Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Siti Hajati Hoesin
"ABSTRAK
Sejak reformasi di Indonesia pada tahun 1998, bermunculan serikat pekerja. Di perusahaan milik negara, misalnya PTPN VIII pun dibentuk Serikat Pekerja, yang sebelumnya tidak pernah ada. Penelitian ini akan mencoba melihat bagaimana peranan Serikat Pekerja tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja, sebagaimana salah satu tujuan pendiriannya.
Penelitian yang diadakan bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan pembagian kerja antara pekerja laki-laki dan pekerja perempuan di Perkebunan teh Gunung Mas, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya sistem pekerja tetap dan pekerja lepas di perkebunan teh Gunung Mas, mengidentifikasi pelaksanaan hak-hak pekerja perempuan di perkebunan teh Gunung Mas, mengetahui pengaruh perdagangan teh internasional dan produksi perkebunan Gunung Mas terhadap tingkat upah dan jaminan sosial para pekerjanya, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan tidak adanya tuntutan buruh perempuan untuk perbaikan nasib mereka.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif dan metode penelitian empiris yang bersifat kualitatif. Pertama, penelitian akan mengacu kepada norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian normatif ini bersifat kualitatif akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati."
Depok: Universitas Indonesia, 2006
D1085
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Siti Hajati Hoesin
"ABSTRAK
Sejak reformasi di Indonesia pada tahun 1998, bermunculan serikat pekerja. Di perusahaan milik negara, misalnya PTPN VIII pun dibentuk Serikat Pekerja, yang sebelumnya tidak pernah ada. Penelitian ini akan mencoba melihat bagaimana peranan Serikat Pekerja tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja, sebagaimana salah satu tujuan pendiriannya.
Penelitian yang diadakan bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan pembagian kerja antara pekerja laki-laki dan pekerja perempuan di Perkebunan teh Gunung Mas, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya sistem pekerja tetap dan pekerja lepas di perkebunan teh Gunung Mas, mengidentifikasi pelaksanaan hak-hak pekerja perempuan di perkebunan teh Gunung Mas, mengetahui pengaruh perdagangan teh internasional dan produksi perkebunan Gunung Mas terhadap tingkat upah dan jaminan sosial para pekerjanya, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan tidak adanya tuntutan buruh perempuan untuk perbaikan nasib mereka.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif dan metode penelitian empiris yang bersifat kualitatif. Pertama, penelitian akan mengacu kepada norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian normatif ini bersifat kualitatif akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati."
Depok: Universitas Indonesia, 2006
D696
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sihabudin
"The purpose of development rs to reach justice and prospenty in all aspects of lite by establishing amongst others small and medium companies both private and state companies. Therefore, certainty of law and adequate protection are needed to support their activities and consequently law must be obeyed by all stakeholders.
Establishing a company needs capital for all its business activities. The opportunity to get capital for small and medium companies differ from/that of big companies. Since, the bigger ones have many sources to obtain capital, the smaller ones have not many options to enlarge their capital. This condition brings in balance and thus unfairness when small companies are dealing with big ones. Venture capital is one of the altematives to help small and medium companies to get proper sources of capital.
The development of venture capital in indonesia is meant to open new opportunities to all business stakeholders for enlarge their companies, as they usually face many obstacles when borrow from a bank. Therefore, the existence of venture capital should be supported especially by government and business stakeholders as well as society at fast better the venture capital is growing the more small and medium companies can be helped by preserving capital for them.
The system of finance order of the venture capital can be done by depositing capital into an investee company so that investment law and banking law will apply on those activities. The venture capital is based on the future prospect of the company rather than the collaterals. Consequently the venture capital has greater risk that ordinary loans, but also opens new market opportunities for the investor/lender.
Administrative law has regulated the venture capital as a financing institution by enacting President's Decree No. 61/1988. However, the substantive law still uses the KUH Perdata (Civil Code). On the other hand venture capital agreements usually use standard contract which has not yet been regulated by the civil code, eventhough the regulation No. 8/1999 concern Consumers Protection has been regulated in a simple way. Therefore both our contract law as well as our corporate law need improvement.
Cooperation agreement between the venture capital (venture capitalist) and the investee company is a mutual agreement, whereby the bargaining position of both the parties are not equal. The venture capitalist who has capital has a stronger position than the investee company who is the borrower whereas freedom of contract can only be applied properly when both parties have equal positions.
The venture capitalist, however, tends to protect his interest (capital) by special clauses, inciuding his/her responsibilities thereby disturbing the equilibrium even further. Therefore, our laws should protect the weaker party but the govemment should also supervise and guard for such unscrupulous practices, like providing a ?black list" or "grey list" of such speciai clauses, condemning them nuii and void or voidabie (as the case may be) such as is done by the New Civil Code of the Netheriands on ?Algemene Voorwaarden"."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003
D721
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library