Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPelelangan 58.000 (limapuluh ribu) ton gula kristal putih ilegal pada tanggal4 Januari 2005 telah menimbulkan banyak kntik dari masyarakat. Masyarakatmenuntut pembatalan lelang tersebut karena harga lelang yang tercipta sangat rendahsehingga dapat mengganggu perekonomian Negara. Banyak pihak yangmempertanyakan mengenai keabsahan lelang tersebut karena banyaknya kejanggalandalam pelaksanaan lelang tersebut. Komisi Pengawas Persaingan usaha (untukselanjutnya disebut KPPU ) merasa perlu untuk melakukan pemeriksaan terhadappelelangan tersebut dan memutuskan bahwa telah ada pelanggaran ketentuan Pasal22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli danPersaingan Usaha Tidak Sehat dan oleh karenanya menghukum pihak-pihak yangterlibat dalam pelaksanaan lelang tersebut. 2 (dua) permasalahan utama dalam Tesisini adalah mengenai keabsahan lelang gula ilegal tersebut dan mengenai kewenanganKPPU dalam memeriksa pelelangan tersebut. Metode penelitian yang digunakanadalah penelitian Yuridis Normatif (penelitian kepustakaan) mengenai hukum lelangdengan tipe penelitian eksplanatoris untuk memperoleh informasi secara menyeluruhdan terintegrasi yang terkait dengan kasus pelelangan gula ilegal. Sumber data yangdigunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dantersier yang diteliti secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelelangangula ilegal tersebut telah memenuhi tata prosedur suatu pelelangan berdasarkanketentuan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor304/KMK.01/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dan Putusan KPPU yangmenyat an a anya pelanggaran Pasal 22 mengenai mengenai persengkongkolanuntuk menentukan pemenang tender, KPPU telah menyamakan definisi tenderdengan lelang, dimana sesungguhnya antara lelang dan tender adalah 2 (dua)per ua an um yang erbeda, serta lelang gula ilegal ini adalah termasuk lelangeksekusi yang termasuk dalam pengecualian dalam Undang-Undang No. 5 Tahun1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,sehingga KPPU seharusnya menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksapelelangan gula ilegal tersebut.

---

ABSTRACTAn auction of 58.000 ton illegal white crystal sugar in January 4th 2005 hasraised many critics from society. The society demanded that the auction to becancelled since the price formed in the auction can negatively influence Indonesiaeconomy. Many people questioned the legality of the auction procedures since it wasconsidered had many anomalies. Business Competition Supervisory Committee(“KPPU”) decided to scrutiny on the auction and has decided that there was aviolation of Article 22 Monopoly Regulation and Fair Trade Act, Act Number 5 of1999 and punished parties related to the auction. There are two major issuesregarding the auction which are the legality of the auction and the competency ofKPPU in examining the auction. This research’s methodology is Yuridis Normatif(library research) focus on Auction Law with explanatory research type to have aholistic and integrated information regarding the auction. The data sources are fromsecondary type of data which consist of primary, secondary, and tertiary source ofdata. The result shows that the auction has fulfilled the obligatory requirements seton Finance Ministerial Decree Number 304/KMK.01/2002 about Auction Guidance,and regarding KPPU decision of violation Article 22 about scheme in tender offers,KPPU has made no differences between an auction and a tender offer where as anauction and a tender offer is two different legal conducts, moreover the auction isclassified as execution auction which is excluded from Monopoly Regulation andFair Trade Act, Act Number 5 of 1999, therefore KPPU should have no authority inexamining the auction."

"Lelang adalah cara penjualan barang di muka umum yang dilaksanakan oleh atau dihadapan Pejabat Lelang dengan cara pembentukan harga kompetitif, yang mempunyai asas transparansi, akuntabilitas, efesiensi, kepastian, dan adil. Ternyata dalam perkembangannya lelang tidak dapat selalu dengan mudah dilaksanakan sesuai dengan asas lelang, khususnya pada lelang eksekusi dan lelang non eksekusi yang bersifat wajib, barang-barang milik negara. Hal tersebut terjadi karena lelang sulit mendapatkan harga jual yang optimal karena yang menjual bukan pemilik barang langsung, melainkan instansi/ pejabat terkait dan cara penawaran langsung juga dapat menyebabkan kolusi dan tindakan tercela lainnya seperti dalam lelang pada KPKNL Yogyakarta. Oleh karena itu KPKNL Yogyakarta mengupayakan cara lain berupa suatu terobosan dalam ketentuan lelang cara penawaran langsung agar dapat meminimalkan/ menghilangkan kolusi yang terjadi, yaitu dengan menggunakan TROMOL POS dan mengganti Harga Limit dengan harga interval. Ternyata cara tersebut berhasil mencegah terjadinya kolusi antara para peserta lelang yang tidak bertanggung jawab dan dapat menciptakan harga yang optimal.

---

Auction is method of selling to public conducted by or before Auction Officers by which forming competitive price, based on transparency, accountability, efficiency, certainty and fair. In actual practice, development of auction is not always easily performed in accordance with auction principle, especially in auction execution and non execution with obligatory, state-owned property. These things occurred due to the fact that it is difficult to obtain optimal selling price because of the seiler are not directly owner, but institution / related officer and direct offer can also provoke collusion and other reprehensible actions, such as occurred in auction at KPKNL Yogyakarta. Hence, KPKNL Yogyakarta sought other methods as break through in auction stipulation of direct offer in order to minimize / eliminate collusion from happening, which is, utilizing MAIL BOX, and replacing Price Limit with price interval. Evidently this method succeeds in preventing collusion among irresponsible auction participants and can optimal price may be created."

"Didalam pelaksanaan lelang barang rampasan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi, biasanya barang rampasan seperti kendaraan bermotor tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah, tetapi para peserta lelang sudah harus mengetahui bahwa barang rampasan tersebut tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan atau dengan kata lain KPKNL melakukan lelang dengan barang apa adanya. Dari hal tersebut, timbullah permasalahan terhadap lelang barang rampasan yang tidak dilengkapi dengan surat-surat atau bukti kepemilikan yang sah dan upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut. Sehingga perlindungan hukum terhadap pemenang lelang atas barang rampasan tersebut memang benar-benar dilindungi atau aman untuk pemenang lelang. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa eksekusi Kejaksaan yang mengakibatkan lelang adalah berasal dari suatu barang temuan dan sitaan sebagai barang bukti dalam perkara pidana. Barang temuan yang sudah diumumkan tetapi tidak ada pemiliknya maka akan menjadi barang rampasan Negara. Barang sitaan sebagai barang bukti dalam perkara pidana dapat menjadi barang rampasan Negara, jika terdapat unsur yang dipenuhi oleh hakim untuk dapat merampas suatu barang, yaitu barang sitaan itu kepunyaan si terhukum yang diperoleh dengan kejahatan atau dengan yang sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan. Bentuk hambatan yang sering terjadi yaitu apabila lelang barang rampasan tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat atau bukti kepemilikan seperti STNK/BPKB, maka bagaimana perlindungan hukum terhadap pemenang lelang, karena ditakutkan akan sulit untuk terjadinya proses balik nama kepada pemenang lelang. Setelah melakukan wawancara kepada pihak KPKNL dan juga pihak Kepolisian, khususnya samsat yang melakukan untuk pendaftaran kepemilikan terhadap kendaraan bermotor dalam hal ini, bahwa pemenang lelang dapat melakukan balik nama atau registrasi kepemilikannya dengan memenuhi ketentuan syarat-syarat untuk pendaftaran kendaraan bermotor, sehingga adanya perlindungan hukum terhadap pemenang lelang barang rampasan. Disarankan dalam pelaksanaan lelang barang rampasan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, agar pemenang lelang tidak mengulur-ulur waktu untuk segera memproses pendaftaran kendaraan bermotor tersebut, demi keamanan pemenang lelang, dan dari pihak KPKNL agar lebih cepat mengeluarkan Risalah Lelang, karena demi perlindungan hukum bagi pemenang lelang.

---

In the auction of goods confiscated by the Office of State Assets and Auction Service (KPKNL) Bekasi, usually spoils such as motor vehicle not equipped with a valid proof of ownership, but the tender participants should already know that the booty is not equipped with proof of ownership or by word Other auction items KPKNL doing what it is. From this, there arises the problem of the auction booty that is not equipped with the letters or proof of ownership is valid and what efforts are made to overcome it.Thus the legal protection against the winner of the auction on the booty really protected or safe for the winning bidder.

From the research results can be seen that the Attorney which resulted in the execution of an auction is a product derived from the findings and confiscated as evidence in criminal cases.Finding items that have been announced but there is no owner then it will be State booty. Goods confiscated as evidence in a criminal case can be booty State, if there are elements that are satisfied by the judge to be able to seize the goods, ie goods seized belongs to the inmate obtained by crime or by a deliberately used to commit crimes. Form of resistance that often occurs is when the auction booty is not equipped with the letters or proof of ownership such as vehicle registration / reg, then how legal protection against the winner of the auction, because it feared it would be difficult for the process behind the name to the winning bidder.

After conducting an interview to the KPKNL and also the police, especially the Units which make for registration of ownership of a motor vehicle in this case, that the winning bidder can do behind the name or ownership in compliance with registration requirements for motor vehicle registration, so that the legal protection against the winner of the auction booty.Suggested in the auction booty who already have permanent legal force, so that the winning bidder is not stalling for time to immediately process the registration of that motor vehicle, for the safety of the winning bidder, and the parties in order to more quickly issue KPKNL Proceedings Auction, because for the sake of legal protection for winner of the auction."

"ABSTRAKPelelangan 58.000 (limapuluh ribu) ton gula kristal putih ilegal pada tanggal4 Januari 2005 telah menimbulkan banyak kntik dari masyarakat. Masyarakatmenuntut pembatalan lelang tersebut karena harga lelang yang tercipta sangat rendahsehingga dapat mengganggu perekonomian Negara. Banyak pihak yangmempertanyakan mengenai keabsahan lelang tersebut karena banyaknya kejanggalandalam pelaksanaan lelang tersebut. Komisi Pengawas Persaingan usaha (untukselanjutnya disebut KPPU ) merasa perlu untuk melakukan pemeriksaan terhadappelelangan tersebut dan memutuskan bahwa telah ada pelanggaran ketentuan Pasal22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli danPersaingan Usaha Tidak Sehat dan oleh karenanya menghukum pihak-pihak yangterlibat dalam pelaksanaan lelang tersebut. 2 (dua) permasalahan utama dalam Tesisini adalah mengenai keabsahan lelang gula ilegal tersebut dan mengenai kewenanganKPPU dalam memeriksa pelelangan tersebut. Metode penelitian yang digunakanadalah penelitian Yuridis Normatif (penelitian kepustakaan) mengenai hukum lelangdengan tipe penelitian eksplanatoris untuk memperoleh informasi secara menyeluruhdan terintegrasi yang terkait dengan kasus pelelangan gula ilegal. Sumber data yangdigunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dantersier yang diteliti secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelelangangula ilegal tersebut telah memenuhi tata prosedur suatu pelelangan berdasarkanketentuan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor304/KMK.01/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dan Putusan KPPU yangmenyat an a anya pelanggaran Pasal 22 mengenai mengenai persengkongkolanuntuk menentukan pemenang tender, KPPU telah menyamakan definisi tenderdengan lelang, dimana sesungguhnya antara lelang dan tender adalah 2 (dua)per ua an um yang erbeda, serta lelang gula ilegal ini adalah termasuk lelangeksekusi yang termasuk dalam pengecualian dalam Undang-Undang No. 5 Tahun1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,sehingga KPPU seharusnya menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksapelelangan gula ilegal tersebut.

---

ABSTRACTAn auction of 58.000 ton illegal white crystal sugar in January 4th 2005 hasraised many critics from society. The society demanded that the auction to becancelled since the price formed in the auction can negatively influence Indonesiaeconomy. Many people questioned the legality of the auction procedures since it wasconsidered had many anomalies. Business Competition Supervisory Committee(“KPPU”) decided to scrutiny on the auction and has decided that there was aviolation of Article 22 Monopoly Regulation and Fair Trade Act, Act Number 5 of1999 and punished parties related to the auction. There are two major issuesregarding the auction which are the legality of the auction and the competency ofKPPU in examining the auction. This research’s methodology is Yuridis Normatif(library research) focus on Auction Law with explanatory research type to have aholistic and integrated information regarding the auction. The data sources are fromsecondary type of data which consist of primary, secondary, and tertiary source ofdata. The result shows that the auction has fulfilled the obligatory requirements seton Finance Ministerial Decree Number 304/KMK.01/2002 about Auction Guidance,and regarding KPPU decision of violation Article 22 about scheme in tender offers,KPPU has made no differences between an auction and a tender offer where as anauction and a tender offer is two different legal conducts, moreover the auction isclassified as execution auction which is excluded from Monopoly Regulation andFair Trade Act, Act Number 5 of 1999, therefore KPPU should have no authority inexamining the auction."

"Pelaksanaan penyitaan terhadap harta kekayaan seseorang pastinya akan menimbulkan kesan yang tidak enak dari si pemilik barang sitaan. Apalagi barang-barang sitaan tersebut musnah setelah adanya penyitaan dan rencana lelang dari pihak yang berwenang dalam hal ini PUPN/BUPLN yang bertugas mengurus penyelesaian kredit macet pada bank milik pemerintah yang menjadi piutang negara. Permasalahan pokok adalah sejauh manakah tanggung jawab PUPN/BUPLN terhadap musnahnya barang sitaan yang akan dilelang, perlindungan hukum terhadap debitur atas musnahnya barang sitaan dan akibat hukum terhadap rencana pelaksanaan lelang atas musnahnya barang sitaan berdasarkan putusan perkara Mahkamah Agung nomor 3285 K/Pdt/2001. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis terhadap kasus dalam putusan pengadilan yang diteliti berdasarkan data sekunder dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang kemudian data diolah dan dianalisis dengan klasifikasi menurut pembahasannya yang diuraikan secara rinci dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PUPN/BUPLN tidak bertanggung jawab musnahnya barang sitaan yang sudah diserahkan penitipannya kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat yang sekaligus menjaga dan mengamankan barang sitaan. Pemilik barang mendapatkan perlindungan hukum dengan memperoleh asuransi, ganti rugi atau menempuh jalur hukum. Rencana lelang tetap dapat dilaksanakan terhadap barang-barang sitaan yang tidak ikut musnah sesuai dengan prosedur pelaksanaan lelang atas barang-barang sitaan yang ada.
ABSTRACTAssets confiscation process leave a depressing impact to the Legitimate owners of the assets. Above all the assets will be vanished after the confiscation process which is govern by the authority of the State Debt Affairs committee/State Debt and State Auction Committee (PUPN/BUPLN) who has the authority to manage the non performing loan which occur in the government banking. The paper looked into how significant the responsibility of both committees with the vanishing of the auctions assets, how to protecting of law for debt and the legal impact of the auction plan over the assets pursuant to the Supreme Court Act No.3285/K/Pdt/2001. The paper uses the normative legal research and the descriptive analytic method against a court decision over a legal case. This paper use secondary data collection through a literature study and afterward the data was analyzed according to the issues systematically. The research demonstrate that PUPN/BUPLN not has the responsibility as the vanishing of the auctions assets who given enstrusted by village headman to manage and secure the auction assets where the assets had been kept. Therefore the assets legitimate owner has the rights to ask for protection of their assets by insurance, compensation or legal remedies. The auction was planning stil will be do it for the confiscated assets not vanishing included as to go on the auction what is left over."

"ABSTRAKLelang adalah cara penjualan barang di muka umum yang dilaksanakan oleh ataudihadapan Pejabat Lelang dengan cara pembentukan harga kompetitif, yangmempunyai asas transparansi, akuntabilitas, efesiensi, kepastian, dan adil.Ternyata dalam perkembangannya lelang tidak dapat selalu dengan mudahdilaksanakan sesuai dengan asas lelang, khususnya pada lelang eksekusi danlelang non eksekusi yang bersifat wajib, barang-barang milik negara. Hal tersebutterjadi karena lelang sulit mendapatkan harga jual yang optimal karena yangmenjual bukan pemilik barang langsung, melainkan instansi/ pejabat terkait dancara penawaran langsung juga dapat menyebabkan kolusi dan tindakan tercelalainnya seperti dalam lelang pada KPKNL Yogyakarta. Oleh karena itu KPKNLYogyakarta mengupayakan cara lain berupa suatu terobosan dalam ketentuanlelang cara penawaran langsung agar dapat meminimalkan/ menghilangkan kolusiyang terjadi, yaitu dengan menggunakan TROMOL POS dan mengganti HargaLimit dengan harga interval. Ternyata cara tersebut berhasil mencegah terjadinyakolusi antara para peserta lelang yang tidak bertanggung jawab dan dapatmenciptakan harga yang optimal.

---

ABSTRACTAuction is method of selling to public conducted by or before Auction Officers bywhich forming competitive price, based on transparency, accountability,efficiency, certainty and fair. In actual practice, development of auction is notalways easily performed in accordance with auction principle, especially inauction execution and non execution with obligatory, state-owned property. Thesethings occurred due to the fact that it is difficult to obtain optimal selling pricebecause of the seller are not directly owner, but institution / related officer anddirect offer can also provoke collusion and other reprehensible actions, such asoccurred in auction at KPKNL Yogyakarta. Hence, KPKNL Yogyakarta soughtother methods as break through in auction stipulation of direct offer in order tominimize / eliminate collusion from happening, which is, utilizing MAIL BOX,and replacing Price Limit with price interval. Evidently this method succeeds inpreventing collusion among irresponsible auction participants and can optimalprice may be created."

"Upaya hukum dalam Sengketa Pajak dengan Peninjauan Kembali adalah merupakan hak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan apabila kemudian salah satu pihak tidak puas terhadap putusan Pengadilan Pajak terhadap suatu Sengketa Pajak. Terhadap putusan Pengadilan Pajak yang memenangkan Banding Wajib Pajak dan membebankan kewajiban Imbalan Bunga sebesar 2% (dua persen) kepada Fiskus diatur dalam Pasal 27A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Fiskus dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Namun dalam Kententuan Pasal 43 ayat (6) huruf b dan huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan mengamanatkan bahwa dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan Banding, imbalan bunga diberikan apabila terhadap Putusan Banding tidak diajukan Permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung, dan dalam hal Putusan Banding diajukan permohonan Peninjauan Kembali, imbalan bunga diberikan apabila Putusan Peninjauan Kembali telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak dari Mahkamah Agung. Maka apabila Pemerintah berlindung pada ketentuan Pasal 43 ayat (6) huruf b dan huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 akan mempunyai akibat hukum yakni tertundanya pembayaran imbalan bunga yang merupakan amanat putusan Pengadilan Pajak, penundaan tersebut adalah bertentangan dengan ilmu hukum terkait dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Pasal 33 ayat (1) Pasal 86, Pasal 77 ayat (1) dan Pasal 89 ayat (2) bahwa Putusan Pengadilan Pajak langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang dan Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap serta Permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan Putusan Pengadilan Pajak. Dari uraian d atas, bahwa imbalan bunga yang dibebankan kepada Fiskus terhadap amanat putusan Pengadilan Pajak yang memenangkan Banding Wajib Pajak yang merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir dapat menimbulkan multi tafsir dalam hal penyelesaian kewajiban perpajakan dan dapat pula menimbulkan ketidakpastian penerapan hukum dalam bidang perpajakan serta dapat merugikan Wajib Pajak.

---

Remedies in Tax Dispute with judicial review is a right granted by legislation in the field of taxation if the later one is not satisfied with the decision of the Tax Court for a Tax Dispute. The decision of the Appeal Tax Court that taxpayer wins and imposes a duty of 2% interest expense (two percent) to the tax authorities provided for in Article 27A paragraph (1) of Law Number 28 Year 2007 regarding General Provisions and Tax Procedures. Tax authorities may file judicial review remedies, as provided for in Article 27 of Law No. 28 of 2007. But in these Terms of Article 43 paragraph (6) letter b and c of Government Regulation Number 74 Year 2011 Concerning the Implementation of the Rights and Obligations Tax Compliance, which mandates that the Taxpayer Appeals to apply, if the interest expense given to the Appeal Decision has not been filed Revision Petition to the Supreme Court, and Appeal Decision in the case of judicial review petition filed, if the exchange rate ruling granted judicial review upon receipt by the Director General of Taxes of the Supreme Court. when the Government took refuge to the provisions of Article 43 paragraph (6) letter b and c of Government Regulation Number 74 Year 2011 has caused the delay in payment of interest expense in return is a mandate Tax Court's decision, the delay is contrary to the law relating to the decision of legally binding as stated in law No. 14 of 2002 concerning the Tax Court, Article 33 paragraph (1), Article 86, Article 77 paragraph (1) and Article 89 paragraph (2) that the Tax Court decision can be implemented immediately with no need for the competent authority's decision and the Tax Court Decision final decision and have the force of the permanent and judicial review application does not suspend or stop the implementation of the Tax Court Decision. From the description above, that the interest expense charged to the tax authorities against the decision of the Tax Court's mandate that won the Taxpayer Appeals is the first and final decision can lead to multiple interpretations in terms of settlement of tax liabilities and may also cause uncertainty in the application of taxation law and can detrimental to the taxpayer."

"ABSTRAKKebijakan pengalihan wewenang pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah danBangunan (selanjutnya disebut BPHTB) dari Pemerintah Pusat kepada PemerintahKabupaten atau Kota telah menimbulkan kendala dalam praktek pelayanan danpenyelesaian BPHTB karena tidak terdapatnya atau tidak jelasnya pengaturandalam ketentuan peralihan mengenai pihak mana yang berwenang mengelolaBPHTB yang telah diproses selama masa transisi. Masa transisi tersebut dimulaisejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerahdan Retribusi Daerah pada tanggal 1 Januari 2010 sampai sebelum tanggalefektifnya Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 18Tahun 2010 sebagai dasar hukum pemungutan BPHTB yaitu 31 Desember 2010.Tesis ini membahas pengaturan penyusunan Undang-undang (legal drafting) yangseharusnya mengenai transisi status pemungutan BPHTB sebagai Pajak Daerahdan perlindungan hukum dan solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakatsebagai Wajib Pajak dalam masa transisi ini dan bagaimana peran Notaris dalammenyikapinya. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (yuridis empiris)dengan tipe penelitian eksplanatoris dan preskriptif. Hasil penelitian menyarankanPemerintah Pusat agar mengamandemen Ketentuan Peralihan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai dasar dilaksanakannya ketentuan dalammasa peralihan bagi peraturan-peraturan dibawahnya. Selain itu Kantor PelayananPajak harus memberikan pelayanan konseling mengenai adanya ketentuan ini, dandi masing-masing kantor harus disediakan brosur yang isinya petunjuk bagi WajibPajak untuk mendapatkan penyelesaian bagi pembayaran yang telah dilakukansebelum BPHTB menjadi Pajak Daerah.

---

AbstractPolicy of diversion authorized collection of Land and Building Transfer Tax(hereinafter referred to BPHTB) of the Central Government to the Government ofthe District or the City has caused problems in practice and settlement servicesBPHTB because the absence or lack of clarity regarding the transitionalprovisions of arrangements in which the authority manages BPHTB that havebeen processed during the transition period. The transition period started in theenforcement of Law Number 28 Year 2009 on Regional Taxes and Levies datedJanuary 1, 2010 until just before the effective date of Provincial Regulation ofSpecial Capital City Region of Jakarta Number 18 Year 2010 as the legal basis ofBPHTB collection on December 31, 2010. This thesis discusses the preparation ofproper legislation setting (legal drafting) about the transition BPHTB status as aRegional Tax collection and legal protection and solutions for problems facingsociety as a Taxpayer in this transition period and how the role of Notaries inreact. This study is an empirical legal research (empirical juridical) with the typeof explanatory and prescriptive research. The results suggest that the CentralGovernment should amend the Transitional Provisions in Law Number 28 of 2009as the basis for the implementation of the provisions in the transitional period forthe regulations under it. In addition the Tax Office should provide counselingabout the existence of this provision, and in each office shall be provided abrochure that gives instructions for Taxpayers to get a settlement for paymentsmade before BPHTB a Regional Tax."

"ABSTRAKPT. Pegadaian mempunyai motto yang dipegang teguh, yaitu “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”. Bagaimanakah akibat hukum terhadap Pejabat Lelang yang melaksanakan lelang Gadai tidak sesuai prosedur, bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Pemberi Gadai yang dirugikan menjadi pokok permasalahan yang diteliti. Metode penelitian yang digunakan bertipe Penelitian Hukum Normatif, bersifat deskriptif analitis dan data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan logika deduktif. Akibat hukum apabila Pejabat Lelang melakukan kesalahan prosedur dalam pelelangan barang Gadai di PT. Pegadaian Tanjung Duren Cabang Jakarta Barat, yaitu: mendapat peringatan tertulis, dan wajib bertanggung jawab dan mengganti segala kerugian yang ditimbulkannya. Perlidungan Hukum untuk Pemberi Gadai yang dirugikan oleh pihak PT. Pegadaian Tanjung Duren Cabang Jakarta Barat dalam hal ini kurang diutamakan.

---

ABSTRACTPT. Pegadaian have adhered to the motto, which is "Solving Problems Without Problems". How the legal consequences of the officer conducting the auction Auction Pawn improper procedures, how legal protection against being harmed Giving Pledge is an issue being investigated. The research method used type Normative Legal Research, analytical, descriptive and qualitative data were analyzed using deductive logic. Legal consequences if the officials made a mistake Auction items in the auction procedure Pawn in PT. Pegadaian Branch Tanjung Duren, West Jakarta, ie: get a written warning, and shall be responsible for and replace any damages resulting therefrom. Legal Protection for Giving Pledge are harmed by the PT. Pegadaian Branch Tanjung Duren, West Jakarta in this case the lack of precedence."