Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini meneliti tentang implementasi kebijakan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan pada impor produk paku. Kebijakan ini dikeluarkan seiring melonjaknya impor paku dari luar negeri yang mengakibatkan terjadinya kerugian serius pada industri dalam negeri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan tujuan penelitiannya bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahapan implementasi pengenaan bea masuk tindakan pengamanan sama dengan tahapan pengenaan bea masuk impor normal, yang membedakan hanyalah tambahan pembayaran pajak beserta dokumen yang dibutuhkan dan kendala yang dialami dalam penerapan ini adalah masalah sosialisasi. Pengawasan dalam kebijakan ini dilakukan oleh tiga instansi yaitu DJBC, BKF dan KPPI. Pencapaian yang telah diperoleh adalah menurunnya jumlah impor paku dan industri dalam negeri mampu memulihkan kerugian. Pengenaan BMTP ini akan lebih lengkap jika didampingi dengan kebijakan lain yang mampu membuat industri paku dalam negeri mampu bersaing dengan industri luar negeri.

---

This thesis analyzes the Implementation of The Imposition of Import Duties Safeguard's Policy Against Nails Import Products. This policy is issued as a nail surging imports from abroad, which caused serious losses to the domestic industry. This thesis uses a qualitative approach and the research purpose is descriptive. The result indicates that the implementation stage of the imposition of import duties safeguard is the same as the implementation stage of the imposition of import duties normally. However, the requirement documents are different. Constraints experienced in the implementation are a matter of socialization to the importers. Monitoring is conducted by DJBC, BKF and KPPI. Achievements that have been obtained are the nail import is significantly decreasing and the domestic industry is able to recover the losses. Imposition of BMTP is considered to be more completed if accompanied by the other policies that can make the domestic nails industries are able to compete with foreign industries."

"Banyaknya penyebaran Kawasan Berikat di Bekasi dan keterbatasan jumlah pegawai bea cukai yang ada di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi (KPPBC TMP  A Bekasi) menimbulkan potensi terjadinya penyimpangan yang terkait dengan pemanfaatan fasilitas Kawasan Berikat. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengawasan agar tidak terdapat penyimpangan dari tujuan pemberian fasilitas tersebut. Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis pengawasan pemberian fasilitas Kawasan Berikat serta kendala yang dihadapi dalam pengawasan fasilitas Kawasan Berikat di bawah KPPBC TMP A Bekasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tujuan deskriptif dan menggunakan studi lapangan berupa wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan terkait pemberian fasilitas kawasan berikat di bawah pengawasan KPPBC TMP A Bekasi sudah berjalan dengan baik, ditinjau dari standar pencapaian, pengukuran, perbandingan hasil yang dicapai dan diharapkan, serta penindakan atas penyimpangan yang ditemukan melalui tahap pengawasan manajemen risiko dan audit kepabeanan. Kendala yang dihadapi dalam pengawasan di KPPBC TMP A Bekasi yakni kurangnya tenaga SDM, ketersediaan IT Inventory dan fasilitas monitoring, pemahaman terhadap perkembangan regulasi,  serta kurangnya fasilitas bongkar dalam melaksanakan pemeriksaan di tiap perusahaan KB.

---

The expansion of Bounded Zone in Bekasi and  the lack of customs and excise officials that occured in Bekasi Medium A Customs and Excise Office (KPPBC TMP A Bekasi) cause the potency of fraud due to the Bounded Zone facility. Therefore, there needs to be supervisory function in order to restrain frauds from the aforementioned facility. This research is aimed to analyze the supervision due to Bounded Zone facility and the confronting obstacles in supervising it under KPPBC TMP A Bekasi. This research is qualitative with descriptive purpose and utilizes in-depth interview and observation. Result of this research leads to the fact that the supervision of Bounded Zone under KPPBC TMP A Bekasi has been implemented well, considered by standards, measurements, comparison of expected results with achieved results, and actions to discovered fraud goes through two phases, which are Risk Management and Post-Clearance Audit. The obstacles faced in the supervision in Bekasi Medium A Customs and Excise Office such as the lack of human resource, IT Inventory avaibility and its monitoring facility, the comprehension of regulation, and unloading facility in executing supervision of every company at the bounded zone.

"

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai penurunan bea masuk impor gula periode Oktober 2009 s/d Desember 2009. Pokok permasalahan dalam penelitian ini dirinci dalam tiga sub pokok permasalahan, yaitu dasar pertimbangan kebijakan penurunan tarif bea masuk impor gula yang digunakan sebagai salah satu instrumen stabilitas persediaan (stok) gula domestik, implementasi kebijakan penurunan tarif bea masuk impor gula sebagai salah satu instrumen stabilitas persediaan (stok) gula domestik dan Permasalahan-permasalahan yang timbul dalam implementasi kebijakan penurunan tarif bea masuk impor gula sebagai salah satu instrumen stabilitas persediaan (stok) gula domestik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil penelitian menyarankan bahwa hendaknya kebijakan tarif bea masuk harus didukung oleh distribusi yang baik dan badan pengendali harga, Hal ini agar kepentingan semua pihak terpenuhi sehingga dapat menjaga kestabilan persediaan gula di dalam negeri.

---

ABSTRACTThis research explain the decline of import duty on sugar imports in October 2009 the period till December 2009. The principal problem in this research specified in the three main sub problems, namely How basic policy considerations decrease the sugar import tariff which is used as an instrument of stability in inventories (stocks), domestic sugar, How is the implementation of tariff reduction policy of importation of sugar as one of the instruments stability of inventories (stocks) and domestic sugar The problems of what is arising in the implementation of tariff reduction policy of sugar import as an instrument of stability inventories (stocks), domestic sugar. This study is a descriptive qualitative research design.The results suggest that tariff policy should be support by good distribution and price stabilization. This is so the interests of all parties are met so as to maintain stability in the domestic sugar supply."

"Manajemen risiko merupakan hal yang sudah diterapkan oleh berbagai otoritas pabean di Manajemen risiko digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk dapat mengurangi tindak pelanggaran kepabeanan yang dilakukan oleh importir. Manajemen risiko yang diimplementasikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menentukan tingkat risiko suatu importasi yang dilakukan oleh importir. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini adalah (1) faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan tingkat risiko adalah profil importir, profil komoditi, dan profil pemasok; (2) penetapan tingkat risiko sendiri dilakukan dengan penetapan jalur impor, yaitu jalur merah, jalur kuning, jalur hijau, dan jalur prioritas.

---

Risk management used by Directorate General of Customs and Excise to reduce the customs violations by importers. Risk management implemented by Directorate General of Customs and Excise to determine risk ranking of an importation. This research use qualitative method with descriptive purpose. Data collect by in-depth interview and literature study. Result of this research were: (1) factors that influence the risk ranking were importer profiles, commodity profiles, and supplier profiles; (2) risk ranking itself done with import channel, that were red channel, yellow channel, green channel, and priority channel."

"Skripsi ini menganalisis tentang kebijakan pembebasan bea masuk atas impor barang modal pembangkit listrik PT Perusahaan Listrik Negara Persero. Skripsi ini membahas mengenai implementasi dari kebijakan pembebasan bea masuk yang tertuang dalam PMK No 154/PMK.011/2008 dan PMK No 128/PMK.011/2009. Penelitian ini merupakan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menggambarkan mekanisme implementasi dari kebijakan, hasil pencapaian kebijakan serta penjabaran dari faktor-faktor pendukung juga penghambat dalam implementasi kebijakan ini.

---

This thesis analyzes the policy of customs duties exemption on imports of capital goods PT Perusahaan Listrik Negara Persero power plant. This thesis discussed the implementation of the customs duties policy included in the PMK No 154/PMK.011/2008 and PMK No 128/PMK.011/2009. This is a qualitative descriptive research. The results of this research are describing implementation mechanisms itself, achievement of policies and derived from supporting factors also impediment due to implementation of this policy."

"Audit kepabeanan bersifat post clearance yang bertujuan untuk menjaga kelancaran arus barang sekaligus mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Penghitungan bea masuk mengacu pada tarif yang digolongkan menurut Harmonized System. Dalam praktek audit kepabeanan terdapat kendala yakni perbedaan persepsi dalam pengklasifikasian HS Code yang berdampak pada perbedaan penghitungan bea masuk antara DJBC dan PLN dan ketidakjelasan dalam pemberian fasilitas pembebasan bea masuk serta sedikitnya tenggat waktu yang diberikan oleh DJBC untuk pengumpulan data audit. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses audit kepabeanan masih terdapat kendala-kendala dan ketidakjelasan yang diakibatkan kurangnya koordinasi antara PLN dengan DJBC.

---

Post clearance audit customs are aimed at keeping the flow of goods as well as knowing the level of compliance by Taxpayers. In calculating import duties customs audit refers to tarrifs which clasified according to the Harmonized System. In practice there is constraint which is the differences in perception of HS Code classification between PLN and DJBC that affects the calculation of import duties and resulting in obscurity in the granting of exemption of import duty facilities and also other barrier that occur is the short time limit given by DJBC for the collection of data supporting audit process. This research is a qualitative descriptive research. The results showed that in process of customs audit there are still constraints which resulting by the lack of coordination between PT. PLN and DJBC."

"ABSTRAKSkripsi ini menganalisis penerapan bobot sebagai dasar pengenaan pajak kendaraanbermotor ditinjau dari konsep congestion cost yang intinya berfokus untukmengurangi kemacetan serta dampaknya terhadap kerusakan jalan dan pencemaranlingkungan. Skripsi ini juga meninjau upaya pemerintah dalam mengalokasikan hasilpenerimaan bobot. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatankualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwaPemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu mengalokasikan sepenuhnya hasil penerimaanbobot untuk pemeliharaan jalan dan pencemaran lingkungan. Oleh sebab itu,penelitian ini menyarankan agar biaya-biaya yang terkait dengan pencemaranlingkungan perlu diperhitungkan dalam menetapkan koefisien bobot.

---

ABSTRACTThis thesis analyzes the application of weights as motor vehicle tax basis in terms ofthe concept of congestion cost that essentially focused on reducing congestion and itsimpact on road damage and environmental pollution. This thesis also review theefforts of the government in allocating the proceeds weights. The approach used inthis study is a qualitative approach with descriptive research. The study concludedthat Jakarta Provincial Government needs to fully allocate the proceeds weights forroad maintenance and environmental pollution. Therefore, this study suggests that thecosts associated with environmental pollution need to be taken into account in settingthe weighting coefficients."

"Adanya peraturan baru mengenai pelaksanaan kewajiban peningkatan nilai tambah menimbulkan suatu fenomena pro dan kontra, selain itu terdapat resistensi dari kalangan pengusaha mengenai besaran tarif Bea Keluar untuk ekspor produk mineral hasil pengolahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui formulasi kebijakan tarif Bea Keluar untuk ekspor produk mineral hasil pengolahan dan pelaksanaan peraturan mengenai peningkatan nilai tambah ekspor mineral hasil pengolahan dan pemurnian. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep formulasi kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa formulasi kebijakan tarif Bea Keluar untuk ekspor produk mineral hasil pengolahan dibutuhkan untuk melindungi kepentingan nasional. Peraturan yang mengatur ekspor mineral hasil pengolahan dan pemurnian sudah berlaku, namun belum ada kegiatan ekspor yang terjadi yang disebabkan oleh persyaratan ekspor mineral yang belum dipenuhi oleh pengusaha pertambangan mineral.

---

A new increasing value-added minerals implementing regulations gives rise around phenomenon of the pro and contra and resistence from the mining corporations regarding the export duties tariff on processed mineral products. The purpose of this study is to determine the export duty tariff for processed mineral products policy formulation and implementation of its regulations. Concept used in this study is the concept of public policy formulation. This study applies qualitative with descriptive approach which use in-depth interviews. Result indicates that export duties on processed minerals is necessary in terms of protecting national interests. Regulation on processed minerals has been applied though no export activities happening recently due to lack of requirements and act of resistance from mining corporations."

"ABSTRAKPerjanjian AANZF TA telah dinegosiasikan sejak tahun 2005 dan mulai diratifikasi oleh beberapa negara pada tahun 2009. Indo nesia sendiri baru meratifikasi perjanjian ini pada tahun 2011. Penelitian ini berfokus pada dasar pertimbangan pemberian kebijakan, penerapan pelaksanaan, pencapaian sasaran dan tujuan dari pe mberian fasilitas serta hambatan yang dihadapi da lam pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendeka tan deskriptif. Hasil pe nelitian ini jika diliha t dari perke mba ngan volume ekspor-impor Indo nesia de ngan Australia sebe lum da n setelah perjanjian ini diratifikasi, Indonesia belum memanfaatkannya secara maksimal. Terlihat dari kecenderungan ekspor Indonesia yang mengalami necara perdagangan defisit. Oleh karena itu penelitian ini menyarankan pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan-kebijakan lain tidak hanya disektor perpajakan, namun juga dalam meningkatkan produksi dalam negeri agar pemanfaatan skema penurunan bea masuk dapat dimanfaatkan secara optimal.

---

ABSTRACTAANZFTA Agreement has been negotiated since 2005 and ratified by several countries began in 2009. Indonesia itself has ratified this treaty in 2011. This study focuses on the provision of basic policy considerations, the application implementation, achievement of goals and objectives of the provision of facilities and obstacles encountered in the implementation of the policy. This research is qualitative descriptive approach. The results of this study when viewed from the development of export - import volume of Indonesia and Australia before and after the treaty is ratifie , Indonesia does not use it to the fullest. Seen from the tendency of Indonesian exports are experiencing balance of trade deficit. Therefore, this study suggests government needs to get other policies not only taxation sector, but also in order to increase the utilization of domestic production of import duty reduction scheme can be used optimally."

"Skripsi ini membahas pengawasan BPHTB di DKI Jakarta. Dengan dialihkannya BPHTB menjadi pajak daerah, pemerintah DKI berupaya melakukan mengoptimalkan pendapatan daerah melalui pengawasan pajak daerah. Karna dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dalam peratuan terkait. Sehingga menimbulkan celah bagi wajib pajak untuk melakukan penyelundupan pajak. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan pemungutan BPHTB di DKI Jakarta belum secara konsisten dilakukan, karna masih terdapat potensial loss akibat belum ada pembaharuan NJOP yang sesuai dengan kondisi pasar saat ini. NJOP yang lebih kecil memberikan kecenderungan kepada wajib pajak untuk melaporkan nilai transaksi sesuai NJOP alih-alih harga transaksi. Dari hasil penelitian tersebut, penulis memberi saran agar pihak pemerintah provinsi DKI Jakarta segera melakukan penyesuaian NJOP terkini.

---

This undergraduate thesis discuss about the supervision of Land and Building Tile Transfer Duty collection in Jakarta region. Due to the diversion of Land and Building Tile Transfer Duty to local tax, the government of Jakarta attempted to optimalize the regional income through supervision of local tax. There are some inhibiting factors in regulations so that prompted clefts for moral hazard in society. Researcher used a qualitative approach. The result that there was an unconsistence in Land and Building Tile Transfer Duty supervision which caused potencial loss due to needs of reconditional tax objects sales value which suitably with nowdays market value. Lower tax objects sales value gave tax payer opportunity to report transaction based on tax objects sales value instead of real transaction. Researcher suggest the government of Jakarta to make adjustment to the tax objects sales value."