Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sumber daya genetik (SDG) pada awalnya secara natural berpindah dari satu daerah ke daerah lain dengan berbagai tujuan, terutama untuk ketahanan pangan. Perpindahan demikian semula tidak menjadi satu masalah, bahkan dianggap sebagai suatu kegiatan yang saling menguntungkan. Namun, seiring dengan perkembangan realitas sosial dan perkembangan nilai yang tumbuh dalam bangsa-bangsa dunia, SDG yang semula bebas akses karena warisan bersama umat manusia (common heritage of mankind = CHM) pada perkembangannya menjadi hak berdaulat negara yang memberikan hak mengontrol akses dan pemanfaatan SDG yang berada di wilayahnya. Pergeseran ini dipicu oleh ketidakkonsistenan nilai yang diterapkan pada SDG: manakala mengakses, seluruh dunia menggunakan prinsip CHM, namun jika ada hasil komersial dari akses dimaksud, maka hasil tersebut merupakan hak individu berdasarkan prinsip hak kekayaan intelektual (HKI), yang secara tepat digambarkan oleh Olembo: ?what went out free, would return with a price tag? . Dengan mencermati perkembangan yang terjadi di tingkat internasioal dan nasional, pola perlindungan atas SDG Indonesia sekaligus pemanfaatannya secara berkelanjutan harus dilakukan melalui suatu sistem pengelolaan SDG yang responsif terhadap tuntutan global dan terutama nasional, dengan menggabungkan unsur perlindungan dan pemanfaatan yang memungkinkan beban biaya perlindungan turut juga ditanggung oleh hasil komersialisasi SDG.

Abstrak :
Berkembangnya perdagangan yang melewati batas-batas negara dan adanya perdagangan bebas mengakibatkan semakin terasa kebutuhan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual yang sifatnya tidak lagi timbal balik, tetapi sudah menjadi urusan masyarakat internasional. Organisasi Perdagangan Dunia WTO mengatur dan mewajibkan negara-negara anggotanya untuk memberikan perlindungan yang ketat terhadap hak kekayaan intelektual. Indonesia sebagai anggota WTO telah mengeluarkan undang-undang yang mengatur tentang hak kekayaan intelektual, selain itu negara-negara anggota WTO harus menetapkan otoritas kepabeanan untuk menegakkan hukum hak atas merek dan hak cipta. Dalam posisinya sebagai otoritas pengawas lalu lintas barang baik yang masuk maupun yang keluar dari wilayah pabean Indonesia, otoritas kepabeanan diwajibkan mengendalikan, mengawasi dan menegakkan hukum atas impor atau ekspor barang hasil pelanggaran hak intelektual sebagai lanjutan dari ratifikasi persetujuan WTO untuk memberikan perlindungan kepada pemilik hak. Dengan meningkatnya upaya perlindungan hak atas merek dan hak cipta, peran pihak otoritas kepabeanan dalam melaksanakan perlindungan hak kekayaan intelektual juga semakin penting, karena tugas dan wewenangnya yang sangat efektif dalam menghadapi perdagangan barang khususnya terhadap barang-barang yang diduga melanggar hak atas merek dan hak cipta, baik barang yang dipalsukan maupun barang hasil bajakan sebelum beredar ke pasar domestik atau sebelum barang tersebut di ekspor keluar wilayah pabean Indonesia. Praktek peredaran barang palsu atau bajakan menyebabkan sejumlah kerugian ekonomi. Selain itu, pemalsuan dan pembajakan memiliki efek merugikan bagi kesehatan publik dan keamanan produk. Selanjutnya, pemalsuan merek maupun pembajakan hak cipta merupakan masalah yang perlu dicarikan solusi tindakan untuk memberantasnya. Banyaknya pemalsuan merek, pembajakan hak cipta ataupun pelanggaran hak kekayaan intelektual, konsekuensi logisnya dapat menimbulkan sanksi masyarakat internasional terhadap Indonesia. Sanksi tersebut tidak hanya berdampak ekonomis serta moral yang dapat menurunkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Jika Indonesia tidak dapat melaksanakan penegakan hukum hak atas merek dan hak cipta secara efektif dan memadai, Indonesia akan dikucilkan dari pergaulan internasional. Terdapat beberapa kesimpulan hasil penelitian yang dicapai dari penelitian ini yakni: Pertama, bahwa penegakan hukum hak atas merek dan hak cipta yang dilaksanakan oleh otoritas kepabeanan belum efektif untuk memberikan perlindungan kepada pemilik hak ditinjau dari sudut pandang peraturannya; Kedua, penegakkan hukum hak atas merek dan hak cipta untuk memberikan perlindungan kepada pemilik hak belum efektif karena adanya hambatan dari faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum; Ketiga, dalam upaya mencegah pelanggaran hak atas merek dan hak cipta, perlu dipertimbangkan adanya sistem pengelolaan terintegrasi antar institusi yang berkaitan dengan efektivitas penegakkan hukum oleh otoritas kepabeanan dalam pelaksanaan perlindungan hak. ...... The development of cross border trade and the presence of free trade have resulted in more senses for the needs of protection against intellectual property rights which its character is no longer reciprocal, but it has become international community affairs. World Trade Organization WTO has regulated and obligated its member countries for providing tight protection against intellectual property rights. Therefore, Indonesia as a member of WTO has promulgated law regulating intellectual property rights. Apart from that, the member countries of WTO have to stipulate customs authorities for enforcing the law on intellectual property rights. In its position as supervisory authority for goods, both entering to as well as outgoing from the Indonesian customs territory, the customs authority is obligatory to control, supervise and enforce the law on import or export of goods resulting from violation to trademark and copyright as continuation from WTO approval ratification for providing protection to the rights holder. By increasing efforts of protection for trademark and copyright, the role of customs authority in implementing protection to trademark and copyright is also getting more important, because their duties and authorities are quite effective in facing trade of goods particularly against goods which are suspected to violate trademark and copyright, both goods which are falsified and goods resulting from the result of piracy prior to circulation to domestic market or before such goods are exported outside the Indonesia customs territories. The circulation of falsified or pirated goods has caused an amount of economic losses. Other than economic impact, falsification and piracy have adverse effect to public health and product safety. Trademark falsification as well as piracy of copyright goods constitutes a problem with needs to look for solution of action for fighting against it. The increasing number of counterfeit trademark, pirated copyright goods or violations to intellectual property rights may arise in international community sanction against Indonesia. Such sanction may have economic as well as moral impact which can reduce the dignity and prestige of the Indonesian nation. If Indonesia is unable to execute the enforcement against trademark and copyright effectively and sufficiently, Indonesia will be isolated from international society. The results as achieved from this research are Firstly that enforcement of trademark and copyright as executed by customs authority have not been effective to provide protection to the owner of right as viewed from the perspective of its regulation. Secondly apart from that, enforcement against trademark and copyright for providing protection to the rights holder has not been effective because there are obstacles from the factors which have influenced the effectiveness of enforcement. Thirdly in the efforts of preventing violation to the trademark and copyright it needs to be taken into account the presence of inter authorities integrated management system in the implementation of trademark and copyright protection.

Abstrak :
Penelitian ini mengkaji penerapan UU Merek dalam mengatasi permasalahan obat palsu di Indonesia untuk menguji tujuan merek dalam melindungi konsumen. Pertanyaan penelitian dalam disertasi ini: 1) apakah sistem pelindungan merek bertujuan untuk melindungi konsumen; 2) mengapa konsumen perlu mendapatkan pelindungan hukum agar terlindungi dari bahaya obat palsu; 3) apakah merek bertujuan untuk melindungi konsumen berdasarkan hasil penelitian empiris terhadap perusahaan farmasi dan penelitian terhadap putusan pengadilan di Indonesia; 4)  bagaimana penegakan hukum untuk melindungi konsumen dari bahaya obat palsu di Indonesia. Disertasi ini menggunakan Teori Penegakan Hukum oleh Publik dari William M. Landes dan Richard A. Posner, serta A. Mitchell Polinsky dan Steven Shavell. Disertasi ini menggunakan metode penelitian sosio-legal. Kesimpulan dari disertasi ini yaitu konsep tujuan merek untuk melindungi konsumen didasarkan pada perkembangan konsep pelindungan merek dan teori analisis ekonomi. Penelitian terhadap konsumen membuktikan konsumen tidak berdaya untuk melindungi dirinya dari bahaya obat palsu. Penelitian terhadap perusahaan farmasi dan  putusan pengadilan menunjukkan sistem pelindungan merek tidak melindungi konsumen dari bahaya obat palsu. Hukum Merek tidak dapat dipaksa untuk melindungi konsumen karena akan merusak sistem pelindungan hukum merek itu sendiri. Agar konsumen dapat terlindungi dari bahaya obat palsu maka penegakan hukum harus dilakukan oleh publik dengan menggunakan UU Kesehatan. ......This reserach examines the application of the Trademark Law in overcoming the problem of counterfeit medicines in Indonesia to examine trademarks objective in protecting consumers. The research questions are: 1) whether the trademark protection system aims to protect consumers; 2) why consumers need to get legal protection to be protected from the dangers of counterfeit drugs; 3) whether the trademark aims to protect consumers based on the results of empirical research on pharmaceutical companies and research on court decisions; 4) how law enforcement must be pursue to protect consumers from the dangers of counterfeit medicines in Indonesia. This dissertation uses the Public Law Enforcement Theory developed by William M. Landes and Richard A. Posner, also by A. Mitchell Polinsky and Steven Shavell. This study uses socio-legal research methods. The conclusions are the concept of trademark objectives to protect consumers based on the development of trademark protection concepts and economic analysis theory. Research on consumers proves that consumers are powerless to protect themselves from the dangers of counterfeit medicines. Research on pharmaceutical companies and court decisions shows that the trademark protection system does not protect consumers from the dangers of counterfeit medicines. Trademark Law should not be forced to protect consumers because it will damage the system. In order to protect consumers, law enforcement must be carried out by the public using the Health Law.

Abstrak :
Disertasi ini membahas pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Mainan Secara Wajib (SNI Mainan) yang bertujuan mewujudkan pelindungan anak sebagai konsumen dari peredaran mainan tidak berkualitas di pasaran. Anak-anak merupakan bagian dari kelompok konsumen rentan (vulnerable consumer) yang memiliki kondisi khusus yang berbeda dibandingkan konsumen dewasa pada umumnya, serta membutuhkan pelindungan dari produk-produk yang menyasarnya sebagai target market, termasuk mainan. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 yang diperbaharui dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) telah mengatur pelindungan terhadap hak-hak anak; sedangkan pengaturan hak-hak konsumen terdapat dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Kedua undang-undang ini belum memiliki pengaturan mengenai pelindungan anak sebagai konsumen. Selanjutnya, bagaimana pemberlakuan SNI Mainan dapat melindungi anak sebagai konsumen ? Penelitian ini dilakukan dengan metode sosiolegal di beberapa kota pada provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Pendekatan perbandingan hukum terkait keamanan mainan (toy safety) dilakukan pada negara Amerika Serikat, Australia, China, dan organisasi supranasional Uni Eropa. Analisis deskriptif kualitatif meliputi ruang lingkup pemberlakuan, pengawasan dan faktor-faktor pendukung pemberlakuan SNI Mainan. Temuan penelitian menunjukkan : (1) Perkembangan pelindungan anak sebagai konsumen sesudah berlakunya SNI Mainan membutuhkan penguatan hak-hak anak sebagai konsumen agar anak-anak Indonesia terlindungi ; (2) SNI Mainan belum memberikan pelindungan sesuai tujuan pemberlakuannya yaitu untuk melindungi anak sebagai konsumen mainan di Indonesia; (3) Pemerintah perlu mencermati faktor-faktor pendukung optimalisasi pemberlakuan SNI Mainan, khususnya dengan implementasi Public Interest Model Of Optimal Deterrence dalam pemberlakuan SNI Mainan Secara Wajib untuk mewujudkan pelindungan anak sebagai konsumen yang lebih baik di masa yang akan datang. Catatan khusus dari hasil penelitian disertasi ini adalah urgensi memasukkan pengaturan tanggung jawab ketat (strict liability) dan pengaturan mengenai konsumen rentan (vulnerable consumer) yang meliputi lansia, golongan disabilitas, dan anak-anak sebagai konsumen dalam pembahasan amandemen UUPK selanjutnya. ......This dissertation discusses the application of the Compulsory Indonesian National Standard for Toys (SNI Toys) which aims to realize the protection of children as consumers from the circulation of toys that are not of good quality in the market. Children are part of a group of vulnerable consumers who have special conditions that are different from adult consumers in general, and need protection from products that target them as a target market, including toys. Law No. 23 of 2002 which was renewed by Law no. 35 of 2014 concerning Amendments to Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection (Child Protection Law) has regulated the protection of children's rights; while the regulation of consumer rights is contained in Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK). These two laws do not yet have regulations regarding the protection of children as consumers. Furthermore, how can the implementation of SNI Toys protect children as consumers? This research was conducted using the sociolegal method in several cities in the provinces of DKI Jakarta, Banten and West Java. A comparative legal approach related to toy safety was carried out in the United States, Australia, China, and the European Union supranational organization. Qualitative descriptive analysis includes the scope of implementation, supervision and supporting factors for the implementation of SNI Toys. The research findings : (1) The development of child protection as consumers after the entry into force of SNI Toys requires strengthening the rights of children as consumers so that Indonesian children are protected; (2) SNI Toys have not provided protection in accordance with the purpose of its implementation, namely to protect children as consumers of toys in Indonesia; (3) The government needs to examine the supporting factors for optimizing the implementation of SNI Toys, especially by implementing the Public Interest Model Of Optimal Deterrence in the compulsory implementation of SNI Toys in order to create better protection for children as consumers in the future. A special note from the results of this dissertation research is the urgency to include strict liability arrangements and regulations regarding vulnerable consumers which include the elderly, disabled groups, and children as consumers in the discussion of further UUPK amendments.

Abstrak :
Disertasi ini membahas perlindungan Indikasi Geografis dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 dari perspektif kepentingan konsumen. Sebagai bagian dari rezim Hak Kekayaan Intelektual yang paling erat kaitannya dengan perlindungan konsumen, perlindungan Indikasi Geografis sarat dengan kontroversi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa untuk menghasilkan peraturan perundang-undangan yang baik, kedaulatan negara dan kedaulatan hukum saja tidak cukup, melainkan negara dalam menjalankan kedaulatannya juga harus memperhatikan kebutuhan dan kemanfaatan undang-undang tersebut bagi rakyatnya. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 tidak mencerminkan hal itu. Hal ini didasari oleh: pertama, sistem perlindungan yang tidak berdasarkan perlindungan reputasi (reputation based protection) mengakibatkan relevansi perlindungan bukan untuk melindungi konsumen. Kedua, kewenangan untuk mendaftar justru menempatkan konsumen dalam posisi yang keliru. Ketiga, sistem perlindungan yang bersifat tertutup tidak dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang selalu berkembang. Keempat, terdaftarnya Indikasi Geografis tidak serta-merta membuktikan bahwa perlindungan efektif diterapkan, karena setelah pendaftaran barang berIndikasi Geografis tersebut harus mampu menjamin mutu dan kualitasnya tidak hanya di atas kertas. ...... This dissertation discusses the protection of Geographical Indications in Act No. 15 of 2001 and Government Regulation No. 51 of 2007 from the perspective of consumer interests. As part of the Intellectual Property Rights regime most closely related to consumer protection, protection of Geographical Indications loaded with controversy. This study uses normative legal research methods. The results of this study proves that to produce a good legislation, state sovereignty and the rule of law is not enough, but the state in carrying out its sovereignty must also consider the need and benefit of these laws for their people. The Act No. 15 of 2001 and Government Regulation No. 51 of 2007 does not reflect that. This is based on: first, the protection system which did not adopt reputation-based protection resulting relevance of protection rather than to protect consumers. Second, the authority to register it puts the consumer in the wrong position. Third, the static protection system can not meet the consumers needs who are always evolving. Fourth, the registered Geographical Indication does not automaticaly prove that effective protection is applied, because after registration Geographical Indications of goods should be able to guarantee the quality not only on paper.