Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Perkembangan Kota Palembang yang merupakan Ibukota Propinsi Sumatera Selatan sangat didukung oleh sektor sektor komersil yang sangat membantu perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. Seiring dengan perkembangan arah yang diinginkan maka diperlukan kebijakan kebijakan pemerintah kota dalam mendukung proses tersebut.

Untuk itu, sebagai upaya mengantisipasi permasalahan perkembangan pajak daerah khususnya pajak hiburan dan pajak reklame maka diperlukan arahan yang baik, sehingga dapat mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang. Sementara perkembangannya, baik itu pajak hiburan ataupun pajak reklame sangat dipengaruhi oleh beberapa factor, salah satunya faktor pendapatan per kapita penduduk Kota Palembang.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, tujuan penelitian dalam tesis ini adalah mendiskripsikan kebijakan pajak hiburan dan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang dengan cara rnenelaah faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hiburan dan pajak reklame sebagai sumber penerimaan pernerintah daerah Kota Palembang.

Penelitian ini menggunakan alat analisa kuantitatip dan kualitatip dengan mencoba memberikan suatu gambaran secara garis besarnya. Alat analisa regresi dalam upaya melihat arah kebijakan dari pajak tontonan, dan pajak atas papan nama, dan juga dihubungkan dengan perkembangan Pendapatan Asli Daerah dengan menggunakan data relevan yang dikaitkan dengan teori dan alat analisa yang sudah baku yang digunakan dalam penelitian ekonomi.

Dari hasil antara pajak hiburan dan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang dari tahun 1998 sampai tahun 2001. Hasil analisanya dapat ditarik kesimpulan bahwa pertumbuhan rata-rata Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang sebesar 17,96 persen, Pajak Hiburan sebesar 5,52 persen, dan Pajak Reklame sebesar 17,14 persen. Pajak Hiburan menunjukkan kontribusinya yang terus menurun terutama pada tahun 1997 menunjukkan tingkat pertumbuhannya sebesar - 40,14 persen dan tahun 1998 sebesar -11,53 persen. Maka kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asti Daerah Kota Palembang menunjukkan hubungan yang tidak signifikan sementara pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah menunjukkan hubungan yang signifikan. Dengan menggunakan data time series selama 14 tahun dengan tingkat keyakinan 95 persen diperoleh tingkat perkiraan model koefisien R2 sebesar 79,86 persen,dan model secara keseluruhan dengan menggunakan Uji F dengan nilai F Statistik sebesar 21,809dan F Label sebesar 3,48 dengan level of confidence sebesar 5 persen maka secara keseluruhan model itu signifikan dapat menjelaskan variabel pajak hiburan, pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang.

Dari hasil analisis ini tentang pajak tontonan yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan pertama, dengan menggunakan metode persamaan regresi berganda dengan pengamatan 40 (empat puluh) responden dengan level of confidence sebesar 95 persen dengan menggunakan faktor-faktor yang mernpengaruhi penerimaan pajak tontonan secara signifikan dengan tingkat ketepatan perkiraan model melalui Uji F dan nilai F statistik sebesar 3,052 persen, sementara F label sebesar 2,49 berarti modelnya cukup signifikan. Sementara struktur pajak tontonan bersifat regresip yang ditunjukkan nilai elastisitas sebesar 0,4136 dan melihat korelasi beberapa faktor yang mempengaruhi pengeluaran tontonan sebagai berikut : pendapaan perkapita, usia, pendidikan, status dan pekerjaan. Kedua, berdasarkan elastisitasnya dapat disimpuikan bahwa variabel yang berpengaruh positip terhadap pengeluaran tontonan yaitu variabel pendapatan perkapita, pekerjaan sementara variabel yang berpengaruh negatip terhadap pengeluaran tontonan yaitu variabel usia, pendidikan dan status.

Analisa tentang pajak reklame yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : pertama, dengan menggunakan metode persamaan regresi berganda dengan data time series dengan pengamatan selama 13 tahun dan tingkat keyakinan sebesar 95 persen dan ditinjau secara makro faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak reklame secara signifikan dengan tingkat ketepatan perkiraan model ditinjau Koefisien detenninasi (R2) sebesar 0,949 dan pengujian secara keseluruhan diperoleh F statistik sebesar 37,656 dan F Label sebesar 3,49 berarti model tersebut signifikan dalam pengujian pajak reklame yang dihubungkan dengan beberapa variabel yaitu variabel pendapatan perkapita, tingkat pertumbuhan, penduduk dan lain-lain.

Analisa tentang pajak atas papan nama tersebut menunjukkan korelasi positip terhadap beberapa faktor yang mernpengaruhinya yaitu pendapatan perusahaan, ukuran papan nama dan lokasi. Struktur pajak atas papan nama bersifat regresip, ditinjau dari angkat elastisitasnya sebesar 0,246. Berarti kebijakan penetapan pajak papan nama di Kota Palembang bersifat regresip.

---

Abstrak :
Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit virus akut, mudah menular melalui perantaraan nyamuk Aedes aegepti. Penyakit ini dapat menimbulkan kematian dalam waktu yang relatif singkat, belum ada obat maupun vaksin. Penyakit ini juga telah menyebar tidak hanya di perkotaan saja namun merambah ke daerah pedesaan, karena vektornya (Aides aegypli) tersebar luas di kawasan pemukiman atau di tempat-tempat urn urn. DBD merupakan salah satu penyakit endemis yang masih merupakan masalah kesehatan di Indonesia meskipun sudah dapat ditekan, namun insidennya masih cukup tinggi, yaitu 3,6% (tahun l990) menjadi 2,0% (tahun 1999). CFR 3,2 % (tahun 1994) menjadi 1,4 % (tahun 2000). Namun demikian daerah yang terjangkit terus bertambah dari 201 Dati II (tahun 1998) menjadi 225 Dati II (tahun 2000). Oleh karena itu penyakit DBD ini harus terus diwaspadai dan dipantau terus menerus. Dengan demikian penelitian kearah mencari faktor karakteristik dan kebersihan lingkungan fisik rumah yang berhubungan dengan kejadian DBD menjadi dasar penelitian ini dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui distribusi frekuensi, hubungan dan mencari model faktor karakteristik dan kebersihan lingkungan fisik rumah dengan kejadian DBD yang dilakukan di Kota Bandar Lampung dengan rancangan kasus-kontrol dengan metoda population based, kasus diambil dari regristrasi 5 (lima) Rumah Sakit Umum yang ada di Bandar Lampung sedangkan kontrol diambil dari tetangga terdekat kasus dengan jumlah sampel 56 kasus dan 112 kontrol (1:2) dengan rentang waktu dari bulan Januari 2002 s/d Mei 2002. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 9 (sembilan) variabel yang diuji dengan uji bivariat ada enam variabel yang mempunyai hubungan bermakna ( <0,05) dan iiga variabel mempunyai nilai p nya > 0,05. Dari hasil uji multivariat dan uji interaksi diperoleh model dan dari model tersebut, faktor umur merupakan faktor yang paling dominan berhubungan dengan kejadian DBD di Kota Bandar Lampung dengan OR .= 18,48 (Cl: 6,51-52,47) dan p value 0,000, Aplikasi dari penanganan program pemberantasan penyakit ini, tidak terlepas dari berbagai kebijakan dari sektor lain, sehingga upaya pemecahannya harus secara strategic melibatkan sektor terkait. Kerjasama lintas sektor dalam pemberantasan penyakit menular dan penyehatan lingkungan akan meneptukan keburhasilan program ini. Upaya-upaya kerja sama lintas sektor seperti Gerakan 3 M,dan lain-lain perlu ditingkatkan dan dilanjutkan. Pelaksanaan hukum, advokasi, sosialisasi serta adanya kesepakatan dalam pemberantasan penyakit menular dan kesehatan lingkungan perlu ditingkatkan dan dikembangkan lagi. Daftar Bacaan: 35 (1960-2002)

---

Risk Factor Relating to Dengue Haemorhogic Fever (DHF) Incident in Bandar Lampung 2002Dengue Haemorrhagic Fever (DHF) is acute virus disease, easly communicable and transmitted by Aedes aegypti mosquito. Di-IF can be causation mortality in short time drug or vacsin find not yet. It transmitted in cities, but now had transmited to districs. Because vectors in everywhere as buildings or in public places. DHF is one of endemic disease and still health problem in Indonesia, although it could be pressed but incidence still high enough is 3.6 % (1990) to 2.0 % (1999th). Case Fatality Rate (CFR) from 3.2%(1994`') to 1.4% in 2000th. But the distric endemic is increase, from 201 districs (1988th) become 225 districs in 2000`''. Because of that DHF disease must to be monitor everywhere and time. This study proposed to find out the frequency distribution, relation ship and look for characteristic and house phisic environmental Health factors model relation to Di-IF incidence in Bandar Lampung city 2002 and used Case Control study design. Cases take from 5 Hospital regristration in Bandar lampung City and control take from neighbour cases with 56 samples and 112 controls (1:2) in January 2002 - Mci 2002. The result of study, with Chi square Test from 9 variables in relation to DI-IF find out 6 variables related significant (p value <0,05) and 3 variables isn't significant (p value > 0,05) related to DHF incident. The result model from multivariate and interaction test, find out that highest dominan factor relation to Dl-IF incidence in Bandar Lampung city is age factor. Aplication for Communicable Disease Control Programs depend on the other sectors wisdom and to solve this problem must be strategic to involve the other sectors. Coordination between sectors in communicable disease control and environmental health very important for succesfully this program, for example as " Gerakan 3 M " and "Pekan Sanitasi" action. The Law, advocation, socialization and same goal in communicable disease control and environmental health must he increase and to develop again. Refeuvnce: 35 (1960 - 2002)

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas Pembina Jatinegara. Secara khusus hal-hal yang diidentifikasi adalah struktur dan alokasi biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan, besarnya biaya satuan, dan tingkat kemampuan pembiayaan Puskesmas, serta gambaran mengenai kinerja (efisiensi) pusat biaya produksi (yang menjadi penyelenggara pelayanan klinik dalam gedung) di Puskesmas Pembina Jatinegara sebagai bahan masukan untuk pengambilan keputusan dalam mengembangkan Puskesmas Swadana. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitik. Pengamatan lapangan dilakukan untuk mengetahui kondisi kesiapan Puskesmas sehubungan dengan dilakukannya analisa biaya, disamping itu dilakukan pula survey sampel selama 2 minggu (Oktober 2001) untuk mendapatkan rata-rata waktu pelayanan pasien di klinik sebagai dasar bagi penghitungan kapasitas output Puskesmas. Data biaya menggunakan data historis dari pengeluaran selama Januari - Juni 2001. Analisa biaya yang dilakukan disesuaikan dengan kondisi Puskesmas Pembina Jatinegara, terutama dalam hal ketersediaan intormasi yang dibutuhkan. Distribusi biaya dari pusat biaya penunjang ke pusat biaya produksi menggunakan step down method. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa kondisi sistem pencatatan di Puskesmas belum dipersiapkan untuk dilakukan analisa biaya. Struktur biaya menunjukkan, bahwa 94,56% total biaya digunakan untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan, dan dari jumlah tersebut biaya tenaga menyerap 71,90% (terdiri dari gaji 61,90% dan insentif : 10%) serta biaya obat dan pusat-pusat biaya. Alokasi biaya menggambarkan, bahwa pusat biaya penunjang memperoleh alokasi 35,24%, kelompok klinik pelayanan kesehatan dasar memperoleh 30,44%, kelompok klinik pelayanan kesehatan semi spesialis/spesialis memperoleh 7,88%, kelompok penunjang diagnostik memperoleh 8,117%, dan rumah bersalin 18,36%. Didapatkan biaya satuan tanpa investasi untuk kelompok klinik pelayanan dasar antara Rp 6.536,00 - Rp 29.199,00 per output; untuk klinik pelayanan semi spesialis/spesialis antara Rp 10.031,00 - Rp 84.663,00 per output; pelayanan penunjang diagnostik Rp 30.895,00 - Rp 32.787,00 per output; serta RB sebesar Rp 247.181,00 per output per hari. Komponen biaya yang dominan dalam membentuk biaya satuan ini pada umumnya adalah biaya tenaga (terutama gaji). Tingkat kemampuan pembiayaan Puskesmas terhadap total biaya pelayanan sebesar 18,31%; dan apabila biaya investasi tidak diperhitungkan maka biaya operasional dan pemeliharaan yang dapat dibiayai adalah 19,36%. Kinerja pusat biaya produksi berdasarkan pencapaian output dibandingkan kapasitasnya menunjukkan, bahwa hanya BPU, BPG, klinik 24 jam, klinik kulit/kelamin dan klinik paru yang cukup efisien; sedangkan pusat biaya lainnya cenderung masih belum efisien. Dengan hasil tersebut, maka saran yang dapat diajukan untuk Puskesmas adalah : Puskesmas harus mulai memperbaiki sistem pencatatan yang ada untuk mendukung proses analisa biaya; mempertahankan seluruh klinik pelayanan kesehatan dasar, RB, dan pelayanan penunjang diagnostik walaupun ada yang belum efisien; meninjau kembali keberadaan klinik pelayanan semi spesialis/spesialis yang belum efisien; dan apabila Puskesmas masih merasa perlu mempertahankan klinik yang belum efisien, maka upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi adalah meningkatkan utilitas atau memanfaatkan sumberdaya yang telah ada, salah satunya dengan melakukan share tenaga dengan fasilitas kesehatan pemerintah lainnya, dalam rangka kesinambungan penyelenggaraan swadana. Saran yang dapat diajukan untuk Dinas Kesehatan adalah : agar menyiapkan suatu sistem informasi yang reliable di Puskesmas khususnya dan fasilitas kesehatan pemerintah umumnya untuk mendukung analisa biaya; menyiapkan standar pelayanan yang lengkap agar dapat dilakukan penghitungan biaya normatif; meninjau kembali kebijakan tentang Puskesmas Pembina; serta mengoptimalkan sistem rujukan yang ada.

Abstrak :
Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan masalah kesehatan masyarakat dan cenderung semakin luas wilayah penyebarannya sejalan dengan meningkatnya mobilitas dan kepadatan penduduk. Timbulnya penyakit DBD merupakan kontribusi spasial sebagai faktor risiko seperti perubahan iklim, topografi, cakupan program, dan perilaku. Besamya faktor risiko tersebut berperan terhadap bertambahnya populasi nyamuk Aedes aegypli sebagai vektor penyakit DBD. Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan kontribusi spasial dengan kemungkinan terjadinya penyakif DBD selama 60 bulan (1997-2001), gambaran kepadatan jentik dan perilaku pengelola tempat-tempat umum (TTU) di Kota Bekasi. Disain penelitian adalah studi korelasi. Untuk mengetahui gambaran kepadatan jentik dan perilaku dilakukan survai dengan junilah sampel 292 TTU yang diperoleh secara sistematik random sampling. Data dianalisis untuk mengetahui distribusi frekuensi (univariat) dan hubungan antar variabel (bivariat) dengan menggunakan uji korelasi Product Moment Pearson dan uji anova. Variabel independen penelitian adalah curate hujan, suhu udara, kelembapan, pengelompokan wilayah, cakupan PSN-DBD, dan perilaku. Pengolahan data spasial dan pemetaan menggunakan teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergeseran waktu penyebaran penyakit DBD memiliki sildus empat tahunan yang temp dan selama lima tahun terakhir diketahui pusat penyebaran penyakit berada di dua kelurahan yaitu Jati Waringin dan Jaka Sempurna. Hasil survai menunjukkan bahwa angka bebas jentik (ABJ) di TTU barn sebesar 72,60% dan proporsi pengelola TTU yang berpartisipasi dalam PSN-DBD kurang dari separuhnya (43,49%). Analisis bivariat menunjukkan curah hujan, suhu udara, kelembaban, dan cakupan PSN-DBD selama lima tahun secara statistik tidak terdapat hubungan yang bermakna untuk terjadinya penyakit DBD p=0,111, p'J,486, dan Hubungan yang bermakna hanya terlihat antara suhu udara dengan kejadian penyakit DBD pada tahun 1998 (p O,002). Analisis bivariat antara pengelompokan wilayah dengan kejadian penyakit DBD juga menunjukkan hubungan yang bermakna (p),000), yang berarti terdapat perbedaan kejadian penyakit DBD di wilayah perkotaan, peralihan dan perdesaan. ABJ tidak menunjukkan hubungan yang bermakna dengan curah hujan, suhu udara, kelembapan, dan cakupan PSN-DBD (p-0,760, p=0,214, p 0,616, dan p-A),283). Untuk mewaspadai siklus empat tahunan dan dalam rangka meneegah terjadinya kejadian luar biasa (KLB) DBD, disarankan perlu adanya petugas lapangan (Jura Pemeriksa Jentik) di setiap Puskesmas Pembantu (DesalKelurahan) yang akan melakukan pemeriksaan jentik di rumah penduduk di bawah koordinasi Puskesmas, meningkatkan kemampuan petugas puskesmas dalam mengelola wilayah kerjanya untuk mengurangi wilayah endemis, kegiatan PSN-DBD agar diprogramkan secara rutin (terjadwal) dalam ekstra kurikuler sekolah, dan perlu meningkatkan upaya penyuluhan kepada masyarakat melalui media cetak maupun elektronik. Daftar Pustaka: 54 (1987-2003)

---

A Spatial Analysis of DHF Incidents in An Urban Setting of Bekasi 2003 Dengue hemorrhagic fever (DHF) is a public health problem and tends to spread out by the increasing mobility and density of people population. The emergence of DHF disease is a spatially contributed from several risk factors such as climate changes, topography, coverage programs, and people's habit. The magnitude of the risk factors is responsible for the increasing of Aedes Agepty population as a vector DHF disease. The main objectives of this research are to find out the relationship between a spatial contribution and the possibility of DHF incident within 60 months period from 1997 to 2001, the illustration of mosquito larva density and the behavior of sanitation authority of public places in Bekasi. The model use in this study is a correlation study. The surveys are done in 292 public places by a systematic random sampling method to illustrate Aedes larva density and people behavior in that area. Data are analyzed to find the frequency distribution (univariat) and intervariable correlation (bivariat) by using Product Moment Pearson correlation test and Analysis of Varian test. The independent variables are the amount of rainfall, temperature, relative humidity, regional zoning, management of source reduction campaign of DHF, and the behavior of sanitation authority. Analyzing spatial data and mapping utilize the geographical information system (GIS). The result shows that a shifting time of DHF distribution is observed in a regular four-year cycle, and in the last five years it has been known that the central of disease distribution can be found in two district areas, Jati Waringin and Jaka Sampuma. The result also shows that the larva free index (ABJ) in public places is 72,60% and a proportion of management public places in source reduction campaign DHF is less than a half of it (43,49%). Bivariat analysis shows that a rainfall amount, temperature, relative humidity, and management of source reduction campaign DHF in statistics have no correlation with DHF disease incident within the last five years (p=. 772, p 0.111, p'O. 486, p=0.266. A significant correlation can be proven between temperature and DHF disease incident in 1998 (p4l.002). The bivariat analysis between several regions and DHF disease incident shows a significant correlation (p=x.400), so there are different DHF disease incidents among rural, transition and urban areas. ABJ does not show a significant correlation with rainfall amount, temperature, humidity, and management of source reduction campaign DHF (p=-0.760, 170.214, p=0.616 and p=0.283). To increase an awareness of the four-year cycle and to prevent the outbreak of DHF disease incident, firstly, staff that examine larva should be positioned in each public health center (Puskesmas) in the village. This staff is obliged to periodically examine larva in every house within his area and coordinates with the Puskesmas officers within his district. Secondly, the knowledge of district area public health staff should be improved to manage his region in minimizing the regional endemic. Thirdly, the source reduction campaign of DHF must be done periodically at schools and mass media.

Abstrak :
Jenis alat transportasi banyak tersedia di ibukota Jakarta, misalnya bus kota PPD. Bus ini merupakan salah satu jenis alat transportasi milik pemerintah. Oleh karena itu, saking banyak jenis alat transportasi di Jakarta, maka penumpang akan lebih selektif memilih angkutan umum yang cocok bagi mereka. Kecocokan penumpang berdasarkan atas kualitas pelayanan yang lebih baik. Dengan demikian, Perum PPD dapat segera meningkatkan kualitas pelayanan bus kota, karena persaingan di bidang trasnportasi akan semakin ketat, apalagi persaingan itu akan dihadapi oleh era perdagangan bebas. Jika bus kota PPD tidak segera memperbaiki kualitas pelayanan bus kota, maka Perum PPD akan ketinggalan zaman, terutama dibidang teknologi dan informasi yang semakin canggih. Bahkan Perum PPD tidak akan mampu bertahan hidup dari kompetitif baik disegala bidang maupun hanya dibidang transportasi. Untuk itu, Penelitian ini akan memberi masukan kepada Perum PPD untuk membuat suatu strategi peningkatan kualitas pelayanan bus kota. Strategi ini harus sejalan dengan visi, misi, dan budaya perusahaan Perum PPD. Strategi Perum PPD dalam meningkatkan kualitas pelayanan bus kota disusun dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode "SWOT". Tahap pertama dari strategi ini adalah melakukan analisis faktor-faktor eksternal dan internal Perum PPD. Analisis ini diperoleh dari wawancara dengan dirut Perum PPD, karyawan, staffteknis dan non teknis. Berikutnya, dalam tahap kedua melakukan metode "Matrik Internal-Eksternal (IE -- Matrix)", matrik "SWOT". Pada tahap ketiga sebagai tahap terakhir melakukan pilihan strategi yang tepat bagi Perum PPD dalam meningkatkan kualitas pelayanan bus kota. Analisis dengan IE - Matrix memperlihatkan Perum PPD berada pada posisi kuadran V yang berarti perusahaan tersebut direkomendasikan untuk menerapkan strategi memelihara dan mempertahankan. Mempergunakan matrik SWOT berarti Perum PPD berada posisi kuadran II yaitu perusahaan menghadapi tantangan yang cukup berat, karena perusahaan tidak mempunyai peluang untuk tumbuh, pangsa pasar mulai menurun, dan kondisi internal lemah, maka perlu penciutan kegiatan usaha. Mempertimbangkan hasil yang diperoleh dari analisis dengan mempergunakan IE - Matrix, SWOT - Matrix, maka Perum PPD akan mempergunakan Strategi WT yaitu : menciptakan strategi yang dapat meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Strategi ini diuraikan masing-masing, sebagai berikut : Strategi memperkuat kerjasama dengan pihak terkait dan bus-bus kota swasta. Strategi memanfaatkan teknologi untuk memperkuat sistem keuangan dan logistik. Strategi menyusun SOP yang baku. Pelaksanaan strategi Perum PPD dalam meningkatkan kualitas pelayanan bus kota terus dipantau dan dievaluasi oleh pembuat kebijakan perusahaan yang sejalan dengan visi, misi, dan tujuan jangka panjang perusahaan yang telah dicanangkan.

Abstrak :
Sejalan dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah, strategi yang diperlukan dalam rangka melaksanakan pemerintahan adalah dengan memperbesar porsi kemampuan pengelolaan keuangan. Pengelolaan yang dimaksud adalah pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip ? prinsip yaitu tanggungjawab, mampu memenuhi kewajiban keuangan, kejujuran, hasil guna ( effectiveness) dan daya guna ( efficiency ), serta pengendalian. Pelaksanaan otonomi memberikan kewenangan kepada daerah untuk bisa mengelola potensi sumber daya dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Kewenangan itu terkait erat dengan masih terbatasnya sumber penerimaan daerah yang berasal dari pusat. Sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1999 dinyatakan bahwa sumber - sumber penerimaan daerah terdiri dari a) Pendapatan Asli Daerah, b) Dana Perimbangan, c) Pinjaman Daerah dan d) Lain - lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri terdiri dari pajak dan restribusi daerah, laba hasil perusahaan daerah, dan lain - lain pendapatan asli daerah yang sah. Berkenaan dengan pajak dan restribusi daerah, pemerintah pusat telah mengeluarkan Undang - Undang No. 34 Tahun 2000. Dalam rangka memdukung penerimaan daerah di kabupaten Bekasi, pihak pemda telah melakukan penarikan pajak sesuai dengan UU tersebut diatas. Salah satu pajak daerah yang ditarik adalah pajak penerangan jalan. Pajak ini selanjutnya berubah menjadi pajak penggunaan energi listrik sesuai dengan peraturan daerah No. 2 tahun 2000. Dari pajak penerangan jalan ini penerimaan yang diperoleh hampir sebesar 52,65 % dari total penerimaan pajak daerah. Permasalahan yang muncul berkaitan dengan Pajak penerangan jalan adalah adanya Beban pajak ini dapat mempengaruhi dunia industri sehingga menghawatirkan iklim usaha yang ada di kabupaten Bekasi, selain itu adanya Perubahan nomeklatur dalam penetapan pajak penerangan jalan menjadi pajak energi listrik akan membingungkan para pelaku usaha, hal ini disebabkan adanya perubahan dalam obyek pajak. Masalah lain berkaitan dengan pajak penerangan jalan adalah adanya krisis listrik yang melanda Indonesia. Berkaitan dengan pajak penerangan jalan, pemerintah daerah dapat melakukan berbagai kebijakan untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak diantaranya adalah penarikan pajak dapat dilakukan secara progresif berdasarkan daya pasang konsumen. Upaya lain adalah memberikan kompensasi bagi pihak perusahaan yang menggunakan tenaga listrik non PLN. Sedangkan bagi pelanggan PLN sebaiknya dapat melakukan perbedaan dalam penetapan prosentase pajak khususnya untuk pelanggan dunia usaha dan pelanggan rumah tangga.

Abstrak :
Dengan menurunnya penerimaan negara dari minyak dan pajak minyak pada tahun 1983/1984 yang berdampak pada penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja negara (APBN) tahun 1985/1986, timbullah kesadaran akan menurunnya kemampuan pemerintah pusat dalam memberikan subsidi kepada pemerintah daerah dan dalam membiayai proyek-proyek pemerintah di daerah, sehingga dalam hal ini, pemerintah pusat bertekad untuk memberikan kebebasan pada pemerintah daerah dalam usaha nya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan melemahnya subsidi dari pemerintah pusat tidak mengganggu perkembangan ekonomi dan jalannya pemerintahan di daerah. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebelumnya pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah daerah DKI Jakarta, harus mengetahui potensi sektoralnya yang mana yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya. Untuk mengetahuinya, dapat dengan cara menghitung Location Quotientsnya, karena dengan perhitungan ini, pemerintah daerah dapat mengetahui potensi sektoral daerahnya. Perhitungan Location Quotients ini dapat menggunakan dua indikator, yaitu: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan tenaga kerja. Dari hasil perhitungan Location Quotients yang menggunakan indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), memperlihatkan bahwa ada lima sektor basis dan ada empat sektor basis. Sektor basis ini mengandung arti bahwa kelima sektor tersebut mempunyai nilai tambah yang tinggi dimana nilai tambah yang tinggi ini disebabkan produktivitas kelima sektor tersebut tinggi dan tingginya produktivitas ini disebabkan kualitas tenaga kerja di kelima sektor tersebut tinggi dimana kualitas tenaga kerja ini dapat dilihat dari pendidikan akhir yang dimiliki tenaga kerja di kelima sektor tersebut. Kelima sektor basis ini, antara lain: sektor listrik, gas kota, dan air bersih; sektor bangunan; sektor perdagangan, hotel, dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; serta sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan. Sedangkan sektor non basis sebaliknya. Keempat sektor non basis ini, antara lain: sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan; sektor pertambangan dan penggalian; sektor industri pengolahan; dan sektor jasa-jasa. Selain itu, dari perhitungan Location Quotients dengan menggunakan indikator tenaga kerja, memperlihatkan bahwa ada tujuh sektor basis dan ada dua sektor non basis. Sektor basis ini mengandung arti bahwa penyerapan tenaga kerja di ketujuh sektor ini sangat banyak dimana penyerapan tenaga kerja yang banyak ini disebabkan penggunaan tenaga kerja di ketujuh sektor ini sangat banyak dan hal ini dapat dilihat dari jumlah jam kerja, status pekerjaan utama, dan jenis pekerjaan utama di ketujuh sektor tersebut. Ketujuh sektor basis ini, antara lain: sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas kota, dan air bersih; sektor bangunan; sektor perdagangan, hotel, dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; serta sektor jasa-jasa. Sedangkan sektor non basis sebaliknya. Kedua sektor non basis ini, antara lain: sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan; serta sektor pertambangan dan penggalian. Dari kedua perhitungan Location Quotients yang menggunakan dua indikator memperlihatkan ada perbedaan, yaitu: ada dua sektor yang pada perhitungan Location Quotients yang menggunakan indikator Produk Domestik Bruto, kedua sektor ini merupakan sektor non basis, tetapi pada perhitungan Location Quotients yang menggunakan indikator tenaga kerja, kedua sektor ini merupakan sektor basis. Hal ini mengandung arti bahwa kedua sektor ini di satu sisi mempunyai nilai tambah yang rendah, namun di satu sisi yang lain, penyerapan tenaga kerjanya sangat banyak. Dari hasil perhitungan Location Quotients dengan menggunakan dua indikator, pemerintah daerah DKI Jakarta dapat melihat potensi sektoral daerahnya yang mana yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya.

Abstrak :
Industri penyiaran televisi merupakan industri yang sangat diregulasi. Baik karena kelangkaan spektrum maupun karena dampak informasi yang ditayangkan terhadap sikap dan perilaku masyarakat. Tujuan dart penulisan tesis ini yaitu mengetahui dan menganailsis instrumen regulasi di industri penyiaran televisi serta kebijakan persaingan yang diberlakukan di industri penyiaran televisi. Metode yang digunakan dalam penelitlan ini adalah metode penelitian deskriptis analitis yaitu dengan membuat analisis secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah di industri penyiaran televisi dan implikasinya. Masalah yang dibahas dalam tulisan ini dibatasi hanya pada Industri penyiaran televisi di Jawa. Periode pembahasan masalah yaitu pada kurun waktu 2002-Juli 2003. Hasil anallsis terhadap UU NO. 32 tentang penyiaran Tahun 2003 memperlihatkan bahwa instrumen yang digunakan untuk meregulasi industri penyiaran televisi Indonesia adalah melalui Pembatasan Lisensi dan kepemilikan, Pembatasan kepemilikan terhadap media lain, Pembatasan Iklan, Pembatasan Program, Pengaturan Institusi, dan Penyediaan waktu untuk slaran ikian layanan masyarakat. Instrumen Regulasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia tersebut sama dengan instrumen regulasi yang dilakukan oleh beberapa negara di Eropa (seperti Inggris, Perancis, Jerman, Itali dan Spanyol) serta Australia. Bedanya di industri penyiaran televisi Eropa dan Australia tidak ada kewajiban untuk menyediakan waktu guna siaran ikian layanan masyarakat. Di Indonesia regulasi mengenai kepemilikan dan kepemilikan silang belum ada penjelasannya secara rinci sementara di negara Eropa dan Australia hal tersebut telah dlbatasi secara rinci dan pelaksanaan regulasi tersebut telah diatur oleh lembaga yang sudah exist. Di Indonesia Komisi Penyiaran Indonesia yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas tersebut baru dalam proses pembentukan karena memang UU penyiaran Indonesia relatif masih baru yaitu disahkan pada tanggal 28 Desember 2002. Tentang ketentuan berjaringan bagi lembaga penyiaran swasta yang sudah memiliki stasiun relay sebelum adanya UU penyiaran, maka Anteve sudah siap mengantisipasinya dengan sistem waralaba. TPI bekerjasama (berjaringan) dengan Jawa Pos TV. Sementara Metro TV bekerjasama dengan TV Manado dan Jawa Pos Tv. Kebijakan persaingan di industri penyiaran televisi Indonesia berdasarkan UU NO. 32 Tahun 2002 menetapkan membatasi lisensi dan kepemilikan di industri penyiaran televisi juga melarang adanya kepemilikan silang media. Realitasnya saat ini ada kepemilikan silang media yaitu PT Bimantara pemilik televisi swasta RCTI juga menjadi pemilik radio Trijaya FM. PT RCTI juga menjadi salah satu pemilik dan Lembaga Penyiaran Beriangganan INDONUSA. Televisi swasta PT SCTV juga menjadi pemilik Metro TV. Realitas tentang kepemilikan silang Inilah yang harus segera ditindaklanjuti begitu Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terbentuk nantinya. Namun terlebih dahulu KPI harus membuat aturan yang jelas dan menerapkan aturan tersebut secara tegas seperti di Australia. Kebijakan persaingan di Industri penyiaran televisi Eropa lebih ditujukan untuk membatasi merger dan kepemilikan diantara perusahaan di industri penyiaran televisi dan antara perusahaan televisi dengan produsen program televisi Masyarakat Eropa. Di Amerika Serikat kebijakan persaingan di industri penyiaran televisi juga ditujukan untuk mengatur dan mengawasi merger dari perusahaan yang memiliki posisi dominan di pasar atau memiliki share pasar terbesar. Kebijakan persaingan di industri penyiaran televisi Australia mengatur mengenai pembatasan kepemilikan silang media (sama seperti di Indonesia).

Abstrak :
Penyakit Kaki Gajah (filariasis) adalah penyakit menular menahun yang disebabkan oleh infeksi cacing filariasis. Penyakit ini ditularkan oleh berbagai jenis nyamuk dan bersifat menahun (kronis). Dari segi epidemiologi, penyakit ini memerlukan beberapa factor untuk terjadinya penularan, diantaranya adanya manusia sebagai hospes, nyamuk sebagai vector dan lingkungan yang mendukung kehidupan vector. Berdasarkan hasil survai cepat tahun 2000, Jawa barat menempati urutan pertama kasus kronis filariasis yaitu sebanyak I56 kasus dibanding kasus kronis pada Jawa Timur 142 kasus, Jawa Tengah 136 kasus dan DKI Jakarta 12 kasus serta DI Yogyakarta 7 kasus (Rapid Mapping,2000). Penderita kronis di Kabupaten Bekasi sampai dengan tahun 2003 terjadi peningkatan (50 kasus klinis). Mengacu kepada terminology spatial bahwa penyakit tidak mengenal Batas administrasi namun lebih mengenal kepada ekosistem serta mengacu kepada epidemiologi penyakit filariasis maka dilakukan penelitian spatial kejadian penyakit filariasis di Kabupaten Bekasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran dan identifikasi faktor-faktor geografi (fisik dan iklim) serta demografi terhadap kejadian penyakit filariasis, hal ini guna mendukung program eliminasi penyakit Kaki gajah di Indonesia khususnya di Kabupaten Bekasi. Desain penelitian merupakan studi ekologi exploratory dengan variabel penelitian adalah geografi (fisik: topografi, pola sµngai dan keberadaan situ, pengunaan lahan dan perubahannya, Iklim yaitu pola curah hujan), demografi (kepadatan dan persebaran penduduk) dengan sumber data agregat yang selanjutnya melalui pendekatan analisis spatial dilakukan overlay terhadap seluruh variabel independent dengan variabel dependent untuk mencari hubungan positif dan penentuan mode akhir prediksi daerah beresiko penyebaran filariasis. Hasil penelitian menunjukkan sampai dengan tahun 2003 wilayah endemis penyakit filariasis di Kabupaten Bekasi mencakup 13 Kecamatan pada 17 Puskesmas dengan penyebaran di 20 desa dengan 50 kasus dengan Mf rate (+) 155 kasus 1,3%. Penyebaran Mf rate (+) berkisar antara jarak 5-500 meter dari kasus klinis. Pola Spatial Geografi secara fisik dan iklim terhadap penyebaran kasus filariasis adalah: berada pada pola ketinggian kurang dari 25 mdpl, banyak berkumpul pada pola aliran sungai yang rapat dimana geomorfologinya Iebih dikenal dengan pembentukan sungai dewasa dengan kategori kerapatan sungai yang tinggi, dan banyak berada pada wilayah perdesaan dengan pengguriaan lahan basah (pertanian). Pola curah hujan kearah 1501-2000 mmltahun dan kurang dari 1500 mmltahun dengan jumlah hari hujan rata-rata tiap tahunnya <100 hari hujan. Pola spatial demografi, penyebaran filariasis lebih banyak pada area penduduk yang jarang dengan kategori 3 -- 33 jiwa/ha. Dengan kerapatan jalan yang rendah. Hasil Overlay keseluruhan variabel menghasilkan daerah beresiko tinggi penyebaran filariasis, Iebih mengarah kearah utara Kabupaten Bekasi. Adanya kecenderungan terhadap peningkatan kasus filariasis yang ditunjukkan dengan angka Mf rate (+) perlu diwaspadai akan penyebaran kasus selanjutnya. Untuk itu pentingnya sistim kewaspadaan dini terhadap intervensi lingkungan dan dengan kegiatan survailans aktif terhadap penemuan kasus klinis yang lainnya atau dengan teknik sosialisasi serta perlu adanya perhatian khusus terhadap variabel factor lingkungan fisik melalui pengamatan secara langsung atau membangun base line data dasar (GIS) terhadap variabel Geografi secara fisik. ......Spatial Analysis of Filariasis Disease Occurrences in Bekasi Regency in the Year of 2003.Elephantiasis (filariasis) is a chronicle contagious disease caused by worm named filariasis. The disease is carried by various type of mosquito and it is a chronic-type disease. From the epidemiological view, there are some factors needed make it spread out, that is the existence of human as a host, mosquito as a carrier or vector, and friendly environment for the vector itself. Refer to research in 2000, West Java took the first place for filariasis cases that is 156 cases while in East Java 142 cases, Central Java 136 cases, DKI Jakarta 12 cases and in Yogyakarta 7 cases (Rapid Mapping, 2000).Until 2003, there is an increase of of filariasis case in Bekasi (50 clinical cases). According to spatial terminology, the disease does not know administration boundary rather than ecosystem. And refer to filariasis epidemiologist consideration, some experts tried to conduct spatial research about filariasis disease occurrences in Bekasi. The target of this research is to define and identify geographical (physical and climate) and demographical factors of filariasis disease, it means to support the elephantiasis elimination program in Indonesia especially in Bekasi. The design of research represents ecological exploratory study using variables like geography (physical: topography, pattern of river and the existence of Lake, the use of land and it changes, the climate or rainfall pattern), demography (resident density and disseminating) using aggregate data source combined with spatial analysis approach, all independent variables are overlaid to the entire dependent variables to look for positive relationship and determine final mode of prediction about an area with high risk lilariasis spreading The Result shows that up to year 2003 endemic region of lilariasis in l3ekasi include: 13 Sub-districts on 17 Puskesmas where the spreading is in 20 villages with 50 cases and Mt-rate is (Al 155 cases or 1.3%. Mf rate(A 1 spreading ranging from 5 lo 500 meters from clinical case. Geographical spatial patterns, physically and climate, toward the spreading is: lies between less than 25 mdpl of height. gathers in rapid stream river pattern which close where its geomorphology known as adult river forming with high density river category, which lies a lot in regions having wet farm (agriculture). Rainfall pattern about '501-2000 mmlvear and less than 1500 mm/year with daily rain rate in each year 100 rainy day. Demographical spatial pattern, lilariasis' spreading is greater in an area that lack of people or 3-33 soul: Ha and low street density. The result of entire overlay of all variables yields a high-risk area of lilariasis spreading, tend to the Northern Bekasi Regency. A tendency about the increase of lilariasis case showed by Mf rate (--) the next spreading need to concerned. Therefore, we need an awareness system about environmental intervention and an active surveillance activity to recognize other clinical case or by social technique and special attention about physical environmental variable factors through direct observation or base line data base (GIS) toward Geographical variable physically.

Abstrak :
Di Kabupaten Ciamis sampai saat ini penyakit diare masih merupakan masalah kesehatan masyarakat. Pada tahun 1991 sampai dengan tahun 1995 terjadi KLB diare di wilayah Ciamis. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui perbedaan angka kejadian penyakit diare, cakupan sanitasi dasar, iklim dan kondisi demografi berdasarkan perbedaan spatial di Kabupaten Ciamis tahun 1999-2002. Penelitian ini adalah penelitian ekologi dengan rancang bangun studi eksplorasi, menggunakan data sekunder tahun 1999-2002 yang terdiri atas data angka kejadian penyakit diare, cakupan air bersih, cakupan jamban, curah hujan, hari hujan dan kepadatan penduduk. Penelitian dan pengumpulan data dilaksanakan pada bulan Januari sampai Maret 2003 di Kabupaten Ciamis. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh wilayah Kabupaten Ciamis tingkat kecamatan, yang kemudian dikelompokkan menjadi dua wilayah berdasarkan perbedaan spatial, yaitu wilayah yang mempunyai kerapatan kasus penyakit diare yang tinggi yaitu kecamatan-kecamatan yang berada si sekitar ibu kota kabupaten (Panumbangan, Cihaurbeuti, Cikoneng, Sadananya, Ciamis, Cipaku, Kawali, Jatinagara) dan kecamatan-kecamatan yang berada dekat dengan ibu kota kotif Banjar (Purwaharja, Banjar, Pataruman, Langensari). Wlayah yang mempunyai kerapatan kasus penyakit diare yang rendah, yaitu kecamatan-kecamatan yang tidak berada di sekitar ibu kota kabupaten dan ibu kota Kotip Banjar. Analisa dilakukan dengan menggunakan analisis spatial. Menurut hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dari dua belas kecamatan yang mempunyai jumlah kasus yang tinggi, 66,7% - 75% merupakan kecamatan yang mempunyai cakupan air bersih rendah (≤75%) , seluruhnya merupakan kecamatan yang mempunyai cakupan jamban yang rendah (≤75%) dan sebanyak 66,7% kecamatan mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi (>950 jiwa/km2). Bulan Mei ketika curah hujan dan hari hujan mulai mengalami penurunan, jumlah kasus diare mengalami kenaikan sampai mencapai puncaknya pada bulan Juli ketika curah hujan dan hari hujan sangat rendah. Bulan Oktober-Nopember merupakan awal musim hujan, tetapi jumlah kasus diare masih tinggi. Pada wilayah yang mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi, perlu diperhatikan kondisi sanitasi lingkungan, sehingga tidak akan terjadi penularan lebih luas bila terdapat penderita diare, ditunjang dengan penyuluhan mengenai perilaku hidup bersih dan sehat.

---

Diarrhea disease is a public health problem in Ciamis until now. There was diarrhea outbreak in 1991 to 1995. The purpose of this research is to know the difference of incidence rate of diarrhea, based sanitation coverage, climate and demographic condition based on spatial difference area in Ciamis, 1999-2002. This is the ecology research with exploration study, which using secondary data from 1999 to 2002. The secondary data consist of incidence rate of diarrhea disease, water coverage, toilet coverage, rainfall, rains day, and population density. Data collecting has conducted on January until March 2003. The population are whole subdistrict, which it has been grouped in two region based on spatial difference, 'has is region with high diarrhea cases density and low diarrhea cases density. Data analysis is using spatial analysis. According to the research result, from 12 subdistrict which had high diarrhea cases density, 66,7%-75% had low water coverage, all of subdistrict had low toilet coverage, 66,7% subdistrict had high population density. On May, when rainfall and rains day descend, sum of diarrhea cases ascended until July when rainfall and rains day minimum. Diarrhea cases still high when rainy season was started on Oktober-Nopember. In high density population, need more attention about environmental health.