Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Masyarakat sebenarnya hanya menginginkan dua hal dari polisinya, pertama mereka ingin merasa lebih diayomi dan dilindungi oleh polisi. Kedua apabila hams berhubungan dengan polisi mereka mengharap untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Tuntutan ini merupakan tuntutan yang sederhana, namun sulit untuk diwujudkan karena mengandung muatan tugas yang sungguh amat kuat. Karena apabila keinginan-keinginan itu harus diwujudkan banyak sekali hambatan yang harus dihadapi. Baik yang berlingkup etis, juridis, sosiologis dan psikologis. (Koenarto, 1997 a). Tesis ini bertujuan menunjukan pelaksanaan tugas Polri dalam penyidikan kecelakaan lalu-lintas. Melalui tugas penyidikan inilah Polri dituntut untuk melaksanakan tugas penyidikan terhadap kecelakaan lalu-lintas secara profesional. Namun kenyataannya untuk melakukan tugas tersebut tidak semudah yang diharapkan. Dengan segala keterbatasan seorang penyidik dituntut untuk dapat bertindak secara profesional. Sementara itu tuntutan dan harapan masyarakat justru tidak sejalan dengan tugas kepolisian dalam penegakan hukum. Hal ini mengakibatkan penegakan hukum menjadi tidak konsekuen karena pada satu sisi polisi ingin menerapkan hukum tetapi disisi lain justru hukum tidak dapat ditegakaa Dihadapkan dengan kondisi yang dilematis ini maka penyidik dituntut untuk dapat mengambil suatu keputusan yang bijaksana. Meskipun disadari bahwa pengambilan keputusan ini diperlukan kemampuan intelektual dan analisa antara hukum, situasi, lingkungan, etika/moral dan tujuan yang dikehendaki oleh petugas. ( Faal, 1991: 103 ). Sehingga dalam metodologi penulisan tesis ini difokuskan pada pola perilaku penyidik dalam mengambil keputusan. Yaitu keputusan untuk tidak melanjutkan proses penyidikan kasus kecelakaan lalu-lintas yang sedang ditanganinya ke proses penuntutan maupun ke proses peradilan. Adapun kasus kecelakaan dimaksud adalah kasus kecelakaan yang ditangani oleh anggota pada Unit Kecelakaan Lalu-lintas Polres Metro Jakarta Pusat.

Abstrak :
Tesis ini membahas manajemen pengamanan Departemen Hukum dan Ham terhadap salah satu unit eselon satu Badan Pembinaan Hukum Nasional. Perhatian utama tesis ini menyangkut Pelaksanaan manajemen pengamanan yang menitikberatkan pada kewenangan Bagian Keamanan Departemen Hukum dan Ham dalam pelaksanaan pengamanan di Badan Pembinaan Hukum Nasional yang memiliki lokasi yang berbeda. Seperti diketahui suatu pelaksanaan pengamanan yang baik memiliki keterkaitan antara manajemen, sumber daya manusia, anggaran yang tersedia serta sarana dan prasarana sebagai materialnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, untuk mengungkap dan menjelaskan terjadinya proses-proses yang berlangsung mengenai perilaku dan aturan / pedoman yang digunakan dalam pelaksanaan manajemen pengamanan BPHN Depkumham. Tehnik pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan atau observasi, wawancara dan kajian dokumen. Berdasarkan hasil temuan penelitian dapat diungkap bahwa manajemen pengamanan di BPHN dilaksanakan oleh Bagian Pengamanan dengan segala konsekwensi bahwa segala kebijakan dan implementasi fungsi-fungsi manajemen dan pengerahan sumber daya yang ditentukan dan dikendalikan merupakan kewenangan pimpinan pengelola petugas keamanan yang berada pada Bagian Pengamanan Biro Umum Sekretariat Jenderal di Depkumham Kuningan Jakarta Selatan, hai tersebut mengakibatkan lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Bagian Pengamanan itu sendiri, baik pelaksanaan pengamanan maupun terhadap petugas keamanannya. Lemahnya pengawasan tersebut mengakibatkan masih terjadinya gangguan keamanan di Badan Pembinaan Hukum Nasional. Oleh sebab itu diperlukan kewenangan yang terintegrasi pada lingkup Badan Pembinaan Hukum Nasional, serta perlunya peningkatan pengelolaan manajemen pengamanan yang dilakukan oleh Bagian Pengamanan Departemen Hukum dan Ham terhadap unit-unit eselon satu sebagai pengguna petugas keamanan. ......This thesis discusses the security management of the Department of Law and Human Rights RI toward a first echelon unit named National Law Development Agency (Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)). The main concern of this thesis is the security management implementation that focuses on the authority of the Department of Law and Human Rights’s Security Section in the implementation of safeguards in the BPHN which is located in a different location. As we all know a good security implementation has a link between management, human resources, the available budget andfacilities as the material. This study used a qualitative approach and case study methods, to uncover and explain the processes that take place on the behaviors and rules / guidelines used in the implementation of BPHN's security management. Techniques of data collection are carried out through observation, interviews and document review. The research findings reveals that the security management in BPHN conducted by Security Section with the consequences that all policies and implementation of management functions and resource mobilization which is determined and controlled belongs to the authority of security personnel manager at the Bureau of Public Security Section of the Secretariat General of Department of Law and Human Rights RI in South Jakarta. It results in weak supervision by the Security section, both on the implementation of security and safety officers. Weak supervision results in a security disturbance which still occurs in BPHN. Therefore it requires an integrated authority on the scope of the National Law Development Agency, and it needs to increase the security management by the Security Section of Department of Law and Human Rights towards the echelon units as a user of the security officer.

Abstrak :
Salah satu lokasi pelacuran di Jakarta Utara adalah "Kalijodo" yang letaknya di RT 001, RT 003, RT 004, RT 005 dan RT 006 pada RW 05 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan yang merupakan pemukiman kumuh liar. Sebagai pemukiman kumuh, Kalijodo memiliki sejarah yang mewujudkan kondisi masyarakatnya saat ini. Lokasi pelacuran Kalijodo dimulai dengan kehadiran orang-orang Tionghoa untuk melakukan tradisi "Cungbeng" sejak 1950-an yang mengundang daya tarik untuk berkunjung dan sambil memancing ikan di Kali Banjir Kanal yang airnya bersih dan jernih sekaligus dimanfaatkan oleh orang-orang untuk mencari jodoh. Dalam perkembangannya dari tahun 1950-an sampai dengan tahun 1991-an, lokasi ini sudah berdiri rumah-rumah tempat tinggal dan rumah atau wisma bagi para Pelacur. Sejak tahun 1992, dilakukan pengusuran oleh pihak pemerintah daerah, sehingga warga berpindah ke lokasi pelacuran Kalijodo yang terletak di sebelah Timur Kali Banjir kanal dengan nama Jalan kepanduan dua. Sebagai lokasi pelacuran di pemukiman kumuh liar Kalijodo RW 05 yang berada di 5 (lima) RT tersebut, berpenduduk 1.481 orang dari 317 Kepala Keluarga, sedangkan jumlah Pelacur terikat berjumlah 195 orang dan Pelacur bebas (Freelance) sekitar 250 orang. Pelacuran sebagai salah satu masalah sosial, sering dipandang sebagai profesi yang haram karena dampaknya dapat menghancurkan kredibilitas sebuah rumah tangga, namun disisi lain harus diterima eksistensinya sesuai dengan tuntutan budaya masyarakat. Begitu halnya pelacuran Kalijodo dalam kenyataannya fungsional dalam sistem social masyarakat setempat yang warganya sangat tergantung dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Penelitian terhadap pelacuran Kalijodo, menggunakan teori Patron klien dari James Scoot, Keith R. Legg, Peter Blau dan teori Mikro Obyektif (teori 3 faktor) untuk mengetahui corak keteraturan sosial pada kehidupan masyarakat, sekaligus mendapatkan gambaran mengenai karakteristik Pelacur di lokasi tersebut. Untuk memahami makna yang ada dalam sesuatu gejala sosial, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode etnografi untuk memahami gambaran kehidupan masyarakat melalui pengamatan terlibat dengan pengumpulan data mengunakan pengamatan, wawancara terstruktur dan spontan. Hasil penelitian mengenai kehidupan Pelacur di pemukiman kumuh liar kalijodo menunjukkan adanya keteraturan sosial sebagai wujud dari hubungan sosial antara sesama Pelacur, dengan germo dan warga setempat yang didasari pada pola-pola hubungan Patron klien dengan jenis Patron; pemilik tanah, pemilik modal, Ketua RW dan Bapak Yus yang masing-masing berperan dalam kehidupan Pelacur di pemukiman kumuh liar Kalijodo.

Abstrak :
RINGKASAN Program Studi Kajian llmu Kepolisian Program Pascasarjana Universitas Indonesia Tesis, 1 Agustus 2001 Nama Judul Tesis Jumlah halaman Amran Ampulembang PERILAKU UNIT KERJA RESERSE DALAM PROSES PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA Dl POLRES DEPOK x + 186 halaman + 26 halaman lampiran RINGKASAN Perilaku anggota reserse masih sering menjadi sorotan. Sebagai salah satu unsur pelaksana penegakan hukum, perilaku anggota reserse dianggap masih belum memenuhi harapan masyarakat. Tulisan ini berupaya mencermati perilaku anggota unit reserse di Polres Depok. Permasalahan yang dikemukakan adalah perilaku unit kerja reserse dalam proses penyelesaian tindak pidana di Polres Depok, dengan fokus perilaku anggota unit reserse. Permasalahan ini muncul, karena telah ada persyaratan perilaku yang seharusnya menjadi acuan anggota reserse, dalam melaksanakan tugasnya, namun kenyataannya masih terdapat perilaku angggota reserse yang tidak seharusnya dilakukan sebagai seorang penegak hukum. Tujuan penulisaan ini adalah untuk mendeskripsikan gejala-gejala sosial yang ada dalam unit reserse sehubungan proses penyelesaian perkara. Apa saja kegiatan yang dilakukan dan mengapa suatu perilaku tertentu bisa terjadi. Melalui pemahaman perilaku ini, diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan, dalam membentuk perilaku yang positip dari anggota reserse. Teori dan konsep yang digunakan adalah perilaku organisasi. Perilaku seseorang tidak terlepas dari karakteristik individu yang dimiliki, yang kemudian terbawa dalam organisasi. Organisasi juga membatasi perilaku anggotanya melalui berbagai peraturan. Adapun metode pendekatan dalam menganalisa permasalahan adalah metode kualitatif, dengan tehnik pengumpulan data : pengamatan, wawancara terstruktur dan pengamatan terlibat. Hasil penelitian adalah bahwa perilaku anggota reserse didasarkan pada adanya pengalaman, kemampuan, pengharapan yang dimilki oleh anggota reserse, sikap dan kepuasan kerja, beban dan situasi kerja yang dirasakan oleh anggota reserse, kebijakan pimpinan, dan kepemimpinan Ka Unit. Perilaku anggota reserse juga didasarkan pada faktor internal organisasi yang membatasi perilaku, seperti adanya pembagian tugas, kebijakan pimpinan, bentuk kegiatan yang harus dilakukan sehubungan proses penyelesaian perkara. Dalam menjalankan tugasnya, menyelesaikan perkara, masing-masing anggota reserse menampilkan variasi perilaku yang berbeda. Latar belakang pengalaman yang berbeda menghasilkan perilaku yang berbeda. Masing-masing anggota reserse menampilkan perilaku yang berbeda dalarn menyikapi perkara yang dihadapi. Mereka merespon kondisi yang ada sesuai dengan persepsinya masing-masing. Dalam menjalankan tugasnya perilaku anggota reserse tidak terlepas dari lingkungan atau iklim organises! yang ada, misalnya situasi kerja yang penuh keakraban. Masih terdapat perilaku anggota reserse yang tidak sesuai dengan harapan, misalnya bertindak sewenang-wenang kepada tersangka, membebani pelapor dalam proses penyefesaian perkara, dan berbagai perilaku lainnya yang tidak menunjukkan rasa tanggung jawab sebagai seorang polisi yang bertugas menyelesaikan perkara. Daftar Kepustakaan : 28 buku + 3 dokumen

Abstrak :
Tesis ini tentang asimilasi berdasarkan sistem pemasyarakatan. Fokus utama tesis ini adalah pelaksanaan asimilasi yang memerlukan komitmen dan kepedulian para petugas dan pembuat kebijakan. Dalam kajian tesis ini pelaksanaan asimilasi sebagai bentuk pembinaan merupakan tahapan dalam proses pemasyarakatan. Tahapan pembinaan narapidana seharusnya dilakukan secara berkesinambungan berdasarkan sistem pemasyarakatan. Tesis ini menggunakan penelitian kualitatif dengan tehnik pengumpulan data secara pengamatan, wawancara dengan pedoman dan studi dokumen untuk mengungkapkan pelaksanaan asimilasi yang dilakukan para petugas di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para petugas dan pembuat kebijakan belum peduli dan belum memiliki komitmen dalam pelaksanaan asimilasi di Lapas Terbuka Jakarta. Hal ini ditunjukkan dengan masih ada ketakutan akan terjadi kegagalan dalam pelaksanaan sehingga lebih mengedepankan pengamanan dari pada pembinaan. Para pembuat kebijakan belum membuat prosedur tetap pelaksanaan asimilasi di lapas terbuka. Selain itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan asimilasi yang berasal dari lapas tertutup sebagai pengirim narapidana dan lapas terbuka yang menerima. Yang berasal dari lapas tertutup, yaitu proses asimilasi belum sesuai tahapan pembinaan, para petugas takut narapidana akan kabur, ada biaya yang dibebankan kepada narapidana bila pindah ke Lapas Terbuka Jakarta, narapidana enggan dipindah, kualitas petugas sebagai pembina masih minim dan fasilitas latihan ketrampilan belum sesuai dengan narapidana yang ada. Sedangkan yang berasal dari lapas terbuka, yaitu keterbatasan petugas pembina narapidana, sarana pembinaan, struktur organisasi lapas terbuka, proesedur tetap pelaksanaan asimilasi di Lapas Terbuka Jakarta. Implikasi dari tesis ini adalah perlu komitmen dan kepedulian para petugas dan pembuat kebijakan dalam pelaksanaan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta, agar semua narapidana yang telah menjalani setengah masa pidananya dapat dibina di lembaga pemasyarakatan terbuka. Komitmen dan kepedulian para petugas ditunjukkan dengan pembuatan protap, sarana dan prasarana pembinaan narapidana di lapas terbuka, perekrutan petugas sebagai pembina narapidana sebelum kembali ke masyarakat serta diperlukan pengawasan pelaksanaan asimilasi agar tidak terjadi pungutan yang membebani narapidana. Peran serta masyarakat juga diperlukan dalam membina narapidana. Dalam pelaksanaan asimilasi, keterlibatan masyarakat sangat berarti bagi narapidana terutama untuk menumbuhkan rasa percaya diri. Kepercayaan terhadap diri sendiri karena dapat diterima kembali di masyarakat, dapat menghilangkan stigma penjahat bagi narapidana sehingga dapat menjadi warga negara yang berguna bagi bangsanya. ......This study is about the assimilation process based on Sistem Pemasyarakatan. The main focus of this study is the implementation of assimilation which needs commitment and careness of the officiais and policy makers. In this study, the implementation of assimilation as the fonn of character building is a step in the process of socialization. The character building of inmates should be done continually based on Sistem Pemasyarakatan. This study used qualitative approach with observation, guided interview, and document review as the data collection technique in order to describe the implementation of assimilation in Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta. The result of this study shows that the officiais and policy makers do not care yet and do not have the commitment in assimilation implementation in Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta. This is showed by the anxiety a fail in implementing the system, so that the officiais and policy makers prefer to use the security system instead of character building of inmates. Policy makers of Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta have not constructed the Standard operating procedures for the implementation of assimilation. Besides, there are factors which influenced the implementation of assimilation, which is from the close correctional institution as the sender of inmates and Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta as the receiver of inmates. The factors that comes from the close correctional institution of Jakarta are the inappropriate assimilation process which is based on character building, the anxiety of officiais that inmates will escape, the charge that inmates are required to pay if they want to move to Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta so that inmates are unwilling to move to Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta, the lack of official’s quality and facility that are not in line with the number of inmates. The factors that come from Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta are lack of officiais, facility, structure organization of Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta, and Standard operating procedure of the implementation of assimilation in Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta. The conclusion of this study is that commitment and careness of the officiais and policy makers are needed in doing the assimilation system in Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta so that the inmates who have carried out hal f of their punishmaent can move to Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta to follow the assimilation process. Commitment and careness of officiais and policy makers should be shown by constructing a Standard operating procedure, establishing facilities in Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta, recruiting of officials as the mentor of inmate before they go back to the society, and also the supervision of the implementation of assimilation so that inmates are not required to pay for the transfer. The role of society is needed in building the charaeter of the inmates, establishing the confidence of inmates that they can be accepted in society, leaving out the stigma that inmates are criminals so that they can also becomc good citizens and can give good contribution to the nation.