Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Diabetes Melitus (DM) meningkatkan risiko terkena TB paru, terutama pada kelompok berisiko tinggi. Meskipun penemuan kasus secara aktif dan peningkatan pelaporan di fasilitas kesehatan sangat penting, namun keterlibatan sektor swasta dalam pengendalian TB masih rendah karena adanya fragmentasi dan dana yang tidak memadai. Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB) adalah perangkat lunak utama untuk mencatat dan melaporkan kasus TB, namun aksesnya terbatas dan sistemnya tidak terintegrasi dengan baik. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan e-screening tool untuk mengintegrasikan skrining TB ke dalam skrining diabetes yang ada saat ini secara efisien sehingga notifikasi TB di FKTP swasta dapat meningkat. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed exploratory sequential, yang menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif secara bertahap. Penelitian ini terdiri dari 4 tahap.Di tahap pertama, dilakukan analisis faktor determinan TB pada pasien DM menggunakan data Riskesdas 2013 dan 2018. Lalu tahap 2 dilakukan analisis/evaluasi mengenai implementasi proses notifikasi TB pada FKTP swasta dan pada tahap 3, rancangan prototype e-screening tool. Pada tahap 4, uji coba protoype dilakukan di 2 di klinik di Jakarta Timur dan Jakarta Barat. Hasil penelitian di tahap 1 menunjukkan bahwa variabel diagnosa penyakit kanker, riwayat merokok, ketersediaan rumah sakit swasta dan ketersediaan praktik dokter/klinik secara statistik memiliki hubungan yang signifikan terhadap kejadian TB pada pasien DM. lalu dari hasil uji multivariat diperoleh hasil bahwa kanker merupakan faktor prediktif pada kejadian penyakit TB paru pada penderita DM. hasil penelitian tahap 2 menunjukkan bahwa belum semua FKTP swasta memiliki SITB mandiri yang menyebabkan pencatatan dan pelaporan kasus TB menjadi temuan milik puskesmas dimana hal ini berdampak pada rendahnya notifikasi TB di FKTP swasta. Hasil penelitian tahap 3 dan 4 menunjukkan bahwa untuk meningkatkan notifikasi TB di FKTP swasta dapat dilakukan dengan merancang e-screening tool TB dengan pendekatan kaskade TB 6T. Dengan mengintegrasikan JKN Mobile, E-RM, P-Care dan SITB dalam bentuk partner satu sehat, serta didukung dengan SDM, sarana prasarana dan pembiayaan yang cukup diharapkan dapat meningkatkan notifikasi TB di FKTP swasta sehingga dapat menurunkan angka kematian atau angka kesakitan akibat TB pada pasien DM. ......Diabetes mellitus (DM) increases the risk of developing pulmonary TB, especially in high-risk groups. While active case finding and improved reporting at health facilities are critical, private sector involvement in TB control remains low due to fragmentation and inadequate funding. The Tuberculosis Information System (TBIS) is the primary software for recording and reporting TB cases, but access is limited and the system is not well integrated. To overcome these challenges, an e-screening tool is necessary to efficiently integrate TB screening into existing diabetes screening so that TB notifications at private primary care facilities can increase. This study used a mixed exploratory sequential approach, which combines quantitative and qualitative methods in 4 stages. In the first stage, the determinants of TB in patients with DM were analyzed using 2013 and 2018 Riskesdas data. Then in stage 2, an analysis/evaluation of the implementation of the TB notification process at private primary care facilities was carried out and in stage 3, an e-screening tool prototype was designed. Stage 4 is the pilot study of protype being carried out in 2 private clinics, at East and West Jakarta. The results of stage 1 of the study showed that the variables of cancer diagnosis, smoking history, availability of private hospitals and availability of TB screening in DM patients were significantly associated with TB screening in DM patients. The results of the multivariate test showed that cancer was a predictive factor in the incidence of pulmonary TB disease in patients with DM. The results of phase 2 of the study showed that not all private primary health care facilities have independent SITB, which causes the recording and reporting of TB cases to be the findings of the puskesmas, thus has an impact on the low notification of TB in private primary health care facilities. The results of phase 3 and 4, showed that improving TB notification at private primary care facilities can be done by designing a TB e-screening tool with a 6T TB cascade approach. By integrating JKN Mobile, E-RM, P-care and SITB in the form of the intergrated system of Satu Sehat, and supported by sufficient human resources, infrastructure and financing, these allow room for a better national TB control management. In this light, TB notification rate has a good potential for improvements at private primary care facilities, and thus eventually contributing to a reduction of mortality or morbidity due to TB in DM patients.

Abstrak :
Latar belakang: Kemudahan akses pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan penduduk Indonesia. Kemudahan akses ini terwujud dengan bertambahnya fasilitas kesehatan yang melayani peserta JKN. Indikator kemudahan akses terlihat dari bertambahnya jumlah peserta yang berkunjung ke fasilitas kesehatan baik di tingkat pelayanan rawat jalan maupun rawat inap. Kunjungan peserta JKN per 1.000 penduduk dikenal dengan isitilah rate sebagai salah satu indikator utilisasi pelayanan kesehatan untuk menjaga kesinambungan program JKN. Tujuan: penelitian ini bertujuan menganalisis faktor yang mempengaruhi rate rawat jalan tingkat lanjutan (RJTL) maupun rawat inap inap tingkat lanjutan (RITL) dan pemodelan prediksi rate RJTL dan rate RITL. Data yang digunakan berasal dari database BPJS Kesehatan dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2016 – 2019 yang diolah berdasarkan faktor predisposing, faktor enabling, dan faktor need dimana semua data digunakan dalam penelitian atau total sampling. Metode: analisis data panel dinamis yang ditujukan untuk membuat model prediksi rate RJTL dan rate RITL. Hasil: model prediksi yang digunakan pada rate RJTL dan rate RITL adalah estimator First Difference Generalized Method of Moment (FDGMM). Kesimpulan: rate RJTL dipengaruhi oleh variabel nilai tagihan klaim dibayar per kunjungan RJTL; jumlah rumah sakit kelas A, B, C, D; jumlah peserta pria; jumlah peserta berusia > 50 tahun; jumlah peserta dengan jumlah anggota keluarga > 3 orang; jumlah peserta berpengeluaran di bawah garis kemiskinan; jumlah peserta dengan penyakit tidak menular; rasio fragmentasi; rasio rujukan; dan jumlah peserta berpendidikan SMP. Sedangkan, rate RITL dipengaruhi oleh variabel nilai tagihan klaim dibayar per kunjungan RITL; jumlah rumah sakit kelas A, B, C, D; jumlah peserta pria; jumlah peserta berusia > 50 tahun; jumlah peserta dengan jumlah anggota keluarga > 3 orang; rate readmisi; jumlah peserta berpendidikan SMP; dan jumlah peserta berpendidikan Perguruan Tinggi. Saran: hasil penelitian menyarankan agar Pemerintah Daerah turut mendukung pemenuhan sarana prasarana pelayanan kesehatan agar masyarakat dapat menjangkau pelayanan kesehatan dengan mudah, mengelola perencanaan penambahan rumah sakit sesuai kebutuhan; Kementerian Kesehatan dapat memberikan regulasi terkait pemenuhan dan pemerataan fasilitas kesehatan maupun tenaga medis, terutama pada daerah dengan keadaan geografis yang sulit; BPJS Kesehatan dapat menggunakan model prediksi rate RJTL dan rate RITL sebagai alat bantu dalam menilai kebutuhan penambahan kerjasama dengan rumah sakit. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan faktor utilisasi yang lebih luas dan lengkap serta melakukan kajian yang lebih mendalam pada satu wilayah tertentu dengan mempertimbangkan pengaruh aspek geografis, seperti jarak antar fasilitas kesehatan, luas wilayah dan kondisi akses ke fasilitas kesehatan. ......Background: easy access to health services for participants of the National Health Insurance (JKN) is one of the efforts to improve the health status of the Indonesian population. This accessibility is achieved through an increase in health facilities serving JKN participants. The indicator of accessibility can be observed from the rising number of participants visiting health facilities, both at the outpatient and inpatient levels. The rate of visits by JKN participants per 1.000 population is considered an indicator of health service utilization, which contributes to the continuity of the JKN program. Objective: this study aims to analyze the factors that influence the advanced level of outpatient care (RJTL) and inpatient care (RITL) and to model the prediction of RJTL rates and RITL rates. The data used is derived from the BPJS Kesehatan database and the 2016-2019 National Socioeconomic Survey (SUSENAS), which are processed based on predisposing factors, enabling factors, and need factors. All data is utilized in the research, employing total sampling. Method: dynamic panel data analysis is employed to develop prediction models for RJTL rates and RITL rates. Results: the prediction model used for the RJTL rate and RITL rate is the First Difference Generalized Method of Moment (FDGMM) estimator. Conclusion: RJTL rate is influenced by several variables: value of claims bills paid per RJTL visit, number of class A, B, C, and D hospitals, number of male participants, number of participants aged over 50 years, number of participants with more than 3 family members, number of participants with expenditures below the poverty line, number of participants with non-communicable diseases, fragmentation ratio, referral ratio, and number of participants with junior high school education. On the other hand, the RITL rate is affected by value of claim bills paid per RITL visit, number of class A, B, C, and D hospitals, number of male participants, number of participants aged over 50 years, number of participants with more than 3 family members, readmission rate, number of participants with junior high school education, and number of participants with university education. Recommendations: the results of this study suggest that the Regional Government should also support the fulfillment of health service infrastructure so that partisipant can reach health services easily, manage plans for adding hospitals as needed; The Ministry of Health can provide regulations regarding the fulfillment and equity of health facilities and medical personnel, especially in areas with difficult geographical conditions; BPJS Kesehatan can use RJTL rate prediction model and RITL rate as a tool in assessing the need for additional collaboration with hospitals. Future researchers can conduct research with broader and more complete utilization factors and conduct more in-depth studies in a particular area by considering the influence of geographical aspects, such as the distance between health facilities, area size and conditions of access to health facilities.

Abstrak :
Disertasi ini berusaha untuk menemukan kebenaran ilmiah terkait konseptual jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat yang tidak harus selalu identik dengan asuransi kesehatan sosial meski konsep asuransi kesehatan sosial itu terbukti memiliki konstitusionalitasnya. Disertasi ini juga berusaha mendudukkan kembali eksistensi gagasan negara kesejahteraan dalam persoalan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat dengan mengusung gagasan negara kesejahteraan Pancasila. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang analisiskritisnya dilakukan secara kualitatif berdasarkan pendekatan statuta, konseptual, perbandingan, dan sejarah (1945-2013) serta mengemukakan hasilnya secara deskriptif-sistematis dan mampu menyediakan bahan yang preskriptif dalam menjawab tantangan perbaikan atau pengembangan jaminan kesehatan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hasil penelitian menyarankan bahwa dalam pengembangan penyelenggaraan jaminan kesehatan harus sesuai dengan amanat konstitusi terutama dalam hal kelembagaan meski penyesuaiannya itu dilakukan secara bertahap. Selain itu menjadi penting pula diajarkannya Hukum Jaminan Kesehatan, Hukum Ekonomi Kesehatan, atau sekurang-kurangnya Hukum Kesehatan pada setiap Fakultas Hukum dan Fakultas Kesehatan Masyarakat mengingat Indonesia sebagai salah satu negara terbesar dalam laboratorium jaminan kesehatan. Pada akhirnya juga harus segera disusun dan disahkan Undang-Undang tentang Pengawasan Kesehatan. ...... This dissertation seeks to discover scientific truths related conceptual Health Care Benefits (Jaminan Kesehatan) for all Indonesian people who do not have to always be synonymous with social health insurance even though the concept of social health insurance has proven its constitutionality. This dissertation also trying to reinstate the idea of the existence of the welfare state in the issue of Health Care Benefits (Jaminan Kesehatan) for all Indonesian people and brought the idea of Pancasila welfare state. This study uses legal research with a critical analysis and qualitative by statute approach, conceptual approach, comparative approach, and historical approach (1945-2013) and express the results in a systematic-descriptive and prescriptive that able to provide materials that meet the challenges in the improvement or development of Health Care Benefits (Jaminan Kesehatan) for purpose to bring social justice for all Indonesian people. The results of the study suggest that the development of the implementation of Health Care Benefits (Jaminan Kesehatan) must be in accordance with the constitutional mandate, especially in terms of institutional adjustment , although it is done in stages. In addition, bearing in minds Indonesia as one of the largest countries in the laboratory of Health Care Benefits (Jaminan Kesehatan) so it becomes important teaches Health Care Benefits Law, Health Economics Law, or at least on every Faculty of Law and School of Public Health teaches Health Law. In the end have to be devised and enacted the Law on the Control of Health.