Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kejahatan narkotika adalah salah satu kejahatan yang mempunyai efek destruktif dan tidak dapat ditangani hanya dengan cara r,ma konvensional selain itu kejahatan narkotika yang marak terjadi, umumnya dibarengi oleh terbangunnya jaringan sindikat narkotika yang seolah menjadi akar yang tertanam kuat bagi peredaran narkotika ilegaL Pemyataan seperti ini diungkapkan oleh karena seeara umwn kejahatan narkotika yang dilakukan memiliki potensi untuk di1akukan dalam bentuk jaringan sindtkat narkotika Hegal. Penangkapan terhadap pelaku narkotika memang sudah menjadi kewajiban dari penegak hukum dibidang narkotika termasuk BNN, Akan tetapi yang menjadi masalah bukan hanya menangkap dan mengusut pelaku sesuai dengan hukum pidana narkotika saja, yang lebih tepat adalah mengidentifikasi dahulu tindak pidana/ kejahatan narkot,ika yang terjadi guna menentukan arah penyidikan demi kepastian, keadilan dan daya guna hukum pidana narkotika. Lemahnya pembuktian di tingkat penyidikan akan berakibat juga terhadap proses pemeriksaan pada tingkatan lain d.a\am sistem peradilan pidana yakni proses penuntutan dan proses peradilan. Pembuktian pada tingkat penyidikan yang lemah juga berarti tidak erektifnya penyidikan dan dengan demikian maka hukum pidana narkotika yang diharapkan mampu untuk meminirnalisir kejahatan narkotika akan menjadi tidak efektif. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Informasi dan data berasat dari informan meialui wawancara , penelitian dokumen serta pengamatan yang dipero1eh dari Penyidik lnterdiksi Udara/ bandara BNN serta pibak BC yang terkait. Hasil penelitian yang penulis temukan dilapangan antara lain adalah, masih adanya DPO (daftar pencarian orang) yang belum dikembangkan seeara maksimal, babkan DPO tersebut terindikasi masih terlalu dini unutk dijadikan acuan dalam pembuktian. Pembahasan dilakukan dengan menganalisa temuau dilapangan menggunakan data kepustakaan berupe: teori-teori dan konsep-konsep yang relevan serta berkompeten untuk menjawab permasalahan. Kesimpulan dibuat bardasarkan hasil pembahasan dan dari kesimpulan selanjutnya Penulis membuat beberapa saran yang aptikatif agar dalam penyidikan kedepan Seksi lnterdiksi akan lebih kritis dan profesional dalam mengungkap jaringan sindikat narkotika ilegal.

---

Narcotics crime is a crime that has destructive effect and cannot be dealt with only conventional handling. narcotics rampant crime occurs usually accompanied by the establishment of narcotics syndicate network that seems to be the roots that firmly planted for illegal narcotics. Statements like this oceurs because it is generally expressed that narcotics crimes has the potential to be in the form of illegal narcotics syndicate network. Narcotics arrest of the perpetrator is already a duty of Ia w enforcement in the field of narcotics including BNN,. but the problem is not just to catch and prosecute perpetrators of criminal law in ac .Jordance with narcotics alone, the more important is to identify the crime I drug crime that occurs in order to determine the direction of investigation for the sake of certainty, fairness and efficiency of criminal narcotics laws. Lack of proof at the level of investigation will lead also to the inspection process on another level in the criminal justice system like the prosecution and the court process. The weak proving level of investigation will also means the ineffectiveness of the investigation and thus the criminal law that narcotics should be able to minimize, the criminality of narcotics would be ineffective.

In conducting this study, the authors use a qualitative approoch with case study method. Information and data derived from informants through interviews, research documents and observations obtained from the Air interdiction Investigator I BNN airport and the BC related. The results that have found in the ficl<4 among others, is still a wanted list (list of criminals) who have not developed at maximum, a wanted list is indicated too early to be fatherly used as a reference in the proof The discussion is done by analyzing the findings in the field using the data in the form of literature: theories and concepts that are relevant and competent to answer the problem. Conclusions are made based on the result of the discussion and subsequent conclusions the author makes several suggestions applicable to the investigation of the fore section be more critical interdiction and professional in uncovering the network of illegal narcotics syndicate."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh kepemimpinan dan komunikasi serta tingkat kepuasan kerja anggota Dircktorat latu Lintas Polri. Pada variabel kepemimpinan yang terdiri dari 4 indikator antara lain direktit suportit partisipatit: dan pemimpin yang berorientasi prestasi. Tujuan berikutnya terhadap variabei kedua yaitu komunikasi yang terdiri dari 3 sub variabeJ, yaitu komunikasi dari bawah ke atas (upward communication), komunikasi dari atas ke bawah (downward communication), dan komunikasi horizontal (horizontal communication) yang masing masing tndikator masing masiog Penelitian diiakukan terhadap 198 orang respanden yang merupakan sampel dari populasi 459 anggota Direlrtorat Lalu Lintas Polri. Pemiliban sampel dilakukan dengan menggunakan teknik SJratified Random Sampling (Strata Sampling). Teknis analisis data yang digunakan adalah teknik korelasi Pearson Product Moment untuk menguji hubungan tiap-tiap variabel independen terhadap variabei dependen kepuasan kelja dan mengetahui tingkat pengamh variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan anaUsis regresi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survey dalam pengumpulan data dari sampel. Dari jumlah popuiasi dan bagian unit ketja diambil sampel terdiri responden pada unit Detasemen patroH Jalan Raya (Den PJR) sebanyak: 108 orang atau sebesar 54,5o/unit berikutnya yaitu Perencanaan dan Administrasi (Renmin) sebanyak 28 orang atau sebesar 14 1%, selanjutnya unit Infonnasi lalu Lintas (Infolalin) sebanyak 16 orang atau sebesar 8,1% unit Administrasi Registrasi identifikasi (Minregidcn) sebanyak IS orang atau sebesar 7,6o/o, diikuti unit Pendidikan Masyarakat (Dikmas) sebanyak 13 orang atau sebesar 6,6% berikutnya unit Penegakkan Hukum (Gakkum) dan unit Pengkajian Masa1ah lalu Lintas (Jianma) masing-masing sebanyak 9 orang atau sebesar 4,5%. Perhitungan sampel menggunakan tabel "Krejcie Morgan" didasarkan atas keasiahan 5% dan roenUiiki tarap kepercayaan 95% Wbadap populasi.

---

The research aims at finding out the correlation and the influence of leadership and communication on working satisfaction of the personnel ofTraffic Department of the Indonesian National Police (INP). The first variable is leadership.There are four indicators of leadership; they are directivesupportive partisipative, and achievement-oriented leader. The second variable is communication which has three sub-variables: (upward communication, downward communicatioand horizontal communication. Each. sub-variable of the second variable has their own indicator values. The researen is applied to 198 respondents who made of sample of the 459 personnel of Traffic Directorate of INP as the total number of population. The samples are choosen based on Stratifiied Random Sampling method. The author employs the Pearson Product Moment correlation technique in order to test the relationship of each independent variable with dependent variable {working satisfaction) and also to find out the level of the influence of independent variable on the dependent variable using regression analysis.

The research employs quantitative approach with survey method in gathering data from the samples. The author takes 108 (545%) personnel of 459 personnel who work for the Detachment of Highway Patrol (Den PJR). They consist of28 (14.!%) personnel of Planning and Administration (Renmin) Section, 16 (8.1%) personnel of Traffic lnfonnation Unit (Jnfolalin), 15 (7.6%) personnel of Registration/Identification Administration Section {Mioregiden), 13 (6.6%) personnel of Law Enforcement Section (Gakkum) and 9 (4.5%) personnel of Traffic Issues Review (Jianma) Section. Sample calculation employs "Krejcie Morgan tabel which is based upon an error of 5% aod has a trust level of 95% of the population. Data is gathered using instruments which is developed in a form of questionnaire. There are 115 valid."

"Ancaman bahaya narkoba tidak hanya menjadi isu global, tetapi juga menjadi isu strategis di Indonesia. Secara umum, upaya penanggulangan narkoba masih cenderung dipersepsikan sebagai hal yang berkaitan dengan pemberantasan (hard power) dan masih belum cukup diasosiasikan dengan upaya-upaya yang bersifat “lunak” seperti pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi (soft power). Implementasi kebijakan dengan jenis pendekatan yang berbeda ini harus dilaksanakan secara beriringan dan berimbang sehingga penanggulangan permasalahan narkoba yang kompleks dapat lebih optimal. Penelitian ini akan menganalisis evolusi permasalahan narkoba saat ini dan potensi ancaman mendatang, urgensi strategi pendekatan soft power, serta implementasi dan faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan strategi pendekatan soft power BNN dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan eksploratif-deskriptif serta bersifat evaluatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan penelusuran literatur, juga dengan menganalisis pengalaman negara lain yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan soft power memiliki urgensi yang tidak kalah penting dibandingkan dengan pendekatan hard power. Pemerintah Indonesia melalui BNN mengadaptasi strategi kebijakan pendekatan soft power dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Namun dalam praktiknya, masih terdapat sejumlah kendala sehingga perlu dilakukan penguatan branding upaya pendekatan soft power, pengembangan sistem publikasi informasi dan edukasi bahaya narkoba, penguatan payung hukum pengelolaan upaya P4GN, pembangunan sistem Satu Data P4GN, serta pengelelolaan sumber daya organisasi BNN yang lebih efektif. Kebijakan P4GN di Indonesia perlu dibuat lebih komprehensif untuk menanggulangi ancaman bahaya narkoba yang berdampak pada ketahanan nasional Indonesia di masa mendatang.

---

The threat of drug dangers is not only a global issue but also a strategic issue in Indonesia. In general, drug control efforts still tend to be perceived as related to eradication (hard power). They are still not sufficiently associated with "soft" efforts such as prevention, community empowerment, and rehabilitation (soft power). The implementation of policies with different types of approaches must be carried out simultaneously and in a balanced manner so that the handling of complex drug problems can be more optimal. This study will analyze the evolution of the current drug problems and potential future threats, the urgency of a soft power approach strategy, and the implementation and factors that influence the BNN's soft power approach policy in efforts to overcome drug abuse in Indonesia. The research method used is qualitative, with an exploratory-descriptive and evaluative approach. Data collection was carried out through in-depth interviews and literature searches, as well as by analyzing the experiences of other countries relevant to the research topic. The results of the study show that the soft power approach has an urgency that is no less important than the hard power approach. The Indonesian government, through the BNN, has adapted a soft power approach policy strategy in efforts to reduce drug abuse in Indonesia. However, in practice, there are still several obstacles, so it is necessary to strengthen the branding of soft power approach efforts, develop a system for publishing information and education on the dangers of drugs, strengthen the legal umbrella for managing P4GN efforts, build a One Data P4GN system, and manage BNN organizational resources more effectively. The P4GN policy in Indonesia needs to be made more comprehensive to overcome the threat of drug dangers that will impact Indonesia's national resilience in the future.

"

"Narkoba adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan berbahaya serta zat Adiktif Iainnya, dimana akibat penyalahgunaan narkoba akan membahayakan bagi sipengguna. Saat ini di Indonesia peredaran dan penyalahgunaan sudah mencapai tahap menghawatirkan, sebab kini Indonesia sudah menjadi negara produsen, yang dulunya masih sebagai negara transit.Kuatnya jaringan sindikat dalam peredaran dan penyalahgunaan narkoba menyebabkan sulitnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba.Sehubungan dengan tugas-tugas yang menyangkut kepolisian diantaranya memerangi kejahatan yang mengganggu dan merugikan warga masyarakat dan Negara. Maka terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba sebagai tindakan yang secara sengaja menyalahgunakan fungsi narkoba untuk tujuan tidak semestinya, polisi wajib menegakkan hukum terhadap kejahatan tersebut. Dimana dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba dipandang perlu melakukan Iangkah-langkah pengungkapan secara proposional dan professional.Tujuan pembuatan tesis ini untuk memberikan gambaran pentingnya faktor pengorganisasian dan kemampuan yang dimiliki oleh seorang petugas agar mampu mengungkap jaringan narkoba.Dengan demikian tesis ini mengetengahkan taktik dan tekhnik pengungkapan yang dilakukan oleh Direktorat Narkoba Polda Jabar terhadap jaringan sindikat narkoba diwilayah Jawa Barat. Dalam pelaksanaan pengungkapan yang dilakukan, Direktorat Narkoba Polda Jabar menggunakan taktik dan tekhnik penyelidikan dan penyidikan terhadap kejahatan narkoba, serta dengan adanya kemampuan anggota yang terlibat dalam pelaksanaan pengungkapan secara baik dan benar, maka Direktorat Narkoba Polda jabar berhasil membuktikan maupun membuka jaringan sindikat pengedar narkoba didalamnya, juga pada tesis ini dituangkan pentingnya faktor pengorganisasian dengan Iangkah-langkah manajemen didalamnya sehingga jalanya pengungkapan dapat terkodinir dan berhasil, selain itu juga berhasil membawa organisasi sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

---

'Narkoba' stands for narcotics, psychotropic and hazardous substances as well other addictive substances, in which narkoba abuse will jeopardize the users. Right now, the circulation and the abuse of narkoba has been in a worrying stage. Indonesia that once known as a transit country of narkoba, has now been popular as a producer of narkoba. It is difficult to fight the narkoba network due to its strength in dealing and abusing the drugs.In connection with duties related to the police, for instance, to fight for the crimes that disturb and cause a loss to the people and the country, the police are obliged to enforce the laws on such crimes. The police, as one of the existing law enforcement agencies, must enforce the laws through proportional and professional steps.The thesis aims at finding out the importance of the factor of organizing the capability belong to police officers so that they are able to uncover the narkoba network.Therefore, the thesis discusses the techniques and tactics of uncovering the narkoba networks conducted by The Directorate of Narkoba of West Java Regional Police. In conducting such uncovering in the area of West Java, the Directorate of Narkoba of West Java employs tactics and techniques of investigation on crimes related to narkoba as well as the capability of police officers involved in conducting the uncovering. The result of the research reveals that the Directorate of Narkoba of West Java Regional Police successfully uncovered the narkoba dealer network. The thesis also discusses the importance of management steps so that the course of the uncovering steps can be well coordinated and organized."

"Penelitian yang dilakukan peneliti terhadap studi kasus di Kabupaten Garut dimana Komisi Pemberantasan Korupsi telah menerapkan manajemen dalam proses penanganan perkara secara baik sehingga dapat diselesaikan secara sistematis dan dapat membuktikan kesalahan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Bupati Garut periode 2004 sampai dengan 2008.Perbuatan korupsi yang dilakukan oleh Bupati merupakan suatu kejahatan yang dipelajari sebelumnya melalui interaksi antara Bupati dan perangkatnya, dimana perangkat daerah tidak bisa menolak setiap perintah dari Bupati karena kedudukan bupatf sebagai penguasa yang dapat menentukan nasib dari perangkat dibawahnya. Dalam pemberantasan korupsi di Indonesia di perlukan komitmen bersama seluruh lapisan masyarakat.Sedangkan tujuan dalam penulisan tesis ini adalah untuk menunjukan bagaimana kondisi korupsi di daerah dan bagaimana penanganan yang di lakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi mulai dari penyelidikan sampai uang daerah dapat di selamatkan dan hukuman badan sebagai bentuk pertanggungjawaban bupati.Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berupa analisis yuridis empiris dengan memanfaatkan informan dalam mengumpulkan data dan informasi sehingga dapat memperoleh gambaran yang jelas objek penelitian.

---

Researchers conducted research on case studies in Garut district, which the Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia ("CEC") has implemented process management in handling the case properly and it can be completed in a systematic and to prove it the corruption which committed by the "Bupati" of Garut in period 2004 to 2008.

Corruption who committed by "Bupati" is a categories of crime in related study before through the interaction between "Bupati” and staf of District Government, in which they can not refuse any orders from "Bupati" because "Bupati" has a position as a authority holder who could conduct and order and also determine the fate of his staf of District Government. In the eradication of corruption in Indonesia is needed of commitment with the whole society.

The purpose of writing this thesis is to show how that corruption in the local conditions in Indonesia Country and how the handling that corruption case CEC in process from the investigation until the moneys can be saved by CEC and the punishment. can be implemented to "Bupati” as responsibility of “Bupati”,

This research method uses qualitative research methods with the form of juridical of empirical analysis and also using informant to collecting data and information that will be getting clear objects of research."

"Tesis ini membahas pelaksanaan kewenangan diskresi petugas pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Cipinang. Penanganan masalah, terutama pada gangguan terhadap keamanan dan ketertiban yang memerlukan kebijakan melakukan tindakan segera yang belum diatur, bahkan berbeda atau menyimpang dari ketemuan dan peraturan yang berlaku. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggambarkan bagaimana dan mengapa petugas pemasyarakatan melaksanakan diskresi. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan diskresi oleh petugas pemasyarakatan dilakukan atas dasar kebutuhan dan budaya kerja yang berkembang. Hasil penelitian menyarankan perlu disusun buku pedoman pelaksanaan diskresi di Lapas. Demikian juga perlu dilakukan pelatihan, pembenahan pola penanganan masalah dan sosialisasi pelaksanaan diskresi."

"Studi ini bertujuan untuk mengkaji remunerasi, teamwork, dan self esteem terhadap kinerja penyidik dan penyidik pembantu pada Bareskrim Polri. Kinerja penyidik dan penyidik pembantu sangatlah penting bagi berjalannya sebuah organisasi Kepolisian. Kinerja merupakan suatu hal yang merefleksikan seberapa baik seseorang individu menyelesaikan tugas yang telah diembannya dalam organisasi. Berhasil tidaknya kinerja seorang penyidik dan penyidik pembantu yang telah dicapai organisasi tersebut dipengaruhi oleh tingkat kinerja penyidik dan penyidik pembantu secara individu maupun secara kelompok. Remunerasi merupakan variabel penting yang akan mendorong semangat penyidik dan penyidik pembantu untuk menghasilkan kinerja sesuai yang diharapkan. Kesuksesan kinerja penyidik dan penyidik pembantu juga tidak terlepas dari faktor kerjasama yang dilakukan oleh suatu tim yang terdiri dari beberapa penyidik dan penyidik pembantu dalam fokus menangani perkara yang tertentu, kerjasama dalam melaksanakan tugas tersebut bisa disebut dengan istilah teamwork. Faktor lain yang bisa mempengaruhi kinerja adalah self esteem, dimana seseorang dengan self esteem yang tinggi mereka melihat dirinya berharga, mampu dan dapat diterima sehingga menambah kepercayaan dirinya ataupun aktualisasi diri terhadap pekerjaan yang dilakukan. Terkadang self esteem juga bisa menjadi variabel mediasi antara variabel remunerasi dan kinerja. Sampel penelitian ini diambil sebanyak 100 responden dari 300 populasi jumlah penyidik dan penyidik pembantu dari 3 direktorat Bareskrim Polri yaitu Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, dan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri. Dalam menganalisis model pengaruh variabel independen dan variabel dependen digunakan analisis SEM (structural equation modeling) dengan software partial least square (PLS). Penelitian ini menemukan bahwa remunerasi mempunyai pengaruh signifikan dengan kinerja dengan nilai t hitung sebesar 2,484 lebih besar daripada nilai t tabel 1,96 (2,484>1,96). Selanjutnya teamwork mempunyai pengaruh signifikan dengan kinerja dengan nilai t hitung teamwork ke kinerja sebesar 2,367 dan self esteem dengan kinerja dengan nilai t hitung self esteem ke kinerja sebesar 2,707. Penelitian ini menyimpulkan bahwa remunerasi yang sesuai sangat diharapakan untuk menunjang kinerja penyidik dan penyidik pembantu pada Bareskrim Polri. Peran dari teamwork sangatlah dibutuhkan dalam menjalankan tujuan dan cita-cita organisasi serta faktor self esteem akan mempengaruhi kepercayaan diri penyidik dan penyidik pembantu dalam bertugas pada Bareskrim Polri.

---

This study aims to examine remuneration, teamwork, and self-esteem on the performance of investigators in the Police of Criminal Investigation (Bareskrim Polri). The performance of investigators is essential for the course of a police organization. Performance reflects how well an individual completes the task he or she has in the organization. The successful performance achieved by the organization is influenced by the level of performance of investigators individually or in groups. Remuneration is an important variable that will encourage the investigators to give the expected performance. The successful performance of investigators also cannot be apart from cooperation factors conducted by a team consisting of several investigators in the focus of handling certain cases, cooperation in carrying out these tasks can be called by teamwork. Another factor that can affect performance is self-esteem, where a person with high self-esteem they see themselves valuable, capable and acceptable so as to increase their confidence or self-actualization of the work he/she does. Sometimes self-esteem can also be a mediation variable between remuneration and performance variables. The sample size of this study is 100 respondents from 300 population of investigators from 3 Police Directorate of Criminal Investigation: Directorate of Criminal Acts; Directorate of Economic Crime and Special Criminal Investigation; and Directorate of Corruption Crime. In analyzing the influence of independent variable and dependent variable, SEM analysis (structural equation modeling) with partial least square (PLS) software is used. This research found that remuneration has significant influence to performance with t value observed 2,484 bigger than t value table 1.96 (2,484> 1,96). Furthermore, teamwork has a significant influence to the performance with the t value observed 2.367 and self-esteem 2.707. This study concludes that appropriate remuneration is highly expected to support the performance of investigators in the Police of Criminal Investigation (Bareskrim Polri). The role of teamwork is needed in carrying out the goals and ideals of the organization and the factors of self-esteem will affect the confidence of investigators in duty on the Police of Criminal Investigation."

"Akhir-akhir ini sangat banyak kasus korupsi dan money laundering yang sulit dibawa ke proses pengadilan dengan menjatuhkan hukuman berat kepada para pelakunya karena kurang lengkapnya alat-alat bukti yang disajikan termasuk saksi. Di lain pihak, menurut akal sehat tidak mungkin seorang penyelenggara negara memiliki harta kekayaan dalam jumlah besar tanpa ikut melakukan korupsi. Oleh sebab itu, Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus mencoba menerapkan sistem pembuktian terbalik pada kasus dugaan korupsi dan money laundering yang dilakukan oleh Bahasyim Assifie, seorang pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Sistem pembuktian terbalik memang belum bisa diterapkan di Indonesia pada karena keterbatasan perangkat aturan yang memberi payung hukum dalam penerapannya. Akan tetapi, dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sistem pembuktian terbalik dapat diterapkan pada dugaan tindak pidana korupsi dan money laundering yang dilakukan oleh Bahasyim Assifie. Penerapan sistem pembuktian terbalik pada kasus Bahasyim Assifie ini merupakan sejarah dalam penegakan hukum di Indonesia, karena baru pertama sekali diterapkan dalam perkara tindak pidana korupsi dan money laundering. Penerapan sistem pembuktian terbalik dalam persidangan perkara Bahasyim Assifie merupakan kreativitas dari majelis hakim sebagai cerminan integritas moral untuk memberikan putusan yang memenuhi rasa keadilan. Perkara Bahasyim Assifie pada tanggal 3 Februari 2011 telah divonis dengan pidana penjara 10 tahun dan perampasan harta kekayaan miliknya senilai sekitar Rp. 64 milyar, dan bahkan telah dikuatkan pula oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan menambah masa hukuman menjadi 12 tahun penjara. Putusan ini mendapat apresiasi dari publik, dengan harapan bahwa sistem pembuktian terbalik dapat diterapkan pada persidangan tindak pidana korupsi dan money laundering lainnya, karena selain efektif untuk merampas harta kekayaan para pelaku tindak pidana korupsi dan money laundering, sistem pembuktian terbalik juga efektif memberi penjeraan bagi para pelaku dengan putusan pemidanaan badan dengan masa penjara yang cukup lama.

---

Lately so many cases of corruption and money laundering is difficult to be brought into litigation by imposing severe punishment to the perpetrators because the complete lack of evidence presented, including witnesses. On the other hand, according to common sense is not possible for a state apparatus has a large amount of wealth without being corrupt. Therefore, the Directorate of Criminal Investigation Special Investigator to try to apply the system of proof in cases of alleged corruption and money laundering committed by Bahasyim Assifie, an employee of the Directorate General of Taxation.

The system of proof is not yet applicable in Indonesia on due to the limitations set of rules that give legal protection in its application. However, by Act No. 31 of 1999 which was then amended in Law No. 20 Year 2001 on Combating Criminal Acts of Corruption, and Law No. 15 of 2002 as amended in Act No. 25 of 2003 on Crime Money Laundering, the latest by Law Number 8 Year 2010 on the Prevention and Combating Money Laundering, the system of proof can be applied to allegations of corruption and money laundering committed by Bahasyim Assifie.

Implementation of the system of proof in this case Bahasyim Assifie is history in law enforcement in Indonesia, because the first one applied in cases of corruption and money laundering. Implementation of the system of proof in court cases Bahasyim Assifie is the creativity of the judges as a reflection of the moral integrity to give a verdict that sense of fairness.

Case Bahasyim Assifie on February 3, 2011 has been sentenced to imprisonment for 10 years and confiscation of his property valued at around Rp. 64 billion, and has even been confirmed also by the Jakarta High Court decision to increase the sentence to 12 years in prison. This ruling is received appreciation from the public, with the hope that the system of proof can be applied in the trial of corruption and money laundering others, because in addition to effectively seize the wealth of the perpetrators of corruption and money laundering, an effective system of proof also gives penjeraan for offender with the sentencing decision of the body with the prison long enough."

"Tesis ini membahas tentang penyidikan tindak pidana kehutanan oleh Polri terhadap pelanggaran hukum pidana di bidang kehutanan yang dilalukan oleh perusahaan-perusahaan penebangan kayu. Dari hasil penelitian ditemukan datadata yang menunjukkan bahwa telah terjadi hambatan dalam proses penegakan hukum pidana korporasi di bidang kehutanan, dimana dalam proses penegakan hukum oleh Polri, tidak menerapkan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi kepada perusahaan-perusahaan pelaku tindak pidana.Di sisi lain, proses penegakan hukum yang dilakukan oleh polri, pada dasarnya bukanlah untuk kepentingan polri semata, namun untuk kepentingan yang lebih luas lagi. Disamping itu, upaya penegakan hukum oleh polri selama ini tidak menciptakan efek jera kepada korporasi pelanggar tindak pidana di bidang kehutanan, dan oleh karena itu perlu dilakukan upaya penyidikan secara lebih progresif terhadap tindak pidana kehutanan dengan mulai menerapkan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi pada setiap proses penyidikan tindak pidana korporasi di bidang kehutanan.Penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam proses penyidikan oleh polri sebenarnya membawa dampak positif lainnya yaitu koporasi juga dapat dibebankan sanksi administratif lainnya seperti denda dan pencabutan izin usaha, sehingga meniadakan keuntungan ekonomis yang dapat diraih korporasi atas pelanggarannya tersebut.

---

This thesis discusses the investigation of criminal offenses by police to forestry violations of criminal law in the field of forestry that is passed by the logging companies. From the results of the study it is found data that indicate there has been a bottleneck in the process of corporate criminal law enforcement in forestry, which is in the process of Law enforcement by the police, do not apply the concept of corporate criminal liability to the companies.On the other hand, the law enforcement process conducted by the national police, are basically not merely for the sake of national police, but for the wider interests to serve and protect the comunity. In addition, law enforcement efforts by the national police has not created a deterrent effect on corporate crime violators in the field of forestry, and therefore needs to be done in a more progressive investigative efforts against crime forestry with begin to apply the concept of corporate criminal liability in any process of investigation of criminal criminal corporations in the field of forestry.The application of corporate criminal liability in the process of investigation by the national police actually bring other positive effects which can also be charged corporation for other administrative sanctions such as fines and revocation of business licenses, thus negating the economic benefits that can be achieved by the corporation for the infraction."

"Tesis ini membahas pengaruh persepsi anggota yang bertugas di bidang operasional Polres Metro Jakarta Timur tentang pengawasan dan pengembangan karir terhadap efektifitas kerja anggota tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif dan dilengkapi dengan penelitian kualitatif menggunakan metode wawancara tak berstruktur. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh persepsi tentang pengawasan dan pengembangan karir terhadap efektifitas kerja anggota, sekalipun pada beberapa fungsi kategori pengaruh tersebut sangat rendah bahkan dapat dikatakan hampir tidak ada. Penelitian ini menyarankan agar pengawasan dan pemeriksaan yang dilaksanakan memiliki standar yang baku, Personil Tim Wasrik seyogyanya relatif tetap (tidak berganti-ganti) dan personil Polri yang memiliki keahlian di bidangnya, Wasrik seyogyanya bukanlah sekedar rutinitas organisasi dari satuan atas ke satuan bawah, Pengembangan karir sebaiknya dilakukan dengan rencana yang baku dan tidak dikotori dengan suap guna mewujudkan organisasi yang bersih dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme.

---

This tesis discusses the influence of perception of members who served in operational areas of The Metro Police Station Jakarta Timur on supervision and career development of effective work such member. This research is descriptive quantitative research design and equipped with qualitative research using unstructured interviews.

Results showed that the influence perception about supervision and career development of effective work of members, although in some categories of function are very low influence can even be said almost nothing.

This research suggested that the supervision and inspection standards that have implemented the standard. The supervision and inspection Team personnal should be relatively fixed (not changing), The supervision and inspection Team personnal are national Police personnal who have expertise in their field, the implementation should not just routine supervision and inspection of organization of top unit to bottom unit. Career development should be done with standard plan and not littered with bribes in order to realize a clean organization of elemen of corruption, collution and nepotism."