Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peranan sektor jasa konstruksi, sebagai unsur produksi yang menjalankan proses konstruksi hingga menghasilkan suatu bangunan, akan semakin integral di masa mendatang. Walau demikian, sektor ini merupakan salah satu sektor yang memiliki risiko kecelakaan kerja yang tinggi, sehingga diperlukan langkah demi keselamatan kerja yang lebih baik. Studi ini mengembangkan instrumen indikator pengukuran sistem manajemen keselamatan dengan menggunakan kriteria sistem manajemen keselamatan konstruksi sesuai peraturan menteri dalam Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) No.10/2021, sehingga dapat digunakan dalam menilai keselamatan di industri konstruksi. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan mixed-method exploratory design, yang dimulai dengan pendekatan kualitatif dan dilanjutkan dengan pendekatan kuantitatif. Hasil studi ini menunjukkan bahwa perusahaan BUMN karya yang diobservasi telah menerapkan sistem manajemen keselamatan konstruksi berdasarkan peraturan seperti PP 50 Kementerian Ketenagakerjaan dan Permen PUPR No.10 Tahun 2021 (SMKK 10/21). Selain itu, SOP perusahaan disusun meliputi kebijakan, prosedur, instruksi kerja, dan metode kerja. Meskipun pengukuran implementasi belum dilakukan dengan aplikasi khusus, namun penelitian menunjukkan bahwa pengukuran dapat dilakukan secara daring melalui aplikasi yang dikembangkan dengan sistem manajemen. Faktor-faktor seperti kompetensi, SOP, dan SMKK 10/21 pun ditemukan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi

---

Construction services now and in the future will be increasingly integral because of their role as an element of production that carries out the construction process to produce a building. The construction service sector is one of the sectors that has a high risk of work accidents, so improvement steps are needed towards better work safety. The novelty of this research is the development of a safety management system measurement indicator instrument using the construction safety management system criteria according to ministerial regulation in Ministry of Public Works and Housing (Permen PUPR) No. 10/2021 so that an instrument that can be used in assessing safety in the construction industry can be obtained. The methodology used in this research uses a mixed-method exploratory design approach, which starts with a qualitative approach and continues with a quantitative approach. The results show that the company has implemented a construction safety management system under regulations such as PP 50 of the Ministry of Manpower and ministerial regulation in the Ministry of Public Works and Housing (Permen PUPR) No. 10 of 2021 (SMKK 10/21). In addition, the company's SOPs, which include policies, procedures, work instructions, and work methods, have been compiled. Although implementation measurement has not been done with a dedicated application, research shows that measurement can be done online through an application developed by the management system. Factors such as competence, SOPs, and SMKK 10/21 significantly influence the implementation of the construction safety management system, with competence playing a robust role and SOPs and SMKK 10/21 exerting a powerful influence."

"Penduduk dunia pada tahun 2016 mencapai angka 7,6 miliar jiwa dan menjadi 7,7 miliar jiwa pada tahun 2020. Pada tahun 2030 diprediksi penduduk dunia mencapai 9 miliar jiwa. Masyarakat lebih banyak menempati perkotaan dimana pada tahun 2035 diprediksi 66,6% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Pada tahun 2019 tercatat bahwa 60,93% dari penduduk perkotaan merupakan pekerja informal dengan kategori non-fixed income. Fenomena ini mendorong kebutuhan terhadap perumahan khusus pagi pekerja tersebut di perkotaan meningkat. Akan tetapi, anggaran pemerintah dalam penyediaan perumahan sangat terbatas. Pembiayaan perumahan melalui skema alternatif perlu dilakukan, salah satunya adalah menggunakan Private Finance Initiative (PFI). Untuk mempercepat penerapan PFI pada sektor perumahan di Indonesia, kelembagaan yang efektif perlu dikembangkan untuk mengintegrasikan birokrasi pelaksanaan investasi PFI yang rumit. Oleh karenanya, penelitian ini memiliki tujuan utama dalam mengembangkan model kelembagaan proyek PFI serta mencari hubungan untuk mengetahui penyebab peningkatan investasi skema alternatif terhadap penurunan angka backlog perumahan di perkotaan. Metode Multi Criteria Analysis (MCA), Relative Importance Index (RII) dan Structural Equation Modelling (SEM) telah digunakan untuk menentukan model kelembagaan paling efektif dengan kaidah birokrasi terintegrasi melalui unit sentral PFI. Penyediaan perumahan, khususnya rumah susun, di perkotaan memiliki penekanan utama pada penyediaan penjaminan bagi MBR non-fixed income. Untuk dapat memiliki penjaminan yang baik, maka tahap paling krusial dalam sebuah proyek PFI adalah tahap perencanaan dan penyiapan. Kecepatan bukan menjadi target utama, melainkan kualitas. Model kelembagaan dengan efektivitas paling tinggi dalam menyederhanakan birokrasi terkait pelaksanaan PFI menggunakan unit sentral PFI sebagai integrator bisins proses proyek PFI. Unit sentral ini menggabungkan tiga unit kerja dari tiga instansi yang berbeda yang berasal dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Melalui kelembagaan tersebut, 2 teori telah dihasilkan yaitu: 1) kesuksesan dan komitmen penyediaan rumah susun bagi MBR non-fixed income di perkotaan oleh pemerintah menjadi faktor kunci kepercayaan investor dalam peningkatan investasi perumahan; 2) kelembagaan unit sentral PFI dapat secara efektif mengurangi angka backlog perumahan di perkotaan

---

World's population reached 7,6 billion people in 2016 and gradually increased to 7,7 billion people in 2020. Further, the world would have 11 billion people by 2050. Therefore, Indonesia's household number is proliferating. Most people will live in cities by 2035 (66.6% of Indonesia's population). More than 60% of the urban population are informal workers, also called non-fixed income. The phenomenon results in the increment of house demand from the workers. However, Indonesia has a limited budget to provide the needed houses. Creative financing, such as the Private Finance Initiative (PFI), may become a solution for the limited budget availability. An institutional model needs to be developed to apply the PFI scheme effectively. An effective institutional model is needed to simplify the complex bureaucracy. Thus, this research aims to develop an institutional model of the PFI scheme and seek a relationship between investment increment and housing backlog number reduction. The Multi-Criteria Analysis (MCA), Relative Importance Index (RII), and Structural Equation Modelling (SEM) were performed to determine the most influential institutional model by inserting a proposed PFI central unit to Indonesia's government system. The most critical stage of housing provision for the non-fixed income workers is the guarantee of their status. It is to improve their bankability status to banks. Planning and preparation in the PFI scheme are crucial to assure the housing provision to the workers. Duration to develop the planning and preparation documents is the second priority after the quality. The most effective institutional model combines three working units in three different institutions in a PFI central unit, i.e., Ministry of National Development Planning, Ministry of Finance, and Indonesia Infrastructure Guarantee Fund. Investation increasing has direct effect in positive term which proved through two final findings. The first finding indicates that the success story of housing provision for non-fixed income workers in cities becomes the most critical factor in increasing investors' trust in investing their money into the PFI project. Further, the second finding shows that an effective institutional through PFI central unit could effectively alleviate housing backlog in cities."