Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perjuangan Palestina. baik yang dilakukan oleh PLO (Nasionalis), Hamas dan Jihad Islam (Islamis) serta masyarakat Palestina dalam perjuangannya mencari negara dan bentuk negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh pencerahan bagamana bentuk dan tahapan-tahapan perjuangan serta mengapa sampai tahun 2006 ini belum berhasil membentuk negara, serta jauh mana faktor-faktor intern dan ekstern yang mempengaruhinya. Adapun metode yang dipergunakan adalah Case Study dengan tehnik pengumpulan data dokumen, diawali dengan menghimpun, menelaah, mengamati dan menganalisa data yang terkumpul secara sistematis, intensif dan mendalam terhadap data-data sekunder yang menjadi konsentrasi dan titik sentral kajian. Dari hasil pengumpulan data diperoleh temuan bahwa ideologi negara sebagai bentuk negara, baik itu Islam maupun Nasionalis, mana yang akan dipilih pada masa depan bangsa Palestina juga masih dalam tahapan perjuangan masing-masing pihak, baik kubu Hamas maupun kubu Fatah. Walau sekarang dapat dilihat bahwa Islamlah yang menjadi pilihan rakyat. Namun bila dilihat fragmen-fragmen di kancah Palestina masih di mungkinkan akan berubah. Apalagi bila Hamas tetap pada pendirian akan terus berjuang dengan senjata dan menolak eksistensi Israel. Kesimpulannya adalah bahwa perjuangan membentuk negara dan mencari bentuk negara sampai

---

The background of this research the struggle of Palestine, either conducted by PLO (Nationalist), Hamas and Jihad Islam (Islamic) and Palestine people in the struggle to end the state and type of state. The objective of this research is to fin I d the brightening of how the form and stages of struggle and why up to 2006 has not succeeded to establish the state, and so far the internal and external factors influenced their struggle. The method applied is Case Study by collecting the data of documents started by collecting, reviewed, observed and analyzed the collected data systematically, intensively and deeply to the secondary data which become the concentration and centralization point of this research. From the result of collecting data found that state ideology's the type of state, as well as Islam or National is t -Secular, which one to be chose for the future of Palestine Nation still in the stage of struggle of the parties, Hamas or Fatah. Although at present we can see that Islamism is the choice of the people. But when we see the fragments in Palestine it may be changed. Moreover when lamas still keep at their opinion and they will continue to fight with weapon and refuse the existence of Israel. The conclusion is the struggle to establish the state and to find the type of state at pres between facts and ambition.

Abstrak :
Saudi Arabia memiliki tempat yang sangat signifikan di dunia Arab dan Islam. Ini disebabkan statusnya sebagai negara terbesar di Semenanjung Jazirah Arab. Juga merupakan negara di dunia yang memiliki cadangan minyak terbesar sekitar 25% cadangan minyak dunia. Saudi Arabia berperan aktif dalam upayanya menyelesaikan konflik antara Palestina dan Israel, Peran Saudi Arabia dalam mewujudkan penyelesaian masalah Palestina merupakan tuntutan tugas dan misi politik luar negeri Saudi Arabia yang dirumuskan tahun 1943. Saudi Arabia hingga kini tetap pada pendiriannya menganggap penyelesaian masalah Palestina merupakan togas dan misi politik luar negerinya yang dianggap perlu mendapat perhatian yang serius dan prioritas tinggi (urgent concern and top priority). Di antara upaya Saudi Arabia untuk menyelesaikan konflik, terdapat dua inisiatif perdamaian yang ditawarkan pada tahun 1982 dan 2002. Inisiatif perdamaian ini menawarkan sebuah solusi perdamaian yang berlandaskan pads Resolusi PBB. Yang memberikan pengakuan kepada Israel untuk tetap eksis dan menawarkan normalisasi hubungan dengan negara-negara Arab dengan imbalan Israel menerima dan melaksanakan Resolusi Dewan Keamanan PBB No 242 dan 338 yang meminta untuk mengakliiri pendudukan pada garis batas 1967. Saudi meyakini bahwa usahanya membantu menyelesaikan masalah Palestina merupakan tugas dan tanggung jawab bangsa Arab dan umat Muslim. Di sate sisi Saudi Arabia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Amerika Serikat, dimana Israel merupakan anak emas Amerika Serikat di Timur Tengah. Isu Palestina telah menjadi duri dalam hubungan Saudi Arabia dan Amerika Serikat sejak Perang Dunia II. Selama ini Saudi Arabia berpandangan kedekatannya dengan Amerika Serikat dapat mempengaruhi sikap Amerika Serikat dalam menyelesaikan konflik Palestina-Israel untuk menjadi penengah yang lebih adil. Namun upaya mempengaruhi sikap Amerika Serikat dalam masalah Palestina tidak efektif, dikarenakan sikap politiknya yang selalu menguntungkan Israel. ......Saudi Arabia has a significant place in the Arab's world and Islam. It's caused by status Arab as the biggest country in Arabic peninsula, and the biggest oil's resource, more about 25 % oil's resource in the world. Saudi Arabia has effectively role to finish conflict between Palestine and Israel. Saudi Arabia's role in finishing conflict Palestine and Israel is his effort and his mission of foreign policy since 1943. Saudi Arabia said that until now the Palestine's problem is an urgent concern and top priority. Two initiatively peaces offered a peace solving based on United Nations resolutions in 1982 and 2002. This resolution give legality to Israel to exist and offer normalization of relation with Arabic's countries by fee Israel accept that resolution number 242 and 338 which asked to end occupy in the limited line 1967. Saudi Arabia sure that his effort can finish Palestine's problem as his responsibility of Arabic and all of Moslem. In the other side, Saudi Arabia has relation closely with United States which Israel as his close partner. The Palestine's problem has difficult to Arabs' Saudi and united state's relations since second's war of the world. Arab said that closely with America is as mediator between Palestine and Israel, but his attitude not effectively because always give lucky to Israel.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian dalam Tesis ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang serta maksud dan tujuan dari adanya keberhasilan Iran dalam hal proliferasi nuklir, karena program nuklir damai Iran yang menjadi polemik internasional telah menjadi kontroversi tidak hanya di kawasan Timur Tengah saja, akan tetapi juga telah membuat dunia Intemasional dibawah dominasi Amerika Serikat melakukan propaganda politik hingga berhasil membuat DK PBB mengeluarkan resolusi 1747 bagi negeri Iran. Penulis berusaha menganalisa bagaimana terjadinya pengaruh nuklir dalam sistem internasional terkait dengan masalah nuklir terhadap penerapan teknologi militer di masa mendatang dalam menciptakan dan menjaga stabilitas keamanan internasional serta sejauh mana perimbangan kekuatan terjadi ketika fenomena proliferasi nuklir Iran berhadapan dengan legemoni Amerika Serikat, disamping itu juga penulis berusaba menganalisa mengapa program nuklir Iran dijadikan propaganda oleh Amerika Serikat. Dalam penelitian ini mempergunakan pendekatan kualitatif dengan xnemakai metode studi kasus. Temuan penelitian ini antara lain adalah berdasarkan fakta historis, pengaruh nuklir dalam sistem internasional tidak hanya dalam bidang militer saja, akan tetapi juga berpengaruh terhadap penerapan politik dan ekonomi, sehingga sudah Lento berbagai masalah dan akibat yang ditimbulkan dari nuklir sangatlah mempunyai efek yang tidak sedikit. Oleh karenanya dalam rangka menciptakan dunia internasional babas dari senjata nuklir maka dibiiatlah berbagai macam perjanjian, antara lain perjanjian non proliferasi nuklir. Penelitian ini juga menjelaskan tentang latar belakang serta maksud dan tujuan dari terjadinya proliferasi nuklir Iran yang lebih difokuskan untuk kepentingan damai, walaupun mendapat tekanan dari dunia internasional melalui forum DK PBB dengan keluarnya resolusi 1747 yang diprakarsai oleh Amerika Serikat. Pada intinya, Program proliferasi nuklir Iran menjadi fenomena kontroversi internasional karena belum adanya sikap dan cara pandang yang sama antar satu dengan yang lain (AS dan Iran), disatu sisi Iran berusaha meyakinkan dunia internasional bahwa program proliferasi nuklimya adalah untuk kepentingan damai dan memandang AS melakukan propaganda demi menghambat Iran rneraih kemajuan dalam bidang teknologi militer, akan tetapi disisi lain, dunia internasional yang didominasi oleh AS, berkeyakinan bahwa program nuklir damai Iran hanyalah awal dari kepemilikan senjata nuklir bagi Iran. Tanta saja perimbangan kekuatan baru di Timur Tengah telah terjadi ketika program proliferasi nuklir Iran menjadi kontroversi internasional, sehingga Iran dapat memainkan peran bargaining positionnya dalam pergaulan internasional, disamping itu juga upaya AS untuk mengintervensi serta melakukan hegemoni dikawasan Teluk telah mengalami kesulitan karena adanya penolakan dari Iran untuk menghentikan program proliferasi nuklirnya. Akan tetapi demi mencegah terjadinya perang pisik antara Iran dan AS, diplomasi dan forum dialog terbuka perlu untuk dikedepankan.

---

ABSTRACT
The objective of study in this thesis is to find background and purposes and objectives of the Iran's successful on Nuclear Proliferation as Iranian peace nuclear program is became an international polemic into a controversial which is not only at Middle East, however it has made international worlds under domination of United States (U.S) has made political propagandas to relate international systems on nuclear for future military technology application in order to create and preserve international security stability and to what extent the balance of power occurred when Iranian nuclear proliferation phenomenon facing US hegemony, beside of that, writer is also encouraged to analyze why Iranian nuclear program is become a propaganda by the United States. This study is using qualitative approach and using methods of case study. Findings in this study is based on historical facts, nuclear influences in international system are not only at military, however it gives influences in international system are not only at military, however it gives influences to political and economical applications, and of course it has an enormous effects for nuclear problems. Therefore, in order to create an international world which is free from nuclear weapons, it has been made certain treaties, such as nuclear non proliferation treaty. This study is also to explain on background and objective of Iranian nuclear proliferation which shall be focused for peace objectives, even it has pressured from international worlds by the Security Council forum of United Nations on resolution 1747 which being pioneered by U.S. In essence, Iranian nuclear proliferation program is become an international controversial phenomenon as there is no similar perspectives by one country to another (Iran and United States), in one hand, Iran has convinced to international worlds that its nuclear proliferation program is for peace and to assume that United States has made propagandas for the sake to hinder Iran for military technological advances, however on the other hand, international worlds which dominated by United States convinced that Iranian peacefully nuclear program is only the beginning of nuclear weapon procurement for Iran. Of course, a new balance of power in the Middle East has been occurred when Iranian nuclear proliferation program has became an international controversy, and Iran can play its role for bargaining position in international relationship, beside of that, U.S efforts in order to interfere and to make hegemony at the Gulf has been suffered by refusal of Iran to stop its nuclear proliferation program. However, in order to prevent physical warfare between Iran and U.S, it is necessary to diplomacy realizations to make an open dialog forum.

Abstrak :
Kebijakan Iran mengenai pengembangan nuklirnya, 1) bertujuan untuk sumberdaya alternative bagi kepentingan rakyat Iran dalam mengantisipasi kelangkaan dan keterbatasan energy yang berasal dari fosil (gas alam dan minyak bumi). 2) untuk kepentingan riset, yaitu menguasai teknologi modern pengolah materi dari bahan nuklir. 3) Iran berargumen sebagai anggota NPT (Non Proliferation Treaty) ia berhak mengembangkan nuklir untuk keperluan damai. Sementara Amerika Serikat sebagai Negara yang menentang nuklir Iran, dan membawa masalah ini ke DK PBB, alasan sebenarnya adalah sbb:1) AS menuduh Iran berada dibalik gerakan-gerakan yang menentang AS di berbagai Negara. Seperti di Lebanon, Palestina juga Irak.2) Iran, banyak mendapat dukungan dari Negara Rusia dan Cina. 3) Iran dituduh melancarkan manuver politik dengan membentuk "aliansi" baru Iran - Amerika Latin. Yakni para Sosialis kiri anti AS 4) AS menuding Iran mengembangkan senjata nuklir dan rudal balistik. 5) Independensi Iran dianggap sebagai ancaman terhadap hegemoni Amerika di Timur Tengah. Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia terhadap Resolusi DK PBB 1747, menimbulkan beragam tanggapan dan reaksi dari berbagai kalangan, termasuk legislatif. Dengan hak interpelasi yang dimilikinya, mereka meminta pemerintah menjelaskan kebijakan politik luar negerinya, yang dianggap tidak bebas aktif lagi. Penjelasan yang dikemukakan pemerintah adalah : Pertama, Indonesia tetap mendukung program nuklir Iran namun negara tersebut telah mengabaikan ketentuan-ketentuan NPT dan IAEA serta imbauan oleh DK-PBB melalui Resolusi 1696 dan 1737. Kedua, empat poin amandemen Indonesia berhasil dimuat dalam Resolusi 1747, Ketiga, substansi dari Resolusi 1747 ditujukan untuk mencari solusi negosiasi untuk mencapai stabilitas perdamaian sehingga sesuai dengan pembukaan UUD 1945, yaitu "turut menciptakan dunia yang aman dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.". Keempat) dalam resolusi 1747 terdapat dua kebijakan DK PBB yang berisikan tawaran bagi Iran. 1. suspension to suspension yaitu apabila setelah resolusi ini ditetapkan Iran mau menangguhkan pengembangan uranium, maka pembicaraan di Dewan Keamanan juga akan ditangguhkan; 2. termination to termination apabila Iran menghentikan penggunaan uraniumnya, maka resolusi DK 1747 akan dihentikan.

---

Iran's policies on its nuclear development, 1) As an alternative energy resource for Iranian people in order to anticipate the limited amount of fossil fuel energy. 2) For research purposes, to acquire the latest technology on nuclear developments. 3) Iran argues as a member of Non Proliferation Treaty (NPT), it has the right to develop nuclear technology for peaceful purposes. United States as a nation that opposes Iran?s nuclear developments, took this matter to the United Nations (UN) Security Council. US opposes Iran?s nuclear developments because, 1) US accuses Iran is behind the anti-US movements in countries such as; Lebanon, Palestine, and Iraq. 2) Iran has the backing from China and Russia. 3) US accuses Iran has making political maneuvers in Latin America, by establishing ?alliance? with the anti-US Leftist governments in the region. 4) US accuses Iran is trying to develop nuclear weapons and ballistic missiles. 5) Iran is seen by the US as a threat for US hegemony in the Middle East. Since the Indonesian government had agreed to UN Security Council Resolution no. 1747, it stirred up responses and reactions from all sides within Indonesia, including the Indonesian parliament. With the right of interpellation, the Indonesian parliament asked the Indonesian government to explain its foreign policies that supposed to be ?free and active?. The Indonesian government had explained that; Firstly, Indonesia is still supporting Iran?s nuclear developments. However, Iran has ignored the NPT and IAEA rules and UN Security Council Resolutions (1696 and 1737). Secondly, Indonesia has successfully put its four points on the amendment of Resolution 1747. Thirdly, the Resolution 1747 was made to find a peaceful solutions (through negotiations) in order to find stability and peaceful solutions, which is in accordance to the Indonesian Constitution, which is "to make the world as a peaceful place and contributing to the world order which is based on freedom, lasting peace, and social justice." Fourthly, within Resolution 1747 the UN Security Council offers Iran to 1. Suspension to suspension, which is if after the resolution Iran is willing to suspend its uranium enrichment program, the talks in the Security Council will also be suspended; 2. Termination to termination, if Iran terminates its uranium enrichment program, the UN Security Council Resolution no.1747 will also be terminated.

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung lama dan menimbulkan banyak korban jiwa, terutama dikalangan Palestina. Korban jiwa tersebut dapat dibagi menjadi dua kelompok besar; korban meninggal dan korban hidup yang kemudian hidup terlunta-lunta sebagai pengungsi. Para pengungsi Palestina inilah yang menjadi fokus utama dari penelitian ini. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisa mengenai bagaimana sikap pemerintahan Israel pada masa pemerintahan Perdana Menteri Ehud Barak terhadap keberadaan para pengungsi Palestina tersebut dilihat dari konsep national security (keamanan nasional) yang dihadapkan pada konsep human security (keamanan insani). Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah studi kasus. Diharapkan dengan menggunakan metode ini, data-data yang digunakan akan menjadi sefokus mungkin sehingga pembahasan akan menjadi sistematis dan mendalam. Dari hasil pengolahan data dapat diungkapkan bahwa Pemerintahan Perdana Menteri Ehud Barak menggunakan konsep human security dari sudut pandang national security Negara Israel sehingga keamanan yang dipertahankan di mata mereka bukanlah mengenai keberadaan pengungsi Palestina melainkan para penduduk Israel yang harus dijaga terlebih dahulu. Bahkan ada kekhawatiran jika para pengungsi Palestina diijinkan kembali ke tempat asal mereka akan mengancam keamanan Negara Israell Dari sisi Palestina sendiri, perjuangan terus dilakukan baik oleh pihak Otoritas Palestina maupun dari para pengungsi yang tersebar di seluruh dunia agar haqul audah (hak untuk kembali) dapat mereka dapatkan. Pada intinya, keberadaan pengungsi Palestina ini merupakan sesuatu hai yang sangat perlu mendapat perhatian dunia internasional selama sikap pemerintah Israel dalam memandang permasalahan ini selalu dari sisi kepentingan mereka sendiri. ......This research was triggered by Israel-Palestine conflict whicb has been lasting for long time and causing so many casualties, especially in Paiestinian side. The casualties can be divided into two main categories: the deads and the refugees. This Paiestinian refugees i s the main focus in this research. The main purpose of this research is to analize how Israeli govemment in Ehud Barak administration behave toward Paiestinian refugees issues on the base of national security and human security. Research methods used in this research is case study. By using this method, the datas are expected to be so as focus as possible that the explanation can be systematic and deep. It can be said that Ehud Barak administration used human security concept from national security of Israel point of view. Hence, security in their view is not about the existence of Paiestinian refugees bot, instead, Israeli people must be guarded as well as possible. Even, there is a anxiety if the Paiestinian refugees are allowed to come back to their home, they will threat Israeli national security! On the Paiestinian side, the struggle still keeps being fought either by Paiestinian Outhority or by the refugees who spread out all over the world in order to get haqul audah (right of return) back. In essence, the existence of Paiestinian refugees is something which needs strong concern from whole world as long as Israeli govemment always look this issue only from its point of view.

Abstrak :
Tesis ini membahas Revolusi Cedar di Lebanon dan implikasinya pada politik Suriah di Lebanon tahun 2005-2010, dan merupakan penelitian kualitatif non-interaktif (non interactive inquiry) atau penelitian analitis. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Revolusi Cedar di Lebanon tahun 2005 telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap politik Lebanon pada saatnya dan perkembangan sesudahnya. Revolusi Cedar dibentuk oleh situasi sosial dan politik Lebanon yang berakar sejak tahun 1980-an, yaitu ketika mulai tumbuh kesadaran dari sebagian besar rakyat Lebanon terhadap pentingnya perubahan di dalam iklim politik Lebanon. Kesadaran ini semakin meluas di berbagai lapisan masyarakat ke arah penolakan terhadap intervensi Suriah dalam politik Lebanon. Penolakan semakin mengemuka sejak awal tahun 2000-an ketika terjadi beberapa peristiwa penting, yaitu Israel menarik mundur kekuatan militernya dari Lebanon Selatan, suksesi kepemimpinan Suriah dari Hafez al-Asad kepada Basyar al-Asad, diterbikannya Resolusi 1559 oleh Dewan Keamanan PBB, dan yang terakhir adalah peristiwa pembunuhan mantan Perdana Menteri Lebanon Rafik Hariri pada 14 Februari 2005. Peristiwa terakhir inilah yang memantik kemarahan rakyat Lebanon dan mendorong demonstrasi di seluruh kawasan dengan tuntutan utama agar Suriah secepat mungkin meninggalkan Lebanon. Aksi-aksi rakyat Lebanon inilah yang diidentifikasi sebagai Revolusi Cedar. Revolusi Cedar memperoleh dukungan luas dari dunia internasional dan telah berhasil memaksa Suriah menarik mundur kekuataan militer dan intelijennya dari Lebanon pada akhir April 2005, selain melahirkan Koalisi 14 Maret pada Pemilu Parlemen 2005 dan 2010. Namun demikian, Revolusi Cedar tidak mampu mendorong sebuah sistem politik yang stabil dengan ciri-ciri pemerintahan yang kuat. Persoalan politik domestik yang tidak kunjung reda menyebabkan pemerintahan rapuh dan tidak ligitimate, karena pemerintahan tidak berpijak di atas masyarakat sipil yang terpadu dan kuat. Orientasi politik, sikap dan tujuan warga Lebanon dari berbagai latar yang berbeda, telah menjadi faktor dominan yang menyebabkan negara dan pemerintahan tidak memperoleh legitimasi yang kuat. Padahal suatu sistem dibutuhkan untuk terlihat absah di depan warganya. Legitimasi akan sulit diperoleh manakala budaya politik Lebanon tidak mampu mendasari suatu sistem pemerintahan. Budaya politik Lebanon belum menjadi penghubung antara perilaku individu dan perilaku sistem. ......This thesis discusses the Cedar Revolution in Lebanon and its impacts on Syria's politics in Lebanon at 2005-2010, and it is a non-interactive inquiry, or an analytical research. The outcome of the research explains that the 2005 Cedar Revolution has been a significant effect on politics in Lebanon during the time it was happening and in its development afterwards. The Cedar Revolution was shaped by social and political situation in Lebanon that had rooted since the 1980s, with the growing awareness of the majority of the Lebanese people on the importance of change in their country's political climate. The awareness grew more widespread within various spectrum of the society, narrowing to rejection of Syria's intervention in politics in Lebanon. The rejection have increasingly surfaced since the early 2000s with the occurrence of several important events, such as Israel?s withdrawal of its military force from South Lebanon, the succession of leadership in Syria from Hafez al-Asad to Basyar al-Asad, the issuance of UN Resolution 1559, and the assassination of former Prime Minister of Lebanon, Rafik Hariri, on 14 February 2005. The latter event triggered the Lebanese people's anger and led people from all over the region to rally, demanding that Syria leave their country at once. Such action by the people of Lebanon is identified as the Cedar Revolution. The Cedar Revolution gained such large international that Syria was finally forced to withdraw its military and intelligence power from Lebanon at the end of April 2005, which led to the establishment of the March 14 Coalition in the Parliamentary Election in 2005 and 2010. However, the Cedar Revolution failed to lead to a stable political system with the characteristics of a strong government. Continuous domestic political problems have made the government vulnerable and illegitimate because it is not based on the foundation of a strong and unified civilian society. The political attitude, orientation, and goals of the people of Lebanon who come from various different backgrounds has become a dominant factor that has caused the government's lack of strong legtimacy. Whereas it is necessary for the system to be legitimate in its people's eyes. Legitimacy will be difficult to reach when Lebanon's political culture fails to base its government system. The Lebanese political culture has yet to become a link between the behavior of the individuals and that of the system.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti permasalahan penilaian kinerja pegawai dengan mengamati hubungan antara kepemimpinan, motivasi kerja, keterampilan kerja dan kerjasama dengan prestasi kerja pegawai sebagai fenomena-fenomena penelitian. Hipotesis-hipotesis penelitian ini dirumuskan berlandaskan teori-teori dan konsep-konsep yang relevan.dan penelitian tentang prestasi kerja merupakan salah satu fungsi manajemen SDM yang strategis, karena efektivitas penilaian prestasi kerja akan berpengaruh terhadap kinerja pegawai, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja organisasi. Dadri sisi proses, penilaian prestasi kerja adalah suatu proses evaluasi terhadap prestasi kerja pegawai dengan beberapa tolok ukur tertentu yang berkaitan langsung dengan kepemimpinan, motivasi kerja, keterampilan kerja dan kerjasama yang merupakan kompetensi sebagai tolok ukur penilaian prestasi kerja pegawai. Penilaian prestasi kerja pegawai merupakan instrumen manajemen untuk mengevaluasi kinerja pegawai, dalam proses ini manager mengidentifisikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai yang selalu dievaluasi dan disesuaikan dengan strategi jangka panjang dan kebutuhan bisnis perusahaan di masa mendatang. Data dihimpun dari 395 responden yang mengisi dan mengembalikan kuesioner yang disebarkan kepada 400 sampel yang mewakili populasi sejumlah 1.312 pegawai, sementara jumlah kuesioner yang kembali menghasilkan angka respon (Response rate) 98,75% Statistik parametris digunakan untuk menguji hipotesis-hipotesis asosiatif dengan teknik analisis korelasi, antara fain: (1) Korelasi Bivariat, seperti korelasi sederhana (pearson produck moment), dan (2) Korelasi multivariate, seperti korelasi parsial dan korelasi berganda. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan antara kepemimpinan, keterampilan kerja dengan prestasi kerja pegawai, dengan nilai signifikansi keseluruhan hubungan 0,001 (Iebih kecil dari 0,05), dan koefisien korelasi secara sendiri: (1) Koefisien korelasi kepemimpinan terhadap prestasi kerja pegawai 0,651, (2) Koefisien korelasi motivasi kerja terhadap prestasi kerja pegawai 0,632, (3) Koefisien karelasi keterampilan kerja terhadap prestasi kerja pegawai 0,683 (4) Koefisien korelasi kerjasama terhadap prestasi kerja pegawai 0,618, yang memberikan makna bahwa penelitian ini bahwa keeratan hubungan antara variable-variabel yang diteliti berada pada tingkat hubungan yang kuat. (interval 0,60 - 0,799). Secara bersama-sama dengan analisa bertingkat terbukti motivasi kerja dan kerjasama tidak berpengaruh signifikan sedangkan kepemimpinan dan keterampilan kerja bersama-sama berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai dengan nilai signifikansi 0,0001 (Iebih kecil 0,05) dan F hitung sebesar 149,857 yang menunjukan hubungan yang sangat kuat terhadap prestasi kerja pegawai.

Abstrak :
ABSTRAK
Dalain sistem domokrasi, partai politik (parpol) adalah kendaraan utama menuju puncak "kekuasaan kenegaraan". Oleh Karena itu, berbagai target dan strategi ditetapkan parpol untuk mencapai kekuasaan tersebut. Di antara sekian banyak parpol yang eksis di ranah politik Indonesia, ada satu parpol yang mendapat perhatian tebih yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai yang satu ini mendapatkan banyak simpati dan harapan dari masyarakat luas karena sepak terjangnya yang jujur, bersih dan peduli. Tidak heran jika kernudian pada pemilu tahun 2004 yang lalu partai ini mendapatkan tonjakan suara yang sangat signifikan sebesar 7 % suara dari sebelurnnya I %. Target besar capaian suara pun telah dicanangkan para fungsionaris PKS untuk pemilu 2009 yang akan datang sebesar kurang lebih 20% suara. .Iumlah yang diprediksi cukup untuk mengantarkan PKS ke tangga kekuasaan baik di legislatif bahkan mungkin eksekutif. Akan tetapi di balik simpati dan harapan tersebut terselip kekhawatiran bahkan kecurigaan. Bahwa PKS sebagai parpol berasas Islam di batik agenda human isnya selama ini tersimpan hidden agenda untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Islam dengan syari'at sebagai landasan hukumnya. Sebuah agenda yang akan mengancam keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia ke depannya. Dari paparan di atas, maka dirasakan perlu melakukan penelitian untuk mengetahui konsepsi PKS tentang bentuk negara yang paling ideal buat sebuah negara bernama Indonesia. Sebuah konsepsi yang juga berhubungan dengan banyak isu-isu scnsitif seputar relasi againa dan negara dalam konteks Indonesia, seperti isu Piagam Jakarta, formalisasi syari'at Islam di ranah negara dan lainnya. Penelitiannya sendiri merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekalan hermeneutika. Dalam konteks ini, penulis menghadirkan dan menganalisa hail-hasil wawancara dengan beberapa fungsionaris PKS dan menginterpretasikan teks yang terdapat dalam data utama berupa manuskripmanuskrip internal partai dan data penunjang berupa tulisan tokoh maupun orang lain tentang PKS dengan berbagai aspeknya. Hasil penelitiannya sendiri menunjukan bahwa kecurigaan sebagian orang tentang PKS yang mempunyai hidden agenda untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Islam tidak terbukti. PKS ternyata mempunyai konsepsi bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana yang sudah diterapkan selama inl adalah sesuatu yang final. Kecuali ada konsensus dari mayoritas komponen bangsa untuk rnerubahnya. Dan perubahan tersebut bagi PKS harus sesuai dengan konstitusi yang berlaku.

---

ABSTRACT
In political system democration, political party is vehicles excellent go to the top "political power". Along of thet, various of goals and strategy specified by political party to reach the power. Among so much politics party which exist in political arena of Indonesia. Any one political party getting attention more that is prosperous justice party. Party which is one this get a lot of sympathy and expectation from wide development because kisking dashing against of which surprised honest, clean and care. Not if at general election of year 2004 then this party get the gamble voice of very significant of equal 7 % voice from previously 1 %. Big target performance of voice cymbal have all fungsionaris prosperous justice party for the election of 2009 to came equal to more or less 20 % voice. Quantity which predictions of last for squiring prosperous justice party to doorstep power, well ini legislative even possible executive. However at the opposite of the expectation and sympathy slipped between a care even afraid. Even prosperous justice party as political party have ground to of Islam at the opposite of humanist agenda during saving in hidden agenda to make Indonesia at state Islam by syari'at as base of justice. An agenda to menace the taking place of totality state of Republic of Indonesia to the fore it?s his. From description of above is hence felt require to conduct the research to know conception prosperous justice party most ideal of government make a so called state of Indonesia a conception which also relate to a lot of sensitive issue in around relations ship of religion an state in contexs of Indonesia, for the example of Jakarta charter issue, formalisation syari'at Islam in state region and other. Its own research represent the research qualitative by using approach hermeneutika. In this context is writer attend and analyse the picking interview with a few fungsionaris prosperous justice party and interpret the text which in especial data in the form of internal manuscript of party and aupporter data in the form of article of figure and also others of about preporous justice party by various its aspect. Result of its own research indicate that the suspicions of some people of about preporous justice party having hidden agenda to make Indonesia as unprovable state Islam. Preporous justice party in the reality have the conception that totalitarian state republic of Indonesia, Pancasila and invite the elementary invitar I945 as is applied during the time is something that final. Except there is cocsensus from component majority nation for the fox of it. And the change preporous justice party have to as according to constitution going into effect.

Abstrak :
ABSTRAK
Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) dalam nota kesepahaman dengan Susilo Bambang Yudhoyono menjadikan perjuangan bangsa Palestina dalam merebut kemerdekaannya dari penjajahan Israel sebagai salah satu isi butir nota dimaksud, PKS kemudian dengan adanya nota kesepakatan ini menjadi bagian dari partai pendukung pemerintah dengan mendapatkan pos-pos kekuasaan dieksekutif ditiga kementerian dan satu jabatan duta besar.

Pengaruh dari nota kesepahaman tersebut adalah kebijakan luar negeri Indonesia terhadap permasalahan Palestina menjadi pengamatan tersendiri bagi PKS, dan tekanan PKS terhadap SBY mengenai nasib bangsa Palestina terns diwujudkan balk melalui pengerahan massa dan kecaman, SBY pun merespon nota kesepahaman tersebut dengan sejumlah kebijakan terhadap permasalahan Palestina, diantaranya penunjukan All Alatas sebagai utusan khusus terkait permasalahan Palestina, Naseer A. Wahab sebagi kepala bidang politik di kedutaan Palestina di Indonesia jugs menyatakan bahwa SBY adalah presiden yang paling gist memberikan dukungannya terhadap perjuangan bangsa Palestina, seberapa besar peluang Indonesia bisa berperan aktif bisa mewujudkan kemerdekaan Palestina dengan adanya nota tersebut, sementara disatu pihak adanya negara negara maju dan kuat lebih berpengaruh dalam permasalahan Palestina.

---

ABSTRACT
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) in Memorandum of Understanding with Susilo Bambang Yudhoyono made Palestine People Struggle in fighting their freedom from Israel colonial as one of the intended points in said Moll. Further PKS with the existence of this Memorandum of Understanding became government-supporting party with obtaining executive post in three ministry and one-embassy positions.

The influence of said Memorandum of Understanding is Indonesian Foreign Policy on Palestine problems becoming specific priority for PKS and PKS pressure on SBY regarding Palestine People fate shall be continuously realized either through mass demonstration and mass criticism, then SBY responded this Memorandum of Understanding with various policies on Palestine problems, among of them was the appointment of Ali Alatas as Special Delegation related to Palestine matters, Naseer A. Wahab as head of political division at Palestine embassy in Indonesia also said that SBY was the most active president in giving his support on Palestine people struggling, how far the opportunity of Indonesia can play active role in realizing Palestine Independence with the existence of said Memorandum of Understanding, while in other side the existence of developed country and super power state can create big influences in Palestine matters.

Abstrak :
ABSTRAK Peringatan Asyura adalah suatu peringatan yang selalu diperingati oleh seluruh umat Islam Syiah di seluruh dunia. la telah memberikan spirit bagi sebagian umat Islam yang menjadikan terjaganya ajaran Islam yang suci sebagaimana yang diajarkan Nabi Muhammad Saw. Perjuangan Imam Husain adalah sebuah realitas keadilan sehingga bukan hanya menjadi relevan bagi perjuangan kemanusiaan dimanapun, tetapi lebih mendasar lagi, perjuangan tersebut layak menjadi paradigma setiap gerakan sosio-kultural masyarakat dalam mencapai kemuliaan di sisi Tuhan. Peringatan seremonial menjadi panting karena acara seperti itu dapat menjadi sarana untuk melahirkan momentum-momentum baru yang dapat menjadi inspirator dalam usaha-usaha mentransforrnasi sistem nilai Asyura ke dalam paradigma praktis kontemporer masyarakat Di Iran sebagai Negara mayoritas berpenduduk Islam Syiah, peringatan Asyura menjadi inspirasi bagi Revolusi Islam Iran ketika Imam Khomeini membawa pesan-pesan Asyura ke dalam Revolusi Islam Iran, dan mempersamakan Syah Iran dengan Yazid bin Muawiyah sebagai pemimpin dzalim, haus kekuasaan, serta mempergunakan kekuasaannya untuk memperkaya keluarganya dan para antek-anteknya. Kepemimpinan Imam Khomeini adalah salah satu faktor terpenting dalam keberhasilan transformasi peringatan Asyura dan ajaran-ajaran Asyura tentunya dalam kemenangan Revolusi Islam Iran.

---

ABSTRACT Ashura has always been commemorated by the Shi'ite Muslims all over the world. It gives a spirit for some Muslim community, which makes it a vanguard of the Islamic Creed as thought by the Prophet Muhammad. Imam Husain's struggle is a struggle for justice which is not only compatible for humanity, but also became a paradigm for socio-cultural movement in society in order to achieve glory in God's side. This ceremonial commemoration become important, because this kind of commemoration could became a vehicle to construct new momentums which could lead to inspirations to transforms a believes in Ashura's commemoration into practical paradigm in contemporary society. Iran as a country which Shi'ite Muslims are the majority, Ashura commemoration became an inspiration for the Islamic Revolution when Imam Khomeini brought massages of Ashura into the revolution. In which Khomeini portrayed the Shah of Iran as Yazid ibn Muawwiyah as usurper, dictator, and using his power to gain money for himself and his cronies. Khomeini's leadership is one of the most important factors in the success in transforming Ashura commemoration and Ashura teachings, which made the Islamic Revolution in Iran as a huge success.