Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyebaran gambar intim seksual non-konsensual atau non-consensual distribution of intimate image (NCDII) menunjukkan dominasi laki-laki atas perempuan yang dijadikan sebagai objek seksual. NCDII tidak hanya terbatas pada pembalasan dendam mantan pasangan saja, tetapi juga sebagai hiburan, pemenuhan hak seksual laki-laki, serta mencari keuntungan finansial dan status sosial. Hal ini yang menjadi tujuan Hunter Moore sebagai pendiri situs khusus NCDII, IsAnyoneUp.com. Hunter melakukan berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan dan ketenaran dari situs tersebut, termasuk dengan meretas dan memanipulasi secara digital foto-foto intim seksual perempuan, kemudian mengunggahnya di situs miliknya. Perempuan korban yang merasakan dampak atas viktimisasi tersebut, tergerak untuk melakukan resistensi terhadap NCDII. Berdasarkan data sekunder yang bersumber dari e-book, artikel berita, serta film dokumenter, analisis data menggunakan teknik analisis wacana kritis feminis dan teori feminisme radikal sebagai teori utama. Tulisan ini mengkaji fenomena NCDII sebagai bentuk kekerasan seksual siber, dampak NCDII terhadap perempuan, serta bentuk resistensi yang dilakukan perempuan. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagai bagian dari patriarki, supremasi laki-laki dan sifat misoginis menjembatani laki-laki untuk melakukan tindak kekerasan seksual terhadap perempuan, yakni NCDII. NCDII ini berdampak terhadap perempuan dan memicu munculnya berbagai bentuk resistensi, yakni resistensi yang terlewatkan, upaya resistensi, resistensi tersembunyi, proxy resistance, dan resistensi terbuka. Melalui resistensi tersebut, perempuan berhasil mendapatkan kembali hak-hak mereka yang dirampas oleh Hunter, sekaligus menumbuhkan kesadaran kritis di antara perempuan untuk turut serta melakukan perlawanan demi tercapainya perubahan sosial. Tindakan resistensi ini juga dapat dilihat sebagai upaya rekonstruksi melalui pembentukan wacana pengganti yang disebutkan oleh kriminologi konstitutif.

---

Non-consensual distribution of intimate images (NCDII) reflects male domination over women who are used as sexual objects. NCDII is not only focused on revenge towards their ex, but also as entertainment, fulfillment of men's sexual rights, and to gain financial profit and social status. These goals were set by Hunter Moore, the founder of a site that focuses on NCDII, IsAnyoneUp.com. Hunter has used various ways to gain profit and popularity from the site, which includes hacking and digitally manipulating women's sexual intimate images and posting them on his site. Women victims who suffer from the impact of this victimization are motivated to resist the NCDII. Based on secondary data sourced from e-books, news articles, and documentary film, the analysis of data uses feminist critical discourse analysis techniques and radical feminism theory as the main theory. This paper examines the phenomenon of NCDII as a form of cyber sexual violence, the impact of NCDII on women, and the forms of the women's resistance. The results of the analysis reveal that male supremacism and misogyny, as part of patriarchy, has led men to commit NCDII. NCDII has also impacts on women and resulted in various forms of resistance, which include missed resistance, attempted resistance, covert resistance, proxy resistance, and overt resistance. Through this resistance, women were able to regain their rights that were violated by Hunter, and also developed a critical awareness among women to participate in resistance. This act of resistance can also be considered as an attempt of reconstruction through the establishment of replacement discourse which is mentioned by constitutive criminology."

"Dalam sinema horor, gagasan tentang monster membangkitkan rasa takut dan/atau jijik yang diproyeksikan kepada sesosok figur monster yang dibentuk oleh narasi, yang seringkali adalah seorang ibu. Skripsi ini menjelaskan akar dari kecenderungan tersebut melalui kajian terhadap representasi ibu dalam film Perempuan Tanah Jahanam (2019) oleh Joko Anwar sebagai proyek Estetika Kriminologis. Melalui kerangka sistematis feminist Stylistics yang dirumuskan oleh Sara Mills (1995), perspektif Feminisme Matrisentris digunakan untuk menafsirkan visual film dengan sensitivitas terhadap peran keibuan, sementara implikasi mendalam dibaliknya dibedah melalui teori Spectatorship untuk memahami bagaimana film ini mengonstruksikan pandangan penonton terhadap karakter-karakter ibu. Temuan penelitian ini menyoroti kompleksitas film horror dalam menavigasikan dan mempertahankan prasangka masyarakat terhadap sosok ibu, dan pada akhirnya ditemukan bahwa representasi ibu dalam film berfungsi untuk meredakan kecemasan penonton terhadap gagasan ‘ibu’ sekaligus mengabaikan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh ibu untuk memproses kecemasan mereka.

---

Within the horror cinema, the notion of the monstrous arouses fear and/or disgust projected onto a designated monster figure, often a mother. This thesis aims to explain the root of that tendency by examining the representations of mothers in the film Perempuan Tanah Jahanam (2019) by Joko Anwar as a project of Criminological Aesthetics. Through the systematic framework of Feminist Stylistics formulated by Sara Mills (1995), the immediately discernible images are assessed through Matricentric Feminist perspective so as to form a sensible perception of the maternal roles, while the deeper implication behind it is dissected by uncovering the relationship between the image and the audience through the theory of Spectatorship. The findings of this research shed light on the intricate patterns in which maternal horror film navigates and reinstates societal preconceptions of motherhood and concluded that the representation of mothers in films ultimately functions to diffuse the spectator’s anxiety about the idea of mothering while abandoning what actual mothers need to dissolve theirs."

"Perundungan merupakan sebuah masalah interpersonal antaranak yang terjadi di seluruh pesantren di Indonesia. Namun, reaksi guru sebagai satu-satunya pihak yang dapat menanganinya belum bisa memenuhi kebutuhan anak, sehingga perundungan masih terus ada dan tidak dapat diatasi. Kasus perundungan yang lebih banyak terungkap antara murid laki-laki pesantren (santri) membuat kasus perundungan antara murid perempuan pesantren (santriwati) kurang tersoroti. Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana reaksi sosial non-formal oleh guru terhadap perundungan antarsantriwati di Pesantren X dengan analisis berdasarkan teori realitas sosial agar dapat mengahami alasan perundungan di sana terus terjadi. Perundungan antarsantriwati di Pesantren X terjadi dalam berbagai macam bentuk, tetapi reaksi terhadapnya hanya berjalan dengan kompleks pada perundungan fisik saja. Jika dibandingkan dengan reaksi guru terhadap kasus delinkuensi santriwati jenis lain, reaksi terhadap perundungan terhitung minimal. Hal ini disebabkan oleh landasan pemikiran para guru serta lembaga Pesantren X yang tidak menganggap perundungan sebagai delinkuensi yang menjadi prioritas untuk ditangani, apalagi perundungan antarsantriwati lebih banyak terjadi dalam bentuk verbal. Anggapan ini dipengaruhi oleh persepsi guru terhadap sensitivitas anak perempuan serta pelanggaran norma Islam mengenai hubungan sesama manusia (hablumminannas) yang tidak sepenting norma Islam hubungan dengan Tuhan (hablumminallah) dan norma yang harus dianut sebagai seorang murid pesantren.

---

Bullying is an interpersonal problem between children that occurs in all Islamic boarding schools in Indonesia. However, the teacher's reaction as the only party who can handle it has not been able to meet children's needs, so bullying continues to exist and cannot be overcome. The more cases of bullying revealed between boy boarders (santri) mean that cases of bullying between girl boarders (santriwati) are less highlighted. This thesis aims to explain how non-formal social reactions by teachers towards bullying among girl boarders at X Islamic Boarding School with analysis based on social reality theory in order to understand the reasons why bullying continues to occur there. When compared with teachers' reactions to other types of girl boarders’ delinquency cases, reactions to bullying are considered minimal. This is due to the basic thinking of the teachers and the people behind X Islamic Boarding School foundation, which do not consider bullying as a delinquency that is a priority to be handled, especially since bullying between female students occurs more often in verbal form. This assumption was influenced by teachers' perceptions of girls' sensitivity and violations of Islamic norms regarding human relationships (hablumminannas) which are not as important as Islamic norms of relationships with God (hablumminallah) and norms that must be adhered to as a girl boarder of X Islamic Boarding School."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas resistensi yang dilakukan oleh perempuan bercerai terhadap stigma janda. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana resistensi perempuan bercerai terhadap stigma janda dengan melihat pada tiga ranah daerah berdasarkan pengalaman perempuan, yaitu pada saat proses pengambilan keputusan, persidangan cerai, dan pasca resmi menjadi janda dengan menggunakan teori feminis radikal. Subjek dalam penelitian ini adalah empat orang perempuan janda cerai yang mendapatkan stigma dan melakukan perlawanan atas opresinya. Penelitian ini menemukan bahwa i Faktor ekonomi, kultural, agama memberikan pengaruh terhadap keberadaan stigma janda yang menimpa perempuan bercerai hidup; ii Seksualitas perempuan janda merupakan konstruksi sosial patriarki; iii Bentuk perlawanan perempuan bercerai dalam penelitian ini adalah pelawanan tertutup; iv Keempat subyek penelitian memiliki kemampuan agensi yang berdasar pada refleksi, kesadaran diri, dan kekuatan ide-ide untuk menjadi survivor.

---

ABSTRACTThis research is explicating the resistance of divorced women towards the widow stigmatization. This research has a goal to discover the resistance that was done by divorced women towards the widow stigmatization by seeing it in three aspects decision making, divorce trial, and post widow official status, analyzed by radical feminism theory. The subjects of this research are four divorced women who got stigmatized and eventually did the resistance against the oppression. This research found that i Economic, cultural and religious factors have an effect on the existence of the widow stigmatization experienced by divorced woman ii Women sexuality of widows is a patriarchal social construction iii The form of divorced women resistance in this research is hidden resistance iv The subjects of this research have agency capabilities based on reflection, self awareness, and the power of ideas to be a survivor."

"ABSTRAKIllegal Immigration merupakan bentuk kejahatan transnasional yang marak terjadi pada wilayah perbatasan. Terkait dengan ilegal immigration, Indonesia dan Amerika Serikat merupakan dua negara dari banyaknya negara di dunia yang memiliki isu illegal immigration. Artikel ini membandingkan upaya border enforcement yang dilakukan Amerika serikat dan Indonesia terkait dengan illegal immigration menggunakan teori deterrence, general deterrence dan specefic deterrence. Artikel ini membandingkan apakah deterrence dalam border enforcement Amerika Serikat dan Indonesia berdampak pada illegal immigration.

---

ABSTRACTIllegal Immigration is a form of transnational crime that is rife in border areas. Related to Illegal immigration, Indonesia and the United States are two countries from many countries in the world that have the issue of Illegal Immigration. This article compares the border enforcement efforts undertaken by the United States and Indonesia in relation to illegal immigration using deterrence, general deterrence and specefic deterrence. This article compares whether deterrence in the border enforcement of the United States and Indonesia impacts on illegal immigration."

"Pornografi adalah isu sosial yang merugikan perempuan, terlebih jika perempuan terlibat di dalam kasus pornografi. Perempuan pemeran video pornografi yang dijadikan pelaku kejahatan pornografi karena adanya hukum positif di Indonesia sebenarnya adalah korban. Maka, penelitian ini bertujuan untuk memahami pengalaman dua perempuan pemeran video pornografi yang menjadi terpidana bahwa sebenarnya pemeran perempuan dalam video pornografi tersebut merupakan korban dari adanya dominasi patriarki menurut pandangan feminis radikal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan wawancara tidak terstruktur terhadap pengalaman dua narapidana perempuan yang terlibat kasus pornografi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kedua subyek perempuan adalah korban dari pornografi, meskipun secara yuridis, perempuan tersebut adalah pelaku. Perempuan tersebut menjadi korban dari adanya adanya sistem patriarki yang ada di masyarakat, objektifikasi tubuh perempuan dalam video pornografi serta adanya perempuan yang terjebak dalam pemenuhan ekonomi yang jalan satu-satunya dengan menggunakan pornografi sebagai pemenuhan perekonomiannya tersebut. Selanjutnya, dampak yang dirasakan oleh kedua subyek tersebut dari adanya kasus pornografi yang menjerat mereka adalah berpisahnya mereka dengan keluarga sampai adanya percobaan bunuh diri.

---

Pornography is a social issue that harms women, especially if women are involved in pornography cases. Women acting in pornographic videos who are used as perpetrators of pornographic crimes because of positive law in Indonesia are actually victims. Thus, this study aims to understand the experiences of two women actors in pornographic videos who were convicted that actually the women actors in the pornographic videos were victims of patriarchal domination according to radical feminist views. The method used in this study is qualitative with unstructured interviews on the experiences of two women prisoners who were involved in pornography cases. The results of this study indicate that both women subjects are victims of pornography, even though legally, these women are perpetrators. These women are victims of the existence of a patriarchal system that exists in society, the objectification of women's bodies in pornographic videos and the presence of women who are trapped in fulfilling the economy which is the only way by using pornography to fulfill their economy. Futhermore, the impact felt by the two subjects from the existence of pornography cases which ensnared them are they were separated from their families, and also one of them attempt suicide."

"Tahap akhir dari deradikalisasi yaitu reintegrasi sosial. Rentegrasi sosial bertujuan untuk membantu mantan narapidana terorisme untuk kembali ke masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis persepsi masyarakat Bekasi dalam menerima mantan narapidana terorisme serta untuk memberikan rekomendasi bagi instansi terkait terorisme serta masyarakat terkait pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung program reintegrasi sosial bagi mantan narapidana terorisme. Kota Bekasi dipilih karena banyak mantan narapidana terorisme yang bebas dari lapas khusus kelas IIB Sentul pulang ke Bekasi. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah mixed methods. Metode kualitatif dilakukan melalui wawancara kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama yang berada di tiga kelurahan di Kota/Kabupaten Bekasi. Sedangkan metode kuantitatif dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada 100 responden yang berada di Kota Bekasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa reintegrasi sosial mantan narapidana terorisme dapat terhambat dikarenakan masih adanya pelabelan dan penolakan dari masyarakat terhadap mantan narapidana terorisme. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat guna mendukung program reintegrasi sosial mantan narapidana terorisme dapat dilakukan dengan membuat pelabelan lanjutan yang positif berdasarkan teori pelabelan, meningkatkan pertahanan diri dari dalam dan pertahanan diri dari luar mantan narapidana terorisme berdasarkan teori pertahanan dan melakukan penguatan terhadap ikatan sosial antara mantan narapidana terorisme baik dengan keluarga maupun dengan masyarakat berdasarkan teori ikatan sosial atau kontrol sosial......The final stage of deradicalization is social reintegration. Social reintegrasion aims to helps former terrorism convicts to return to society. The purpose of this research is to analyze the perception of Bekasi society in accepting former terrorism convicts and to provide recommendations for terrorism-related agencies and the community regarding the importance of increasing public awareness in supporting social reintegration programs for former terrorism convicts. Bekasi was chosen because many former terrorism convicts who were released from Sentul Class IIB Special Prison returned there. This study is used by mixed methods. The qualitative method was carried out through interviews with community leaders and religious leaders in 3 sub-districts in Bekasi City/Regency. The quantitative method was carried out by distributing questionnaires to 100 respondents in Bekasi City. The results of this study show that the social reintegration of former terrorism convicts can be hampered because there is still labeling and rejection from society of former terrorism convicts. Therefore, to increase public awareness to support the social reintegration program of former terrorism convicts can be done by creating new positive labeling based on labeling theory, strengthening inner containment and outer containment of former terrorism convicts based on containment theory and strengthening social bond between former terrorism convicts both with their families and the society based on the theory of social bond.

 

"

"Pembatasan internet merupakan upaya penjinakkan rakyat Indonesia dari sikap kritis. Kebebasan berpendapat dan berekspresi telah menjadi bagian dari hak asasi manusia setiap individu dan harusnya hak asasi manusia dijunjung lebih tinggi. Demokrasi dapat menjadi alasan dan alat Kekerasan Politik oleh Negara. Negara hanya beradaptasi menyamarkan kekerasan. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian Analitik. Metode yang digunakan studi kasus terhadap kasus pembatasan internet di Papua karena penelitian spesifik meneliti kasus di Papua. Data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara langsung. Peneliti juga melakukan telaah data sekunder untuk keterangan dari pihak ahli hukum maupun lembaga-lembaga Hak Asasi Manusia ketika merespon pembatasan internet maupun dari putusan pengadilan. Penelitian mengkonfirmasi lima bentuk atau dimensi dari kuasa terhadap masyarakat: Pengendalian melalui paksaan atau ancaman (koersi) yang dapat dilakukan melalui pemolisian maupun kekuatan militer, pengendalian unsur-unsur ekonomi, pengendalian proses pengambilan keputusan, atau kekuatan politik, pengendalian definisi dan akses ke pengetahuan, keyakinan, dan nilai-nilai, atau kekuatan ideologis; dan pengendalian perhatian manusia dan waktu hidup, atau kekuatan pengalihan. Pembatasan internet melanggar hak asasi manusia masyarakat Papua karena merugikan hak masyarakat Papua.

---

Internet restrictions are an attempt to tame the Indonesian people from a critical attitude. Freedom of opinion and expression has become part of the human rights of every individual and human rights should be upheld on a higher level. Democracy can be the reason and tool for political violence by the state. The state adapts only to disguise violence. The type of research used is analytical research. The method used is a case study on cases of internet restrictions in Papua because the research specifically examines cases in Papua. The primary data in this study were obtained through direct interviews. The researcher also conducted a review of secondary data for information from legal experts and human rights institutions when responding to internet restrictions or from court decisions. Research confirms five forms or dimensions of power over society: Control through Coercion or Threats (Coercion) which can be exercised through policing or military force, Control of economic elements, Control of decision-making processes, or political power, Control of definition and access to knowledge, beliefs, and values, or ideological strengths; and Control of human attention and life time, or distraction power. Internet restrictions violate the human rights of the Papuan people because they harm the rights of the Papuan people."

"Tugas Karya Akhir ini membahas tentang tindakan greenwashing yang dilakukan oleh industri fast fashion melalui koleksi pakaian berkelanjutan, dengan berfokus pada koleksi dari H&M Conscious. Dengan menggunakan metode pengumpulan data existing statistics reseach dan metode content analysis, penulis menggunakan data dari buku, artikel jurnal, laporan tahunan terkait keberlanjutan yang dikeluarkan oleh H&M, laporan dari NGO, dan beberapa artikel berita untuk melakukan analisis. Lebih lanjut, penulis juga mengidentifikasi peran video promosi dan media daring milik H&M dalam tindakan greenwashing. Dengan menggunakan perspektif green criminology, hasil analisis menunjukkan bentuk tindakan greenwashing yang dilakukan oleh perusahaan H&M dalam proses produksi dan penggunaan bahan yang menyebabkan terjadinya environmental harm. Dalam hal ini, perusahaan kemudian memanfaatkan media daring yang dimiliki oleh perusahaan untuk membangun citra dan meyakinkan konsumen.

---

This Final Assignment discusses the greenwashing practices done by the fast fashion industry through sustainable clothing collections by focusing H&M Conscious collection. Using existing statistics research data collection method and content analysis method, the author utilized data from books, journal articles, H&M's annual sustainability reports, reports from NGOs, and several news articles for analysis. Furthermore, the author also identified the role of H&M's promotional videos and online media in greenwashing practices. By applying a green criminology perspective, the analysis revealed forms of greenwashing conducted by H&M in the production process and the materials used that result in environmental harm. In this regard, the company then leverages its online media platforms to maintain its image and convince consumers."

"Pelanggaran lalu lintas melawan arah, melanggar lampu lalu lintas, dan melebihi batas kecepatan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas dan dapat mengancam keselamatan orang lain maupun diri sendiri. Berdasarkan penelitian sebelumnya, penulis melihat adanya penggunaan teknik netralisasi oleh pelaku pelanggaran berdasarkan alasan pelaku ketika melanggar aturan lalu lintas. Selain itu, penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa perbedaan jenis kelamin dan usia individu dapat memperkuat atau memperlemah perilaku berkendara berisiko ataupun tingkat pelanggaran lalu lintas, sehingga ada tendensi bahwa jenis kelamin dan usia individu dapat memoderasi atau memengaruhi kuat atau lemahnya pengaruh tingkat penggunaan teknik netralisasi terhadap tingkat pelanggaran lalu lintas. Penelitian ini bermaksud untuk menguji bagaimana pengaruh tingkat penggunaan teknik netralisasi Sykes & Matza (1957) terhadap tingkat pelanggaran lalu lintas yang terdiri dari perilaku berkendara berisiko yaitu melawan arah, melanggar lampu lalu lintas dan melebihi batas kecepatan di kalangan pengendara sepeda motor wilayah DKI Jakarta, serta menguji bagaimana peran jenis kelamin dan usia pengendara sepeda motor sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan menjadikan kuesioner sebagai metode pengumpulan data. Proses analisa dilakukan dengan melakukan uji tabulasi silang, uji korelasi, uji regresi dan uji regresi sub-group. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendara sepeda motor yang menggunakan teknik netralisasi memiliki pengaruh terhadap tingkat pelanggaran lalu lintas dengan kekuatan hubungan sangat kuat (r: 0,802). Kemudian, semakin tinggi tingkat penggunaan teknik netralisasi maka semakin tinggi juga tingkat pelanggaran lalu lintas. Teknik netralisasi condemnation of the condemner memiliki hubungan paling kuat terhadap tingkat pelanggaran lalu lintas dibandingkan teknik lainnya, sedangkan melawan arah menjadi pelanggaran yang berhubungan paling kuat terhadap penggunaan teknik netralisasi dibandingkan pelanggaran lainnya. Jenis kelamin pengendara sepeda motor tidak dapat memoderasi pengaruh tingkat penggunaan teknik netralisasi terhadap tingkat pelanggaran lalu lintas, sedangkan usia pengendara sepeda motor dapat memoderasi.

---

Traffic violations against the direction, violating traffic lights, and exceeding the speed limit are one of the factors that cause traffic accidents and can threaten the safety of others and themselves. Based on previous research, the author sees the use of neutralization techniques by offenders based on the offender's reasons when violating traffic rules. In addition, previous research also shows that differences in sex and age of individuals can strengthen or weaken risky driving behavior or the level of traffic violations, so there is a tendency that sex and age of individuals can moderate or affect the strength or weakness of the effect of the level of use of neutralization techniques on the level of traffic violations. This study intends to examine how the effect of the level of use of neutralization technique of Sykes and Matza (1957) on the level of traffic violations consisting of risky driving behavior, namely going against the direction, violating traffic lights and exceeding the speed limit among motorcyclists in DKI Jakarta, as well as examine how the role of sex and age of motorcyclists as moderating variables. This study uses a quantitative approach and uses a questionnaire as a data collection method. The analysis process is carried out by performing cross tabulation tests, correlation tests, regression tests and sub-group regression tests. The results showed that motorcyclists who used the neutralization technique had an effect on the level of traffic violations with a very strong relationship strength (r: 0,802). Then, the higher the level of use of neutralization techniques, the higher the level of traffic violations. The condemnation of the condemner neutralization technique has the strongest relationship on the level of traffic violations compared to other techniques, while going against the direction became the offense that was most strongly related by the use of neutralization techniques compared to other violations. The sex of motorcyclists could not moderate the effect of the level of use of neutralization techniques on the level of traffic violations, while the age of motorcyclists could moderate."