Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 131 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Okta Auliazahara
Akta Perikatan Jual Beli Yang Memuat Klausul Hak Membeli Kembali Sebagai Perjanjian Semu Dan Menyelundupkan Hukum (Studi Putusan Nomor 574/K/Pdt/2020) = Sale and Purchase Agreement Deed contains a Repurchase Right Clause as a Pretended Contract and Fraudulent Creation of Point of Contract (Study of Decision Number 574/K/Pdt/2020)
"Notaris wajib bertanggungjawab dalam menjalankan jabatannya. Dalam kewenangannya membuat Akta Autentik, Notaris harus dapat memberikan penyuluhan kepada para pihak yang hendak melakukan suatu perjanjian bahwa suatu perjanjian jual beli tidak boleh mengandung klausul hak membeli kembali karena berakibat batal demi hukum. Meskipun begitu masih terdapat Notaris yang mengeluarkan akta tersebut dan sah mengikat bagi para pihak. Putusan Mahkamah Agung Nomor 574/K/Pdt/2020 merupakan salah satu putusan yang mengesahkan Akta Perikatan Jual Beli yang di dalamnya memuat klausul hak membeli kembali. Berangkat dari hal tersebut maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai alasan mengapa Akta Perikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 06 yang di dalamnya merupakan perjanjian semu dan menyelundupkan hukum serta bagaimana tanggung jawab Notaris dan akibat hukum dibuatnya Akta Perikatan Jual Beli yang memuat klausul hak membeli kembali. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan bentuk metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa Akta Perikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 06 memenuhi unsur-unsur perjanjian semu dan penyelundupan hukum sehingga dapat dikatakan akta tersebut merupakan perjanjian semu dan menyelundupkan hukum. Hal tersebut memberikan akibat batal demi hukum bagi akta tersebut serta Notaris yang membuat akta tersebut dapat dikenakan sanksi perdata maupun administratif. Oleh karenanya untuk mencegah permasalahan serupa terjadi kembali diharapkan adanya pengaturan khusus mengenai PPJB serta penggunaan klausul hak membeli kembali dalam jual beli tanah.
Notaries have to be responsible while carrying out their positions. In operating their authority to make an Authentic Deed, Notaries must be able to provide counseling to the parties who want to make an agreement so that a sale and purchase agreement may not contain a buyback right clause because it results in null and void. Even so, there is still a Notary who issues the deed and is legally binding for the parties. The Supreme Court's decision Number 574/K/Pdt/2020 is one of the decisions that ratify the Sale and Purchase Agreement Deed which contains a repurchase right clause. Departing from this, the problems raised in this study are about the reasons why the Sale and Purchase Agreement Deed and Power of Attorney Number 06 in which is a pretended contract and smuggle the law and how the Notary's responsibilities and legal consequences are made of the Sale and Purchase Agreement Deed which contains a clause the right to repurchase. To answer this problem, a normative juridical legal research method is used with an explanatory research typology. The results of the research analysis show that the Deed of Sale and Purchase Agreement and Power of Attorney Number 06 fulfills the elements of a pretended contract and legal smuggling so that it can be said that the deed is a pretended contract and smuggles in law. This results in null and void for the deed and the Notary who made the deed may be subject to civil and administrative sanctions. Therefore, to prevent similar problems from happening again, it is hoped that there will be special arrangements regarding PPJB and the use of a buy-back right clause in the sale and purchase of land."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aviliani Nur Aulia
Penjualan Objek Jaminan Dibawah Tangan Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah (Studi Kasus di Pt Bank ABC, Tbk) = Sale of Underhand Collateral Objects Based on the Perspective of Law Number 4 of 1996 concerning Land Liability Rights and Objects Related to Land (Case Study at PT Bank ABC, Tbk)
"Penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh kreditur kepada debitur semula karena adanya perjanjian kredit dimana terjadinya pinjam meminjam oleh debitur kepada kreditur. Pada tahun 2020, usaha yang sedang dijalankan oleh debitur bankrut dan debitur juga telah meninggal dunia. Kreditur mengumumkan kepada ahli waris atas objek jaminan yang telah jatuh tempo agar segera melunasi pinjaman. Namun, ahli waris tidak sanggup melunasi utang-utangnya. Tindakan kreditur dalam menangani hal ini adalah dengan cara mendaftarkan objek jaminan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana penjualan dibawah tangan atas objek jaminan yang telah masuk tahap pengumuman lelang berdasarkan UUHT? dan bagaimana prosedur pembatalan lelang yang telah memasuki tahapan pengumuman lelang? Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal, dimana mengacu pada doktrin sebagai aturan, asas, norma, atau panduan penafsiran, dan nilai-nilai yang berlaku dengan dihubungkan dalam kasus posisi ini. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis. Selain itu, penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian eksplanatoris. Objek jaminan dalam penyelesaian kredit macet dapat dijual sendiri oleh debitur sepanjang disetujui oleh kreditur. Pengumuman lelang yang menganut asas transparansi telah memberikan peluang kepada debitur untuk mengajukan dengan cara lain (menjual sendiri) kepada kreditur sebagai penyelesaian kredit macet. Upaya yang dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan oleh debitur yang telah masuk dalam prosedur lelang kepada kreditur. Setelah ada persetujuan oleh kreditur, maka kreditur melakukan permohonan pembatalan lelang. Pengumuman lelang dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang berkepentingan dengan tahapan penjualan dibawah tangan melalui Notaris bersama dengan calon pembeli, terlebih dahulu pembuatan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) secara bertahap sebagai pelunasan utang debitur kepada kreditur.
Settlement of bad credit carried out by the creditor to the debtor was originally due to a credit agreement where borrowing and borrowing occurred by the debtor to the creditor. In 2020, the business being run by the debtor went bankrupt and the debtor also died. The creditor announces to the heirs that the collateral object has matured so that they can immediately pay off the loan. However, the heirs were unable to pay off the debt. The creditor's action in handling this is by registering the collateral object at the State Property and Auction Services Office (KPKNL). This research questions in this study is how to sell under hand collateral objects that have entered the auction announcement stage based on the UUHT? And what is the procedure for canceling auctions that have entered the auction announcement stage? This research uses a doctrinal research method, which refers to doctrine as rules, principles, norms, or interpretive guidelines, and the values ​​that apply in relation to the case of this position. The type of research used is analytical descriptive research. Apart from that, this research can be categorized as explanatory research. The collateral object in resolving bad credit can be sold by the debtor himself as long as it is approved by the creditor. The announcement of an auction that adheres to the principle of transparency has provided an opportunity for debtors to propose other methods (selling themselves) to creditors as a solution to bad credit. Efforts that can be made are by submitting an application by the debtor who has entered the auction procedure to the creditor. After there is approval by the creditor, the creditor permits the cancellation of the auction. Auction announcements can provide legal protection to interested parties in the private sale stages through a Notary together with prospective buyers, first making a sales and purchase binding agreement (PPJB) in stages as repayment of the debtor’s debt to the creditor."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rafika Rizky Aulia Rahman
Peran International Civil Aviation Organization (ICAO) sebagai Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atas Pemanfaatan Sistem Pesawat Udara tanpa Awak (Drone) dalam Kegiatan Pengiriman Barang: Studi Kasus di Indonesia = The Role of the International Civil Aviation Organization (ICAO) as an International Civil Aviation Organization for the use of Unmanned Aircraft Systems (Drones) in Freight Forwarding Activities: A Case Study in Indonesia
"Pemanfaatan sistem pesawat tanpa awak berupa drone kini telah berkembang di berbagai bidang, salah satunya bidang komersial yaitu penggunaan drone dalam kegiatan pengiriman barang. Beberapa negara di dunia telah membuat drone yang dapat digunakan secara eksplisit dalam kegiatan pengiriman barang ini dan telah mengaturnya dalam undang-undang nasional negara masing-masing. Hal ini mendorong ICAO sebagai organisasi penerbangan sipil internasional untuk berperan dalam memberikan regulasi terkait hal tersebut dan menyelaraskan aturan yang ada di beberapa negara agar tidak melanggar aturan mengenai keselamatan dan keamanan penerbangan secara umum. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menemukan bahwa drone tidak terbatas pada bidang militer dan rekreasi. Drone telah berkembang menjadi sarana pengiriman barang di berbagai negara. Hal ini dikarenakan drone memiliki poin lebih dibandingkan bentuk transportasi lainnya. Namun, selain beberapa kelebihan yang ada, drone memunculkan beberapa permasalahan hukum terkait pengoperasian drone sebagai sarana pengiriman barang, yaitu terkait dengan keamanan dan keselamatan penerbangan secara umum. Sebagai otoritas tinggi yang mengatur penerbangan sipil dunia dan mengakomodasi perkembangan teknologi penerbangan yang semakin pesat berkembang menjadi komersial, ICAO telah memberikan model regulasi yang dapat digunakan negara-negara anggota sebagai acuan dalam penyusunan peraturan terkait hal ini di negaranya masing-masing. Indonesia sebagai salah satu negara anggota ICAO telah memiliki beberapa peraturan terkait pengoperasian sistem drone melalui beberapa undang-undang dan peraturan menteri terkait. Namun, Indonesia belum memiliki aturan yang komprehensif terkait pengiriman barang dengan menggunakan drone.
The use of unmanned aircraft systems in the form of drones has now developed in various fields, one of which is the commercial field, namely the use of drones in goods delivery activities. Several countries in the world have made drones that can be explicitly used in this goods delivery activity and have regulated this in the national laws of their respective countries. This has encouraged ICAO as an international civil aviation organization to play a role in providing regulations related to this matter and to harmonize existing rules in several countries so that they do not violate the rules regarding aviation safety and security in general. Based on the research that has been done, the authors found that drones are not limited to the military and recreational fields. Drones have developed into a means of shipping goods in various countries. This is because drones have more points than other forms of transportation. However, in addition to some of the existing pluses, drones raise several legal problems related to the operation of drones as a means of delivering goods, which are related to aviation security and safety in general. As the high authority that regulates world civil aviation and accommodates the development of aviation technology which is increasingly rapidly expanding into commercial, ICAO has provided a regulatory model that member countries can use as a reference in drafting regulations related to this matter in their respective countries. Indonesia, as one of the ICAO member countries, already has several regulations related to the operation of drone systems through several laws and related ministerial regulations. However, Indonesia does not yet have comprehensive rules regarding drones delivering goods."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Iqbal Raihan
Perlindungan Hukum Pembeli Beriktikad Baik Terhadap Pemalsuan Akta Kuasa Menjual Yang Melibatkan Notaris Dalam Transaksi Jual Beli Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209/K/Pid/2022) = Legal Protection of Good Faith Buyers Against Forgery of the Selling Powers Act involving Notaries in Land Sale and Purchase Transactions (Study of Supreme Court Decision Number 1209/K/Pid/2022)
"Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum pembeli beriktikad baik terhadap pemalsuan Akta Kuasa Menjual yang melibatkan notaris dalam transaksi jual beli tanah pada putusan MA No. 1209/K/Pid/2022. Transaksi jual beli tanah dalam kasus putusan ini didasari oleh kuasa menjual yang dipalsukan oleh notaris kemudian dijual oleh pihak yang bukan pemilik sebenarnya kepada pihak lain. Dalam Putusan ini menghukum Terdakwa I selaku Notaris/PPAT dengan pidana penjara, karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 264 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Akta kuasa menjual yang dipalsukan oleh Terdakwa I dijadikan dasar oleh pihak yang bukan pemilik sebenarnya untuk melakukan jual beli kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pemilik tanah yang sebenarnya, transaksi jual beli ini mengakibatkan kerugian pada pemilik hak atas tanah dan pembeli beriktikad baik dalam proses jual beli tanah. Penelitian ini menganalisis mengenai akibat hukum objek tanah bagi pembeli beriktikad baik, dan upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi pembeli beriktikad baik yang dirugikan dalam transaksi jual beli hak atas tanah dalam kasus ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dan menggunakan data sekunder dengan tipologi penelitian deskriptif analitis dengan metode analisis data kualitatif. Adapun hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa Akta Kuasa Menjual dalam Putusan MA No. 1209/K/PID/2022 dapat bersifat batal demi hukum karena tidak terpenuhinya suatu syarat objektif dalam syarat sah perjanjian dan tidak adanya iktikad baik terhadap proses jual beli, sehingga dapat berakibat pada kembalinya hak milik atas tanah menjadi atas nama pemilik sebelumnya, dikarenakan objek tanah dijual oleh pihak yang bukan pemilik sebenarnya, dan fakta bahwa pembeli tidak mengetahui objek tanah tersebut masih dalam sengketa pada saat proses jual beli dilaksanakan, maka perlindungan hukum harus diberikan kepada pembeli beriktikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual merupakan orang yang tidak berhak atas objek tanah.
This thesis discusses the legal protection of good faith buyers against forgery of Power of Sale Deeds involving notaries in land sale and purchase transactions in Supreme Court Decision No. 1209/K/Pid/2022. The land sale and purchase transaction in this decision case was based on a power of sale that was forged by a notary and then sold by a party who was not the actual owner to another party. In this Decision, Defendant I as a Notary/PPAT was sentenced to imprisonment, because he was proven guilty of committing the crime of forgery of authentic deeds in accordance with the provisions of Article 264 paragraph (1) jo. Article 55 paragraph (1) to 1 of the Criminal Code. The power of sale deed forged by Defendant I was used as a basis by a party who was not the actual owner to sell to another party without the knowledge of the actual land owner, this sale and purchase transaction resulted in losses to the owner of land rights and good faith buyers in the land sale and purchase process. This research analyzes the legal consequences of land objects for good faith buyers, and legal protection efforts that can be provided for good faith buyers who are disadvantaged in the sale and purchase of land rights in this case. This research uses doctrinal legal research methods and uses secondary data with descriptive analytical research typology with qualitative data analysis methods. The results of this study explain that the Deed of Authorization to Sell in Supreme Court Decision No. 1209/K/PID/2022 can be explained. 1209/K/PID/2022 can be null and void due to the non-fulfillment of an objective condition in the legal requirements of the agreement and the absence of good faith in the sale and purchase process, so that it can result in the return of property rights to the land to the name of the previous owner, because the land object is sold by a party who is not the real owner, and the fact that the buyer does not know that the land object is still in dispute at the time the sale and purchase process is carried out, so legal protection must be given to good faith buyers even though it is later discovered that the seller is a person who is not entitled to the land object."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Christine Theresia
Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris berkenaan dengan Tuntutan dari Penerima Manfaat Asuransi yang Tercantum dalam Polis Asuransi Jiwa = The Roles and Responsibilities of a Notary in Making Certificate of Inheritance Interrelated to Claim by The Bebeficiary Listed in Life Insurance Policy
"Penelitian ini membahas mengenai peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan surat keterangan hak mewaris berkenenaan dengan tuntutan dari penerima manfaat asuransi yang tercantum dalam polis asuransi jiwa. Penunjukan penerima manfaat asuransi yang didasarkan prinsip insurable interest yaitu dalam hal ini hubungan keluarga sering sekali terjadi sengketa dikarenakan yang biasanya ditunjuk sebagai ahli waris dalam asuransi adalah ahli waris golongan II menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun hukum waris untuk warga negara golongan Tionghoa telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan asas penderajatan. Permasalahan ini menyebabkan Notaris sebagai pejabat umum yang membuat surat keterangan hak mewaris sering terseret dalam permasalahan hukum tersebut dikarenakan tidak mencantumkan penerima manfaat dalam surat keterangan hak mewaris yang dibuatnya atau sebaliknya, yang menyebabkan pembagian jatah harta peninggalan yang keliru, disebabkan telah salah menetapkan ahli waris. Adapun pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah (i) bagaimana kedudukan hukum penerima manfaat polis asuransi jiwa yang termasuk ahli waris golongan II dalam hukum waris sesuai KUHPer dan (ii) bagaimana peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan bersifat eksplanatoris. Hasil analisa adalah penerima manfaat hanya memiliki hak tuntut kepada penanggung dan wajib menyerahkan uang pertanggungan kepada ahli waris golongan I dan notaris dalam pembuatan surat keterangan hak mewaris tidak dapat diminta pertanggungjawaban apabila sudah memenuhi prosedur yang berlaku. Maka seharusnya terdapat peraturan khusus mengenai uang pertanggungan dan sebagai upaya preventif, notaris wajib membiasakan diri untuk selalu membuat akta pernyataan terlebih dahulu.
This research discusses about the role and responsibilities of a notary in making a certificate of inheritance rights related to the demands of the insurance beneficiary listed in the life insurance policy. The appointment of the beneficiaries of insurance is based on the principle of insurable interest, namely in this case family relations often occur in disputes because those who are usually appointed as heirs in insurance are class II heirs according to the Civil Code. However, the inheritance law for Chinese ethnic group has been regulated in the Civil Code that based its principle on equalization. This problem induces Notaries as public officials who create certificates of inheritance rights are often dragged into these legal issues because they do not include beneficiaries in the certificates of inheritance rights that they make or vice versa, which causes the distribution of inheritance rights to be erroneous, due to the wrong appointment of heirs. The main issues raised in this study are (i) how is the legal position of the beneficiaries of the life insurance policy which includes class II heirs in inheritance law according to the Criminal Code and (ii) how are the roles and responsibilities of a notary in making a Certificate of Inheritance. To answer these issues, a normative juridical research method with an explanatory character is used. The result of the analysis is that the beneficiary only has the right to sue the insurer and is obliged to submit the sum assured to the class I heirs and the notary in making the certificate of inheritance rights cannot be held accountable if it has complied with the proper procedures. Therefore, there should be special regulations govern the sum assured and as a preventive measure, notaries must get accustomed to always making a statement deed first."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Benedetto Setyo Satrio Utomo
Aspek-aspek hukum perdata internasional pada pembatalan putusan arbitrase internasional di Indonesia: studi kasus: putusan MA no. 288/ Pdt. Sus-Arbt/2014 dan putusan MA no. 674 B/ Pdt. Sus-Arbt/2014 = The aspects of private international law on the annulment of international arbitral award in Indonesia: case study: supreme court resolution no. 288/ Pdt. Sus-Arbt/2014 and Ssupreme court resolution no. 674 B/ Pdt. Sus-Arbt/2014
"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan terkait pembatalan Putusan Arbitrase Internasional dan prakteknya di lembaga peradilan di Indonesia berdasarkan aspek-aspek Hukum Perdata Internasional. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan mengenai pembatalan Putusan Arbitrase Internasional dalam UU Arbitrase belum jelas dan memadai. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aturan mengenai pembatalan Putusan Arbitrase Internasional dan alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase. Lembaga peradilan di Indonesia pada prakteknya masih inkonsisten dalam menerapkan aturan-aturan tersebut.
Contohnya adalah kasus antara PT Sumber Subur Mas, Yusman Tamara, Imelda Irawan melawan Transpac Capital Pte. Ltd., dan Transpac Industrial Holdings Limited ;dan kasus antara PT Daya Mandiri Resources Indonesia (d/h PT Risna Karya Wardhana Mandiri) dan PT Dayaindo Resources melawan Suek AG.
Arbitral Award with the practice of Indonesian Court in accordance with the aspects of Private International Law. The author uses a juridical-normative research method with an addition of literature studies.
This research shows that the regulation about the annulment of international arbitral award in Law of Arbitration has not been clear and sufficient. This can be seen from numerous rules about the annulment of International Arbitral Award and the grounds of the annulment of arbitral awards. The Indonesian Court has been inconsistent to implement these regulations.
The examples are the case between Transpac Capital Pte. Ltd., and Transpac Industrial Holdings Limited; and the case between PT Daya Mandiri Resources Indonesia (d/h PT Risna Karya Wardhana Mandiri) and PT Dayaindo Resources melawan Suek AG."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yogi Triyono
Tinjauan yuridis penegakan hukum di laut oleh TNI Angkatan Laut terhadap kejahatan penyelundupan narkotika internasional (transnational organized narcotic crime) di wilayah perairan Indonesia
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T51676
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hendi Rosadi
Penerapan resolusi dewan keamanan perserikatan bangsa-bangsa terhadap Korea Utara ke dalam hukum nasional Indonesia dikaitkan dengan penegakan hukum oleh TNI Angkatan Laut = Application of United Nations security council resolutions to North Korea into Indonesian national law associated with law enforcement by Indonesia Navy / Hendi Rosadi
"ABSTRAK

Tesis ini membahas mengenai penerapan dari Resolusi Dewan Keamanan PBB, kemudian dikaitkan dengan apabila terjadi pelanggaran terhadap Resolusi tersebut. Setelah itu dilihat mengenai tindaklanjut yang dilakukan oleh Dewan Keamanan terkait pelanggaran tersebut, akankah Negara yang melanggar Resolusi Dewan Keamanan tersebut diberikan sanksi atau tidak. Dimulai dengan mempertanyakan teori hukum yang mengatur mengenai kekuatan mengikat Resolusi Dewan Keamanan dan sanksi bagi pelanggaran terhadapnya. Dilanjutkan dengan pembahasan mengenai proses pembuatan Resolusi Dewan Keamanan yang Resolusi yang dihasilkan. Kemudian pembahasan praktek yang telah terjadi mengenai pemberian sanksi oleh Dewan Keamanan terhadap Negara yang melanggar Resolusinya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukan teori-teori yang mendukung bahwa Resolusi Dewan Keamanan mengikat secara hukum kepada anggota-anggota PBB. Oleh sebab itu pelanggaran terhadap Resolusi Dewan Keamanan haruslah dikenakan  sanksi  sesuai dengan pasal 34, 39, 41, dan 42 Piagam PBB. Akan tetapi pada prakteknya Negara-negara tidak bisa serta merta menerapkan Resolusi Dewan Keamanan PBB secara langsung ke dalam hukum nasionalnya. Seperti halnya Negara Indonesia yang tidak secara ekplisit mengatur ketentuan penerapan hukum internasional ke dalam hukum nasional dalam konstitusinya, meskipun dalam prakteknya penerapan hukum internasioanal tersebut sangat

dipengaruhi oleh kepentingan nasionalnya.
ABSTRACT

 

This thesis discusses the application of UN Security Council Resolutions, then is related to if there is a violation of the Resolution. After it was seen regarding the follow-up carried out by the Security Council regarding the violation, would the State violating the Security Council Resolution be sanctioned or not. It starts with questioning the legal theory that regulates the power of binding Security Council Resolutions and sanctions for violations against them. Followed by a discussion about the process of making the Security Council Resolution which Resolution was produced. Then discuss the practices that have occurred regarding the provision of sanctions by the Security Council against States that violate their Resolutions. This research is a qualitative research with descriptive design. The results of this study are found theories that support that Security Council Resolutions are legally binding on UN members. Therefore violations of the Security Council Resolution must be subject to sanctions in accordance with articles 34, 39, 41 and 42 of the United Nations Charter. However, in practice countries cannot immediately apply the UN Security Council Resolution directly into their national law. Just as the Indonesian state does not explicitly regulate the provisions of the application of international law into national law in its constitution, although in practice the application of international law is strongly influenced by its national interests.

 

"
2018
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Marimin
Penerapan yurisdiksi negara untuk menanggulangi dan mengadili tindak pidana perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia = The Implementation of state jurisdiction to eradicate and to held crime of fisheries conductedin Indoensian Exclusive Economic Zone
"ABSTRAK
Tindak pidana perikanan (illegal fishing) di Exclusive Economic Zone atau Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) menjadi salah satu isu global yang dihadapi oleh negara-negara didunia. Indonesia juga terkena dampaknya adanya tindak pidana perikanan (illegal fishing) antara lain kerugiann yang cukup besar, kerusakan ekosistem dan sumber daya perikanan di laut serta menyangkut hak kedaulatan negara Indonesia. Tesis ini membahas ketentuan tindak pidana perikanan (illegal fishing), penerapan yurisdiksi negara dan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi dan mengadili tindak pidana perikanan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dalam rangka mengetahui penerapan yurisdiksi negara untuk menanggulangi dan mengadili tindak pidana perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Ketentuan Hukum Internasional dan Hukum Nasional telah mengatur kewenangan Indonesia sebagai negara pantai menerapkan yurisdiksi negara untuk mengadili dan menanggulangi tindak pidana perikanan di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI). Dalam penegakan hukum terdapat titik kelemahan yaitu hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran perundang-undangan perikanan di ZEE tidak boleh mencakup pengurungan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antar negara yang bersangkutan atau setiap bentuk hukum badan lainnya. Upaya yang dapat dilakukan kerjasama internasional maupun asean dan patroli bersama antar aparat penegak hukum di ZEEI.
ABSTRACT
Fisheries (illegal fishing) in the Exclusive Economic Zone (EEZ) is one of the global issues faced by countries in the world. Indonesia is also affected by the occurrence of fisheries crime (illegal fishing), including significant losses, damage to ecosystems and fisheries resources in the sea and concerning the sovereign rights of Indonesia. This thesis discusses the provisions of fisheries crime (illegal fishing), the application of state jurisdiction and efforts made to tackle and adjudicate fisheries crime using a normative juridical approach method with analytical descriptive research specifications in order to know the application of state jurisdiction to tackle and adjudicate fisheries crime in Indonesian Exclusive Economic Zone. The provisions of International Law and National Law have regulated Indonesia's authority as a coastal state to apply state jurisdiction to prosecute and tackle fisheries in the Indonesian Exclusive Economic Zone (ZEEI). In law enforcement there is a weakness point, namely that the coastal state punishment imposed on violations of fisheries legislation in the EEZ may not include confinement, if there is no reverse agreement between the countries concerned or any other form of legal entity. Efforts can be made both international and ASEAN cooperation and joint patrols between law enforcement officers in ZEEI.

 

"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Friget Wiyanto
Penegakan hukum di Zona Ekonomi Eksklusif yang belum disepakati (undelimited area) di Laut Natuna Utara antara Indonesia dengan Vietnam = Law enforcement in the Exclusive Economic Zone undelimited area in the North Natuna Sea in Indonesia with Vietnam
"ABSTRAK
Perbatasan perairan suatu negara seringkali menimbulkan suatu konflik apabila
wilayah suatu negara tidak memiliki kejelasan yang pasti, hal tersebut dikarenakan
dalam hukum internasional wilayah negara mempunyai peran yang sangat penting
dalam melaksanakan yurisidiksi suatu negara. Seperti halnya delimitasi maritim zona
ekonomi eksklusif Indonesia dengan Vietnam di Laut Natuna Utara, yang sedang
berkembang saat ini adalah belum adanya kesepakatan (undelimited area) batas zona
ekonomi eksklusif di laut Natuna Utara Indonesia dengan Vietnam. Sehingga
mengakibatkan saling klaim terhadap pemanfaatan sumber daya alam hayati
perikanan di zona ekonomi eksklusif tersebut begitu pula dengan penegakan
hukumnya (law enforcement), seperti halnya kejadian saling tangkap antara aparat
penegak hukum di laut baik oleh Indonesia maupun aparat penegak hukum di laut
Vietnam ataupun terhadap nelayan Vietnam yang melakukan penangkapan ikan di
zona ekonomi eksklusif laut Natuna Utara tersebut. UNCLOS 1982 menawarkan
beberapa mekanisme penyelesaian sengketa sambil menunggu kesepakatan perjanjian
delimitasi maritim tersebut, salah satunya dengan kerjasama antar negara pantai
berdasarkan pembentukan perjanjian delimitasi ZEE yang saling tumpang tindih,
serta adanya penyelesaian secara diplomatik oleh pihak ketiga dan penyelesaian
secara hukum melalui ITLOS maupun ICJ/Mahkamah International.
ABSTRACT
The borders of a country's waters often cause a conflict if the territory of a country
does not have definite clarity, this is because in international law the territory of the
country has a very important role in carrying out the jurisdiction of a country. As
with the maritime delimitation of Indonesia's exclusive economic zone with Vietnam
in the North Natuna Sea, which is currently developing, there is an undelimited area
of exclusive economic zone boundaries in the North Natuna Sea of Indonesia and
Vietnam. Thus resulting in mutual claims against the utilization of the living natural
resources of fisheries in the exclusive economic zone as well as law enforcement (law
enforcement), as well as the occurrence of mutual arrest between law enforcement
officers in the sea both by Indonesia and law enforcement officers in the Vietnamese
sea or fishermen Vietnam is fishing in the exclusive economic zone of North Natuna
UNCLOS 1982 offers several dispute resolution mechanisms while awaiting the
agreement of the maritime delimitation agreement, one of which is cooperation
between coastal countries based on the formation of overlapping exclusive economic
zone delimitation agreements, and diplomatic settlement by third parties and legal
settlement through ITLOS and International Court of Justice."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T51923
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>