Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai pengaruh pemilihan waktu dalam berkampanye di media sosial LINE terhadap pengetahuan politik pemilih pemula. Wilayah Jakarta Timur kemudian dipilih karena memiliki pemilih pemula terbanyak di DKI Jakarta dan mampu menyumbangkan suara yang signifikan di dalam pemilu. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain eksperimen murni two-group posttest-only design. Pengujian hipotesis peneitian ini menggunakan model independent sample T-Test melalui program SPSS. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan data yang signifikan antara kelompok pemilih pemula yang menerima materi kampanye pada waktu prime time dan kelompok pemilih pemula yang menerima materi kampanye pada waktu non-prime time dengan nilai Sig. 2-tailed sebesar 0,000 < 0,05. Perbedaan yang signifikan tersebut memberikan kesimpulan bahwa terdapat pengaruh pemilihan waktu dalam berkampanye di media sosial LINE terhadap pengetahuan politik pemilih pemula di Jakarta Timur. Pemilih pemula yang menerima materi kampanye pada waktu prime time memiliki pengetahuan politik yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemilih pemula yang menerima materi kampanye pada waktu non-prime time.

---

This research discussed about the impact of campaign scheduling in social media LINE to first time voter's political knowledge. East Jakarta was choosen for the research scope because it has the highest number of first time voters in DKI Jakarta, and therefore it can contribute to gain more vote in the election. This research used quantitative method with true experiment two group posttest only design to collect the data. Hypothesis testing with independent sample T Test by SPSS program was also used in this research. The findings on this research showed that there is a significant difference between the first time voter's group who received the campaign matters in prime time and the first time voter's group who received the campaign matter in non prime time with 0,000 0,05 for Sig. 2 tailed score. This significant difference gave the conclusion that there is a significant impact of campaign time scheduling in social media LINE to first time voter's political knowledge in East Jakarta. The first time voters who received the campaign matters in prime time have higher political knowledge score than the first time voters who received the campaign matter in non prime time. "

"Skripsi ini meneliti tentang perilaku memilih masyarkat transmigrasi pada Pemilukada Riau 2013. Teori yang digunakan adalah teori perilaku memilih. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Teknik analisis menggunakan uji regresi logistik biner terhadap karakteristik masyarakat transmigran. Penelitian ini menemukan bahwa faktor sosiologis, orientasi isu, orientasi program tidak berpengaruh terhadap perilaku memilih masyarakat transmigran. Identifikasi partai berpengaruh terhadap perilaku memilih masyarakat transmigran. Hasil uji regresi logistik biner menemukan hubungan antara pendidikan dan pekerjaan pada kemungkinan memilih Herman-Agus. Uji regresi logistik biner juga menemukan hubungan antara pendidikan, status transmigrasi dan status transmigrasi pasangan pada kemungkinan memilih Annas-Arsyad.

---

This thesis discusses the voting behavior of the transmigrant community in Riau local election 2013. This thesis used the voting behavior theory and a quantitative method research. The analysis used binary logistic regression to the characteristics of the transmigrants. This study finds that sociological factors, the issue orientation, and the program orientation, have no effect on the voting behavior of transmigrants. Party identification are indicated have effect on voting behavior of transmigrants. The result of binary logistic regression finds an association between education and employment on the likelihood of choosing Herman-Agus. Binary logistic regression also finds a link between education, transmigration status, and transmigration partner status on the likelihood of choosing Annas-Arsyad. Thus, this study reinforces the theory that states voting behavior is influenced by the social characteristics of voters."

"Penelitian ini membahas upaya Presiden Joko Widodo memperkuat posisi eksekutif dengan menggalang dukungan partai di luar koalisi pemerintah pasca pemilihan umum untuk menghindari potensi kebuntuan antara eksekutif dan legislatif. Fokus studi kasus yang diangkat adalah upaya yang dilakukan Presiden Joko Widodo menarik Partai Golkar ke dalam koalisi pemerintahan. Asumsi penelitian ini adalah Presiden Joko Widodo menggunakan ldquo;kotak alat eksekutif rdquo; yaitu seperangkat kewenangan yang dimiliki eksekutif untuk menarik Partai Golkar bergabung ke dalam koalisi pemerintah tahun 2016 untuk menjadikan koalisi pemerintah mayoritas di legislatif dan mencegah terjadinya kebuntuan antara eksekutif dan legislatif. Dengan menggunakan teori presidensialisme multipartai dan konsep presiden koalisional, penelitian ini membuktikan Presiden Joko Widodo menggunakan ldquo;kotak alat eksekutif rdquo; dalam menarik partai Golkar begabung ke dalam koalisi pemerintah, alasannya karena dengan jumlah kursi Partai Golkar di legislatif yang berjumlah 91 kursi berhasil mengubah posisi koalisi pemerintah yang awalnya 37.1 menjadi mayoritas yakni 68.9 . Kotak alat eksekutif yang digunakan berupa coalition goods yakni pembagian kursi menteri, serta porks yakni kebijakan-kebijakan seperti dana talangan Lapindo, SK Menkumham terkait pengesahan kubu Agung Laksono, dukungan terhadap calon ketua partai di dalam Musyawarah Luar Biasa Partai Golkar, serta dukungaan pengembalian kursi Ketua DPR untuk Setya Novanto.

---

This study discusses the efforts of President Joko Widodo to strengthen the executive position by raising party support beyond the post election government coalition to avoid potential deadlock between the executive and legislative. The focus of the case study is the efforts by President Joko Widodo to draw the Golkar Party into the government coalition. The assumption of this research is that President Joko Widodo use the executive toolbox , a set of executive owned powers, to draw the Golkar Party into the 2016 government coalition to make the government 39 s coalition majority in the legislative and prevent deadlocks between the executive and the legislative. Using the theory of multiparty presidentialism and the concept of coalitional president, this study proves that President Joko Widodo use an executive tool box to draw Golkar parties into the coalition of government, the reason is that the number of seats in Golkar Party in legislative is 91 seat managed to change the position of the government coalition which originally 37.1 to the majority of which is 68.9 . The executive tool box used in the form of coalition goods is the act of giving ministerial seats, as well as porks such policies such as Lapindo bailout, SK Menkumham related to endorse Agung Laksono administrator, support for candidate party chairman in Musyawarah Luar Biasa Golkar Party, as well as support for Setya Novanto as the chairman of Indonesian legislative body."

"ABSTRAKPenelitian ini berupaya menggambarkan faktor-faktor yang dimiliki Partai Keadilan Sejahtera PKS dalam pemenangan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menunjukkan bahwa PKS berkontribusi terhadap kemenangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dengan memanfaatkan modal sosial jaringan sosial , modal ekonomi biaya politik , serta isu politik identitas. Secara konkret, hal ini dilakukan dengan memanfaatkan jaringan sosial yang sudah dibangun hingga di tingkat akar rumput, baik jaringan internal maupun eksternal. PKS juga berperan dalam membiayai dana kampanye kandidat dengan berbagai macam pendanaan. Selain itu, PKS melalui kemampuannya menerapkan strategi riding the wave dalam momentum Aksi Bela Islam 411 dan 212 berhasil menarik lebih banyak pemilih Muslim. Penemuan dari penelitian ini adalah, ketiga faktor tersebut dominan dalam mempengaruhi kemenangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017.

---

ABSTRACT

This research describes the factors of PKS in the winning of Anies Baswedan Sandiaga Uno in Jakarta Gubernatorial Election 2017. Using qualitative method, this research shows that PKS has contribute towards the winning of Anies Baswedan Sandiaga Uno by utilitizing social capital social network , financial economic political cost , and the issue of political identity. Concretely, this is done by utilitizing social networks that has been built until grassroots level, both internal and external. PKS also plays a role in financing the candidate rsquo s campaign with various funding. Furthermore, PKS using riding the wave strategy in the momentum of Aksi Bela Islam red 411 dan 212 mdash success to attract Muslim voters more. The finding of this research is, these three factors dominant in affect the winning of Anies Baswedan Sandiaga Uno in Jakarta Gubernatorial Election 2017. "

"ABSTRAKMekanisme ekonomi pasar merupakan salah satu karakteristik dari globalisasi yang cenderung melakukan penekanan untuk tunduk pada rezim pasar bebas yang menciptakan gerakan komunal atas masyarakat sipil. Skripsi ini akan membahas tentang bagaimana eksploitasi mekanisme ekonomi pasar dapat berdampak pada kemunculan gerakan masyarakat sipil yang diusung oleh ForBALI bernama Gerakan Bali Tolak Reklamasi. Aliansi masyarakat sipil ini secara umum mengawali penolakan masyarakat Bali terhadap reklamasi Teluk Benoa yang dilakukan oleh swasta dan negara. Penelitian ini menggunakan tiga kerangka teori, yaitu Gerakan Sosial Baru, Mekanisme Pasar Bebas dan segitiga hubungan negara, pasar dan masyarakat sipil. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode eksplanasi. Terdapat tiga temuan dalam skripsi ini, diantaranya ForBALI sebagai pemrakasa utama terbentuknya Gerakan Bali Tolak Reklamasi, ForBali mampu menyatukan semua kepentingan masyarakat Bali atas reklamasi, dan pemerintah dan sektor swasta yang termasuk kedalam sistem ekonomi pasar melakukan deregulasi dan mengatur kembali kebijakan yang melibatkan swasta, khususnya reklamasi Teluk Benoa.

---

ABSTRACTMarket economic mechanism is one of the characteristics of globalization which provide a pressure to obey the free market regime and emerging the empowerment and communal civil society movement. This research will discuss about how exploitative market economic mechanism affect the emerge of civil society movement which is gerakan Bali tolak reklamasi by ForBALI. This alliance as a civil society representative to aggregate the Balineses denial of Benoa Bays reclamation by private sector and government. This paper is using three theoretical framework which are new social movement theory, market economic mechanism also the triangle of relation between negara, market and civil society. The methodology using a qualitative approach with explanative methods. There are three findings in this research. ForBALI significant as main initiator in Gerakan Bali Tolak Reklamasi (Balis Refuse Reclamation Movement), ForBALI able to aggregate all of Balinese interest about reclamation, and market economic system which include government and private to deregulate and policy adjustment with the involvement of private, especially in Benoa Bays reclamation."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang kepentingan nasional Singapura terhadap penguasaan ruang udara Kep.Riau yang ingin diambil alih kembali oleh Indonesia. Ruang udara Kep.Riau masuk ke dalam bagian dari FIR Singapura sejak tahun 1946. Indonesia sudah bertahun-tahun berusaha untuk mengambil alih ruang udara tersebut namun Singapura tetap tidak memberikan dengan alasan Indonesia belum siap. Pada tahun 2015, Presiden Joko Widodo menginginkan pemerintahannya mempercepat pengambilalihan ruang udara Kep. Riau tersebut menjadi tahun 2019, dari seharusnya akan dievaluasi pada tahun 2024. Penulis memfokuskan tulisan ini pada alasan atau faktor kepentingan nasional apa yang mendasari Singapura tidak memberikan otoritas ruang udara tersebut kepada Indonesia. Penulis akan membahas mengenai FIR Indonesia secara singkat, teknologi radar navigasi yang Indonesia miliki dan kesiapan dari Indonesia untuk mengambil alih. Selain itu penulis juga akan mengupas dari sisi Singapura, penulis akan membahas tentang FIR Singapura, posisi Bandara Changi sebagai Global-Hub dan melihat keuntungan yang didapatkan Singapura dari sektor penerbangannya. Dari hasil penelitian ini, penulis mendapati bahwa Singapura memiliki kepentingan ekonomi yang kuat berdasarkan keuntungan yang didapatkannya melalui sektor penerbangan. Sehingga Singapura merasa perlu untuk menguasai ruang udara tersebut dan memiliki keraguan akan kapabilitas Indonesia apabila Indonesia menguasai ruang udara tersebut.

---

ABSTRACT

This research discusses the national interest of Singapore in the control of the Kep. Riau airspace that Indonesia wants to take over. Kep. Riau's airspace has been part of the Singapore FIR since 1946. Indonesia has been trying for years to take over the airspace, but Singapore still does not giving the authority to Indonesia because Indonesia is not ready yet. In 2015, President Joko Widodo wanted his government to speed up the takeover of Kep. Riau in 2019, of which it should be evaluated in 2024. The author focuses on this article on the reasons or factors of national interest that underlie Singapore not to give the airspace authority to Indonesia. The author will briefly discuss the Indonesian FIR, the navigation radar technology that Indonesia has and the readiness of Indonesia to take over. In addition, the author will also review from the Singapore side, the author will discuss the Singapore FIR, the position of Changi Airport as a Global-Hub and see the benefits Singapore gets from its aviation sector. From the results of this study, the authors found that Singapore had strong economic interests based on the benefits it gained through the aviation sector. So Singapore feels the need to control the airspace and also Singapore has doubts about Indonesia's capability if Indonesia controls the airspace."

"ABSTRAKPotensi sumber daya air mendorong pemerintah Brazil untuk membangun proyek bendungan di kawasan Amazon. Akan tetapi, pembangunan bendungan menyebabkan gerakan sosial dari aktor penentang. Skripsi ini akan melihat efektivitas dari gerakan sosial dalam pembangunan Bendungan Belo Monte di Brazil dengan melakukan studi komparasi pada dua kurun waktu. Penelitian ini menggunakan teori mobilisasi sumber daya oleh Edwards dan Gillham dan teori struktur kesempatan politik oleh Sidney Tarrow. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka, temuan dari skripsi ini memperlihatkan bahwa faktor-faktor perbedaan efektivitas dari gerakan sosial pada kedua kurun waktu disebabkan oleh faktor internal gerakan sosial, yaitu sumber daya moral, sumber daya kultural, sumber daya manusia, sumber daya material, dan sumber daya sosial-organisasional, serta faktor eksternal dari gerakan sosial, yaitu keterbukaan akses, penyusunan kembali dalam pemerintah, perpecahan elite-elite politik, dan ketersediaan sekutu yang berpengaruh.<

---

ABSTRACTThe potential of water resources encourages the Brazilian government to build dam projects in the Amazon region. However, dam construction has caused social movements from opposing actors. This thesis will look at the effectiveness of social movements in the construction of the Belo Monte Dam in Brazil by conducting comparative studies at two time periods. This study uses resource mobilization theory by Edwards and Gillham and political opportunity structure theory by Sidney Tarrow. By using qualitative methods through literature studies, the findings of this thesis show that the factors of differences in the effectiveness of social movements in both periods are caused by internal factors of the social movement, namely moral resources, cultural resources, human resources, material resources, and social-organizational resources, as well as external factors of the social movement, namely increasing access, shifting alignments, divided elites, and influential allies."

"Sejak dibekukannya PSSI oleh Kemenpora pada 2015, seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh PSSI tidak lagi diakui oleh pemerintah. Kemudian muncul sebuah gagasan untuk membuat sebuah kompetisi pengganti yang di pelopori oleh Mahaka Sports sebagai akibat dari berhentinya seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh PSSI. Penelitian ini membahas mengenai pengaruh penyelenggaraan turnamen Piala Presiden terhadap upaya pembangunan image politik Jokowi. Firmanzah dalam teorinya mengenai image politik mengatakan bahwa terdapat empat hal yang terkait dalam pembangunan image politik, yakni waktu, konsistensi, kesan dan persepsi serta kesadaran. Kemudian empat variabel tersebut diturunkan dalam bentuk kuisioner penelitian dengan responden yakni 56 orang mahasiswa aktif Ilmu Politik Universitas Indonesia. Penelitian kuantitatif ini selanjutnya diolah menggunakan analisis deskriptif serta cross tabulasi sehingga menghasilkan kesimpulan akhir dari tulisan ini. Berdasarkan data yang telah dianalisis, dapat dilihat bahwa image politik Jokowi berhasil terbangun sebagai presiden yang peduli akan sepakbola Indonesia melalui penyelenggaraan turnamen Piala Presiden, meskipun tidak semua variabel sebagaimana yang disebutkan dalam teori memberikan efek yang signifikan terhadap pembangunan image politik.

---

Due the breaking of PSSI by the Ministry of Youth and Sports in 2015, all activities held by PSSI has no more admitted by the government. Then, thats lead the idea to creating a new competition pioneered by Mahaka Sports, as the result to all of breaked activities by PSSI. This research discusses about the influence of holding Presidents Cup towards Jokowi political image. According to Firmanzah, in his theory of political image, there are four variables to create political image, such as time bound, consistency, perception, and cognition. These four variables are extended into research questionnaires, engaging 56 student of political science the Faculty of Political and Social Sciences of Universitas Indonesia. This work will be processed as a quantitative research, using descriptive analysis and cross tabulating method to create the conclusion of this research. According to the previously analyzed data, Jokowi political image succeeded to be builded as a president who cares about soccer development in Indonesia through President Cup tournament, eventhough not all variables giving significant impact to build political image."

"[Tugas Karya Akhir ini membahas mengenai proses perumusan RUU American Clean Energy and Security Act tahun 2009 RUU yang diajukan dalam Kongres Amerika Serikat ke 111 ini gagal menjadi UU karena tidak lolos dalam tahap pembahasan di tingkat Kongres Penulis menemukan bahwa pengaruh pengaruh dari kelompok korporasi dan partai politik yang diduga sebagai pendorong utama atas kegagalan tersebut Kepentingan kapitalis mereka telah mengalahkan kebutuhan atas perubahan kebijakan lingkungan dan energi Amerika Serikat Dengan metode penelitian kualitatif teori kapitalisme oleh Bruce R Scott teori perwakilan politik oleh Gilbert Abcarian dan teori kebijakan publik yang disampaikan oleh Charles Lindblom dan Edward Woodhouse dipergunakan dalam karya ini untuk menganalisis kasus tersebut ;This Paper discusses a bill rsquo s formulation process of the American Clean Energy and Security Act of 2009 The bill that had been proposed in the US 111th Congress failed to become a law because of it didn rsquo t pass the discussion phase in the Congress I find that the influences from corporate groups and political parties are suspected as the main cause for this failure Their capitalist interests have defeated the need of changes in the environmental and energy policy in the United States This research used a qualitative method Capitalism theory from Bruce R Scott political representative theory from Gilbert Abcarian and public policy theory from Charles Lindblom Edward Woodhouse were used in this paper to analyze this case , This Paper discusses a bill rsquo s formulation process of the American Clean Energy and Security Act of 2009 The bill that had been proposed in the US 111th Congress failed to become a law because of it didn rsquo t pass the discussion phase in the Congress I find that the influences from corporate groups and political parties are suspected as the main cause for this failure Their capitalist interests have defeated the need of changes in the environmental and energy policy in the United States This research used a qualitative method Capitalism theory from Bruce R Scott political representative theory from Gilbert Abcarian and public policy theory from Charles Lindblom Edward Woodhouse were used in this paper to analyze this case ]"