Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Transfer dari pemerintah pusat merupakan salah sumber pendapatan bagi pemerintah daerah. Peningkatan transfer tak bersyarat akan memiliki efek yang sama terhadap belanja daerah seperti peningkatan pendapatan masyarakat. Namun, kenyataannya transfer tak bersyarat memiliki stimulus yang lebih besar apabila dibandingkan dengan pendapatan masyarakat atau yang disebut dengan flypaper effect. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis adanya flypaper effect berdasarkan jenis belanja (operasi dan modal) serta berdasarkan fungsinya di Indonesia. Melalui analisis data panel dengan unit analisis kabupaten/kota di Indonesia, terbukti bahwa flypaper effect terjadi pada belanja operasi dan modal, serta masing-masing belanja berdasarkan fungsinya.

---

Intergovernmental transfers can affect the level of local expenditures. Empirical studies indicate that lump sum grants have more stimulative effect on the level of public expenditures than local private income, which is termed as the flypaper effect. This study aims to analyze flypaper effect on operation and capital expenditure and on each categorical expenditures in Indonesia. Using municipalities panel data regression, we find a positive flypaper effect at operation, capital expenditure, and for each categorical expenditures."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan infrastruktur transportasi dengan permintaan pariwisata internasional provinsi di Indonesia. Menggunakan analisis regresi data panel 33 provinsi di Indonesia sepanjang periode 2004-2012 ditemukan bahwa infrastruktur jalan tidak signifikan mempengaruhi kunjungan wisatawan asing karena daya tarik wisata di provinsi tersebut cukup tinggi sehingga mampu menutupi kualitas jalan yang rendah. Sedangkan infrastruktur bandara terbukti secara signifikan mendukung kunjungan wisatawan asing di provinsiprovinsi di Indonesia mengingat bentuk negara Indonesia merupakan negara kepulauan sehingga penting memiliki bandara yang memadai untuk menjembatani perpindahan antarpulau.

---

This study aims to analyze the correlation between transportation infrastructure and international tourism demand in Indonesian provinces. Using panel data analysis of 33 provinces in Indonesia for the period of 2004-2012, it is found that road infrastructure is not significant in affecting foreign tourist arrivals due to its strong tourist attraction so it is able to offset the low-quality road. Meanwhile airport infrastructure is significant in supporting foreign tourist arrivals in Indonesian provinces considering Indonesia is an archipelago so it is important to have capable airports in providing moving instruments between islands."

"Angkutan umum di Jakarta telah ada sejak masa kolonial Belanda, namun kebijakan pembangunan yang berpusat pada mobil pada tahun 1950an di bawah Presiden Sukarno menyebabkan peningkatan kepemilikan mobil secara signifikan dan minimnya perkembangan angkutan umum. Peningkatan kepemilikan mobil tersebut mengakibatkan kemacetan lalu lintas yang berkepanjangan. Meskipun pemerintah telah berupaya untuk memitigasi hal ini dengan meluncurkan MRT Jakarta pada tahun 2019, kemacetan lalu lintas masih menjadi masalah utama dikarenakan pertumbuhan kendaraan pribadi yang terus berlanjut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi frekuensi pengunaan MRT Jakarta, dari sudut pandang operator PT MRT Jakarta. Terdapat dua variabel dependen yang akan digunakan: frekuensi penguaan MRT untuk kegiatan utama dan frekuensi penguaan MRT untuk kegiatan rekreasi, terhadap 11 variabel independen: kepemilikan mobil; ketersediaan parkir; jarak berjalan kaki ke stasiun MRT terdekat; penghasilan bulanan; pendidikan; pekerjaan; kelancaran perpindahan antara KRL dan MRT; kelancaran perpindahan KRL dan Transjakarta; koefisien interaksi antara kepemilikan mobil dan ketersediaan tempat parkir; variabel kontrol domisili; dan variabel kontrol untuk gender. Dengan menggunakan model regresi Poisson, penelitian ini menemukan bahwa penghasilan bulanan dan interaksi antara kepemilikan mobil dan ketersediaan tempat parkir berpengaruh signifikan terhadap frekuensi penggunaan MRT Jakarta pada kegiatan utama, sedangkan hanya kepemilikan mobil berpengaruh signifikan terhadap pengunaan MRT untuk kegiatan rekreasi. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan fasilitas park-and-ride agar mendorong pemilik mobil untuk menggunakan angkutan umum, sehingga meningkatkan jumlah penumpang MRT Jakarta dan mengurangi kemacetan. Keterbatasan dari penelitian ini adalah pengecualian pemeriksaan tarif tiket, yang disarankan untuk diperiksa di penelitian selanjutnya.

---

Public transit in Jakarta has existed since the Dutch colonial era, but car-centric development policies in the 1950s under President Soekarno led to minimal public transit development and a significant increase in car ownership. This surge in car ownership has resulted in persistent traffic congestion. Despite the government’s efforts to mitigate this by launching MRT Jakarta in 2019, traffic congestion remains a major issue due to continuous private vehicle growth. This study investigates the factors influencing MRT Jakarta ridership frequency from the perspective of the operator PT MRT Jakarta. Two dependent variables will be used: frequency of primary activity and leisure, against 11 dependent variables: car ownership; parking availability; walking distance to nearest MRT station; monthly income; education; employment; smoothness of transfer between KRL and MRT; smoothness of transfer between KRL and Transjakarta; an interaction term between car ownership and parking availability; control variable for domicile; and a control variable for gender. Using Poisson regression models, the study finds that income and the interaction between car ownership and parking availability significantly influence ridership for primary activities, while car ownership alone is significant for leisure activities. The study recommends enhancing park-and-ride facilities to encourage car owners to use public transit, thereby increasing ridership and reducing congestion. A noted limitation is the exclusion of fare price examination, which is suggested for future research."

"Penelitian ini mengevaluasi ketidakpatuhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Penelitian mengenai ketidakpatuhan PBB-P2 sangat menarik mengingat ketergantungan Provinsi DKI Jakarta terhadap penerimaan dari jenis pajak ini. Ketergantungan tersebut terlihat dari upaya optimalisasi pemungutan PBB-P2 yang berkelajutan. Upaya optimalisasi (meningkatkan) penerimaan PBB-P2 dapat dilakukan melalui peningkatan tarif pajak maupun peningkatan dasar pengenaan pajak, yaitu Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Kenaikan kelas tarif PBB-P2 maupun kenaikan NJOP ini berimplikasi terhadap kenaikan PBB-P2 terhutang yang dipikul wajib pajak. Hal ini dikhawatirkan dapat memicu ketidakpatuhan wajib pajak. Hasil penelitian adalah bahwa tarif pajak, lokasi objek pajak, dan jenis objek pajak signifikan mempengaruhi probabilitas ketidakpatuhan wajib pajak, namun NJOP tidak signifikan mempengaruhi probabilitas ketidapatuhan wajib pajak.

---

This research evaluates non-compliance of Property Tax in the Special Capital Region of Jakarta. This research is interesting considering the dependence of the Local Government to property tax revenue that can be seen from the continuous efforts to maximize property tax collection. Maximizing property tax collection can be done in two ways, first by increasing the tax rate, and second, by increasing the value of property taxed (tax base). The increase of tax rate or tax base lead to increase in property tax liability. This condition can encourage non-compliance. The results show that tax rates, location of property (flooded or free of flood area), and the type of property (apartment or non-apartment property) are related to the increase of non-compliance. Only property value (tax base) is not related to the increase of non-compliance. "

"Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kenaikan Upah Minimum Regional terhadap status pekerjaan tenaga kerja terdidik di Indonesia pada level individu. Selain itu, penelitian ini juga meneliti pengaruh dari karakteristik demografi, karakteristik sosial, dan karakteristik regional terhadap sektor pekerjaan tenaga kerja terdidik di Indonesia. Data yang digunakan adalah data survei SAKERNAS untuk periode tahun 2013 dan juga data Upah Minimum Provinsi tahun 2013. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa tidak semua variabel independen signifikan mempengaruhi status pekerjaan tenaga kerja terdidik. Kebijakan Upah Minimum Regional terhadap status pekerjaan mempunyai pengaruh yang berbeda-beda di masing-masing kelompok pendidikan.

---

This paper aims to observe the effects of regional minimum wage raise on occupational status of educated labour in Indonesia at the individual level. Moreover, it also examines the effects of demographic, social and regional characteristics on occupations of Indonesia's educated labour. Data used is National Labour Survey (SAKERNAS) and Regional Minimum Wage for the year 2013. Results shows that not all of the independent variable are able to affect the occupational status of educated labour. Furthermore, the effects of minimum wage policy that is implemented on the occupational status differ at each educational category."

"Penelitian ini melihat keterkaitan insentif dengan peningkatan kinerja anggaran unit yang dikelola oleh sumber daya manusia khususnya pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam penelitian ini menggunakan data observasi sebanyak 62,568 data yang terklasifikasi dalam 1,738 unit pada tahun 2017 – 2019 yang terkait dengan serapan anggaran dan sumber daya manusia. Dengan menggunakan metode Difference – In – Difference (DID), penelitian ini menemukan bahwa setelah adanya kebijakan penundaan tunjangan kinerja, memiliki dampak yang positif terhadap serapan anggaran sebesar 12.75% pada unit yang terkena kebijakan dengan tingkat signifikansi sebesar 1%. Selain itu, penerapan kebijakan penundaan tunjangan yang terhadap unit yang tidak dapat menyerap anggaran dalam 2 (dua) bulan berturut – turut memiliki efek positif 7.10% dan signifikansi pada tingkat 1%. Penelitian ini merekomendasikan bahwa kebijakan penundaan tunjangan ini dapat diterapkan dengan lebih memperhatikan komposisi jenis kelamin, pendidikan, jabatan struktrural, dan tingkat kehadiran pegawai pada setiap unit sehingga serapan anggaran yang telah disusun dapat tercapai. Temuan pada penelitian ini mendukung literatur bahwa Kebijakan penundaan tunjangan kinerja yang termasuk punishment; dimana punishment dapat memiliki efek positif dalam meningkatkan kinerja dalam unit dan memotivasi kinerja pegawai.

---

This study research views relation between incentives and enhancement of unit’s performance budget which is managed by human resources in DKI Jakarta Provincial Government. In this research using 62,568 data which is classified by 1,738 unit from 2017 – 2019 related to realization of budget and human resources. By using Difference in Difference method in this research find that after implementing policy in delayed of incentives, it has a positive impact on realization budget of 12.75% in units affected by the policy with a significance level of 1%. In addition, the implementation of the policy if the unit can not achieve the target for 2 (two) concecutive months has a positive effects of 7.10% with a significance level of 1%. This study recommends that the policy can be implemented if government concern in gender, education, and employee attendance in each unit, so the unit can achieve the target. The findings research support the literature that policy which is includes the punishment has positive effects in improving performance unit and motivating employee performance."