Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 32 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Reyhan Syofyano
Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai pembentukan peraturan keamanan data European Union General Data Protection Regulation (EU GDPR). Uni Eropa berhasil menetapkan EU GDPR pada tahun 2016, disaat negara-negara masih kesulitan menghasilkan kebijakan keamanan yang dapat menjangkau ranah siber secara efektif. Peraturan tersebut berbentuk regulasi sehingga tidak membutuhkan ratifikasi tingkat nasional, sedangkan belum semua negara anggota Uni Eropa memiliki aturan dasar mengenai keamanan siber. Sehingga menjadi pertanyaan mengapa Uni Eropa berhasil membentuk EU GDPR tanpa mendapatkan penolakan dari badan-badan Uni Eropa. Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif dan teori neofungsionalisme sebagai kerangka analisis. Neofungsionalisme melihat adanya fenomena spillover dalam terjadinya integrasi di Eropa. Tiga variabel spillover yaitu functional spillover, political spillover dan cultivated spillover menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan kebijakan. Berdasarkan faktor-faktor tersebut disimpulkan bahwa peran badan supranasional merupakan kunci penting pada proses integrasi penyebab berhasilnya pembentukan EU GDPR. ......This thesis examines the establishment of EU's new data protection regulation, European Union General Data Protection Regulation (EU GDPR). EU officially signed EU GDPR in 2016, at the moment when states are still in the hassle of procuring a security policy which able to reach the cyberspace effectively. With the form of an EU regulation the EU GDPR do not have to go through ratification on national level, whereas many of EU countries still haven't set their own basic law on cyber security yet. Thus, it brings up the question on why EU's managed to establish EU GDPR without any objections from the EU bodies. This study uses quantitative methodology and neofunctionalism theory as the analytical framework. Neofunctionalism recognize the spillover phenomenon in the occurrence of European Integration. Three variables of spillover: functional spillover, political spillover and cultivated spillover are the main factors which decides the result of the policy agreement. Based on those factors it can be concluded that supranational bodies within EU act as the important key regarding the process of integration which lead to the successful establishment of EU GDPR.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fanny Susanti
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2019
T51837
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Andi Sufriana Nur Utami
Abstrak :
Tesis ini menganalisis bagaimana kebijakan Tiongkok dalam sektor antariksa pasca program Anti-satelit di tahun 2007. Permasalahan dimulai pada penembakan senjata ASAT oleh Tiongkok pada tahun 2007 dimana program ini mendapat respon negatif dari negara negara lain terhadap setiap aktivitas antariksa Tiongkok. Hal inipun dinilai dapat memicu terjadinya perlombaan senjata di sektor antariksa. Di sisi lain Tiongkok memiliki peran yang sangat besar dalam Asia - Pacific Space Cooperation Organization (APSCO) yang merupakan organisasi kerjasama keantariksaan di luar sistem PBB untuk wilayah Asia Pasifik. Kerjasama multilateral ini terdiri dari Tiongkok, Bangladesh, Tiongkok, Iran, Mongolia, Pakistan, Peru, dan Thailand. Penulis menganalisis melalui bentuk kerjasama ataupun program program dalam APSCO. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengambilan data melalui studi dokumen. Untuk menganilis kepentingan Tiongkok dalam APSCO pasca program ASAT ditahun 2007, penulis akan menggunakan konsep Transparancy and Confidence Building Measure (TCBMs) sebagai perspektif dan Analisa utama. Melalui komponen utamanya, yaitu pertukaran informasi dalam kebijakan di sektor antariksa, pertukaran informasi kegiatan antariksa, notifikasi pengurangan resiko, dan kontak dan kunjungan ke situs antariksa menghasilkan temuan atas strategi yang dilakukan Tiongkok dalam APSCO. Temuan utama penelitian ini adalah Tiongkok melakukan strategi untuk mendapatkan kepercayaan atau trust building pada aktivitas antariksanya melalui program program di dalam APSCO. Sangat penting untuk Tiongkok meningkatkan kepercayaan internasional dalam upaya memperluas pengaruhnya pada sektor antariksa. ......This thesis analyzes how China's policies in the space sector after the Anti-satellite program in 2007. The problem started with China's firing of ASAT weapons in 2007 where this program received a negative response from other countries to China's space activities. This, too, is considered to be able to trigger an arms race in the space sector. On the other hand, China has a very big role in the Asia - Pacific Space Cooperation Organization (APSCO), which is a space cooperation organization outside the United Nations system for the Asia Pacific region. This multilateral cooperation consists of China, Bangladesh, China, Iran, Mongolia, Pakistan, Peru and Thailand. The author analyzes through the form of cooperation or program programs in APSCO. The author uses qualitative research methods by collecting data through document study. To analyze China's interest in APSCO after the ASAT program in 2007, the author will use the concept of Transparency and Confidence Building Measure (TCBMs) as the main perspective and analysis. From main components, namely the exchange of information on policies in the space sector, exchange of information on space activities, notification of risk reduction, and contacts and visits to space sites resulted in findings on China's efforts in APSCO. The main finding of this research is that China is making efforts to gain trust in its space activities through programs within APSCO. It is imperative for China to increase international confidence in its efforts to expand its influence in the space sector.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Lama Atus Shabah
Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai kebijakan pemerintah dalam merespon berbagai permasalahan Tenaga Kerja Indonesia, terutama masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia di Arab Saudi sebelum dan setelah moratorium TKI sektor informal. Asumsi lemahnya kebijakan pemerintah Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi mengakibatkan para Tenaga Kerja Indonesia kurang mendapatkan perlindungan yang seharusnya menjadi hak mereka. Hal tersebut disebabkan adanya masalah institusional terkait Tenaga Kerja Indonesia, masalah prosedur penempatan Tenaga Kerja Indonesia, dan permasalahan di negara tujuan. Hasil penelitian menyarankan untuk membenahi birokrasi, membangun sistem informasi, konsultasi dan sistem penanganan kasus pelanggaran HAM terhadap TKI yang terintegrasi dan dapat diakses publik, serta meningkatkan diplomasi dengan Pemerintah Arab Saudi ......This research aims to gain an understanding of government policy in responding to the issues of migrant workers. The issue of human rights violations in Saudi Arabia of migrant workers before and after the moratorium informal sector workers especially. The assumption lack of government policy migrant workers in Saudi Arabia resulted in lack of protection that should be their right. Institutional problems related to Indonesian migrant workers, Indonesia migrant workers placement procedures and problems in the destination country are contributing factors to Indonesian migrant workers may lose right in Arab Saudi. The researcher suggests to reorganize the bureaucracy, build information systems of handling cases of human rights violations against migrant workers are integrated and accessible to the public, as well as improve diplomacy with the Government of Saudi Arabia.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
T44761
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Faisal Rahman
Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini meneliti tentang implementasi dari Doktrin TNI yaitu Doktrin Tridarma Ekakarma Tridek dengan menggunakan Teori Perimbangan Kekuatan. Teori yang digunakan merupakan teori versi Barry Posen yang menggunakan tiga variabel, yaitu geografi, teknologi, dan juga koalisi. Teori tersebut berasumsi bahwa variabel teknologi merupakan variabel yang paling melihat ke arah luar negara dalam sebuah doktrin militer. Dalam variabel geografi, kendala utamanya adalah masing cenderungnya pemerintah dan TNI dalam melihat ancaman berasal dari dalam negara. Dalam variabel teknologi, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai MEF TNI yang diharapkan tercapai pada tahun 2024, namun salah satu kendala terbesarnya adalah terbatasnya anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah untuk pemenuhan MEF TNI tersebut. Dalam variabel koalisi, salah satu kendala terbesarnya adalah masing-masing negara dalam kerja sama pertahanan, khususnya kerja sama multilateral, mempunyai agenda dan kepentingan yang berbeda dengan negara lain sehingga menyebabkan kerja sama pertahanan tersebut terhambat kemajuannya. Namun, dari berbagai upaya pemerintah dan TNI melalui Doktrin Tridek untuk melihat ke arah luar negara, variabel koalisi merupakan variabel yang mempunyai pengaruh terbesar dalam implementasi Doktrin Tridek. Hal tersebut dapat dilihat dari dilakukannya strategi hedging oleh pemerintah yang dijalankan oleh Kementerian Pertahanan dan TNI melalui diplomasi pertahanan berjalan lebih baik jika dibandingkan dengan variabel-variabel lainnya yang memiliki kendala yang rumit.
ABSTRACT
This research put focus on the implementation of TNI rsquo s Doctrine, Tridarma Ekakarma Tridek , with the use of Balance of Power Theory. Barry Posen rsquo s Balance of Power Theory have three indicators, which are geography, technology, and coalition. The assumption from this theory is the technology variable is the most outward looking variable between three variables. Through Balance of Power theory, Doktrin Tridek having many obstacles. In geography variable, the main obstacle is the tendency from government and TNI to see threats comes from within. In technology variable, the main obstacle is the lack of budget from the government to reach the MEF TNI that supposed to finish in 2024. In coalition variable, the main obstacle is in multilateral defense cooperation, each of the member countries have different interest and agenda that makes the goal from its cooperation hard to reach. Nevertheless, from every effort government and TNI does to make its mainframe outward looking, coalition variable have the most influence in Doktrin Tridek. It can be seen from the hedging strategy that the goverment which are conducted by Departement of Defense and TNI within its defense diplomacy that works better than the other variables from Balance of Power Theory.
2018
T49069
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Peggy Puspa Haffsari
Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas peran kepemimpinan Indonesia dalam upaya pengelolan sengketa Laut Cina Selatan (LCS). Tujuan penelitian ini adalah memahami peran negara dalam kawasan dan pengaruhnya pada dinamika keamanan di tingkat regional secara komprehensif. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan model deduktif. Kerangka analisis menggunakan konsep kepemimpinan dalam pendekatan kekuatan regional dan kerangka keamanan (Regional Powers and Security Freamwork-RPSF). Terdapat lima komponen yang menjelaskan perilaku pemimpin regional antara lain keterlibatan dalam proses inisiasi (prosess-initiation), keterlibatan dalam pembingkaian isu (issue framing), pertimbangan kepentingan (interest consideration), membangun institusi (institutional development) dan penyebaran kekuatan (deployment of power). Hasil penelitian secara umum mendapatkan bahwa peran Indonesia dalam upaya pengelolaan sengketa LCS cukup aktif namun berdampak terbatas. Peran Indonesia dikatakan aktif terlihat dari telah banyak kerja sama dan diplomasi yang dilakukan Indonesia selama dua puluh enam tahun. Peran Indonesia berdampak terbatas karena ditemukan kendala pada tiap praktek peran kepemimpinan Indonesia dalam mendorong dan mendukung terciptanya solusi internal penyelesaian sengketa LCS dari pihakpihak yang bersengketa.
ABSTRACT
This thesis discusses the role of Indonesian leadership in the effort of managing the South China Sea (LCS) disputes. The purpose of this study is to understand the role of the state in the region and its influence on the dynamics of regional security. This study is a qualitative reseacrh with the deductive model. the analytical framework uses the concept of leadership in regional and security approaches (Regional Powers and Security Framework-RPSF). There are five components that explain the role of initiation, initiation proceedings, discussions in framing issues, considerations of interests, institutional development, and power dissemination. This research finds out that Indonesian role in LCS dispute is quite active but limited impact. The active role of the Indonesian leadership wants to create and maintain an environtement that is fulfilled the absence of open conflict in the LCS. The role of Indonesia has limited impact because it finds obstacles in every practice of Indonesia's leadership role in encouraging and supporting the creation of internal dispute solution of LCS from the parties.
2018
T49046
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rahmat Ansari
Abstrak :
Tesis ini membahas sekuritisasi isu terorisme di Australia pasca kejadian terorisme pada 11 September 2001 atau lebih dikenal dengan peristiwa 9/11. Penelitian ini akan memberikan gambaran proses dari fenomena sekuritisasi isu terorisme Australia yang kemudian digunakan untuk menganalisis tujuan dari sekuritisasi tersebut dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif secara deduktif dengan data-data sekunder. Kerangka analisis yang digunakan dalam tesis ini adalah kerangka sekuritisasi isu. Kerangka sekuritisasi menjelaskan proses konstruksi ancaman dan justifikasi ancaman melalui mekanisme speech act yang dilakukan oleh aktor sekuritisasi (securitizing actor) kepada audiens (audience) yang dibantu oleh kondisi pendukung (facilitationg condition). Dalam kajian sekuritisasi, ada empat komponen sekuritisasi yang terlibat dalam proses speech act antara lain; ancaman nyata (existential threat), objek referensi (referent object), situasi darurat (emergency situations) dan tindakan khusus (extraordinary measures). Kajian sekuritisasi kemudian akan dianalisis untuk memberikan penjelasan tentang tujuan sekuritisasi dengan konsep strands of securitization. Hasil penelitian secara umum menunjukkan keberhasilan sekuritisasi yang dilakukan oleh Perdana Menteri John Howard dan jajaran pemerintahannya sebagai aktor utama dalam sekuritisasi melalui mekanisme speech act. Sekuritsasi isu terorisme terjadi dipengaruhi oleh adanya berbagai isu sebagai kondisi pendorong seperti kejadian 9/11, Bom Bali, pemilu di Australia, invasi Afghanistan dan Irak, hingga kemunculan terorisme domestik berbasis jihadis yang dikenal dengan istilah Home-Grown Terrorist (HGT). Selanjutnya keberhasilan proses tersebut menjawab tujuan utama dari proses yaitu untuk mengkonstruksikan ancaman terorisme sebagai agenda keamanan, inisiatif kontra-terorisme untuk memitigasi ancaman di masa depan, fungsi deterrence untuk menghalau tindakan terorisme berkembang di Australia, dan menciptakan mekanisme kontrol terhadap isu terorisme di Australia. ...... This thesis discusses about securitizations of terrorism in Australia post September 11, 2001 terrorist attack or broadly known as 9/11. The purposes of this study are to describe securitization on the matter of terrorism in Australia and analyze the purposes of securitization occured in the first place. This study utilizes a deductive analysis of qualitative methods supported by secondary data. The analytical framework of this study uses the securitization theory. The securitization study initially focused on designation of threat and justification of an action with speech act mechanism by the securitizing actors towards the audience under the facilitating condition applied. In the securitization theory, there are four components of securitization involved in the speech act mechanism such as; existential threat, referent object, emergency situations and extraordinary measures. The discussions about securitization will help the study to conclude the objectives securitization on terrorism happened within the strands of securitization model. This study argues that the successful securitization conducted by Prime Minister John Howard and his cabinet as the main actor of securitization affected by certain phenomena such as; 9/11, Bali Bombing, Australian Elections, Afghanistan and Irak Invasion, and jihadis domestic terrorisme known as Home Grown Terrorist (HGT). It also answers the purpose of the securitization for constructing the threat for security agenda, preemptively building the counter-terrorisme initiative to mitigate terrorism threat in the future, creating the detterence effect, and lastly to gain control over terrorism issue in Australia.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2020
T55362
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fanny Susanti
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2019
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Vera Zerlinda Alamsyah Sulaiman
Abstrak :
Tesis ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh senjata nuklir terhadap pemilihan kebijakan luar negeri suatu negara. Proliferasi nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara telah menciptakan ketidakstabilan di kawasan Semenanjung Korea dan Asia Timur secara lebih luas. Proliferasi tersebut juga memicu kehadiran kekuatan militer AS yang lebih besar di Korea Selatan maupun Jepang. Hal tersebut mengancam Tiongkok, sebagai sebuah negara kekuatan baru di Asia Timur. Terlepas dari aliansi pertahanan yang dibangun oleh Tiongkok dan Korea Utara, Tiongkok menolak secara konsisten proliferasi nuklir yang dilakuan oleh negara aliansinya tersebut. Maka dari itu tesis ini mempertanyakan mengapa Tiongkok menolak proliferasi nuklir Korea Utara. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam tesis ini adalah extended deterrence untuk menganalisis faktor-faktor yang mendasari penolakan Tiongkok terhadap Korea Utara. Tesis ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik analisis ilustratif-kalrifikasi kasus. Tesis ini menggunakan data sekunder karena adanya keterbatasan dalam proses pengumpulan data. Hasil dari tesis ini adalah Tiongkok menolak proliferasi nuklir Korea Utara karena, kerugian Tiongkok bila mendukung proliferasi nuklir Korea Utara akan menjadi lebih besar daripada keuntungan yang akan didapatkan. Kemudian, konsekuensi yang akan dihadapi oleh Tiongkok bila mendukung proliferasi nuklir Korea Utara adalah besarnya kemungkinan Korea Utara akan hancur akibat intervensi militer AS, yang tentu menjadi tidak menguntungkan bagi Tiongkok baik secara kalkulasi kepentingan keamanan strategis maupun kepentingan nasional Tiongkok secara keseluruhan. ......This thesis aims to understand the influence of nuclear weapons on a country's foreign policy. North Korea's nuclear proliferation has created instability in the Korean Peninsula and more broadly to East Asia region. The North Korea’s nuclear proliferation also trigger a larger US military presence in South Korea or Japan. This situation has threatening China as a new regional power in East Asia. Regardless of the defense alliance built by China and North Korea, China consistently rejects nuclear proliferation by its alliance. Therefore, this thesis questions why China rejects North Korea's nuclear proliferation. The theoretical framework used in this thesis is extended deterrence to analyze the factors underlying China's response to North Korea. This thesis is a qualitative research using case-illustrative analysis technique. This thesis uses secondary data because of limitations in data collection process. The result of this thesis is China rejects North Korea's nuclear proliferation because, the cost if China supports North Korea's nuclear proliferation will be greater than the benefits that will be obtained. Furthermore, the consequence that will faced by China if it supports North Korea's nuclear proliferation is the possibility that North Korea will be destroyed due to US military intervention, which of course becomes unfavorable for China both in its calculation to strategic interests and national interests as a whole.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Kamil Ghiffary Abdurrahman
Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini menganalisis mengapa Amerika Serikat tetap mempertahankan kerja sama luar angkasanya dengan Rusia meskipun keduanya memiliki kepentingan geopolitik yang berbeda. Permasalahan dimulai pada bagaimana Amerika Serikat melakukan kebijakan untuk tetap memperpanjang kontrak kerja sama dengan Rusia di bawah International Space Station atau program stasiun luar angkasanya. Hal ini pun diputuskan hanya beberapa bulan setelah pemberian sanksi ekslusif dan pemutusan berbagai macam bentuk kerja sama antara Amerika Serikat terharap Rusia pasca aneksasi Rusia di Krimea 2014 lalu. Kerja sama ini menyisakan sebuah teka-teki besar dengan nuansa akan hadirnya imunitas atas segala bentuk perbedaan kepentingan geopolitik Amerika Serikat dan Rusia. Untuk menganalisis fenomena ini, tesis ini akan menawarkan konsep strategic engagement sebagai perspektif dan analisa utamanya. Melalui komponen utamanya, yaitu bentuk interaksi, impuls-katalis, dan kehadiran kelembagaan, strategic engagement menghasilkan perspektif dan penemuan atas hubungan Amerika Serikat dan Rusia di bidang luar angkasa. Temuan utama penelitian ini adalah Amerika Serikat berusaha untuk mempertahankan model kerja samanya dengan Rusia di luar angkasa dengan tujuan untuk tetap mempertahankan luar angkasa sebagai dimensi keamanan internasionalnya yang lebih stabil dan transparan. Dengan kerja sama luar angkasa, maka Amerika Serikat dapat melakukan pemantauan yang bersifat kontinyu, lebih dalam, dan lebih tajam atas intensi teknologi, dan persepsi yang dimiliki oleh Rusia di luar angkasa.
ABSTRACT
This thesis analyzes why the United States maintains its space cooperation with Russia even though the two have different geopolitical interests. The problem began with how the United States carried out a pomlicy to continue to extend the cooperation contract with Russia under the International Space Station or its space station program. This was decided only a few months after the granting of exclusive sanctions and the termination of various forms of cooperation between the United States and Russia after Russias annexation of Crimea in 2014. This cooperation remains a big puzzle with the nuance of immunity to all forms of differences in the geopolitical interests of the United States and Russia. To analyze this phenomenon, this thesis will offer the concept of strategic engagement as its main perspective and analysis. Through its main components, namely the form of interaction, impulse-catalyst, and institutional presence, strategic engagement generates perspectives and discoveries on the relationship between the United States and Russia in the space sector. The main finding of this research is that the United States seeks to maintain a model of cooperation with Russia in space with the aim of maintaining space as a more stable and transparent dimension of its international security. With space cooperation, the United States can carry out a continuous, deeper, and sharper monitoring of Russias technological intentions and perceptions in space.
2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4   >>