Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas fokus pekerjaan Internal Audit Division (IAD) BNI Syariah di Kantor Cabang BNI Syariah yang saat ini melakukan pekerjaan auditnya pada temuan (audit findings) dengan berdasarkan control based audit dimana metodologi dan pendekatan audit difokuskan pada semua kontrol dengan perhatian yang sama, baik low risk maupun high risk dengan pemeriksaan audit disamakan per area sesuai dengan fungsi auditor hanya menguji dan mengevaluasi kontrol, maka pelaporan hanya berisi kelemahan kontrol. Dengan pelaksanaan kegiatan audit tersebut kelemahannya adalah pengalokasian sumberdaya audit yang terbatas tidak dapat maksimal, waktu pelaksanaan audit relatif lama dan anggaran biaya pelaksanaan audit pun cukup besar, padahal di sisi lain perkembangan BNI Syariah semakin tahun semakin pesat, baik dalam peningkatan jenis produk, peningkatan aktivitas bisnis sehingga menimbulkan semakin beragamnya obyek audit, sampai kepada peningkatan jumlah outlet/cabang yang pada umumnya sulit terkejar oleh penyediaan tenaga auditor baik dalam kuantitas, maupun kualitas. Dengan melihat hal tersebut maka penulis menganalisa implementasi Risk Based Audit (RBA) yaitu simulasi implementasi kegiatan audit pada risiko-risiko utama dalam proses bisnis yang dapat diterapkan pada proses pembiayaan di Kantor Cabang BNI Syariah. Dalam implementasi Risk Based Audit (RBA) dilakukan perencanaan audit tahunan yaitu menetapkan audit universe, membuat metode penentuan risk rating kemudian ditemukan prioritas audit pada annual audit plan atau rencana audit tahunan beserta jadwal auditnya, kemudian dibuatlah individual audit plan, fieldwork audit, audit rating system dan workbook dan monitoring. Dari implementasi Risk Based Audit (RBA) diketahui hasilnya bahwa jika Risk Based Audit (RBA) diterapkan maka proses audit dapat dilaksanakan memperoleh nilai tambah dikarenakan pekerjaan auditor IAD lebih efektif dan efisien, dapat lebih memfokuskan sumber daya terbatas yang dimiliki untuk area audit yang berisiko tinggi sehingga risiko tersebut dapat dikelola dengan baik.

---

This thesis describes the focus of the work of Internal Audit Division (IAD) BNI Syariah Branch Office BNI Syariah currently doing work on the findings of the audit (audit findings) with a control-based audit based audit approach where focused of methodology is on all the control with the same attention, either low risk or high risk with comparable per area of audit in accordance with the auditor function only test and evaluate controls, it contains only reporting control weaknesses. With the implementation of the audit activities are the disadvantage of limited audit resources allocation can not be maximal, a relatively long time of the audit and the audit of budget implementation is quite large, but on the other hand the development of BNI Syariah growing more rapidly, both in the improvement of products, increase business activity giving rise to increasingly diverse audit object, to the increase in the number of outlets / branches which are generally difficult to be overtaken by the provision of auditors both in quantity and quality. By looking at the matter, the authors analyze the Risk Based Audit (RBA) is the model of audit activities on key risks in the business processes that can be applied to financing at BNI Syariah Branch Office. Initial analyzes of the annual audit plan that establishes the audit universe, making the method of determining the risk rating is then found the audit priorities in the annual audit plan, then made individual audit plan, audit fieldwork, the audit rating system and workbooks and monitoring. From implementation Risk Based Audit (RBA) is known result that if the Risk Based Audit (RBA) is applied, the audit process can be carried out more effectively and efficiently because the IAD can better focus limited resources held for high-risk audit areas so that risks can be managed well."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pengelolaan piutang di Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah dilaksanakan sesuai dengan best practices manajemen piutang dan untuk menganalisis apakah pengendalian intern atas piutang tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan instrumen penelitian berupa observasi, wawancara dengan menggunakan purposive technique, dan dengan analisis dokumentasi yang dimiliki oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Penelitian ini dilakukan pada pengelolaan empat jenis piutang PNBP yaitu piutang Biaya Hak Penyelenggaran Telekomunikasi, piutang Tarif Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service Obligation, piutang Biaya Hak Penyelenggaraan Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio, serta Biaya Hak Penyelenggaraan Izin Pita Frekuensi Radio. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan piutang di Kementerian Komunikasi dan Informatika belum dilaksanakan sesuai dengan best practices manajemen piutang dan pengendalian intern yang selama ini berjalan belum cukup memadai. Oleh karena itu masih diperlukan beberapa perbaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam pengelolaan piutangnya sebagai bentuk akuntabilitas dari pengelolaan kekayaan publik.

---

This study is aimed to analyze whether the management of accounts receivable in the Ministry of Communications and Information Technology has been implemented in accordance with the best practices receivable management and to analyze whether internal control over these receivables have been implemented effectively in accordance with Government Regulation No. 60, 2008.

The method used is qualitative research with research instruments are observation, interviews using purposive technique, and with the analysis of the documentation which is owned by the Ministry of Communications and Information Technology.

This research was conducted on four types of accounts receivable management of non tax revenues, they are Cost of Providing Telecommunication Rights, Receivables Rates Contributions Universal Service Obligations Universal Service Obligation, Rights Fees Receivable Provision for Radio Frequency Radio Station License and Operation License Fee of Radio Frequency Band.

The results of this study indicate management of receivable at the Ministry of Communications and Information has not been carried out in accordance with best practices receivable management and internal control during this run has not been sufficient. Therefore, it still needed some improvements by the Ministry of Communications and Information Technology in the management of their receivables as a form of accountability of the management of public wealth."