Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai pelaksanaan bursa karbon di Indonesia pasca peluncuran bursa karbon Indonesia melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon. Bursa karbon Indonesia, yang dikenal sebagai IDX Carbon, memperkenalkan unit karbon sebagai efek, berbeda dengan bursa karbon internasional yang menganggap unit karbon sebagai komoditas. Pendekatan ini memunculkan pertanyaan mengenai implikasi hukum dan efektivitasnya dalam mencapai tujuan mitigasi iklim. Pengelolaan unit karbon sebagai efek memungkinkan untuk penjualan kembali dalam bentuk derivatif, yang bertentangan dengan prinsip 'retired carbon' di mana unit karbon seharusnya digunakan sekali untuk mengurangi emisi. Hal ini menimbulkan risiko greenwashing, di mana perusahaan dapat menghindari tanggung jawab lingkungan dengan membeli unit karbon tanpa benar-benar mengurangi emisi mereka. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan pendekatan analitis untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, dan menganalisis data terkait regulasi dan implementasi bursa karbon di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah ada, masih terdapat kebingungan terkait status unit karbon sebagai efek atau komoditas, yang dapat mempengaruhi tujuan perdagangan karbon. Selain itu, regulasi saat ini belum sepenuhnya mampu mengakomodir tantangan di masa depan, seperti potensi double counting dan manipulasi pengukuran unit karbon. Double counting merupakan risiko signifikan yang dapat mengurangi integritas dan kepercayaan pasar karbon, karena unit karbon yang sama dapat diperdagangkan atau dijual kembali di berbagai bursa.

---

This thesis discusses the implementation of the carbon exchange in Indonesia following the launch of the Indonesian Carbon Exchange through the Financial Services Authority Regulation Number 14 of 2023 on Carbon Trading through the Carbon Exchange. The Indonesian Carbon Exchange, known as IDX Carbon, introduces carbon units as securities, differing from international carbon exchanges that consider carbon units as commodities. This approach raises questions about the legal implications and effectiveness in achieving climate mitigation goals. Managing carbon units as securities allows for their resale in derivative forms, which contradicts the principle of 'retired carbon' where carbon units should be used once to reduce emissions. This poses a risk of greenwashing, where companies can evade environmental responsibilities by purchasing carbon units without actually reducing their emissions. This research employs a doctrinal method with an analytical approach to collect, identify, and analyze data related to the regulations and implementation of the carbon exchange in Indonesia. The findings indicate that despite existing regulations, there is still confusion regarding the status of carbon units as securities or commodities, which can affect the objectives of carbon trading. Moreover, the current regulations are not yet fully capable of addressing future challenges, such as the potential for double counting and manipulation of carbon unit measurements. Double counting is a significant risk that can undermine the integrity and trust of the carbon market, as the same carbon unit can be traded or resold across various exchanges."

"ABSTRAKWaralaba maupun distributor sama-sama suatu usaha/bisnis dengan investasi ‘kecil’ resiko dengan peluang mendapatkan profit besar yang sangat baik. Waralaba merupakan perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut, dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan atau jasa, sedangkan Distributor adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri berdasarkan perjanjian yang melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai. Dalam distributor pihak kedua yang menjual barang milik pihak pertama hanya mendapatkan fee atau pembayaran dari jumlah barang yang dibelinya, harga barang ditentukan oleh pihak pertama sebagai pemilik barang. Tugas pihak kedua hanya menjual saja, tidak terlibat manajemen, secara tidak langsung distibutor agreement hanya merupakan perpanjangan tangan pihak pertama saja. Jelas yang diterima pihak kedua sebagai penyalur hanya berupa fee yang telah ditetapkan oleh pihak pertama. Bila dilihat dari segi keuntungan maka jelas lebih menguntungkan franchise, karena baik franchisor maupun franchisee dapat ikut andil dalam manajemen, franchisee hanya perlu membayar lisensi yang telah dimiliki oleh pemilik atau pihak pertama. Namun begitu, dipercaya usaha distributor juga memiliki kelebihan-kelebihan sendiri yang berbeda dari waralaba."

"Penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah sangat penting diterapkan, salah satunya dengan mengadakan jaminan terhadap setiap pembiayaan yang diberikan. Guna menjamin pelunasan utang debitur seringkali tanah menjadi objek jaminan melalui pemberian Hak Tanggungan. Namun kenyataannya, masih terdapat Akta Jual Beli (AJB) yang belum dilakukan pelunasan tetapi telah dilakukan peralihan Hak Milik atau balik nama kepemilikan tanpa sepengetahuan pihak penjual tanah, yang kemudian oleh pembeli tanah tersebut dijadikan jaminan utang ke bank melalui pemberian Hak Tanggungan sebagaimana ditemukan dalam kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1787 K/PDT/2022. Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini berkaitan dengan mitigasi risiko bank terhadap pembatalan pemasangan Hak Tanggungan akibat peralihan Hak Milik atas tanah yang tidak sah. Untuk dapat memberikan penjelasan terkait permasalahan utama tersebut maka dianalis pula mengenai penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank dalam pemberian pembiayaan. Selain itu dianalisis pula terkait pengaturan dan sanksi terhadap debitur yang tidak beritikad baik. Data sekunder pada penelitian dokrinal ini diperoleh melalui studi dokumen berupa bahan-bahan hukum serta diperkuat dengan wawancara narasumber terkait untuk kemudian dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan hasil penelitian menjelaskan bahwa Hak Tanggungan merupakan salah satu bentuk upaya preventif dalam mencegah tidak dilunasinya utang debitur dikemudian hari. akan tetapi Hak Tanggungan yang dijadikan jaminan harus terlebih dahulu dilakukan pengecekan fisik tanah oleh bank. Untuk menghindari timbulnya masalah atau risiko bank sebagai upaya penerapan prinsip kehati-hatian bank. Mitigasi risiko bank terhadap pembatalan pemasangan Hak Tanggungan dilakukan dengan mengadakan agunan pengganti yang sah milik debitur. Upaya hukum yang dilakukan bank terhadap debitur yang beritikad tidak baik dengan menuntut ganti rugi sebesar APHT yang telah disepakati.

---

The application of cautious banking principles in providing financing to customers is crucial, including securing collateral for every loan granted. To ensure debtor repayment, land often serves as collateral through Mortgage Rights. However, in practice, there are instances where a Deed of Sale. has not been settled but ownership has been transferred or renamed without the knowledge of the land seller. Subsequently, the land buyer uses it as loan collateral through Mortgage Rights to the bank, as found in the case of Supreme Court Decision Number 1787K/PDT/2022. The primary issue addressed in this study concerns the bank's risk mitigation against the cancellation of Mortgage Rights due to unauthorized land ownership transfers. To provide an explanation regarding this issue, the study also analyzes the application of cautious banking principles in financing. Furthermore, it examines the regulations and penalties for debtors acting in bad faith. Secondary data for this doctrinal study were obtained through document studies of legal materials, supported by qualitative analysis from interviews with relevant sources. The research findings conclude that Mortgage Rights represent a preventive measure against future debtor default. However, banks must physically inspect the collateral land before accepting it as security, thereby applying cautious banking principles to mitigate risks. Banks mitigate the risk of Mortgage Rights cancellation by establishing valid substitute collateral owned by the debtor. In cases where debtors act in bad faith, banks pursue legal action to claim damages equivalent to the agreed Property Sale and Purchase Deed."

"Di Indonesia masih belum terdapat organisasi profesi gemolog, peraturan perundang-undangan atau kode etik profesi yang mengatur mengenai pertanggungjawaban gemolog atas kesalahan informasi dalam sertifikat yang diterbitkannya, dan gugatan yang diajukan kepada gemolog yang bersalah. Akibatnya pihak yang dirugikan dalam transaksi tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut pertanggungjawaban dari gemolog yang merugikannya. Dalam penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, dan kasus ini saya bermaksud untuk menganalisis peran organisasi profesi gemolog di India dan Amerika Serikat dalam mendorong agar gemolog berhati-hati ketika mensertifikasi serta sejumlah persamaan dan perbedaan, baik diantara pengaturan sertifikasi di Indonesia, India, dan Amerika Serikat dan juga diantara pertanggungjawaban gemolog pada kasus kesalahan informasi dalam sertifikat yang mereka terbitkan di ketiga negara itu. Persamaan dan perbedaan dari segi pengaturan di ketiga negara terletak pada definisi sertifikasi dan cara pengaturannya, pihak yang mensertifikasi, dan isi dari peraturan mengenai sertifikasi dan sertifikat batu permata. Sedangkan dari segi pertanggungjawaban gemolog di ketiga negara, maka persamaan dan perbedaan terdapat pada perbuatan gemolog sebagai kesalahan, keberadaan peraturan atau kode etik profesi gemolog, dan bentuk tanggung jawab gemolog atas kesalahannya. Berbagai persamaan dan perbedaan itu disebabkan oleh kondisi ilmu gemologi, pandangan masyarakat terhadap kesalahan gemolog, dan juga peran dari organisasi profesi gemolog.

---

In Indonesia there are no gemmologist professional organizations, laws, and code of ethics regarding the responsibility of gemmologist for the misinformation in the gemstones certificates they issue, as well as the lawsuit filed against the guilty gemmologist. As a result, the injured parties in the gemstone transactions have no legal basis to demand an accountability from the gemmologist who harmed them. In this normative juridical research with statutory, comparative law, and case approaches, the author intend to analyse the roles of gemmologist professional organizations in India and the United States in encouraging gemmologists to be careful when certifying the gemstones as well as the number of similarities and differences, both among the gemstone certification regulations in Indonesia, India, and the United States and also between the gemmologist’s accountability in cases of misinformation in the certificates they issue in these three countries. The similarities and differences in the terms of regulation in the three countries lie in the definition of certification and the way it is regulated, the party who did the certification, and the content of the regulations regarding gemstone certification and certificate. While in terms of the responsibility of gemmologists in the three countries, the similarities and differences are in the action of the gemmologists as a mistake, the existence of rules or code of ethics for the gemmologist profession, and the form of responsibility of the gemmologists for their mistakes. These similarities and differences are caused by the condition of gemmological science, the public’s view of gemmologist mistake, and the role of gemmologist professional organizations."

"Perjanjian pengikatan jual beli pada awalnya merupakan perjanjian bantuan yang bertujuan sebagai perjanjian pendahuluan dan bentuknya dibebaskan selama tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Pada umumnya, suatu perjanjian pengikatan jual beli mengandung janji-janji yang harus dipenuhi terlebih dulu oleh para pihak sebelum dapat dilakukannya perjanjian pokok yang merupakan tujuan akhir para pihak. Perjanjian pengikatan jual beli dibentuk karena belum terpenuhinya beberapa syarat yang harus dilakukan para pihak untuk dapat melakukan perjanjian jual beli sebagai tujuan akhir dari perjanjian ini. Terkadang dalam menjalankan perjanjian ini, terdapat konflik yang terjadi antara pihak sehingga menimbulkan sebab yang merugikan baik terjadinya wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Pihak yang merasa dirugikan tentu akan mengambil langkah-langkah untuk dapat menuntut keadilan salah satunya melakukan pembatalan perjanjian itu secara sepihak. Namun dalam melakukan pembatalan sepihak, terdapat ketentuan yang harus diikuti supaya pembatalan yang dilakukan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Pelanggaran ketentuan hukum itu sendiri dapat mengakibatkan pihak yang lain dapat menuntut dengan gugatan perbuatan melawan hukum. Sebab suatu pembatalan sepihak yang tidak mengikuti ketentuan hukum yang ada akan mengakibatkan kerugian lainnya. Masalah pada penelitian ini adalah sejauh mana perjanjian pengikatan jual beli dapat mengikat para pihak dan bagaimana jika dalam pelaksanaan perjanjian tersebut dilakukan pembatalan secara sepihak? Selain itu sejauh apa suatu pembatalan sepihak perjanjian pengikatan jual beli dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum? Penelitian ini membahas mengenai kasus antara PT Suryainti Prospek Propertindo dengan PT Hasana Damai Putra yang melakukan pembatalan perjanjian pengikatan jual beli secara sepihak dimana terdapat indikasi perbuatan melawan hukum di dalamnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menilai bahwa seharusnya PT Hasana Damai Putra ditetapkan melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi PT Suryainti Prospek Propertindo.

---

Commitment of Sale and Purchase Agreement initially serves as an assistance agreement that aims to be a preliminary agreement, and its form is flexible as long as it does not violate the applicable legal provisions. In general, a commitment of sale and purchase agreement contains promises that must be fulfilled first by the parties before the main agreement, which is the ultimate goal of the parties, can be executed. The commitment of sale and purchase agreement is formed because several conditions that must be fulfilled by the parties to execute the sale and purchase agreement as the ultimate goal of this agreement have not been met yet. Sometimes, in the execution of this agreement, conflicts may arise between the parties, leading to detrimental consequences such as breach of contract or unlawful acts. The aggrieved party will certainly take measures to seek justice, one of which is unilaterally canceling the agreement. However, in unilaterally canceling, there are provisions that must be followed to ensure that the cancellation does not violate the applicable legal regulations. Violation of legal provisions itself can lead to the other party filing a lawsuit for an unlawful act. Because a unilateral cancellation that does not adhere to existing legal provisions will result in other losses. The problem in this research is the extent to which the commitment of sale and purchase agreement can bind the parties, and what happens if the unilateral cancellation of the agreement is carried out during its execution? Furthermore, to what extent can a unilateral cancellation of the commitment of sale and purchase agreement be categorize into an unlawful act? This study discusses the case between PT Suryainti Prospek Propertindo and PT Hasana Damai Putra, which involves the unilateral termination of the commitment of sale and purchase agreement, where there are indications of unlawful actions within it. This study utilizes a normative juridical method with a statute approach. The findings of this study assess that PT Hasana Damai Putra should be deemed to have committed an unlawful act, resulting in losses for PT Suryainti Prospek Propertindo."

"Tesis ini membahas mengenai permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan kegiatan donation-based crowdfunding di Indonesia, baik dari segi peraturan maupun dalam penerapannya. Kegiatan donation-based crowdfunding dalam hukum positif di Indonesia pada dasarnya diatur dalam UU No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang beserta dengan peraturan pelaksana dan peraturan teknis lainnya. Dalam pelaksanaannya, terjadi beberapa kasus kesalahpahaman dan pelanggaran berupa penyalahgunaan dana donasi dan pelaksanaan kegiatan tanpa izin dari yang berwenang. Peraturan yang ada dirasa sudah tidak sesuai dengan keadaan yang ada sehingga terjadi banyak kerancuan dalam penerapannya. Penelitian ini merupakan penelitian yang berbentuk penelitian yuridis normatif dengan cara studi kepustakaan yang dilakukan terhadap data sekunder. Penelitian ini bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil yang didapatkan oleh penulis melalui penelitian ini adalah mengetahui bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai kegiatan donation-based crowdfunding tidak memiliki mekanisme yang mumpuni dalam melindungi hak-hak donatur dan dalam hal apabila donasi oleh donatur disalahgunakan oleh penyelenggara kegiatan donation-based crowdfunding, penulis berpendapat bahwa dalam keadaan seperti demikian hanya dapat bergantung kepada ketentuan dasar hukum perdata untuk melakukan gugatan dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum dan hukum pidana, apabila melalui gugatan perdata tidak mendapatkan hasil, dengan dasar penipuan dan/atau penggelapan uang hasil donasi.

---

This thesis analyzes about the problems that occur in the implementation of donation-based crowdfunding activities in Indonesia, both in terms of regulations and application. Donation-based crowdfunding activities in Indonesia are basically regulated in Law no. 9 of 1961 concerning the Collection of Money or Goods along with implementing regulations and other technical regulations. In its implementation, there have been several cases of misunderstanding and violations in the form of misuse of donations and carrying out activities without permission from the authorities. The existing regulations are deemed incompatible with the existing conditions so that there is a lot of confusion in their application. This research is a normative-juridical-shaped research by means of literature study conducted on secondary data. This research is prescriptive using a qualitative approach. The results obtained by the author through the research are to know that the laws and regulations in Indonesia that govern donation-based crowdfunding activities do not have a powerful mechanism in protecting the rights of donors and in the event that donations by donors are misused by donation-based activity organizers. crowdfunding, the author is of the opinion that in such circumstances it can only depend on the basic provisions of civil law to file a lawsuit on the basis of illegal actions and criminal law, if a civil lawsuit does not get results, on the basis of fraud and/or embezzlement of donated money."

"Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk membantu masyarakat umum terkhusus kepada perbuatan hukum keperdataan. Eksistensi notaris menjadi hal yang saat ini sangat dibutuhkan dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum pada kehidupan sehari-hari, termasuk dalam melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan transaksi pemberian jaminan fidusia yang berbentuk tagihan. Tidak adanya aturan spesifik mengenai pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia berupa tagihan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menimbulkan berbagai permasalahan dalam realisasi eksekusinya. Hal ini menjadikan Notaris berperan penting dalam menjalankan kewenangannya sehubungan dengan transaksi pemberian jaminan fidusia. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai peranan Notaris dalam transaksi pemberian jaminan fidusia yang berbentuk tagihan dan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang berbentuk tagihan. Guna menjawab permasalahan tersebut digunakan bentuk metode penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian preskriptif analitis. Hasil analisis adalah bahwa Notaristtidak hanya berperan dalam membuataakta, tetapidjuga dalam melakukan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan aktanya. Selain itu, diperlukan amandemen pada UndangUndang Jaminan Fidusia terkait ketentuan yang lebih spesifik mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang berbentuk tagihan. Dengan demikian, ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Akta Jaminan Fidusia dapat menjadi pedoman untuk menghindari permasalahan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia berbentuk tagihan tersebut.

---

A Notary is a public official appointed by the government to assist the general public, especially in civil law actions. Currently, the existence of a notary is essential in carrying out legal acts in everyday life, including in carrying out legal acts related to transactions providing fiduciary security over receivables. The absence of specific rules in LawjNumber 42 of 1999 concerning Fiduciary Security regarding the execution of fiduciary security objects in the form of receivables has been creating various problems in its execution. Therefore, Notaries play an important role in exercising their authority in relation to transactions granting fiduciary security. The problems raised in this research are regarding the role of a Notary in transactions granting fiduciary security over receivables and the execution of fiduciary security in the form of receivables. Normative juridical research method with prescriptive analytical research typology was used to answer the aforementioned problems. The result of the analysis is that a Notary’s role is not only to draw up deeds, but also to provide legal counsel in connection with the drawing up of such deeds. In addition, an amendment is needed to the Fiduciary Security Law related to more specific provisions regarding the execution of fiduciary security in the form of receivables. Therefore, the provisions contained in a Fiduciary Security Deed may serve as a guide to avoid problems in the execution of fiduciary security in the form of receivables."