Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pandemi Covid-19 membawa tantangan terhadap bagaimana pandanangan hukum internasional menanggapi penyebaran penyakit menular melalui penerbangan internasional. Dalam menanggapi penyeabran penyakit menular, negara-negara memberlakukan serangkaian kebijakan untuk mencegah penyebaran penyakit tersebut, termasuk dalam menanggapi Covid-19. Salah satu kebijakan yang dilakukan adalah pembatasan penerbangan sipil internasional. Fenomena tersebut perlu dilihat baik dari sudut pandang hukum udara internasional melalui Konvensi Chicago 1944 maupun dari sudut pandang hukum kesehatan internasional melalui International Health Regulations 2005. Oleh sebab itu, penelitian ini menganalisis bagaimana ketentuan hukum internasional pada pencegahan penyakit menular melalui penerbangan internasional, praktik-praktik terdahulu terkait dengan pembatasan penerbangan internasional untuk mencegah penyebaran penyakit menular, dan pandangan hukum internasional terhadap penanganan Covid-19 dalam konteks lalu lintas dan penerbangan internasional. Dalam menganalisis permasalahan tersebut, peneltian ini menggunakan metode deskriptif untuk menjelaskan peran dari aturan-aturan yang ada dan praktik terdahulu terkait dengan pembatasan penerbangan internasional dalam mencegah penyakit menular. Penelitian ini menggunakan referensi baik dari Konvensi Chicago 1944, International Health Regulations 2005, maupun panduan serta pendoman dari organisasi internasional terkait. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah bahwa sebagian besar kebijakan yang diambil oleh negara-negara telah merefleksikan ketentuan dalam Konvensi Chicago 1944 maupun International Health Regulations 2005. Walaupun demikian, beberapa kebijakan seperti pembatasan penerbangan dari negara-negara tertentu, perlu dilihat kembali agar dapat merefleksikan isi dari Konvensi Chicago 1944 maupun Internaitonal Health Regulations 2005.

---

Covid-19 pandemic has brought challenges towards how international law views and responds towards the spread of communicable disease through international flight. In responding towards the spread of communicable disease, states imposed a series of policies to prevent the spread of such disease, including Covid-19. One of those policies is through flight restrictions. This phenomenon needs to be viewed from the perspective of international air law through Chicago Convention 1944 and from the perspective of International Health Regulations 2005. Therefore, this research analyze how international law regulates the prevention of the spread of communicable disease, previous policies regarding flight restrictions to prevent the spread of communicable disease, and how international law views the response towards Covid-19 from the context of international flight and traffic. This research uses refferences Chicago Convention 1944, International Health Regulations 2005, and subsequent documents from related inernational organizations. This research finds that most of the policy that states implemented has reflected the regulation under Chicago Convention 1944 and International Health Regulations 2005. Although most of the policies has been reflected, several policies that states implemented, such as travel restrictions from specified countries, needs to be reviewed in order to truly reflect both the Chicago Convention 1944 and International Health Regulations 2005."

"Setiap negara memiliki tanggung jawab untuk membangun dan menyediakan layanan lalu lintas udara sebagaimana tertera dalam Pasal 28 Konvensi Chicago. Namun, Annex 11 Konvensi Chicago menyebutkan bahwa negara dapat mendelegasikan tanggung jawab tersebut kepada negara atau lembaga lain tanpa membahayakan kedaulatannya. Pendelegasian tanggung jawab tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak. Tetapi, pendelegasian tanggung jawab seringkali masih menyentuh kedaulatan sebuah negara. Maka dari itu, perlu dibedakan antara urusan operasional dan kedaulatan dalam pendelegasian layanan lalu lintas udara. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menganalisis hukum udara internasional dan perjanjian bilateral mengenai pendelegasian layanan lalu lintas udara. Dalam praktiknya, sifat dari pasal-pasal yang tertera pada perjanjian tersebut menentukan seberapa jauh tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Berdasarkan kesimpulan di atas, sebaiknya ketentuan dalam perjanjian bilateral mengenai tanggung jawab kedua belah pihak harus dibuat secara lengkap dan jelas untuk menghindari benturan antara urusan operasional dan kedaulatan.

---

Each state is responsible for establishing and providing air traffic services as stated in Article 28 of the Chicago Convention. However, Annex 11 to the Chicago Convention stated that states could delegate these responsibilities to other states or institutions without jeopardizing their sovereignty. The delegation of responsibility is carried out based on a mutual agreement agreed by both parties. The delegation of responsibility often still touches the sovereignty of a state. Therefore, it is necessary to distinguish between operational matters and sovereignty in the delegation of air traffic services. The author uses a normative legal research method by analyzing international air law and bilateral agreements regarding the delegation of air traffic services. In practice, the nature of the articles contained in the agreement determines the extent of the responsibilities that both parties must fulfill. Based on the conclusions above, it is better if the provisions in bilateral agreements regarding the responsibilities of both parties must be made completely and clearly to avoid conflicts between operational matters and sovereignty.

 

Keywords: Delegate, responsibilities, operational, sovereignty, bilateral agreement, air traffic services."

"Pada 10 Mei 2024, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadakan Tenth Emergency Special Session. Dalam sidang ini, Majelis Umum mengadopsi Resolusi A/RES/ES-10/23 yang meningkatkan hak dan hak istimewa Palestina sebagai non-member observer state di PBB, sambil juga mendesak Dewan Keamanan untuk mempertimbangkan secara positif permohonan Palestina untuk keanggotaan penuh PBB. Berdasarkan Resolusi A/RES/ES-10/23, Majelis Umum memutuskan bahwa Palestina telah memenuhi kriteria untuk keanggotaan penuh sesuai dengan Piagam PBB. Hal ini berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 Paragraf (2) Piagam PBB. Biasanya, agar suatu negara dianggap memenuhi syarat dan dapat menjadi anggota baru PBB, Majelis Umum harus terlebih dahulu menerima rekomendasi dari Dewan Keamanan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Paragraf (2) Piagam PBB. Namun, dalam Resolusi A/RES/ES-10/23, terjadi prosedur yang berbeda di mana yang menyatakan bahwa Palestina telah memenuhi syarat untuk keanggotaan penuh bukanlah Dewan Keamanan, melainkan Majelis Umum PBB. Oleh karena itu, penelitian ini akan meninjau kesesuaian penetapan status Palestina yang ditetapkan oleh Resolusi A/RES/ES-10/23 dengan ketentuan penerimaan anggota baru PBB sesuai dengan Piagam PBB.

---

On May 10, 2024, the United Nations General Assembly held the Tenth Emergency Special Session. In this session, the General Assembly adopted Resolution A/RES/ES-10/23, which enhanced the rights and privileges of Palestine as an observer state at the UN while urging the Security Council to positively consider Palestine's application for full UN membership. According to Resolution A/RES/ES-10/23, the General Assembly decided that Palestine met the criteria for full membership in accordance with the UN Charter. This approach differs from the provisions outlined in Article 4, Paragraph (2) of the UN Charter. Typically, for a country to be deemed eligible for new membership in the UN, the General Assembly must first receive a recommendation from the Security Council as stipulated in Article 4, Paragraph (2) of the UN Charter. However, in Resolution A/RES/ES-10/23, the procedure differed as it was the General Assembly, not the Security Council, that declared Palestine as meeting the criteria for full membership. Therefore, this study will review the compliance of Palestine's status determination, as established by Resolution A/RES/ES-10/23, with the admission of new member provision of the UN Charter."

"Mega-Konstelasi Satelit di Low Earth Orbit (MegaLEO) merupakan fenomena eksplorasi dan pemanfaatan ruang angkasa baru yang didorong oleh kemajuan teknologi. Peluncuran MegaLEO berpotensi menghasilkan space debris yang mengancam lingkungan ruang angkasa. Karakteristik teknis MegaLEO membuat potensi timbulnya space debris yang berada di Orbit Bumi, terutama LEO, menjadi semakin tinggi. Berdasarkan hukum internasional, negara-negara memiliki kewajiban internasional untuk tidak mencemari lingkungan ruang angkasa. Mitigasi space debris merupakan hal penting yang dapat dilakukan untuk menjamin setiap negara bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan ruang angkasa dari harmful contamination. Beragam organisasi internasional telah mengeluarkan instrumen-instrumen pedoman mitigasi space debris seperti UNCOPUOS Space Debris Mitigation Guidelines dan IADC Space Debris Mitigation Guidelines dan telah diinkorporasikan di tingkat nasional oleh negara-negara, utamanya spacefaring nations. Penelitian ini bertujuan ini melihat bagaimana mitigasi space debris yang berpotensi dihasilkan oleh MegaLEO diatur dalam hukum internasional. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian tersebut adalah yuridis normatif atau doktrinal. Penelitian ini menemukan bahwa upaya mitigasi space debris yang ada saat ini belum cukup untuk menekan pertumbuhan space debris dan belum dapat secara efektif mengatasi masalah space debris yang disebabkan oleh MegaLEO. Hal ini didasari pada peningkatan keberadaan space debris di orbit bumi sejak MegaLEO diluncurkan. Dengan demikian, perlu dilakukannya pengkajian ulang atas guidelines mitigasi space debris yang dan perlu dilakukan penelitian lanjutan terkait penerapan upaya penanggulangan space debris lainnya seperti upaya remediasi berupa Active Debris Removal.

---

Mega-Constellation of Satellites in Low Earth Orbit (MegaLEO) is a new phenomenon of space exploration and utilization driven by technological advances. The launch of MegaLEO has the potential to produce space debris that threatens the space environment. The technical characteristics of MegaLEO make the potential creation of space debris in Earth orbit, especially LEO, even higher. Under international law, states have an international obligation not to pollute the space environment. Space debris mitigation is an important thing that can be done to ensure that every country is responsible for protecting the space environment from harmful contamination. Various international organizations have issued space debris mitigation guidance instruments such as the UNCOPUOS Space Debris Mitigation Guidelines and IADC Space Debris Mitigation Guidelines and have been incorporated at the national level by countries, especially by spacefaring nations. The aim of this research is to look at how mitigation of space debris that could potentially be generated by MegaLEO is regulated in international law. The research method used to answer the research objectives is normative juridical or doctrinal. This research found that existing space debris mitigation efforts are not sufficient to suppress the growth of space debris and cannot effectively overcome the space debris problem caused by MegaLEO. This is based on the increase in the presence of space debris in Earth's orbit since MegaLEO was launched. Thus, it is necessary to review the existing space debris mitigation guidelines and further research needs to be carried out regarding the implementation of other space debris management efforts, such as remediation efforts in the form of Active Debris Removal."

"Skripsi ini membahas Artemis Accords sebagai kerangka hukum internasional baru yang mengatur eksplorasi dan eksploitasi sumber daya ruang angkasa. Artemis Accords bertujuan untuk menunjang kegiatan komersial sumber daya ruang angkasa berdasarkan Outer Space Treaty. Artemis Accords tidak menggunakan Moon Agreement sebagai dasar perjanjiannya karena Moon Agreement mengatur bahwa Bulan, benda-benda ruang angkasa lain, dan sumber daya di dalamnya merupakan common heritage of mankind (CHM) yang manfaatnya harus dibagi kepada seluruh umat manusia dan tidak ada negara manapun yang dapat melakukan apropriasi atas ruang angkasa, berbeda dengan Artemis Accords yang tidak mengatur hal tersebut. Sementara itu, Outer Space Treaty mengatur bahwa ruang angkasa bebas untuk diakses dan dimanfaatkan oleh semua negara selama berlandaskan kepentingan seluruh negara dan menjadi province of all mankind (POM). Berdasarkan hal tersebut, prinsip yang lebih baik untuk mengatur eksplorasi dan eksploitasi sumber daya ruang angkasa adalah prinsip CHM. Akan tetapi, apabila implementasi prinsip CHM di ruang angkasa dibandingkan dengan wilayah berstatus CHM lainnya, terlihat bahwa hukum ruang angkasa internasional belum mengatur secara spesifik mekanisme hukum eksplorasi dan eksploitasi sumber daya ruang angkasa serta pembagian manfaat yang adil untuk semua negara. Dalam hal ini, Artemis Accords juga belum mengatur mekanisme hukum yang jelas dalam eksplorasi dan eksploitasi sumber daya ruang angkasa dan tidak memandang ruang angkasa sebagai CHM, maka dari itu terdapat kemungkinan terjadinya eksploitasi berlebih oleh negara tertentu yang dapat merugikan keberlanjutan sumber daya ruang angkasa.

---

This thesis discusses the Artemis Accords as a new international legal framework governing the exploration and exploitation of space resources. Artemis Accords aims to support commercial activities of space resources under the Outer Space Treaty. The Artemis Accords did not based its principles on the Moon Agreement because the Moon Agreement stipulates that the Moon, other celestial bodies, and its resources are the common heritage of mankind (CHM) which its benefits must be shared with all mankind and no other country can make appropriations over space, in contrast to the Artemis Accords which does not regulate this. Meanwhile, the Outer Space Treaty stipulates that outer space is free to be accessed and utilized by all countries as long as it is based on the interests of all countries and becomes a province of all mankind (POM). Based on this, a better principle for regulating the exploration and exploitation of space resources is the CHM principle. However, if the implementation of the CHM principle in space is compared with other CHM status areas, it appears that international space law has not specifically regulated the legal mechanism for the exploration and exploitation of space resources and equitable benefit sharing for all countries. In this case, the Artemis Accords also has not regulated a clear legal mechanism in the exploration and exploitation of space resources and does not view space as a CHM, therefore there is a possibility of overexploitation by certain countries which can harm the sustainability of space resources."

"Penelitian ini akan mengenalisis penerapan prinsip foreseeability of harm dalam perjanjian internasional dan sengketa lingkungan internasional. Berangkat dari konsep necessity, prinsip foreseeability of harm memerlukan keseimbangan antara memprediksi kemungkinan kerugian dan mengambil langkah-langkah yang wajar untuk mencegahnya, memastikan bahwa negara bertindak secara bertanggung jawab tanpa terbebani secara tidak adil oleh konsekuensi yang tidak dapat diperkirakan. Namun, dalam perkembangannya sering kali ditemukan tantangan dan hambatan dalam penerapannya yang berkeadilan, bahkan menjadi perdebatan antara hakim-hakim yang meutus suatu perkara. Ditulis menggunakan metode penelitian doktrinal dan peninjauan pustaka, tujuan utama dari penelitian ini adalah melihat perbedaan terhadap penerapan prinsip ini dari setiap perjanjian internasional dan dalam setiap sengketa berkaitan dengan lingkungan. Selain itu, penelitian ini juga melihat secara spesifik metode yang digunakan oleh setiap perjanjian internasional dan penyelesaian kasus oleh pengadilan internasional, seperti kewajiban melakukan pengkajian dampak lingkungan sebelum melakukan suatu proyek, dan lain-lain. Akhir dari penelitian ini akan memberikan kesimpulan terhadap setiap pertanyaan yang diajukan dan saran untuk penerapannya di kemudian hari.

---

This research will identify the application of the principle of foreseeability of harm in international agreements and international environmental disputes. Departing from the concept of necessity, the principle of foreseeability of harm requires a balance between predicting possible harm and taking reasonable steps to prevent it, ensuring that states act responsibly without being unfairly burdened by unforeseen consequences. However, in its development, challenges and obstacles are often found in its fair implementation, and it even becomes a debate between the judges who decide on a case. Written using doctrinal research methods and conducting a literature review, the main aim of this research is to see the differences in the application of this principle in every international agreement and in every dispute related to the environment. Apart from that, this research also looks specifically at the methods used by each international agreement and the resolution of cases by international courts, such as the obligation to carry out environmental impact assessments before carrying out a project, and so on. The end of this research will provide conclusions on each question asked and suggestions for future implementation. This research will identify the application of the principle of foreseeability of harm in international agreements and international environmental disputes. Departing from the concept of necessity, the principle of foreseeability of harm requires a balance between predicting possible harm and taking reasonable steps to prevent it, ensuring that states act responsibly without being unfairly burdened by unforeseen consequences. However, in its development, challenges and obstacles are often found in its fair implementation, and it even becomes a debate between the judges who decide on a case. Written using doctrinal research methods and conducting a literature review, the main aim of this research is to see the differences in the application of this principle in every international agreement and in every dispute related to the environment. Apart from that, this research also looks specifically at the methods used by each international agreement and the resolution of cases by international courts, such as the obligation to carry out environmental impact assessments before carrying out a project, and so on. The end of this research will provide conclusions on each question asked and suggestions for future implementation."

"Penelitian ini membahas mengenai potensi pengaruh yang mungkin timbul dari dikeluarkannya Advisory Opinion tentang Kewajiban Negara Terkait Perubahan Iklim oleh Mahkamah Internasional. Tiga inti permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini, yakni kewenangan Mahkamah Internasional dan peran advisory opinion-nya terhadap dinamika hukum internasional secara umum; status quo hukum perubahan iklim; serta prospek dampak yang mungkin timbul ketika Mahkamah Internasional menjawab pertanyaan dari Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa sehubungan dengan tanggung jawab negara terkait perubahan iklim. Penelitian akan dilakukan secara doktrinal, dengan memaparkan berbagai instrumen hukum yang relevan secara sistematis, menganalisis kaitan masing-masing instrumen, serta mengidentifikasikan implikasi hambatan dan potensi dari berbagai instrumen terseput. Hasil dari penelitian ini mencatat tiga skenario respon Mahkamah Internasional dari pengajuan advisory opinion ini: 1) penolakan untuk menjawab inti pertanyaan; 2) afirmasi semata atas status quo hukum perubahan iklim; 3) diberikannya kontribusi progresif terhadap status quo hukum perubahan iklim. Terkait skenario terakhir, tulisan ini akan mencatat ekspektasi bentuk kontribusi tersebut. Terakhir, pengaruh bagi hubungan internasional dan hukum domestik juga ditelaah.

---

This research discusses the potential influences that may arise from the upcoming Advisory Opinion on State Obligations Regarding Climate Change issued by the International Court of Justice. The study focuses on three main issues: the authority and role of the Court’s advisory opinions in the dynamics of international law in general; the status quo of climate change law; and the prospective impacts that may emerge when the Court responds to questions presented by the United Nations General Assembly in relation to States’ climate change obligations. The research will be conducted doctrinally, meaning that it will systematically present various relevant legal instruments, analyze the relationship between each instrument, and identify the obstacles and potential implication of these various instruments. The findings of this research suggest three scenarios on which the Court may respond to the request: 1) refusal to clarify the “core” of the question; 2) mere affirmation of status quo climate change law; and 3) progressive contributions from status quo climate change law. With regards to the latter, this study will also suggest in what way can the Court make such progressive contributions. Lastly, influences towards international relations and domestic law will also be analyzed."

"Kebutuhan akan kriteria konflik bersenjata non-internasional di bawah hukum humaniter internasional menjadi semakin penting dalam lingkup konflik bersenjata karena meningkatnya prevelansi konflik bersenjata non-internasional. Berbeda dengan konflik bersenjata internasional, yang memiliki kewajiban perlindungan humaniter yang lebih komprehensif di bawah hukum humaniter internasional, konflik bersenjata non-internasional memiliki perlindungan humaniter yang jauh lebih sedikit, yang ditemukan di Pasal 3 Konvensi Genewa Tahun 1949 dan Protokol Tambahan II. Melihat meningkatnya jumlah konflik bersenjata non-internasional, penentuan sifat sebuah konflik bersenjata menjadi sangat penting untuk menerapkan perlindungan kemanusiaan yang sesuai. Oleh karena itu, skripsi ini akan membahas kriteria yang digunakan untuk menentukan keberadaan konflik bersenjata non-internasional berdasarkan Pasal 3 Konvensi Genewa Tahun 1949, Protokol Tambahan II, dan yurisprudensi pengadilan-pengadilan pidana internasional, termasuk ICTY, ICTR, SCSL, dan ICC. Dengan mengevaluasi instrument-instrumen tersebut dan penerapannya dalam yurisprudensi, skripsi ini bertujuan untuk memperjelas kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan konflik bersenjata non-internasional guna menentukan perlindungan kemanusiaan yang berlaku.

---

The need for a clearly defined threshold of non-international armed conflict under international humanitarian law has become has become increasingly important in the landscape of armed conflicts due to the increasing prevalence of non-international armed conflicts. Unlike international armed conflicts that enjoys a more comprehensive humanitarian obligations under international humanitarian law, non-international armed conflict enjoys far less humanitarian protections that are mainly found in Common Article 3 of the Geneva Conventions of 1949 and its Additional Protocol II. Given the increasing numbers of non-international armed conflicts, determining the nature of an armed conflict is essential to apply the appropriate humanitarian protections. Therefore, this thesis shall assess the threshold used for determining the existence of a non-international armed conflict under Common Article 3, Additional Protocol II, and the case laws of international criminal tribunals, including the ICTY, ICTR, SCSL, and the ICC. By assessing such instruments and their application in case laws, this thesis aims to clarify the threshold used to identify the existence of a non-international armed conflict in order to determine the applicable humanitarian protections. "

"Metode interpretasi evolutif yang digunakan ECtHR dalam memutus sesuai kondisi sosial yang relevan kerap disalahgunakan untuk mengakomodasi kepentingan negara dalam isu migrasi internasional. Metode ini seharusnya digunakan untuk memperluas cakupan perlindungan hak asasi manusia secara progresif, bukan mempersempitnya. N.D. dan N.T. melawan Spanyol (2020) menunjukkan kecenderungan ECtHR untuk memutus berdasarkan kepentingan negara daripada pencari suaka. ECtHR menyatakan pelanggaran larangan pengusiran kolektif pada Pasal 4 Protokol 4 ECHR tidak ditemukan meski Spanyol tidak menyediakan prosedur pengajuan suaka yang aksesibel. Langkah ini berlawanan dari pendekatan ECtHR pada Hirsi Jamaa dan Lain-Lain melawan Italia (2012) yang menyatakan Italia telah melanggar larangan pengusiran kolektif karena alasan yang sama. Kedua putusan ini menunjukkan pergeseran norma pengusiran kolektif pada ECtHR. Fenomena ini berdampak pada putusan berikutnya, yakni Asady dan Lain-Lain melawan Slovakia (2020) yang mengikuti norma pada N.D. dan N.T. melawan Spanyol (2020). Pada putusan ini, ECtHR menyatakan Slovakia tidak melanggar larangan pengusiran kolektif karena telah menyediakan prosedur pengajuan suaka tanpa memastikan aksesibilitasnya. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal untuk menganalisis perubahan klasifikasi tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pengusiran kolektif pada ketiga putusan. Penulis menyimpulkan bahwa pergeseran norma telah terjadi dalam menentukan adanya pelanggaran larangan pengusiran kolektif dalam ECtHR dari pendekatan yang menitikberatkan pada aksesibilitas nyata ke sekadar memastikan eksistensi prosedur formal. 

---

The evolutive interpretation method employed by ECtHR to adapt its rulings to relevant social conditions is often misused to accommodate state interests in the context of international migration. This method should be used to progressively expand the scope of human rights protection, not to restrict it. N.D. and N.T. v. Spain (2020) illustrates the ECtHR’s tendency to decide cases based on state interests rather than the rights of asylum seekers. In this case, the ECtHR held that there was no violation of the prohibition of collective expulsion under Article 4 of Protocol No. 4 to the ECHR despite the fact that Spain failed to provide accessible asylum procedures. This stands in stark contrast to the Court’s approach in Hirsi Jamaa and Others v. Italy (2012) where it found a violation of the same provision on similar grounds. These two judgments reflect a shift in the ECtHR’s normative approach to collective expulsion. This shift influenced subsequent rulings, such as Asady and Others v. Slovakia (2020), which followed the standard set in N.D. and N.T. v. Spain. In Asady, the Court concluded that Slovakia had not violated the prohibition of collective expulsion because it had formally provided asylum procedures even without ensuring their accessibility. This research adopts a doctrinal method to analyze the changing classification of actions that may constitute collective expulsion in these three judgments. The author concludes that there has been a normative shift in the ECtHR's interpretation: from a focus on genuine accessibility of procedures to merely verifying the formal existence of such procedures. "

"Penelitian ini menganalisis bagaimana perlindungan lingkungan dapat menjadi dasar alasan pencabutan atau penolakan izin usaha investor asing dalam hukum investasi internasional, baik melalui klausul perjanjian investasi internasional maupun pertimbangan majelis arbitrase International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID). Pada dasarnya, tindakan host state untuk alasan perlindungan lingkungan yang berdampak terhadap investor asing dapat dibenarkan dengan prinsip right to regulate dan doktrin police powers. Akan tetapi, sejauh mana tindakan perlindungan lingkungan host state dapat dibenarkan masih tidak konsisten. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal dengan mengkaji upaya perlindungan lingkungan di dalam hukum investasi internasional, khususnya perjanjian investasi internasional. Kemudian, penelitian ini berfokus pada pembahasan lima kasus sengketa investasi internasional terbaru yang berkaitan dengan pencabutan atau penolakan izin usaha investor di sektor pertambangan atas dasar perlindungan lingkungan, yaitu kasus Infinito v. Costa Rica, Eco Oro v. Colombia, Rockhopper v. Italy, Lone Pine v. Canada, dan Gabriel v. Romania. Berdasarkan analisis pertimbangan majelis arbitrase dan perbandingan kelima kasus tersebut, tindakan perlindungan lingkungan host state dapat dibenarkan dengan analisis yang sangat ketat berdasarkan berbagai fakta dan faktor kasus per kasus. Penafsiran dan ambang batas yang diterapkan majelis arbitrase juga berperan dalam menentukan kewajiban kompensasi yang harus diberikan host state atas pelanggaran substantive protections.

---

This study analyses how the environmental protection can be the basis for revoking or rejecting an foreign investor’s concession under international investment law, both through international investment agreement clauses and reasoning of the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) Tribunals. In principle, host state measures for environmental protection objectives can be justified by the principle of the right to regulate and police powers doctrine. Nevertheless, the extent to which host state environmental protection measures can be justified remains inconsistent. This study was compiled through doctrinal research method by firstly examining environmental protection efforts under international investment law, particularly international investment agreements. Further, this study focuses on five recently concluded investor-State dispute settlement cases that concern revocation or rejection of investors’ concession in the mining sector for environmental protection, namely Infinito v. Costa Rica, Eco Oro v. Colombia, Rockhopper v. Italy, Lone Pine v. Canada and Gabriel v. Romania. Based on the analysis of the Tribunals’ reasons and comparison of those cases, host states’ environmental protection measures can be justified with a very strict analysis based on various facts and factors within case-by-case basis. The interpretation and threshold applied by the Tribunals also play a significant role in determining whether the host state is obligated to pay compensation for violating substantive protections."