Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004 (UUJN) merupakan penyempurnaan undang-undang peninggalan jaman kolonial dan unifikasi sebagian besar undang-undang yang mengatur mengenai kenotariatan yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Pasal 1 UUJN menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan Pasal 15 ayat (2) huruf (g) menyatakan bahwa Notaris berwenang pula membuat akta risalah lelang yang berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUHperdata merupakan Akta Otentik. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris (RUUJN) Nomor 30 Tahun 2004 menyiratkan perubahan yang meliputi ketentuan tentang persyaratan dan kewajiban Notaris serta menghilangkan pasal tentang tugas dan kewenangan Notaris terutama berkaitan dengan pembuat akta pada bidang pertanahan dan pembuatan Akta Risalah Lelang. Perubahan yang diusulkan dalam RUUJN terutama tentang hilangnya kewenangan Notaris membuat Akta Risalah Lelang menarik untuk penulis bahas karena hilangnya pasal tersebut sedikit banyak mengundang persepsi bahwa RUUJN mempersempit ruang lingkup kewenangan Notaris sebagai Pejabat Umum yang mana diketahui bahwa Akta Risalah Lelang adalah Akta Otentik dan Notaris berwenang untuk membuatnya. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penulis mencoba meneliti dari berbagai sumber serta melakukan wawancara dengan narasumber yang berkompeten di bidang lelang dan kenotariatan dan juga dengan informan untuk mengetahui bagaimana dampaknya RUUJN bagi kewenangan Notaris. Kesimpulan yang penulis dapatkan, untuk membuat Akta Risalah Lelang harus terlebih dahulu menjadi Pejabat Lelang. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dalam Pasal 8 disebutkan bahwa Pejabat Lelang hanya terdiri dari Pejabat Lelang Kelas I dan II tidak disebutkan secara spesifik seorang Notaris adalah Pejabat Lelang dan berhak membuat Akta Risalah Lelang, sehingga terdapat disharmonisasi antara Pasal 15 ayat (2) huruf (g) dengan Pasal 8 PMK. Namun dihilangkannya pasal dalam RUUJN tersebut tidak serta merta membuat Notaris kehilangan kesempatan untuk menjadi Pejabat Lelang dan tidak berhak membuat Akta Risalah Lelang, kewenangan tersebut tetap ada selama Notaris memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditentukan dalam perundang-undangan untuk diangkat menjadi Pejabat Lelang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf (a) RUUJN.

---

The Notary Act No. 30 of 2004 (UUJN) is a refinement and a unification of most of the colonial laws governing the notary which is no longer compatible with the development of laws and the needs of the community. In Indonesia, UUJN Article 1 states that the notary is a public official who is authorized to make authentic deeds and Article 15 paragraph (2) letter (g) states that the Notary is also authorized to make auction deeds namely "Risalah Lelang" which under the provisions of Article 1868 Civil Code is an authentic deeds.

Draft Law on Amendments to the Notary Act No. 30 of 2004 (RUUJN) implies changes that include on the requirements and obligations of Notaries and removes provision on the duties and authorities of the Notary primarily with regard deeds in relation to lands and auction. The proposed changes of RUUJN especially about removal of authority on auction deeds and this thesis is focussed on this matter. I’m interested in, analyzing the removal of the article on auction deeds which removes notary’s authorities to write auction deeds because it may narrow the scope of authorities of the notary. By using juridical normative research methods, I examined this matter from various sources and did some interviews to determine the impact of RUUJN to Notary authorities.

I conclude that, as stipulated in the Regulation of the Minister of Finance No. 93/PMK.06/2010 on Implementation Guidelines of Auction, Article 8 states that, auction deeds divided into first class auctioneer and second class auctioneer. This article does not specifically mention that notary is an auctioneer and automatically entitle’s to make auction deeds. So, there is disharmony between Article 15 paragraph (2) letter (g) UUJN with Regulation of the Minister of Finance No. 93/PMK.06/2010. However, the omission of the article in the RUUJN does not necessarily make the loss of the opportunity of notary to become an auctioneer and the lost of the authority to write auction deeds. The authorities remain as long as meet the terms and conditions specified in the law to be appointed as auctioneer as stipulated in article 3 letter (a) RUUJN."

"ABSTRAKApabila debitor wanprestasi maka kreditor mempunyai hak untuk menjual objek haktanggungan atas kekuasaan sendiri melalui lelang. Pelaksanaan lelang seharusnyaberdasarkan ketentuan yang berlaku dalam peraturan lelang agar tujuan dari lelanguntuk memperoleh harga yang optimal dapat terwujud. Sebagai perlindungan hukumbagi debitor maka ditetapkan nilai limit yang merupakan patokan harga minimal barangyang akan dilelang Namun ternyata lelang yang dilaksanakan tidak berdasarkanketentuan yang berlaku. Penulis menganalisis bagaimana suatu perbuatan dalampelaksanaan lelang dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan apakahkelalaian kreditor dalam memberitahukan permohonan lelang kepada debitor danpenetapan nilai limit dibawah Nilai Jual Objek Pajak dapat dijadikan dasar sebagaiperbuatan melawan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatifyaitu penelitian yang memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara suatuperaturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya. Dalam penelitian iniditemukan tidak ada peraturan lelang yang mengatur secara jelas mengenai kewajibankreditor untk memberitahu permohonan lelang kepada debitor dan nilai limit yangditetapkan tidak boleh di bawah nilai jual objek pajak. Perbuatan kreditor menetapkannilai limit di bawah Nilai Jual Objek sangat merugikan debitor, sehingga perbuatanyang menimbulkan kerugian bagi orang lain dan melanggar kepatutan dalammasyarakat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Akibat dariperbuatan melawan hukum adalah lelang yang sudah dilaksanakan dapat dibatalkanberdasarkan Putusan Pengadilan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi debitor

---

ABSTRACTIf a debtor defaults, the creditor has the right to sell the mortgage object on its ownpower through auction. Auctions were supposed to be based on Auction Principles andProcedure, so the purpose of the auction to obtain optimal prices can be realised.Auction regulations set reserve price as legal protection for debtors. However, theauction of mortgage objects was not based on Auction Principles and Procedure.Therefore, the writer is interested in analyzing the application of Auction Principles andAuction Procedure in those auctions. The thesis focuses on analyzing how creditor’snegligence in notifying the debtor about the auction and how the determination ofreserve price which was far below the sales value of tax objects can be regarded as atort. The research method used is normative juridical, which mean the purpose of theresearch is to acquire knowledge about the relationship of one regulation with another.From the research the writer found no regulation which state clearly about creditor innotifying the debtors about the auction application and determination of limit valuesbelow taxable sale value. Creditor actions in lowering reserve price far below NJOPcould be very detrimental to the debtor. In this court decision, creditor actions loweringauction reserve price far below NJOP that caused damages to the debtor werecategorized as a tort. The judges, therefore, cancelled the auction as a legal protectionfor the debtor."

"ABSTRAKSalah satu sektor jasa dalam perekonomian yang perludigali dalam rangka pemberdayaan perekonomian nasional gunamembantu Bangsa Indonesia keluar dari krisis ekonomi yangberkepanjangan adalah Lelang, karena lelang memiliki fungsiyang strategis dalam rangka memperlancar arus barang danmemberikan pendapatan kepada masyarakat serta retribusikepada negara. Lelang secara keseluruhan telah ikutberperan serta dalam perekonomian nasional namun belumsignifikan. Untuk meningkatkan perannya, perlu diketahuidan diteliti melalui analisis yuridis yang dilakukanterhadap ketentuan Vendu Reglemen t dan Vendu Instructie,serta peraturan pelaksanaan yang meliputi dasar hukumlelang, peran pemerintah, Balai Lelang, Pejabat Lelang danpungutan lelang, di samping analisis terhadap lelang dalampraktek. Dari analisis tersebut terdapat kendala-kendalayang perlu diupayakan untuk dibenahi dan disempurnakanagar lelang lebih berperan dalam pemberdayaan perekonomiannasional. Upaya tersebut adalah mengganti Vendu Reglemen tdan Vendu Instructie yang sudah tidak sesuai lagi dengankondisi zaman dan pembenahan/penyempurnaan secara bertahapterhadap peraturan dan mekanisme lelang yang lebihprofesional yang menyangkut penurunan tarif dan penyederhanaan jenis pungutan lelang, menyederhanakanprosedur lelang, pengangkatan Pejabat Lelang yang mandiri,dan independen dan profesional, memberikan peran lebihbesar kepada swasta/Balai Lelang. Berkenaan dengan upayatersebut jenis lelang sukarela yang memiliki potensi danprospek yang cukup besar dalam perekonomian nasional perlulebih diberdayakan dan dikembangkan. Namun upaya lain dalammemasyarakatkan lelang perlu dilakukan pula melaluisosialisasi kepada masyarakat dan dunia usaha secara terusmenerus.Penelitian ini mempergunakan analisis normatifdeskriptif melalui penelitian kepustakaan dan wawancaradengan para nara sumber yang dianggap mewakili (Probabilitysampling)"

"ABSTRAKPermasalahan penagihan Piutang Negara kiranya sudahlama menjadi hal yang selalu mendapat kesulitan. Kredityang bermasalah, sedemikian rupa banyaknya sehingga menjadidilema yang tidak mudah diselesaikan, oleh karena itu untukdapat melaksanakan pengurusan Piutang Negara ini memperolehhasil yang cepat dan efisien melalui ketentuan perundangundangan,yaitu melalui Undang-Undang Nomor 4 9 Prp. Tahun1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yangmasih mempunyai kelemahan dan Pemerintah berharap, denganberlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang HakTanggungan, penyelesaian kredit macet yang dijamin denganHak Tanggungan dapat dieksekusi melalui proses yang singkatdan sederhana dengan biaya yang relatif murah, yang dapatmengakomodasi perkembangan dan kebutuhan masyarakat khusus,namun demikian Lembaga Hak Tanggungan juga masih mempunyaikelemahan, oleh karena itu penulis mengambil pokokpermasalahan, yaitu : 1) Bagaimana pengaruh Undang-UndangHak Tanggungan dalam penyelesaian Kredit Macet BankPemerintah melalui PUPN 2) Bagaimana pengaruh Hak Tanggungan terhadap KMK. No. 300/KMK.01/2002 tentang PUPNdalam pelaksanaan eksekusinya. Untuk menjawab permasalahantersebut penulis menggunakan metode penelitian yangbersifat deskriptif, dengan jenis penelitian normatif danempiris, sedang untuk analisa' data menggunakan metodekualitatif. Hasil yang telah diperoleh : 1) PUPN lebihcenderung menggunakan prosedur hukumnya sendiri, sebaiknyaUndang-Undang Hak Tanggungan digunakan, disebabkan Undang-Undang PUPN, masih banyak kekurangan, seyogyanya dirubahdan disempurnakan. 2) Dalam hal, barang jaminan Bank MilikPemerintah yang telah diikat oleh Hak Tanggungan masihberdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan, karenanya PUPi\Tdiharapkan saat mendatang membuat pengaturan tentangeksekusi. Selain itu diperlukan untuk membuat hukum acaraeksekusi yang universal agar tidak menimbulkan pertentanganperbedaan antara Bank pemerintah dan swasta."

"ABSTRAKBerdasarkan hukum positif, tidak ada pendelegasiankewenangan (delegatie van wetgevingsbevoegheid) kepadaMenteri Keuangan untuk membuat peraturan tentang BalaiLelang. Namun Menteri Keuangan telah mengeluarkan KeputusanMenteri Keuangan Nomor 306/KMK.01/2002 tentang Balai Lelangjo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 47/KMK.01/1996. Dalamtesis ini diangkat pokok permasalahan (a) Apakah KeputusanMenteri Keuangan Nomor 306/KMK.01/2002 secara yuridis,sosiologis dan filosofis telah sesuai dengan hukumpositif?; (b) Apakah Pejabat Lelang dapat terafiliasidengan Balai Lelang?; (c) Apakah biaya administrasi yangada memberatkan Balai Lelang dan berapa besarannya agarlebih kompetitif?. Dalam pembahasan tesis ini digunakanlandasan teori Stufentheorie Hans Kelsen dan konsepsi "Iawas a tool of social engineering" Roscou Pound, sertadilakukan penelitian kepustakaan dan lapangan. Adapun hasilanalisis yang diperoleh menyimpulkan bahwa, pertama,apabila ditinjau secara yuridis berdasarkan ajaranStufentheorie Hans Kelsen, Keputusan Menteri Keuangan Nomor306/KMK.01/2002 tidak sesuai dengan hukum positif yang berlaku saat ini namum apabila ditinjau secara sosiologisdan filosofis berdasarkan konsepsi "Law as a tool ofsocial engineering" Roscoe Pound, maka Keputusan MenteriKeuangan Nomor 306/KMK.01/2002 telah sesuai dengan teorihukum. Kedua, pengangkatan Pejabat Lelang pada Balai Lelangtidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku. Ketiga., pembebanan biaya administrasi lelangsebesar 1% (satu persen) memberatkan Balai Lelang.Berdasarkan analisis tersebut penulis menyarankan, pertama,landasan hukum keberadaan Balai Lelang ditingkatkan denganKeputusan Presiden. Kedua, Pejabat Lelang tidakberkedudukan pada Balai Lelang. Dan ketiga, tarif biayaadministrasi lelang ditetapkan secara regressive dengankisaran antara 0,30% sampai dengan 0,50%."

"ABSTRAKDunia bisnis dan perdagangan telah mengalami perubahan radikal, baik dari cara perdagangan dan obyek yang diperdagangkan, berkembang cepat seiring revolusi di bidang teknologi informasi, terutama dengan kemunculan internet. Salah satu bentuk perdagangan baru yang muncul adalah transaksi lelang yang menggunakan media internet. Salah satu pengelola lelang internet terbesar adalah eBay. Lelang internet melalui eBay ternyata mengandung beberapa kelebihan, di samping kekurangan terkait wanprestasi serta penyelesaian akibat wanprestasi. Sementara itu, Sejauh ini belum terdapat peraturan perundangan di Indonesia yang secara khusus mengatur mengenaipelaksanaan lelang internet. Namun prinsip-prinsip pokok mengenai pelaksanaan lelang internet telah diatur pada Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2006. Berangkat dari studi pada lelang internet eBay, tesis ini berupaya mendapatkan temuan-temuan yang dapat menjadi masukan dalam rangkapenyempurnaan hukum lelang internet di Indonesia. Penulisan dalam tesis ini menggunakan metode yuridis normatif perspektif. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa regulasi terhadap lelang internet harus memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang baik. Namun demikian, prinsip-prinsip kemudahan dan kelancaran transaksi juga merupakan hal yang patut menjadi pertimbangan.

---

ABSTRACTBusiness and trade have changed radically, both from the trade way and the object being traded. They are evolved quickly in line with the revolution in the information technology field, especially by the existence of internet. One of the new arising trade form is auction transaction using Internet media. One of the largest internetauction operator is eBay. Internet auction through eBay in fact contains some advantages and disadvantages related to the event of default and settlement of the event of default consequences. Meanwhile, so far there is no law and legislation in Indonesiathat specifically regulate the implementation of internet auction. However, the basic principles on the implementation of internet auction has been regulated in Article 36 paragraph (1) Regulation of The Minister of Finance No. 40/PMK.07/2006. Based on the study on eBay internet auction, this thesis attempts to get findings that can become inputs in the frame of improvement of law on internet auction in Indonesia. This thesis writing use normative perspective juridical methods. From the research results, it is found that the regulation on internet auction must guarantee a good legal certainty andlegal protection. However, the principles of convenience and smooth transaction are also the cases which should be considered."

"Nilai Limit merupakan patokan nilai minimal dalam penjualan lelang yaitu batas harga terendah yang dapat disetujui dan dibenarkan. Oleh karenanya penentuan Nilai Limit menjadi suatu bagian yang penting dalam upaya mencapai harga yang pantas dalam penjualan lelang. Dalam perjanjian kredit, apabila debitor wanprestasi, maka kreditor sebagai pemegang Hak Tanggungan pertama berhak untuk melakukan lelang barang jaminan. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana kewenangan kreditor sebagai pemegang Hak Tanggungan dalam menentukan Nilai Limit guna terciptanya harga yang wajar berdasarkan peraturan yang berlaku serta upaya yang dapat dilakukan debitor tereksekusi/pemilik barang yang merasa dirugikan akibat penetapan Nilai Limit yang terlalu rendah. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kewenangan kreditor pemegang Hak Tanggungan pertama dalam menentukan Nilai Limit objek Hak Tanggungan pada kasus yang dibahas di atur dalam Pasal 29 PMK No. 40/PMK.07/2006. Akan tetapi kewenangan tersebut dibatasi karena harus berdasarkan penilaian oleh Penilai Independen atau Tim Internal. Dalam melakukan penilaiannya, terdapat pedoman yang harus diikuti oleh Tim Internal, akan tetapi pedoman tersebut masih saja tidak diikuti dengan baik seperti yang terjadi dalam kasus yang dibahas penulis. Sedangkan dalam peraturan yang berlaku saat ini, yaitu PMK No. 93/PMK.06/2010 belum terdapat ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pedoman penilaian Nilai Limit oleh Tim Internal atau Tim Penaksir sehingga penetapan Nilai Limit yang berdasarkan penilaian oleh Tim Penaksir dapat menimbulkan celah terjadinya kesewenangwenangan kreditor. Upaya hukum yang dapat dilakukan pihak tereksekusi yang merasa dirugikan adalah dengan cara mengajukan gugatan secara perdata pada pengadilan negeri setempat.

---

The Reserve Price is the minimum standart value in the auction that is the lowest price limit that could be agreed to and justified. Therefore, the determination of the Reserve Price become an important part in an effort to achieve the appropriate price in the auction. In the credit agreement, if a debtor default, then the creditor as the first Mortgage holder has the right to carry out auction without asking for the approval from the owner of the collateral. The problem that discussed is how far the authority of the creditor as the first Mortgage holder in determining the Reserve Price for the auction that was professional and responsible as well as knowing efforts that could be done by debtor executed/owner of the collateral who feel aggrieved of the too low auction price. Based on this research, it can be concluded that the authority of the first Mortgage holders/creditor in determining the Reserve Price of the Mortgage object is based on Article 29 of PMK No. 40/PMK.07/2006. But the creditor?s authority is limited by the valuation of the Independent Appraiser or Internal Team (Estimator Team). In conducting the assessment, there are guidelines to be followed by the Internal Team (Estimator Team). However, the discussed case shows that the guidelines are not properly followed by the Internal Team (Estimator Team). While the current regulations, PMK No. 93/PMK.06/2010 there has been no provision governing providing guidelines in determining Reserve Price by the Internal Team (Estimator Team). The determination of Reserve Price based on the assessment by the Team Estimator can cause a gap for Mortgage Holder/creditors, which will affect the auction price and detriment to the owner of the collateral. Remedies that can be taken for the party who feel aggrieved is by filing a civil lawsuit at the local court."

"Tesis ini meneliti mengenai perlindungan hukum bagi nelayan terhadap pemenang lelang pada pelaksanaan lelang ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muara Angke di Jakarta Utara, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan metode analisis kualitatif. Pelaksanaan Lelang Ikan berdasarkan Vendu Reglement (VR) Pasal 49 lelang ikan merupakan lelang dikecualikan karena pada pelaksanaan lelang ikan tidak dilakukan di hadapan pejabat lelang sebagaimana lelang pada umumnya. Tetapi mengingat fungsi dan tujuan lelang ikan untuk kesejahteraan nelayan maka pelaksanaan lelang ikan di TPI Muara Angke dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala DKI Jakarta Nomor 149 Tahun 1994 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelelangan Ikan. Dalam pelaksanaan lelang berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta tentang Pelelangan Ikan ini terdapat beberapa perbedaan dengan pelaksanaan lelang menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pelaksanaan lelang ikan di TPI Muara Angke dilakukan dengan beberapa tahapan, di mana tahapan-tahapan tersebut dilaksanakan seperti prosedur lelang pada umumnya tetapi terdapat beberapa tahapan yang berbeda. Namun kenyataannya perlindungan hukum terhadap nelayan yang melakukan lelang ikan di TPI Muara Angke masih lemah, hal tersebut terlihat dari munculnya kekurangan pembayaran lelang ikan di TPI Muara Angke. Penyebabnya adalah karena pembeli yang sudah dinyatakan sebagai pemenang lelang oleh TPI tidak segera menyelesaikan pembayaran harga lelang, tetapi ikan telah diserahkan kepada pembeli, untuk mencegah ikan membusuk. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pelaksanaan lelang ikan peneliti mengkaji secara yuridis hubungan dan perbedaan pelaksanaan lelang ikan dan pelaksanaan lelang menurut peraturan yang berlaku. Lelang ikan di Jakarta saat ini mengacu pada Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 149 Tahun 1994 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelelangan Ikan. Dalam peraturan tersebut pemerintah daerah kurang mengakomodasi dengan baik kebutuhan nelayan, karena itu diperlukan peraturan baru yang telah disesuaikan dengan perkembangan jaman dan kebutuhan pihak-pihak peserta lelang terutama nelayan pada pelaksanaan lelang ikan.

---

This thesis discusses about the legal protection for the fishermen to the winning bidder at fish auction in the Muara Angke Fish Auction Place in North Jakarta, using normative research methods and qualitative analysis methods. Vendu Reglement (VR) Article 49 stipulates that the fish auction is not conducted before government auctioneer. But the function and purpose of fish auction is for the welfare of fishermen therefore the fish auction in Muara Angke Fish Auction Place is regulated by the Governor of Jakarta Decree No. 149 of 1994 on Procedures for Implementation of the fish auction. In the auction pursuant to the Governor of Jakarta Decree about the fish auction there are some differences with the auction according to VR and Minister of Finance Regulation No. 93/PMK.06/2010 on Auction Guidelines. Implementation of the fish auction at Muara Angke Fish Auction Place done in several stages. Every stages are implemented as an auction procedure in general but there are several different stages. But in reality the legal protection of fishermen joining fish auction at Muara Angke Fish Auction Place is still weak, it can be concluded from the appearance of lack of payment of the fish auction at Muara Angke Fish Auction Place. The reason is the buyer does not immediately settle auction price, but the fish have been delivered to the buyer, in order to prevent the fish from rotting. To find out more about the auction of fish this thesis examined the relationship and differences of fish auction between the aforementioned regulations. Fish auction in Jakarta today refers to the Governor of Jakarta Decree No. 149 of 1994 on Procedures for Implementation of the fish auction. This thesis concludes that the local governments needs to revise the fish auction regulation in order to provide more legal protection to fishermen."

"Penelitian ini membahas tentang pembeli lelang eksekusi PUPN yang mengalami kerugian akibat objek lelang yang dibelinya fiktif, padahal objek lelang merupakan unsur pokok dari lelang. Selain itu objek lelang dalam kasus ini merupakan barang jaminan atas kredit macet dari bank pemerintah (BRI) yang pengurusan piutangnya diserahkan kepada PUPN/KPKNL, idealnya objek lelang tersebut telah dipastikan keberadaannya baik oleh pihak Bank maupun PUPN sebelum dijadikan objek lelang. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan preskriptif. Dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa saat ini perlindungan hukum bagi pembeli lelang masih didasarkan pada putusan pengadilan secara kasus per kasus. Penulis menyarankan bagi para calon pembeli lelang untuk berhati-hati saat memeriksa keabsahan dokumen serta kondisi fisik objek lelang yang diminati, berkenaan dengan kasus ini disarankan bagi bank-bank di Indonesia dan PUPN untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadi kasus seperti ini di kemudian hari. Diperlukan penyempurnaan peraturan perundangan di bidang lelang khususnya mengenai perlindungan hukum bagi pembeli lelang sebagai pihak yang mempunyai itikad baik.

---

This research is discussing the legal protection of a purchaser of an auction held by the State Auction Office (KPKNL) in relation to the execution of a bad debt/state claim managed by a government bank (BRI) and the Committe for StateClaims Management (PUPN). In this case, the purchaser could not find the auction object and experienced losses, despite the fact that the auction object isthe main factor in the auction sale. Besides, in this case, the auction object is a collateral of a loan from a government bank and its settlement of receivable is managed by PUPN. Ideally, BRI and PUPN should have confirmed the existence of the auction object first before putting it on auction. This research is using normative juridical with prescription method. The conclusion of this research is in this moment legal protection for buyers of auction is still based on court decisions on case per case basis. The writer suggests that buyers of auctions should thoroughly review the validity of relevant documents and ensure physical condition of auction object prior participating in an auction. It is also advised that Banks in Indonesia and PUPN to perform their duties and functions diligently in order to prevent the occurrence of similar cases in the future. In addition, regulations of auction in Indonesia also needs to be revised in particularly to provide more legal protection for auction buyers acting in good faith."

"ABSTRAKang perusahaan negara dikategorikan sebagai piutang negara dalam lingkup keuangan negara proses penyelesaian kredit bermasalah pada bank Badan Usaha Milik Negara BUMN dilakukan berdasarkan koridor penyelesaian piutang negara Implikasinya bank BUMN tidak dapat melakukan penyelesaian kredit bermasalah tanpa persetujuan Menteri keuangan melalui Panitia urusan Piutang Negara PUPN c q Direktorat Jenderal Kekayaan negara DJKN Seiring perkembangan hukum perbankan mayoritas bank BUMN memilih bentuk hukum PERSERO yang identik dengan Perseroan Terbatas PT Sejak berlakunya PP No 33 Tahun 2006 sejatinya pengelolaan bank BUMN dilakukan sesuai prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat berdasarkan hukum perusahaan PT Tetapi dalam prakteknya masih terdapat keragu raguan pihak perbankan pemerintah dalam menjalankan mekanisme korporasi yang menyebabkan adanya diskriminasi pelayanan antara perbankan pemerintah dan swasta Hal tersebut dirasa menimbulkan ketidak adilan bagi para debiturnya Putusan mahkamah Konstitusi Nomor 77 PUU IX 2011 mempertegas berlakunya PP No 33 tahun 2006 sebagai dasar hukum penggunaan mekanisme korporasi dalam penyelesaian kredit bermasalah bank Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan preskriptif Penelitian ini membahas tentang Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bank BUMN tidak terikat Panitia Urusan Piutang Negara PUPN dalam penyelesaian kredit melainkan melalui mekanisme korporasi sehingga tidak terdapat perbedaan pelayanan kepada debitur antara bank pemerintah dan bank swasta Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diharapkan dapat menjamin adanya kepastian hukum bagi perbankan pemerintah dalam pelaksanaannya Kata kunci Penyelesaian kredit Macet Perbankan Pemerintah.

---

ABSTRACTAs a result of the company's accounts receivable is classified as a state within the state finances, the process of settlement of non-performing loans on bank-owned enterprises (SOEs) is based on state claims settlement corridor. The implication, state-owned banks can not do without the approval of the settlement of problem loans through the Committee's finance minister affairs State Receivables (PUPN) cq Directorate General of the state (DJKN). Along with the development of banking laws majority state-owned banks to choose a legal form that is identical to PERSERO Limited Liability Company (LLC). Since the entry into force of Regulation No.33 of 2006, the management of state-owned banks actually performed according to the principles of healthy corporate governance law firm PT. But in practice, there are still doubts the government banking corporation in implementing the mechanism that causes the service discrimination between public and private banks. It is considered cause injustice to the debtor. Constitutional court ruling reinforces the validity 77/PUU-IX/2011 PP No.33 of 2006 as the legal basis for the use of the corporate mechanism in the resolution of problem loans bank. This research is a prescriptive normative. This study discusses the decision of the Constitutional Court that declared state-owned banks are not bound Arrangements Committee for State Receivables (PUPN) in settlement of loans, but through the mechanism of the corporation so that there is no difference between the bank's services to the debtor government and private banks. Decision of the Constitutional Court is expected to ensure legal certainty for government banks in the implementation."