Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas peran Pemerintah Daerah (Pemda) Papua dalam mengelola repatrian dalam konteks reintegrasi sosial di wilayah perbatasan Papua Nugini Guna Mencegah Ekstremisme. Fokus utama penelitian adalah strategi dan kebijakan yang diterapkan Pemda Papua untuk memperkuat kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di daerah perbatasan dari ideologi ekstremisme. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis peran Pemda dalam memfasilitasi reintegrasi sosial guna mencegah ekstremisme, termasuk penyediaan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan pelatihan keterampilan bagi repatrian. Melalui teori kesejahteraan dan budaya lokal, Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah Papua, masyarakat lokal, dan repatrian menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan stabilitas keamanan, sosial dan ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan. Selain itu, kebijakan yang inklusif berkontribusi pada penguatan identitas nasional di Papua bagi para repatrian.

---

This study examines the role of the Papua Regional Government (Pemda Papua) in managing repatriates within the context of social reintegration in the Papua New Guinea border area to prevent extremism. The primary focus of the research is the strategies and policies implemented by the Papua Regional Government to strengthen the sovereignty of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) in border areas against extremist ideologies. A qualitative approach is used to analyze the role of the Papua Regional Government in facilitating social reintegration to prevent extremism, including the provision of access to education, healthcare services, and skills training for repatriates. Using the theories of welfare and local culture, the research findings indicate that synergy between the Papua Regional Government, local communities, and repatriates is key to achieving stability in security, social, and economic aspects to realize prosperity. Additionally, inclusive policies contribute to strengthening national identity in Papua for the repatries."