untuk itu dicarilah lahan-lahan potensial yang bisa dipakai untuk areal pemukiman dan usaha tani bagi para transmigran. Tetapi daerah potensial dan subur itu makin lama makin sulit ditemukan. Daerah marginal pasang surut Sumatera Selatan merupakan salah satu alternatif yang dipilih untuk dijadikan pemukiman transmigran. Dalam suasana Orde Baru di mana korupsi merebak ke segala bidang kehidupan, muncul suatu pertanyaan bagaimana masyarakat yang biasa hidup bertani di daerah subur pada lahan kering dengan sistem pengairan irigasi dapat mempertahankan eksistensinya pada lahan basah pasang surut? Dalam antropologi pertanyaan seperti itu bisa dijawab melalui studi adaptasi manusia dengan lingkungannya. Studi adaptasi, (Bennet, 1976; Geertz, 1976; Fox, 1996; Steward, 1955; Rappaport, 1984; Wolf, 1983) banyak memperbincangkan bagaimana manusia menyesuaikan diri bila kondisi lingkungannya berubah. Melalui pendekatan kualitatif dengan rancangan penelitian etnografi, terbukti bahwa setelah mempelajari lingkungan fisik dan sosial, penduduk perlahan-lahan merubah sistem bertani yang sudah biasa dilakukan selama di Jawa dengan sistem baru yang cocok dengan kondisi pasang surut. Meninggalkan cara lama dan memilih cara baru adalah bentuk strategi yang dipilih oleh penduduk. Penduduk juga merubah, merombak tanaman yang tidak lagi memiliki nilai ekonomis. Penduduk yang kreatif memelihara sapi yang hasilnya bisa digunakan untuk membangun atau memperbaiki rumahnya. Tidak semua transmigran mampu beradaptasi dengan lingkungan barunya, artinya mereka tidak mampu mengolah dan memanfaatkan lingkungannya untuk mendukung kehidupannya. Pulang ke daerah asal adalah salah satu alternatif yang dipilih oleh penduduk yang tidak berhasil. Merantau adalah pilihan lain selain pulang ke Jawa. Jumlah perantau di desa ini mencapai sekitar 40% tersebar ke berbagai daerah dan berbagai jenis pekerjaan termasuk sebagai buruh tani dan menyewa lahan pertanian. Merantau adalah salah satu bentuk strategi yang dipilih penduduk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Artinya para perantau memperluas radius eksploitasi lingkungannya. Banyaknya transmigran yang gagal dalam mengolah tanah karena biaya produksi yang tinggi pada gilirannya membuat kita bertanya pada kejujuran studi kelayakan dan kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan transmigrasi terutama dalam persiapan, penempatan dan pengelolaannya."

"Penelitian ini menjelaskan : (1) bentuk-bentuk sistem hak ulayat tanah dan hutan Orang Dayak di kedua desa tersebut, (2) dampak sistem ekonomi baru terhadap sistem hak--ulayat tanah dan hutan Orang Dayak, dan (3) strategi Orang Dayak dalam menghadapi dampak sistem ekonomi baru terhadap tanah dan hutan yang menjadi hak ulayatnya. Untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka penelitian ini mengambil studi kasus pada komunitas Dayak di Desa Sape, Kecamatan Jangkang, dan komunitas Dayak di Desa Tunggul Boyok, Kecamatan Bonti. Keduanya secara administratif termasuk dalam wilayah Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kontekstual, dengan tiga jenis teknik pengumpulan data, yakni review dokumen, pengamatan lapangan (observasi) dan wawancara. Masing-masing pendekatan ini memberi kontribusi saling melengkapi, karena itu sering digunakan secara bersamaan dalam suatu penelitian kualitatif guna memperoleh data yang lengkap dan valid. Teknik pendekatan ini menangkap titik pandang masyarakat dan kemudian dilanjutkan dengan mempelajari perilaku aktual dalam hubungan dengan masalah teoritis yang lebih umum (Pella dan Peito, 1984: 63).Penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk-bentuk hak ulayat tanah dan hutan tradisional orang Dayak di kedua desa lokasi penelitian ini adalah berupa : lahan pekarangan, ladang, tanah bekas ladang (hawas), kebun karat, pohon ketapang (manggris), tengkawang, tanah kuburan, semak belukar, hutan (rimba/rimbo), wilayah untuk berburu dan meramu, dan kawasan untuk mencari atau menangkap ikan. Masuknya sistem ekonomi baru telah menyebabkan pengembangan pada bentuk hak ulayat baru seperti: sawah tadah hujan atau yang mereka sebut Lobal/ompa/sawalpadong/lohak, HTI-Akasia, dan kebun sawit.Untuk menghadapi masuknya sistem ekonomi baru pada hak ulayat tanah dan hutannva, Orang Dayak di kedua desa lokasi penelitian ini melakukan berbagai cara, mulai dalam bentuk asosiatif (kerja sama), hingga kedalam bentuk disosiatif (pertentangan atau konflik). Acuan dasar kedua bentuk hubungan sosial tersebut adalah hukum adat yang berlaku sejak nenek moyang mereka, maupun kesepakalan baru sebagai implikasi masuknya sistem ekonomi baru tersebut.Dalam operasionalisasi aturan-aturan lokal (hukum adat) tersebut, seringkali mengalami benturan dengan aturan-aturan hukum negara dan atau aturan baru sebagai dampak masuknya sistem ekonomi baru. Oleh sebab itu mereka seringkali menggunakan berbagai strategi mulai dari cara membiarkan saja, menghindar, paksaan, perundingan, mediasi, perwasitan, dan atau mereka menggunakan lembaga peradilan (adjudication) adat atau hukum negara. Penggunaan berbagai strategi tersebut sangat selektif, yaitu sangat tergantung pada situasi dan kondisi dimana konflik tersebut terjadi. Oleh sebab itu, dalam penerapan berbagai strategi melalui rekonsiliasi konflik tersebut, mereka harus terlebih dahulu memahami apa pemicu konflik tersebut, siapa yang terlibat, dan bagaimana proses rekonsiliasi dari konflik tersebut."

"Penelitian ini mengkaji mengenai pengelolaan pemanfaatan kebun kemiri yang tetap berkelanjutan oleh masyarakat Timpuseng-Camba di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Fenomena yang menarik adalah penduduk masih tetap mempertahankan kebun kemiri mereka meskipun nilai ekonomi yang didapatkan cenderung merosot. Kebun kemiri atau yang lebih dikenal penduduk Timpuseng sebagai dare' ampiri adalah suatu bentuk wanatani dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam yang ada. Dahulu dare' ampiri menjadi sumber penghasilan utama bagi penduduk Timpuseng. Namun sekarang ini, kemiri hanyalah menjadi sumber penghasilan sampingan penduduk. Hal ini disebabkan pohon kemiri tidak lagi berproduksi seperti dahulu karena umur yang sudah tua, harga yang cenderung menurun dan tidak adanya hak pengakuan terhadap dare' ampiri penduduk oleh pihak pemerintah. Dalam kajian ini, ditemukan bahwa bertahannya pengelolaan pemanfaatan dare' ampiri oleh penduduk Timpuseng bukan hanya karena faktor ekonomi, tetapi juga peran sosial budaya serta kelestarian lingkungan Timpuseng. Kebun kemiri telah menjamin penduduk untuk mendapatkan kesempatan kerja, meningkatkan status sosial di masyarakat sehingga menciptakan pengaturan yang dapat mencegah timbulnya konflik. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengelolahan pemanfaatan hutan yang dilakukan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan ekonomi tetapi juga telah menjamin kelestarian dan membangun kehidupan sosial mereka yang berkesinambungan. Oleh karena itu, dari temuan penelitian ini perlu ada pengakuan dari setiap stakeholder baik pemerintah daerah maupun pihak lain bahwa pengolahan sumber daya hutan tidak sekedar di landasi pada pemberian alternatif pengolahan pemanfaatan sumberdaya atau agar masyarakat tidak lagi merusak hutan, melainkan diarahkan pada pemberian kesempatan dan kepercayaan dalam mengolah hutan dengan pengetahuan yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Selain itu, diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengolahan pemanfaatan dare' ampiri yang optimal guna peningkatan penghasilan masyarakat serta sumbangsihnya bagi pembangunan daerah. Dan perlunya dilakukan penelitian lanjutan mengenai dare' ampiri sebagai wanatani hasil masyarakat."

"Apabila kita mengamati proses pelaksanaan pembangunan di desa Karama, maka kita dapat melihat adanya beberapa karakteristik pembangunan desa yang kurang memperhatikan pengembangan aspek sosial kultural masyarakat setempat antara lain seperti kebijakan, strategi dan program pembangunan desa yang cenderung top down planning daripada bottom up planning, pembangunan desa lebih mengutamakan pembangunan ekonomi dan politik tanpa memberi posisi yang sepadan bagi pengembangan aspek sosial kultural masyarakat setempat, pembangunan desa cenderung mengadopsi pola-pola perilaku manajemen pembangunan dari negara maju dan kurang memberikan peluang bagi adanya akulturasi terhadap nilai-nilai kultural lokal ke dalam proses pembangunan bahkan ingin langsung menggeser nilai-nilai tersebut dengan memaksakan masuknya nilai-nilai baru. Hal ini menyebabkan timbulnya perbenturan nilai-nilai, antara nilai kultural lokal dan nilai modernisasi yang terkandung dalam pembangunan dan masyarakat Karama pun kemudian terperangkap dalam sejumlah pilihan yaitu antara meninggalkan nilai-nilai lama, menerima nilai-nilai baru atau melakukan akulturasi nilai-nilai sendiri dengan nilai-nilai baru yang terkandung dalam pembangunan desa.Dampak lebih jauh adalah adanya kesenjangan antara antusiasme masyarakat saat melibatkan diri dalam berbagai arena sosial kultural dengan antusiasme saat pelaksanaan pembangunan desa. Dalam arena kehidupan sosial kultural seperti pada acara perkawinan, kematian, peringatan hari-hari besar agama, kenaikan Haji dan lain-lain, masyarakat desa Karama sangat aktif terlibat dan menunjukkan kebersamaan dan kesatuan mereka sebagai sebuah komunitas. Dan hal seperti itu tidak dapat kita saksikan dalam kegiatan-kegiatan pembangunan desa. Dengan demikian, masyarakat desa Karama pada dasarya memiliki sejumlah nilai-nilai kultural lokal yang aktif menuntun mereka dalam berucap, bersikap dan bertindak sebagaimana yang seharusnya dalam kehidupan sosial kulturalnya.Mengingat keberhasilan pembangunan bukan hanya ditentukan oleh modal, teknologi dan ilmu pengetahuan tetapi juga faktor manusianya dan manusia dalam melakukan aktivitasnya digerakkan oleh serangkaian nilai-nilai yang tumbuh di dalam benak dan pikirannya yang diperolehnya dari kultur di mana dia tumbuh dewasa. Untuk memahami nilai-nilai yang terkandung dalam kultur masyarakat Karama sebagai bagian dari komunitas Mandar, maka kita perlu memahami institusi-institusi sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat Karama. Dalam penelitian ini, Penulis membatasi diri untuk meneliti institusi kekerabatan dan perkawinan adat Mandar di desa Karama. Dari pengkajian terhadap institusi tersebut, penulis mencoba menggali dan menguraikan nilai-nilai kultural yang terkandung didalamnya dan menganalisa peranan yang dapat dimainkan oleh nilai-nilai tersebut dalam proses pembangunan desa.Untuk memahami sistem sosial kultural tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan metode etnogafi. Penelitian ini melibatkan aktivitas belajar mengenai dunia orang yang telah belajar melihat, mendengar, berbicara, berpikir, dan bertindak dengan cara-cara yang berbeda. Peneliti tidak hanya mempelajari masyarakat, lebih dari itu peneliti belajar dari masyarakat. Melalui pengamatan terlibat dan wawancara mendalam, struktur analisa disusun dari hal yang dikatakan orang, dari cara orang bertindak, dan dari berbagai artefak yang digunakan orang.Dan penelitian selama ini, Penulis menemukan sejumlah nilai-nilai kultural yang aktif menuntun masyarakat dalam setiap hubungan sosialnya. Nilai-nilai tersebut adalah (1) nilai siri' yang berarti malu, harga diri, martabat, dan tanggung jawab, (2) nilai dippakaraya yang mengkonsepsikan pernyataan hormat, (3) nilai siarioi mengkonsepsikan keharmonisan dalam setiap hubungan sosial, dan (4) sirondorondoi yang mengkonsepsikan solidaritas sosial yang kuat. Nilai-nilai tersebut memainkan sejumlah peranan dalam arena sosial mereka sehari-hari dan apabila nilai-nilai tersebut diakulturasi dan diadaptasi ke dalam pembangunan desa, diyakini akan dapat berperan positif bagi proses pembangunan di desa Karama."

"Di bawah tekanan kondisi obyektif keberadaan PT Freeport Indonesia, program pembangunan pemerintah, dan juga operasi militer TM di wilayah Amungme sejak 1967 dan 1970-an, Amungme berjuang untuk mempertahankan keberadaan dan memperoleh pengakuan dari internal Amungme maupun dari pihak luar. Sebelum Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA) berdiri pada 1994 perjuangan Amungme bersifat spontan individual. Kalau pun dalam kelompok sifatnya tidak terorganisasi. Strategi-strategi yang diterapkan secara dominan didasarkan pada habitus tradisional Amungme dan hasilnya justru lebih banyak merugikan Amungme.Sejak akhir 1980-an lapisan terdidik Amungme yang berdomisili di Timika dan Jayapura berinisiatif membuat lembaga adat, yaitu LEMASA yang berdiri pada 1994. Dalam perjuangannya memperoleh modal simbolis yakni pengakuan dan legitimasi baik secara internal maupun eksternal, Amungme memperbaharui dan memanfaatkan "adat" untuk membangun lembaga berbasis suku bangsa yang terbukti mampu mempersatukan dan memperjuangkan kepentingan Amungme. Solidaritas Amungme dapat dibangun kembali dan konflik berplatform separatis digeser menjadi masalah hak asasi manusia dan lingkungan hidup. Dalam hubungannya dengan pihak luar Amungme membuka diri dan bekerjasama dengan pihak luar. Kemampuan Amungme untuk selalu mengembangkan strategi barunya diuntungkan oleh sejumlah unsur di dalam habitus habitus tradisional Amungme yang menempatkan pengetahuan dan kearifan sebagai nilai tertinggi serta terbuka pada kerjasama dengan pihak lain."

"Penelitian dan konservasi terhadap bangunan tradisional masyarakat keturunan Cina belum dilaksanakan pemerintah daerah Tangerang. Bangunan tradisional tersebut merupakan salah satu hasil kebudayaan, yang dapat meningkatkan peran pariwisata. Penelitian ini memfokuskan perubahan fungsi dan makna bentuk pola tata ruang rumah tradisional keturunan Cina dengan metode komparatif di lapangan. Penelitian ini dilaksanakan di dua unit ekologi yang berbeda yakni, di desa Marga Mulya Tanjung Kait dan kota Tangerang. Kedua tempat tersebut telah berubah tatanan sosial kulturalnya, karena berkembangnya lingkungan sekitarnya menjadi kawasan industri dan hunian yang padat. Dan perubahan pola pikir masyarakat keturunan Cina pada generasi baru yang lebih ke arah praktis dan modern.Di rumah tradisional di kota mengalami perubahan yang besar karena adanya kebutuhan ruang untuk tempat tinggal anaknya yang baru menikah, sedangkan rumah tradisional di desa tidak terlalu mengalami perubahan yang berarti, karena demi menghormati amanat leluhur yang menginginkan rumah tradisionalnya tetap tidak boleh dirubah. Persamaannya terletak pada pembagian pola rata ruang bangunan tradisional yang mempunyai fungsi dan makna yang sama.Secara umum penelitian ini bertujuan memberi masukan kepada PEMDA Tangerang, dengan mengidentifikasikan proses perubahan fungsi dan makna pada rumah tradisional masyarakat keturunan Cina di Tangerang."

"Nagari sebagai bentuk komunitas kecil yang ada di Sumatera Barat dalam perkembangannya telah melakukan pengaturan secara otonom terhadap kepentingan komunitasnya. Peran nagari sebagai bentuk pemerintahan desa dan sebagai institusi sosial di masyarakat telah dapat menyalurkan aspirasi dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam mencari corak kehidupan masyarakat desa yang lebih baik. Setelah mendapat campur tangan dan pengaturan dari pemerintahan yang lebih tinggi baik pada periode Pemerintah Penjajahan, periode Pemerintah Republik Indonesia sesudah penyerahan kedulatan dan periode dilaksanakannya UU No. 5 tahun 1979 terjadi perubahan terhadap bentuk dukungan atau partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari tersebut. Dengan latar belakang ini penulis berasumsi bahwa pada periode pemerintah penjajahan partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan cenderung terpaksa, sementara itu pada zaman sesudah penyerahan kedaulatan partisipasi masyarakat cenderung sukarela dan pada periode diselenggarakannya UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa partisipasi masyarakat cenderung mengharapkan imbalan.Berdasarkan latar belakang dan asumsi di atas, pokok masalah yang menjadi pertanyaan penelitian adalah "bagaimanakah hubungan sistem pemerintahan dengan partisipasi masyarakat ?", dengan rincian permasalahan adalah mengapa partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari sesudah penyerahan kedaulatan cenderung sukarela, pada periode kolonial cenderung terpaksa dan pada periode UU No. 5 Tahun 1979 cenderung mengharapkan imbalan ?Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sistem pemerintahan nagari semenjak asal usul nagari sampai keterlibatan pemerintah dalam pengaturannya, hubungan sistem pemerintahan nagari dengan partisipasi masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari.Penelitian dilakukan pada nagari yang telah dipilih sebagai kajian kasus yaitu Nagari Lumpo, Nagari Palangai dan Nagari Air Haji kesemuanya di Kabupaten Pesisir Selatan, menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan explanatory research. Sumber data atau yang dijadikan subjek penelitian adalah informan dan sumber data lainnya. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara tidak terstruktur. Analisa data dilakukan dengan pengorganisasian data kedalam kelompok tertentu dan untuk memberikan gambaran tentang kecenderungan bentuk partisipasi dilakukan dengan mengemukakan contoh-contoh (anekdot) dalam mendukung interpretasi data.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada periode penyelenggaraan pemerintahan nagari sesudah penyerahan kedaulatan cenderung bersifat demokratis. Pola hubungan pemerintah dengan masyarakat lebih memberikan peluang untuk berdialog dan tidak adanya unsur pemaksaan keinginan pemerintah kepada masyarakat. Makin cenderung demokratis penyelenggaraan pemerintahan makin membuka peluang kepada masyarakat untuk memberikan dukungan dan partisipasinya terhadap pemerintahan. Sehingga pada periode ini bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan menunjukkan kecenderungan tumbuh secara sukarela.Pada periode penjajahan, penyelenggaraan pemerintahan nagari untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan otonomi nagari lebih bersifat demokratis sehingga partisipasi masyarakat cenderung sukarela. Sementara itu untuk hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan penjajahan dilakukan dengan otoriter dan penuh paksaan serta sanksi, sehingga partisipasi yang muncul cenderung terpaksa.Pada periode UU No. 5 Tahun 1979, penyelenggaraan pemerintahan nagari lebih didominasi oleh kepentingan pusat dan besarnya campur tangan pemerintah yang lebih atas. Dengan kondisi ini partisipasi masyarakat mengalami perubahan karena pemerintah dengan aturan-aturan birokrasi yang baku telah mematikan kesadaran dan inisiatif masyarakat untuk berpartisipasi.Partisipasi lahir karena adanya imbalan yang diharapkan oleh masyarakat sebagai akibat aturan yang telah ditetapkan tersebut tidak dapat dijabarkan sesuai dengan kondisi masyarakat. Sementara itu nilai-nilai budaya yang sudah hidup di dalam masyarakat tidak mendapat perhatian dari pemerintah.Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari secara umum adalah pola hubungan antara pemerintah dan masyarakat yaitu pola hubungan yang cenderung demokratis, pola hubungan yang cenderung otoriter dan pola hubungan yang didasarkan oleh kepentingan tertentu sehingga hubungan tercipta karena ada kompensasi yang diharapkan. Faktor berikutnya adalah perubahan sosial yang terjadi baik yang disengaja maupun secara alami. Perubahan ini harus selalu diwaspadai baik oleh pemerintah maupun masyarakat sehingga perubahan yang terjadi tersebut bisa diarahkan kepada perubahan sosial yang menguntungkan."

"Ada kecenderungan para ekonom mengabaikan aspek-aspek non ekonomi yang biasanya ikut berpotensi mendorong sekaligus mengganjal sebuah kemajuan dan pengembangan masyarakat. Aspek-aspek non ekonomi atau yang sering disebut aspek sosio kutural dalam aktivitas pembangunan menjadi unsur yang begitu penting karena perwujudannya berada di `belakang' sebuah tindakan dan baru dapat dipahami melalui tindakan sosial dan hasil karya.Gagasan tentang pentingnya aspek-aspek sosio kultural inilah yang membuat saya meneliti di lingkungan perusahaan PT. Freeport Indonesia Mimika, terutama pada departemen Bisnis Incubator. Secara kelembagaan PT. Freeport Indonesia menganggap program pengembangan masyarakat melalui projek Incubator akan melahirkan dan mengikubasi penduduk asli untuk menjadi calon pengusaha. Dengan cara ini, pengusaha asli selain menyuplai sejumlah materi yang di butuhkan PT. Freeport Indonesia (tanaman hias, sample bag, kebutuhan sembilan bahan pokok [sembako], pallet, pupuk kompos, meubel rotan, meubel kayu, batu batako dan lain sebagainya) juga melalui program Incubator akan menjadi sarana yang dapat memberi peluang kerja bagi penduduk setempat yang sedang mencari pekerjaan.Hasil penelitian saya terhadap 10 orang pengusaha dengan menggunakan metode evaluasi etnografi dan pendekatan kostruksi menunjukkan bahwa program pengembangan incubator di kategorikan kurang berhasil. Dari 10 orang yang menjadi sampel pengusaha hanya 2 orang yang berhasil dan seorang kurang berhasil selebihnya gagal total. Faktor-faktor sosio kultural seperti: pranata kekerabatan orientasi ekonomi konsumtif, tidak disiplin dalam hal waktu, sikap hidup tidak hemat, tidak mau menunda keinginan untuk memperoleh sesuatu pada saat itu juga. Mereka yang dikelompokan dengan kategori berhasil selain memiliki pengetahuan dalam hal bagaimana melakukan aktivitas bisnis secara benar, juga memiliki sistem manajemen yang lebih modern, misalnya sistem komputerize, sistem bonus, menempatkan karyawan atas dasar profesi dan seterusnya."