Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kerangka liberalisasi perdagangan komoditi pertanian dalam konteks World Trade Organization (WTO) tertuang dalam Perjanjian Umum Bidang Pertanian atau Agreement on Agriculture (AOA). AOA adalah salah satu perjanjian internasional WTO yang dihasilkan melalui serangkaian perundingan dalam Putaran Uruguay dari General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Perjanjian ini diberlakukan bersamaan dengan berdirinya WTO pada tanggal 1 Januari 1995 yang terdiri atas 13 bagian dengan 21 Pasal yang dilengkapi dengan 5 Pasal Tambahan (Annex) dan satu lampiran untuk Annex ke-5. Adapun AoA memiliki tiga pilar utama yaitu perluasan akses pasar, dukungan domestik serta subsidi ekspor. Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Indonesia telah meratifikasi ketentuan-ketentuan WTO dimana WTO mewajibkan negara-negara anggotanya untuk menyesuaikan aturan-aturan yang termuat dalam Annex WTO. Salah satunya adalah aturan-aturan kebijakan pangan Indonesia yaitu melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.

---

Framework of agricultural trade liberalization in the context of World Trade Organization (WTO) General Agreement set out in the field of Agriculture or the Agreement on Agriculture (AOA). AOA is one of the international treaties that are generated through a series of WTO negotiations in the Uruguay Round of General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Pact is applied simultaneously with the establishment of the WTO on January 1, 1995 which contained 13 parts and 21 Articles which is equipped with 5 Annex and an appendix to the Annex 5. The AoA has three main pillars, namely the expansion of market access, domestic support and export subsidies. Through Law No. 7 of 1994, Indonesia has ratified the WTO provisions which obliges WTO member states to adapt the rules contained in Annex WTO. One of them is the rules of the food policy Indonesia through Law No. 7 of 1996 concerning Food and Government Regulation No. 68 of 2002 on Food Security."

"Tesis ini membahas mengenai liberalisasi sektor telekomunikasi di Indonesia sebagai bentuk komitmen Indonesia di WTO, khususnya ketentuan General Agreement on Trade in Services (GATS) dengan melihat pada Schedule of Commitment dan regulasi domestik Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode nonnatif preskriptif untuk melihat scjauh mana perkembangan liberalisasi sektor telekomunikasi di Indonesia serta kesiapan Indonesia dalam rnenghadapi liberaJisasi agar dapat memanfuatkan peluang sekaligus melindungi kepentingan nasional Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa liberalisasi sektor telekornunikasi di Indonesia telah dimulai dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi serta berakhimya konsep monopoli di sektor telekomunikasi Indonesia. Dalam perkembangannya pemerintah telah melakukan upaya yang cukup menunjang dalam rangka menghadapi liberalisasi agar dapat efektif memanfaatkan hasil libernlisasi.

---

This thesis is concerning about liberalization of telecommunication sector in Indonesia as Indonesian's commitment in WTO, especially stipulation in General Agreement on Trade in Services (GATS) by refers on Schedule of Commitment and domestic regulation in Indonesia. This research is conducted using nonnative prescriptive methods to discover how far are the liberalizations of telecommunication sector development in Indonesia and the preparation of the country in dealing with liberalization so it will be able to take advantage of opportunities and also to protect Indonesia’s interests. The result of the research shows that the liberalizations of telecommunication sector in Indonesia has initiated by the Act no 36, 1999 About Telecommunication and the end of monopoly concept in Telecommunication sector of Indonesia. Within the development, the govermment conducted moderate value of supporting effort in order to deal with liberalization to be effective in utilize liberalization output."

"Tesis ini membahas tentang liberalisasi jasa konstruksi di indonesia dan kesesuaian dengan komitmen dalam General Agreement on Trade in Services (GATS-WTO) di bidang jasa konstruksi.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, karena penelitian ini menitik beratkan pada penelitian kepustakaan yang intinya meneliti asas-asas hukum, sistematis hukum, dan sikronisasi hukum dengan jalan menganalisanya. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa saat ini Indonesia telah membuka jasa konstruksi untuk asing. Pembukaan jasa konstruksi asing hanya untuk bidang usaha jasa konstruksi yang beresiko besar dan/atau berteknologi tinggi dan/atau yang berbiaya besar. Peraturan Nasional Indonesia di bidang jasa konstruksi merupakan landasan dalam penentuan komitmen Indonesia dalam GATS-WTO.

---

Main purpose of this study is the construction services liberalization in Indonesia and conformity with commitment in General Agreement on Trade in Services (GATS-WTO) in construction services sector.

This research is juridical-normative, because this research emphasized on library research, which researched law principles, law systematic, and law synchronization by analyzing them. The data obtained are analyzed using qualitative descriptive method.

Based on the analysis conclusion of this study shows that the present Indonesia has opened the market for construction services. Market for foreign supplier only for construction services sector which are high risk and/or high technology and/or high capital. National Regulation on construction sector is main principal in the Indonesia schedule of commitments."

"ABSTRAK Laut Indonesia yang kaya situs kapal karam merupakan berkah sekaligus menjadi masalah. Kasus pencurian Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) di perairan Indonesia telah berlangsung sejak awal perkembangan arkeologi bawah laut di era tahun 1970-an, dan masih berlangsung hingga hari ini. Melihat potensi dan permasalahan Cagar Budaya Bawah Air yang semakin mengkhawatirkan, maka sangat diperlukan landasan hukum yang kuat dan langkah nyata untuk melindunginya. Ketika hukum dan peraturan perundang-undangan Cagar Budaya Bawah Air tidak cukup kuat untuk melindunginya, maka Indonesia yang kaya Benda Cagar Budaya Bawah Air akan banyak kehilangan data sejarah. Tulisan ini akan mengulas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Cagar Budaya Bawah Air berikut permasalahan hukumnya serta menawarkan beberapa poin kritik yang dapat dijadikan acuan dalam merevisi peraturan perundang-undangan tersebut dan melangkah ke depan dalam rangka melindungi Cagar Budaya Bawah Air.

---

ABSTRACT

The Indonesian watersterritory which is rich in shipwreck sites is both a blessing and a problem. The case of theft on valuable objects from the sinking ship cargo in Indonesian waters has been going on since the beginning of the development of underwater archeology in the era of the 1970s, and still continues to recent day. Considering potential threats of Indonesian underwater cultural heritage, a strong legal basic and concrete steps are needed for protecting them. Without the strong law enforcement, Indonesia will lose most of its valuable historical data. This paper will review the laws and regulations related to underwater cultural heritage along with legal issues and offer some points of criticism that can be used as a reference in revising these laws and regulations and moving forward in order to protect underwater cultural heritage.

"

"ABSTRAK Convention On The International Regulation For Preventing Collisions At Sea 1972/COLREG 1972 diratifikasi oleh Indonesia melalui Kepres Nomor 50 Tahun 1979. Dengan terjadinya tubrukan kapal di ALKI maka COLREG 1972 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran belum maksimal memberikan perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran di ALKI karena Indonesia belum menetapkan Traffic Separation Schemes (TSS)/ skema jalur pemisah pelayaran di ALKI. Dari penelitian hukum yuridis normatif dengan pertimbangan kepadatan trafik, bahaya navigasi, sudah saatnya Indonesia menetapkan Traffic Separation Scheme (TSS) pada Selat Sunda, Selat Karimata, Laut Jawa Sebelah Barat, Selat Lombok, Selat Makassar, Selat Ombai dan Laut Flores Seblah Tenggara. Dengan terdapatnya kelemahan Pasal 330 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, maka perlu direvisi dengan menambahkan perwira kapal dan awak kapal yang lain ikut bertanggung jawab secara pidana apabila lalai melakukan pencegahan kecelakaan kapal. Diperlukannya pengendalian Perairan Indonesia di ALKI melalui eksistensi kekuatan negara sepanjang ALKI. Untuk peningkatan pemahanan dan pengetahuan dalam penanganan Tindak Pidana Pelayaran perlu diadakan pelatihan bersama antara Penyidik dibidang pelayaran yaitu Polri, PPNS Perhubungan, Perwira TNI AL, Kejaksaan, Hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Hakim Mahkamah Agung."

"ABSTRAKSanksi Ekonomi Unilateral/sepihak, telah banyak menimbulkan perdebatan dalam hukum internasional. Sanksi ekonomi merupakan alat kebijakan luar negeri yang digunakan oleh negara atau organisasi internasional untuk mempengaruhi pemerintah atau kelompok pemerintahan untuk mengubah kebijakan mereka dengan membatasi perdagangan, investasi, atau kegiatan komersial lainnya.Tindakan tersebut tentunya berlawanan dengan era perdagangan saat ini yang bertujuan untuk membangun kerjasama ekonomi secara global. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa legalitas serta efektifitas pengenaan sanksi ekonomi oleh Uni Eropa terhadap Federasi Rusia, serta meninjau keberadaan sanksi dalam peraturan hukum perdagangan internasional. Tindakan pemberian atau penjatuhan sanksi diketahui bahwa hanya merupakan kewenangan tunggal Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan hanya melalui otoriasinya suatu negara atau organisasi internasional dapat memberlakukan sanksi tersebut kepada negara lain. Dalam hukum perdagangan internasional ketentuan pemberian sanksi ekonomi memang dapat diperbolehkan tetapi dalam ketentuan yang juga mengacu kepada Piagam PBB atau sebagai tindakan balasan atas pelanggaran negara target terlebih dahulu.

---

ABSTRACT

Unilateral economic sanctions is already have caused many debates in international law. Economic sanctions are foreign policy tools used by countries or international organizations to influence other countries to change their policies by limiting trade, investment, or other commercial activities. Such actions are certainly controvert from the current trade era which is aims to build global economic cooperation among nations. The purpose of this study is to analyze the legality and effectiveness of imposing economic sanctions by the European Union on the Russian Federation, as well as reviewing the existence of sanctions in the rules of international trade law. The act of giving or imposing sanctions is known to be the sole authority of the United Nations (UN) Security Council, and only through its authorization can a country or international organization impose such sanctions on other countries. In international trade law, the provision of economic sanctions can indeed be permitted but under special circumstances that also refer to the UN Charter provisions or as a retaliation for the violation of the target country first."

"Tesis ini membahas tentang analisis hukum terhadap kebijakan terhadap Moda 4 (Movement of Natural Person) General Agreement on Trade in Service (GATS) dan kepentingan Indonesia dalam rangka liberalisasi jasa di indonesia serta kesesuaian dengan komitmen dalam (GATS-WTO) khususnya di bidang jasa. Pengaturan liberalisasi jasa di Indonesia (Peraturan nasional-National Regulation) serta komitmen Indonesia dalam Moda 4 General Agreement on Trade in Services (GATS) yang berkaitan dengan liberalisasi di bidang jasa. Kesesuaian dan konsistensi pengaturan jasa di Indonesia terhadap komitmen Indonesia dalam Moda 4 General Agreement on Trade in Service (GATS) di bidang jasa.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, karena penelitian ini menitik beratkan pada penelitian kepustakaan yang meneliti asas-asas hukum, sistematis hukum, dan sikronisasi hukum dengan jalan menganalisis dan kebijakan yang dilakukan pemerintah terhadap Moda 4 GATS. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode preskiptif kualitatif.Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa saat ini Indonesia telah membuka jasa Moda 4 untuk asing. Peraturan Nasional Indonesia di bidang jasa khususnya Moda 4 merupakan landasan dalam penentuan komitmen Indonesia dalam GATS-WTO.

---

The Focus of this thesis is about Analysis Regulaion of Indonesia toward policy of mode 4 (Movement of Natural Person) General Agreement on Trade in Services (GATS) and the interests of Indonesia in the context of liberalization in services in Indonesia and in suitability with the commitments in GATS-WTO, especially in services sector. Setting the liberalization of services in Indonesia (National Regulation) and Indonesia's commitment on Mode 4 General Agreement on Trade in Services (GATS) relating to the liberalization in services. Suitability and consistency of regulation in services in Indonesia towards Indonesia's commitment on Mode 4 General Agreement on Trade in Services (GATS) in the service sector.

This research is juridical normative research, because this research focuses on observational studies literature that examines the general principles of law, the law systematically, and synchronization by analyzing the law and government policy on GATS Mode 4. The data obtained were analyzed using prescriptive qualitative methods.

From the results of this study indicate that Indonesia has opened up to foreign services. National regulations of Indonesia in telecommunication services, especially Mode 4 is a cornerstone in the determination of Indonesia's commitment on GATS-WTO."

"Negara didunia saat ini sedang menjalankan pembangunan di segala bidang guna mecapai kesejahteraan rakyatnya. Salah satu upaya dalam mencapai tujuan negara tersebut adalah dengan mengadakan hubungan perdagangan secara Internasional, yaitu membuka hubungan perdagangan dengan negara lain. Perkembangan saat ini, banyak negara-negara membuat perjanjian perdagangan regional, karena bersifat lebih mudah dan aplikatif tidak melibatkan terlalu banyak negara serta kepentingan seperti yang terjadi dalam WTO. WTO telah membuat pengecualian yang membolehkan bagi negara anggota WTO untuk membentuk organisasi-organisasi ekonomi (perdagangan) secara regional bilateral dan tidak harus memberikan perlakuan yang sama kepada negara anggota lainnya. Manfaat yang diharapkan dari integrasi perekonomian adalah terbukanya peluang pasar internasional yang lebih luas. Harmonisasi Standar adalah unsur penunjang pembangunan yang memainkan peran penting terhadap keuntungan ekonomi, karena Harmonisasi Standar berperan penting dalam memastikan keamanan dan kesesuaian tujuan produk yang akan dipasarkan.

---

Countries in the world is currently running a development in all fields to achieved a welfare for the people. One effort in achieving this goal is to conduct the country for international trade relations, which opened trade relations with other countries. Current progress, many countries make regional trade agreements, because it is much easier and applicable not involve too many countries and interests as occured in the WTO. WTO has made exceptions to allow for WTO member countries to establish economic organizations (trade) for the regional bilateral and not have to give equal treatment to other member countries. Expected benefits of economic integration is the opening of international market opportunities more widely. Harmonization of standards development is the support element that plays an important role for economic gain, because the Harmonization of Standards play an important role in ensuring the safety and suitability purpose of the product to be marketed."

"Tesis ini membahas tentang dampak berlakunya ASEAN-China Free Trade Area terhadap sektor pertanian di Indonesia. Berlakunya ACFTA secara bertahap menimbulkan permasalahan baru terhadap sektor pertanian di Indonesia. Pertanian yang seharusnya menjadi sektor utama peningkatan perkenomian Indonesia. Dalam subsektor holtikultura yang merasakan dampak yang paling signifikan dengan melonjaknya impor dari China, dan dalam subsektor perkebunan yang merasakan dampak positif dari pemberlakuan ACFTA ini karena permintaan ekspor dari China semakin meningkat. pemerintah mempunyai peran penting dalam melindungi produk pertanian di Indonesia akibat dari dampak ACFTA ini.

---

The focus of this thesis is the impact of the validity into force of the ASEANChina Free Trade Area towards the agricultural sector in Indonesia. ACFTA gradually led to the validity of new problem to the agricultural sector in Indonesia. The agricultural sector should be a major increase in Indonesian economy. In the education subsector feel the impact the most significant with skyrocketing imports from China, and in a sense the subsector estates had a positive impact of the validity of this because of the export request ACFTA China was increasing. Government has an important role in protecting agricultural products in Indonesia as a result of ACFTA."

"ABSTRAKTesis ini membahas menganai Analisa Terhadap Jasa Audio Visual (Televisi)berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia dan Ketentuan GeneralAgreement on Trade in Services. Pada saat ini Indonesia belum memilikikomitmen dengan GATS dalam sektor audio visual (televisi), namun beberpainvestor asing telah berinvestasi di industri televisi nasional. Tesis inimenggunakan kajian hukum normatif dengan tipologi penelitian presktiptif. Hasilpenelitian ini menunjukkan telah terjadi liberalisasi di industri audio visual(televisi) di Indonesia, namun investor asing di sektor audio visual (televisi) tidakmelanggar ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun2002 Tetang Penyiaran. Saran untuk penelitian ini adalah apabila Indonesia akanberkomitmen dengan GATS dalam sektor audio visual sebaiknya belajar darinegara-negara yang telah berkomitmen dengan GATS dalam sektor jasa televisi.Pemerintah Indonesia dapat membuat pembatasan-pembatasan mengenaikepemilikan modal asing di dalam SoC yang diterdapat dalam ketentuan GATS

---

Abstract The Focus of this thesis is about Analysis of Audio Visual Services (Television)based on Indonesia Act and Provision of General Agreement on Trade inServices. At present Indonesia has not committed to the GATS in the audiovisualsector (television), but some foreign investors have invested in the nationaltelevision industry. This thesis uses a typology of normative legal analysisprescriptive research. These results indicate there has been a liberalization in theaudiovisual industry (television) in Indonesia, but foreign investors in the sectorsof audio-visual (television) does not violate the provisions contained on the ActNumber 32 Year 2002 about Broadcasting. Suggestions for this study is theGovernment of Indonesia should learn from countries that have been committedwith the GATS in the service sector television. Indonesian Government can makeborders for foreign investment on SoC in Provision of GATS"