Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kejahatan uang palsu adalah kejahatan yang mengalami peningkatan secara kuantitas semenjak krisis melanda negara. Kejahatan uang palsu ini memang tidak tergolong dalam kekerasan (violence), melainkan lebih mengarah pada kejahatan tanpa kekerasan (non-violence) yaitu kejahatan yang tidak mengakibatkan derita kekerasan fisik secara langsung kepada korbannya. Meskipun demikian, akibat dari kejahatan uang palsu, yang termasuk dalam kategori Professional Crinimal Behavior ini sangat merugikan masyarakat dan negara. Untuk itulah maka pengetahuan mengenai modus operandi dari kejahatan uang palsu ini sangat dibutuhkan, tujuannya adalah agar masyarakat bisa sadar dan tidak menjadi korban dari kejahatan ini. Penelitian mengenai modus operandi kejahatan uang palsu ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan semua modus operandi kejahatan uang palsu yang ada di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus operandi kejahatan uang palsu ini dibedakan antara modus operandi pembuatan uang palsu dengan modus operandi pengedaran uang paisu. Modus operandi pembuatan uang palsu yang digunakan oleh pelaku adalah dengan menggunakan gabungan beberapa teknik cetak yang ada, yaitu teknik cetak offset digabungkan dengan teknik sablon dan teknik cetak sablon digabungkan dengan teknik komputer. Sedangkan modus operandi pengedaran uang palsu adalah dengan melakukan pembayaran secara langsung, menukarkan ke dolar Amerika dan memperjualbelikan dengan menggunakan perbandingan tertentu. Tempat-tempat yang digunakan untuk mengedarkan uang palsu adalah tempat-tempat yang telah disepakati bersama, misalnya rumah pelaku, area pakir, plaza, atau restauran. Pelaku mengedarkan uang palsu ini pada jam-jam yang telah disepakati bersama, bisa pagi hari, slang hari, sore hari atau bahkan malam hari.

Abstrak :
Peristiwa tawuran nyaris tidak pernah tuntas dihentikan. Memecahkan masalah seperti ini tentu bukan perkara mudah, kompleksnya persoalan membutuhkan keterlibatan beragam komponen masyarakat. Meskipun kompleks tawuran pelajar harus dipecahkan dengan memulai dari inti persoalannya, karena apa yang menjadi tujuan utama dari terbentuknya basis, sebagai faktor utama terjadinya tawuran semata-mata adalah agar mendapatkan rasa aman dalam perjalanan menuju sekolah dan ketika pulang sekolah. Penelitian ini menitik beratkan pada pencegahan dan penanggulangan terhadap masalah tawuran pelajar maka penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian evaluatif yang merupakan bentuk khusus dari penelitian aplikasi, dibuat untuk mengevaluasi program. Hasil dari penelitian dalam menangani tawuran pelajar tindakan tegas diperlukan bukan saja sebagai shock terapy terhadap para pelajar tetapi juga termasuk melindungi orang-orang di sekeliling mereka agar tidak menambah jatuhnya korban jiwa. Bermacam tindakan aparat pengendalian sosial dalam menanggulangi masalah tawuran menunjukkan bahwa tawuran pelajar harus dikendalikan melalui berbagai macam tindakan yang kesemuanya mengacu kepada tujuan yang diharapkan bersama yaitu semakin meminimalisir terjadinya tawuran. Baik tindakan pre emtif, preventif dan represif pada dasarnya adalah merupakan kesatuan yang utuh yang harus dijalankan secara bersama-sama agar berhasilguna dan berdayaguna. Temuan penelitian ini juga menunjukkan kegagalan aparat pengendalian sosial dalam menanggulangi tawuran pelajar, program penanggulangan ada yang bersifat aplikatif dan ada yang tidak aplikatif, hal ini disebabkan karena adanya pemahaman yang salah terhadap faktor-faktor penyebab tawuran pelajar, tidak adanya keterpaduan tentang rencana program mengakibatkan masing-masing instansi pengendalian sosial berjalan sendiri-sendiri, rencana dan pendanaan program dilaksanakan sendiri-sendiri, rencana program hanya sampai pada rapat-rapat koordinasi saja tidak ada penanganan lebih konkrit dilapangan, tidak ada sense of crisis (rasa krisis/gawat) dari pengendalian sosial sehingga issu-issu kasus tawuran ini ditanggapi secara spontan dan cenderung mengatasi gejala daripada mengobati penyakitnya.

Abstrak :
Serious Human Rights violation in East Timor alleged by HAM Adhoc Jakarta court Attorney where conducted by Police Member (as Defendant) insufficient of evidence, so that the Judge ceremony break free. Serious HAM Collision case that happened before this code of law is invited, formed a HAM Ad hoc Justice after proposed by DPR through President Decision. Crystal clear, Timor Timur case is wight to political aspect compared to legal aspect and competent in consequence terminated. To terminate various case East Timor, Indonesia Government offer a solution through choice for two options, refuse or accept the autonomy. At May 5'h 1999 in New York, this option is written into an agreement between Indonesia" and Portugal under wings of UN Secretary General. In this agreement, agreed that Indonesia Government hold responsible to keep peace and security in East Timor, to ascertain enforceable opinion determination by fair and peaceful, which free from intimidation, hardness or interference from various parties. But the effect of determination of this opinion emerging riot as a result of dissatisfy group of pro-autonomy which fail in determination of this opinion. Effect of the riots and incidence, hence Police as law enforcer and protector of society which that moment undertake in East Timor, is blamed and assumed to conduct serious Human Rights violation. To prove that Police have conducted matter alleged, this thesis tried to prove that police have run its duty by answering three following question: 1. What will be Police role in handling riot after polling opinion at the date of 4'h of September 1999 causing killing of a number of people? 2. Operation and security action like what conducted by Police? 3. What is the negative impacts that emerge as effect of action of the operation and security that included in serious Human Rights violation?

Abstrak :
The Construction by the Mass Media of the Prison Reality. (Critical Discourse Analysis) About the Reporting of Punishment Reduction of Tommy Soeharto, Bob Hasan and Zarima, Family Meeting of Tommy Soeharto and the Permission to Consult a Doctor of Bob Hasan in The Year 2003The print and electronic media are events flourishing right now. They seem to compete with each other in finding sensational to write about. All the more so, when the objects of the news have value in selling. They are so keen to write the news and didn't want to know whether the news will disturb the subject's rights or not. The subjects of the print media who are the topic of this research are Tommy Soeharto, Bob Hasan, Zanma They became an commodity. Because of the reporting of them , they were violated , so the society have the same negative opinion as the media. The society considered that they were guilty and they were criminals. Who did not deserve to be given rights while living in prison?. It can be seen from the news which was published the media. The media placed them as criminal and they are controversial objects. It's negative attitudes are directed not only to the inmates but also to the prison_ Arrogantly media accused the prison of spoil the inmates. Media also did not want to acknowledge that prisons have the responsibility of giving prisoners their rights inmates' rights either; even their rights are the prison obligation. Through critical discourse analysis we can discover why and how the media presented the news and the hidden motif behind the texts. Then the criminologist will knew what the media did and ignore the truth of the reality. The media has done the wrong things. The research found that the print media was wrong and the reality which posed was virtual reality and it was because of economic motif. The media spread it stigmatization and hating to get the sympathy of the society, so that the society will behave like the media did. The society both the inmates and the prison. In this case there was an unbalanced battle between the prison and the media If it's still going on, so the media deviates From it's role as a socialization agent The media passes on the deviance to public because of the wrong news. (5 introduction pages + 6 tables + 198 content pages + 46 references + 18 appendices + 5 internet).

Abstrak :
The research describes the process of the riot in Dili, East Timor after the ballot causing gross violations of human rights. This descriptive research implemented historical approach observing tangible occurrences. The research utilizes collective behavior theories of Neil J. Smelser and Muhammad Mustofa. Smelser proposes that collective behavior occurs cause of structural conduciveness, structural strain, spread of general beliefs, precipitating factors, actions of mobilization and social controls. Meanwhile, Muhammad Mustofa is of a certain opinion that collective behavior occurs in a special atmosphere when a crowd suffers from a foss of control and judges that their cruel, mean, inhuman actions are "just" in order to anticipate their complicated situation.

The result of the research indicates that the riot after Dili riot influenced by political will of Indonesian Government and certain foreign sides to separate East Timor from the unity of Indonesia through the ballot causing the severe polarization of the East Timorese.

The riot after the ballot in East Timor emerged negative reactions, which are conveyed by certain foreign and internal sides in order to execute human rights court. Indonesia government has been performing human rights court based on international law of 1998 Rome Statute.

The riot after the ballot in East Timor could have been minimized if the authority had taken some measures such as reconciliation at all levels of both hostile parties during the process of the ballot. In addition, the authority should have given responsibility of the security during the ballot to international forces.

In order to gain the bright future, both nations the Indonesian and the people of Timor Leste should implement reconciliation for the sake of maintaining the stability and sustaining the development.

Abstrak :
Penelitian ini, meneliti tentang faktor penyebab kekerasan massa oleh FPI terhadap tempat hiburan di kawasan Kemang Jakarta Selatan dan kekerasan massa FPI di kantor majalah Playboy Indonesia. Penelitian ini mengunakan jenis penelitian studi kasus, data yang digunakan dengan mengunakan data kualitatif sedangkan teknik pengumpulan datanya melalui wawancara secara mendalam dan observasi penulis di lapangan. Dari hasil penelitian tentmg kekerasan massa FPI terhadap tempat hiburan di kawasan Kemang. Penulis dapat menyimpulkan bahwa kekerasan massa PPI disebabkan oleh:

Pertama, adanya tempat hiburan yang melakukan pelanggaran jam operasional di saat bulan Ramadhan, sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan dalam Perda No. 10 tahun 2004. Kedua, adanya tempat hiburan yang menyalahi ijin usaha dan fungsi yang sebenarnya. Ketiga, tidak adanya respon dari pemerintah dan aparat Kepolisian terhadap aspirasi dan tuntutan PPI serta umat Islam yang menghendaki seluruh tempat hiburan yang mempasilitasi kemaksiatan agar menutup usahanya pada saat bulan puasa Ramadhan. Keempat, FPI melihat tidak berfungsinya aparat Pemda DKI dan aparat kepolisian bahkan menurut FPI mereka terkesan membiarkan pelanggaran aturan tersebut terlebih-lebih aparat juga tidak melakukan pengawasan dan tidak memberikan sanksi yang tegas terhadap tempat hiburan yang melanggar. Kelima, sebagai bentuk keprihatinan FPI terhadap berbagai kemaksiatan yang terjadi di tempat-tempat hiburan khususnya di masyarakat. Keenam, adanya kondisi yang dapat memicu FPI melakukan tindakan kekerasan, yakni munculnya serangan balasan oleh pihak Iain dalam bentuk aksi peenghadangan jalan menuju tempat hiburan yang menjadi sasaran aksi FPI.

Adapun faktor penyebab kekerasan FPI terhadap majalah Playboy adalah: Pertama, diabaikan seruan dan beberapa tokoh masyarakat, anggota DPR, pemerintah dan ormas-ormas Islam agar pihak Playboy Indonesia menghentikan penerbitannya. Kedua, aparat hukum Iamban dan tidak melakukan tindakan apa-apa atas terbit dan beredar luasnya majalah playboy di masyarakat. Ketiga, telah terjadi kebohongan publik yang dilakukan oleh pihak Playboy Indonesia yang akan menampilkan gambar dan foto-foto yang sopan dan tidak menyuguhkan foto telanjang. Keempat, dengan terbit dan beredarnya majalah Playboy di Indonesia. Hal tersebut membawa citra dan preseden yang buruk bagi Indonesia di mata umat Islam di seluruh dunia, sebab Indonesia sebagai penduduk yang mayoritas penduduknya beragama Islam 'seakan-akan' telah membolehkan beredarnya majalah Playboy. Adapun dampak yang diakibatkan dari kekerasan massa FPI telah mengakibatkan kerugian/ korban fisik, material, dan non materil dari kedua sasaran aksinya tersebut.

---

This research, checking about factor cause of mass violence Islamic Defender Front (FPI) to hotspot in area Kemang South of Jakarta and mass violence FPI in office Indonesian Playboy magazine. This research is utilizing type of case study research, data used by utilizing is data qualitative, while technique of its data collecting though interview exhaustively and observation of writer in field. Prom result of research about mass violence by FPI to hotspot in area Kemang. Writer can conclude that mass violence FPI because of :

First, existence of hotspot conducting collision clock of operational in moment of month Ramadhan, as which have been arranged and specified in Perda No. 10 Year 2004. Second, existence of hotspot trespassing permission of is effort and the function which in fact. Third, inexistence of respon from government and guard of police to aspiration and demand of FPI and also people of Islam wanting entire all hotspot which providing of immorality in order to close effort at the time of Ramadhan. Fourth, FPI see do not function it worker of Local government of DKI and guard of police even according to their FPI impress to let collision of the order, is more security guard nor conduct observation and do not give coherent sanction to hotspot which impinge. Fifth, as form of concern of FPI to various immorality that happened in hotspot specially in society. Sixth, existence of condition which can trigger FPI conduct action violence, namely appearance of counterattack by other party inthe fonn of action block walke to go to hotspot becoming target of action PPI.

As for factor cause of mass violence by FPI to Indonesian Playboy magazine is: First, disregarded of exclamation from some elite figure, member DPR, governmental and Islamic organizations in order to side Indonesian Playboy magazine discontinue his publication. Second, slowgoing worker law and do not conduct action something for published and circulate playboy magazine broadness in society. Third, have been happened by the public falsehood conducted by Indonesia Playboy party to present photos and picture respectably and do not serve naked photo. Fourth, risingly and circulate it the Playboy magazine in Indonesia. The mentioned bring ugly and prescden image for Indonesia in Islam people eye in all the world, Indonesia cause as resident which its majority resident believe in Islam 'likely' have enabled to circulate it the Playboy magazine. As for impact resulted from mass FPI violence have resulted loss or physical victim, material, and non materil from his action target second.

Abstrak :
Masalah dewasa ini merupakan masalah yang perkembangannya sangat memperihatinkan melanda generasi muda. Pemakai narkotika, bukan orang jauh yang tak dikenal, ataupun orang jahat yang menjadi incaran polisi, tapi seringkali pengedar dan penggunanya adalah keluarga kita sendiri. Tidak berhenti sampai di sana, adik atau kakak pelaku penyalahguna narkotika malahan mempengaruhi anggota keluarga lain. Hal ini pula yang terjadi pada keluarga Bapak Sani yang mempunyai dua orang anak yang semuanya terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Penulis merasa tertarik untuk meneliti bagaimana proses yang sesungguhnya dari terlibatnya kakak beradik dalam penyalahgunaan narkotika, dengan mengambil contoh kasus pada keluarga Sani di Kelurahan Borju Atas Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan mempelajari life history pelaku. Wawancara mendalam dilakukan terhadap Joe dan adiknya Yono beserta kedua orang tuanya Bapak Sani dan Ibu Atun. Sedangkan life history dilakukan terhadap Joe dan Yono, sebagai informan. Hasil penelitian menunjukan bahwa telah terjadi suatu proses pembelajaran sosial (social learning) yang dilakukan Joe terhadap Yono sebagai kakak beradik melalui interaksi dengan cara face to face communication (komunikasi langsung). Joe (kakak) mengajari Yono (adik) teknik menggunakan narkotika dan cara menghemat dana untuk membeli narkotika. Kondisi-kondisi yang mencakup frekuensi, intensitas, durasi dan prioritas hubungan sosial yang terjadi pada Yono terhadap Joe, telah membuat Yono menjadi pengguna narkotika. Ada beberapa tahap yang dilalui keduanya sehingga terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Pertama, Joe terlebib dahulu menggunakan narkotika. Sebagai kakak, Joe dekat dengan adiknya, Yono (Tahap Peer Group). Dari sana muncul keisengan-keisengan Yono untuk mencoba narkotika (The Experimental Stage). Selanjutnya, di antara kakak beradik ini semakin akrab. Keduanya lebih dekat dan intensitas pertemuannya pun lebih tinggi (The Social Stage). Keduanya secara aktif mulai mencari obat untuk mendapat emosi tertentu dan efek tertentu (The Instrumental Stage). Kemudian mereka masuk pada tahap The Habitual Stage, yakni tahap pembiasaan. Hingga pada akhirnya mereka sampai pada tingkat total (The Compulsive Stage), kedua kakak beradik ini menjadi pecandu yang sulit untuk dibongkar dan diketahui oleh kedua orang tuanya.

Abstrak :
Pemilihan gubemur secara langsung yang telah dilakukan oleh Provinsi Lampung adalah wujud dari menjadikan Lampung sebagai model demokrasi, untuk itu calon gubemur bersalng untuk mendapatkan sebanyak mungkin pemilihnya dalam bentuk kampanye dan membentuk pencitlaan positif mengenai bagaimana sosok pemimpin yang diinginkan rakyat melalui gaya kepemimpinan yang dimiliki masing-masing calon sehingga mampu mempengaruhi keputusan memilih masyarakat, untuk memilih pemimpin terbaik bagi Provinsi Lampung. Untuk itu penelitian ini mencoba untuk menjawab apakah ada pengaruh kampanye politik dan gaya kepemimpinan terhadap keputusan memilih, apakah j uga ada pengaruh kampanye politik terhadap keputusan memilih dan apakah ada pengaruh gaya kepemimpinan terhadap keputusan memilih masyarakat pada pernilihan Gubernur Lampung 2008. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jauh pengaruh kesernuanya itu dengan keputusan memilih masyarakat. Steinberg (1981, h.12-20) merumuskan bahwa kampanye politik adalah sebuah usaha public relarions yang bertujuan untuk membujuk dan merangsang perhatian pemilih terdaftar, termasuk foating voters serta pendukung lawan, untuk memilih calon atau pasangan calon tertentu. Ada empat teknik kampanye, yakni door-to-door (pintu-ke-pintu), group discussion (kelompok diskusi), indirecl mass campaign (kampanye massa yang tidak langsung), dan direct mass campaign (kampanye massa yang langsung). Gaya kepemimpinan adalah suatu pola yang-konsisten yang kita tunjukkan dan diketahui oleh pihak lain ketika kita berusaha mempengaruhi kegiatan-kegiatan orang lain (Thoha, 2004, h.76). Penulis menggunakan tiga dimensi kepemimpinan William J Reddin yang menambahkan efektivitas dalarn modelnya yaitu ada gaya kepemimpinan yang efektif dan tidak efektii Gaya kepemimpinan yang efektif yaitu : Bureucrat, Developer, Benevolent Autocrat, dan Executive. Sedangkan gaya kepemimpinan yang tidak efektif yaitu:Deserter; Misionary, Autocrat, dan Compromiser. Penelitian ini memakai metode yang sifat explanatory reseafch,dengan pendekatan kuantitatit; menggunakan teknik statistik regresi linier- berganda (Mulnple Linear Regression) dari hasil uji F dan uji t ternyata acfa pengaruh secara bersamaan antara variabel kampanye politik (Xl) dan gaya kepernimpinan (X2) terhadap variabel keputusan rnemilih. (Y), ada pengaruh antara variabel kampanye politik (Xl) terhadap variabel keputiisan memilih (Y) dan terakhir ada pengaruh antara variabel gaya kepemimpinan (X2) terhadap variabel keputusan memilih (Y). ......Direct election of govenor which had been conducted in Lampung Province was a form of' making Lampung as a democracy model. For that reason, govenor candidates had to compete to get as many as potential electors in campaign and formed positive image about the leader wanted by society through their leadership style. The candidates hoped they could influence society voting decision to choose the best leader for Lampung Province. This research tries to answer whether there are influence of political campaign and leadership style simultaneously to society voting decision, influence of political campaign partially to society voting decision, and influence of leadership style partially to society voting decision, in 2008 Lampung Governor Election. Steinberg (1981, h.12-20) formulated political campaign as a public relation effort to persuade and stimulate attention of listed elector, including floating voters and also opponent supporter, to choose a certain candidate couple or a certain candidate. There are four campaign techniques, namely door-to-door, discussion group, indirect mass campaign, and direct mass campaign. Leadership style is a consistent pattern, which we exposed and known by other people, when we try to influence others activities (Thoha, 2004, h.76). Researcher uses three leadership dimensions by William J. Reddin. Reddin enhances effectiveness in its model by categorizing leadership style to effective leadership style and ineffective leadership style. Including in effective leadership style are Bureaucrat, Developer, Benevolent Autocrat, and Officer. While ineffective leadership style contains: Deserter, Missionary, Autocrat, and Compromiser. This research uses explanatory research with quantitative approach, using statistical technique of Multiple Linear Regression. The result of F test and t test shows that there are influence of political campaign (Xl) and leadership style (X2) simultaneously to society voting decision (Y), influence of political campaign (Xl) partially to society voting decision (Y), and influence of leadership style (X2) partially to society voting decision (Y), in 2008 Lampung Govemor Election.

Abstrak :
Keberhasilan program diklat menjadi harapan penyelenggaranya, dampak yang diperoleh menjadi acuan efektif atau tidaknya suatu diklat. Begitupun halnya dengan diklat wirausaha ubi jalar yang dilakukan Kemenegpora. Diteliti sejauhmana dampak yang ditimbulkan pada pesena. hasil penelitian menunjukkan Keterampilan peserta pelatihan secara umum cukup baik, akan tetapi Peserta hampir di seluruh kecamatan mendapatkan kesulitan untuk membudidayakan ubi varietas Jepang. Pada level selanjutnya tidak ditemukan perubahan sikap pada aspek perilaku peserta yang memandang usaha tetap mcmerlukan modal awal. Peserta masih belum bisa menyesuaikan sistem pembayaran dengan sistem pembayaran yang diterapkan PT Galih Estetika. Sementara pada aspek teknis beberapa peserta tertarik untuk mengikuti penyuluhan dari PPL setempat. Hasil penelitian lain menunjuklcan pada lahan yang sama terdapat peningkatan jumlah hasil panen pada ubi varietas lokal, tetapi terjadi penurunan pada ubi varietas Jepang. Karena data peningkatan panen varietas lokal lidak berdistribusi normal, tidak dapat ditelusuri apakah disebabkan oleh diklat atau bukan. Rata-rata kenaikan 25 %, namun angka ini tidak berarti ketika dikonversi ke dalam nilai uang, lalu dibagi per luas lahan Kualitas ubi yang dihasilkan mcnunjukkan peserta mendapatkan hasil yang cukup baik untuk penanaman varietas lokal. Hasil yang sangat kurang baik pada ubi varietas Jcpang. Hasil Analisis terhadap kelanjutan usaha : dari 46 orang peserta : 20 orang diantaranya masih tetap tidal: berusaha, 1 orang tertarik untuk melakukan usaha, 7 orang yang tadinya berusaha memilih berhenti, dan sisanya I8 orang masih berusaha tetapi masih berpotcnsi berpindah usaha. Dengan dcmikian perlu peningkatan pada analisis kebutuhan dan perencanan diklat. Ketidak-cocokan ubi varietas Jepang di kabupaten Kuningan perlu didiskusikan secara ilmiah lebih lanjut. Hasil pcngukuran pada level kedua, level ketiga dan keempal ini memetakzm tinciak lanjut seperti apa yang perlu disiapkan jika Menpora menindak-laniuti pelatihan, atau sebagai pembanding

---

The success of training programs is an expectations of any organization, including in the case with sweetpotataocs?s entrepreneurship training conducted Kemenegpora. How far the impact on participants. Results showed Skills training participants were in general quite good, but the participants in almost all districts have trouble to cultivate the Japanese varieties. At the next level not found in the change of attitude on behavioral aspects of participants who see the business still requires an initial capital. Participants still can not adjust the payment system with payment systems implemented in PT Galih Estetika. While the technical aspects of some of the participants are interested to follow the guidance of local extension workers. Other research results showed the same land there increase of number harvest at the local varieties, but a decline in the Japanese varieties. As data increase in yield of local varieties are not normally distributed, can not be tracked whether or not caused by training. average increase of 25%, but this iigurc does not mean that when convened into monetary value, then divided per acre. Sweet potataoes quality produced show participants get a good result for the planting of local varieties. Very poor results on the Japanese varieties. Results The analysis of business continuity: from 46 participants: 20 of them still do not try, one person to do business, seven people who had been trying to choose to stop, and the remaining 18 people are still trying but it still has the potential to move the business. Thus need to increase the education and training needs analysis and planning. Japanese varieties skewer instability in Kuningan district need to be discussed further scientifically. The measurement results at the level of the second, third and fourth levels are mapped as follow up what needs to be prepared if Menpora follow up training, or as a comparison to the implementation of similar training at a different place and time.