Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang indoktrinasi Manipol-USDEK pada masa demokrasi terpimpin. Masa demokrasi terpimpin ditandai dengan kekuasaan yang otoriter dengan peraturan yang terpusat. Kekuasaan otoriter digunakan oleh Sukarno untuk memberikan indoktrinasi Manipol-USDEK sebagai pedoman bagi rakyat. Melalui hal itu, indoktrinasi Manipol-USDEK terus diupayakan dengan berbagai macam regulasi yang mendukung indoktrinasi tersebut. Proses indoktrinasi akan dijelaskan sejak proses awal hingga berakhirnya rezim.

---

The thesis is discussing about indoctrination of Manipol-USDEK in thu guided democracy.The guided democracy’s regime was signed the power of authoritarian with the central of authority. The power of authoritarian was used by Sukarno for taking the indoctrination of Manipol-USDEK as orientation by people. Because of that, the indoctrination of Manipol-USDEK made being effort with the regulations which support the indoctrination. The process of indoctrination had being explored since the beginning until the end."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai dinamika perdagangan dan pelayaran yang ada di sungai, studi ini mengambil ruang spasial pada sungai-sungai besar di Keresidenan Palembang. Masa temporal yang diambil adalah antara tahun 1900-1930, tahun tersebut diambil karena merupakan masa terjadinya perkembangan perdagangan dan pelayaran akibat pengenalan komoditas karet dan modernisasi pelayaran.Sungai dalam kajian sejarah mengenai perairan maritim masih menjadi kajian yang sangat terbatas. Kebanyakan penelitian maritim yang ada di Indonesia masih memfokuskan diri pada ruang perairan yang luas seperti samudra, laut, selat dan teluk. Padahal dalam dinamika sejarah sendiri, proses perdagangan dibeberapa pulau di Nusantara mengandalkan sungai sebagai sarana transportasi utama wilayahnya. Terutama pulau Sumatra dan Kalimantan yang dialiri oleh banyak sungai besar dan panjang hingga ratusan kilometer, sungai-sungai tersebut menentukan proses sejarah yang terjadi di kedua pulau tersebut.Penelitian ini memberikan gambaran mengenai hal tersebut pada sungai-sungai di Keresidenan Palembang. Sebelum berkembangnya transportasi darat pada awal abad ke-20, sungai menjadi satu-satunya sarana transportasi dan kegiatan ekonomi utama wilayah ini. Hampir keseluruhan pasar, kebun, pemukiman, bahkan rumah ibadah berada di pinggiran sungai. namun perkembangan sektor perekonomian ini kemudian membawa dampak pada perkembangan sektor transportasi darat, yang kemudian berpengaruh buruk pada sektor pelayaran. Dinamika ini menarik untuk dibahas dan merupakan penanda bahwa kajian mengenai sungai juga kompleks seperti halnya perairan lain yang lebih luas.

---

---

ABSTRACTThis thesis discusses the dynamics of trade and shipping in the river, this study took the spatial space of some big rivers in Palembang residency. Temporal period was taken between 1900 1930, this period was taken because it was a development period of trade and shipping due to the introduction of rubber and shipping modernization.River in the historical study of the waters maritime is still a very limited study. Most maritime research in Indonesia is still focused on large space bodies of water such as oceans, seas, straits and bays. Whereas in the dynamics of its own history, the trading process on islands in the archipelago relied on the river as the main of transportation in this area. Especially Sumatra and Kalimantan islands are drained by many rivers with hundreds of kilometres long, these rivers define the historical process that occurred in those two islands.This research attempts to present the description of the rivers in Palembang residency. Before the development of land transportation in the early of 20th century, river being the only transportation tools and the main economic activity in this region. Almost the entire markets, gardens, settlements, and even houses of worship located on the riverside. but the development of the economic sector impacted the development of the land transportation sector, and then affected workers in the shipping sector. The dynamics are very interesting to research and these are markers that the study on the rivers are too complex as well as the other wider waters."

"Penelitian ini melihat pembangunan pariwisata di Yogyakarta terutama pasca perang kemerdekaan. Studi ini mengambil ruang spasial di Daerah Istimewa Yogyakarta. Masa temporal yang diambil antara tahun 1954 sampai tahun 1966, tahun tersebut diambil karena merupakan masa-masa awal pembangunan pariwisata yang digerakkan oleh pemerintah. Kajian pariwisata pasca perang kemerdekaan khususnya pada tahun 1950-an masih menjadi kajian yang terbatas. Kebanyakan penelitian tentang pariwisata masih fokus pada masa kolonial maupun pada masa Orde Baru. Padahal pariwisata pada masa itu berkembang seiring dengan kompleksitas yang terjadi baik di pemerintahan maupun di masyarakat sendiri. Aktivitas-aktivitas pariwisata pada saat itu juga cukup ramai dengan adanya masyarakat yang ingin mengenal daerah-daerah sebagai wujud cinta tanah air. Penelitian ini mengeksplorasi keterlibatan pemerintah dalam membangun kembali pariwisata dengan memanfaatkan segala potensi yang tersedia. Penelitian ini juga memperlihatkan korelasi antara pemerintah dan kondisi sosial ekonomi masyarakat di Yogyakarta pada tahun 1950-an seiring dengan pembangunan pariwisata. Pariwisata yang berkembang kemudian menimbulkan berbagai dampak bagi pemerintah maupun masyarakat. Dampak tersebut meliputi bidang ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan pariwisata pada masa ini meski banyak mengalami kendala akan tetapi menjadi pijakan awal bagi pengembangan pariwisata pada dekade selanjutnya.

---

This study looks at tourism development in Yogyakarta, especially after the war of independence. This study takes the spatial space in the Special Region of Yogyakarta. The temporal period was taken between 1954, and 1966, this year was taken because it was the initial period of government-driven tourism development. The study of tourism after the war of independence, especially in the 1950s, is still a limited study. Most research on tourism still focuses on the colonial period as well as the New Order era. Whereas tourism at that time developed along with the complexities that occurred both in the government and in the community itself. Tourism activities at that time were also quite busy with people who wanted to know the areas as a form of love for the homeland. This study explores the involvement of the government in rebuilding tourism by utilizing all available potential. This study also shows the correlation between the government and the socio-economic conditions of the people in Yogyakarta in the 1950s, along with the development of tourism. Tourism that develops then causes various impacts for the government and society. These impacts cover the economic, social, and cultural fields. The development of tourism at this time, although experiencing many obstacles, became the starting point for tourism development in the next decade."

"Artikel ini menjelaskan tentang derajat kesehatan masyarakat pribumi di Kota Cirebon pada masa kolonialisme Belanda antara 1906-1940. Fokus kajiannya adalah menganalisis derajat kesehatan pada masa modernisasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Kota Cirebon yang semula sebagai kota tradisional/kota kesultanan diubah fungsinya menjadi kota kolonial (modern) oleh pemerintah Hindia Belanda bersamaan dengan pembentukan kota-kota lainnya di Jawa dan Madura pada 1906. Selama paruh pertama di awal abad ke-20, masyarakat pribumi di Kota Cirebon menghadapi proses modernisasi yang berbasis industrialisasi ekonomi. Namun karena seringkali proyek pembangunan tidak tuntas akibatnya lingkungan kota menjadi tidak sehat. Sisa material bangunan, genangan air, galian-galian tanah yang kotor, dan kurangnya jatah air bersih bagi masyarakat pribumi menjadi pangkal kemunculan berbagai bibit penyakit yang menyerang para pekerja dan menular secara luas. Kondisi ini yang menjadi derajat kesehatan masyarakat pribumi buruk dan tidak pernah meningkat. Dalam menangani wabah penyakit pun terdapat perbedaan persepsi antara masyarakat pribumi dengan pemerintah kolonial. Bagi masyarakat pribumi praktik pengobatan didasari oleh pengetahuan agamanya yang kemudian diekspresikan dalam kehidupannya sehari-hari. Oleh karenanya mereka seringkali menolak tawaran sistem pengobatan dan propaganda kesehatan modern yang ditawarkan oleh pemerintah karena khawatir aqidahnya terganggu. Sementara bagi pemerintah kolonial praktik pengobatan didasari oleh ilmu pengetahuan yang berkembang di Eropa. Hanya saja dalam praktiknya, aspek kesehatan modern ini dikaitkan dengan pengembangan perekonomian untuk mengumpulkan sebanyak-banyak keuntungan. Komersialisasi dan diskriminasi pelayanan kesehatan pada akhirnya membuat masyarakat pribumi tetap mempraktikkan pengobatan tradisional yang dipahaminya.

---

This dissertation aims to describe the health level of the native people in Cirebon during the Dutch colonial era (1906-1940), focusing on the health level when the Dutch colonial government carried out modernization. The City of Cirebon which was originally a traditional city/sultanate city led by the sultans was changed into a colonial (modern) city by the Dutch East Indies government concurrently with the formation of other cities in Java and Madura in 1906. Through the first half of the 20th century, the native people of Cirebon overcame a process of modernization based on economic industrialization. Modernization was also carried out in the health sector which included policies and eradicating disease outbreaks. However, since there were many incomplete development projects, the city environment became unhealthy. They created leftover building materials, puddles, dirty soil excavations, and caused a lack of clean water for the native people. This condition then became the basis for the emergence of various germs that attack the workers and spread widely. There were different perception between the colonial government and the native people in dealing with the disease outbreaks. For the native people, the health knowledge was referred on their religious knowledge which was then expressed in their daily lives. While for the colonial government, the understanding of health referred to science development in Europe. In reality, this aspect of modern health is associated with economic development to collect as many benefits. The construction of hospitals, procurement of medical devices, and health services are also commercial in nature. The health perceptions of the native people also did not reduce the value of beliefs in their religious practices. Therefore the native people often rejected the offer of medical systems and other health propaganda from the government for they fear that their faith will be corrupted.  So in that condition, the spread of the epidemic of dissidents became widespread in Cirebon."

"Sejarah Indonesia bisa dikatakan bercorak androcentric, narasi tentang masa lalu di Indonesia hanya berpusat di sekitar kegiatan laki-laki. Sementara itu, studi tentang perempuan masih terbatas dan didominasi dengan tema pemberdayaan perempuan atau gender mainstreaming bukan women history yang lebih mengutamakan perspektif feminisnya daripada gender. Maka dari itu, penelitian ini akan membahas tentang pemberdayaan perempuan pada masa Pendudukan Jepang melalui Fujinkai.Masalah yang dibahas adalah bagaimana negara mengubah Fujinkai menjadi mesin politik dalam memobilisasi kekuatan rakyat selama masa perang dengan menggunakan ideologi negara pada feminis Jepang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan perspektif baru tentang Fujinkai yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu cara otoritas selama pendudukan Jepang menggunakan ideologi. Dalam kasus ini, ideologi negara tentang feminisme Jepang diinternalisasi dan diimplementasikan ke Fujinkai untuk membangun kekuatan masyarakat di daerah pendudukan di Jawa untuk mendapatkan kemenangan dalam Perang Asia Timur Raya.Teori yang digunakan dalam memahami isu penelitian ini adalah teori ideologi dari Franz Schurmann. Sebagai ideologi praktis, penelitian ini juga menggunakan teori gender oleh Abbot, Moore, dan Suryakusuma. Bahkan, penelitian ini menggunakan pendekatan teori komparatif sebagai alat analisis dalam mengungkapkan permasalahan.

---

Indonesia history can be considered as having androcentric pattern since it rsquo s past narrations in Indonesia occured and centered solely on the men activity. The women, both as an object and a discourse in history are one of the missing elements in Indonesia history. Therefore, this study will discuss about the empowerment of women during the Japanese Occupation through Fujinkai.The main issue discussed in this research is the way the state altered Fujinkai to political machine in mobilizing people power during war time by employing the state ideology on Japanese feminity. The objective of this research is to get a new perpective on Fujinkai which differed from previous researches, i.e.the way the authority during Japanese occupation used ideology. In this case, the state ideology on Japanese femininity internalized and implemented into Fujinkai to build people power in occupation area in Java to gain victory in Greater East Asia War.The theory used in understanding the issue of the research is the ideology theory by Franz Schurmann. As practical ideology, this research also used theory of gender by Abbot, Moore, and Suryakusuma. Moreover, this research used comparative theory approach as analysis tool in revealing the issue."

"Gerakan Perubahan Pembelajaran Seni Rupa dari STSRI ASRI Yogyakarta menjadi ISI Yogyakarta, merupakan upaya penyesusaian dengan perkembangan dan situasi jaman. ISI Yogyakarta dalam melaksanakan operasinya sebagai lembaga pendidikan tinggi seni di tengah globalisasi melakukan pembenahan cara pembelajaran bersertakurikulumnya. Penelitian ini adalah penelitian sejarah yangmenggunakan metode penelitian sejarah. Penelitian ini merekonstruksi nilai filosofis penggabungan, merekonstruksi perkembangan ISI Yogyakarta dan merekonstruksi dinamika ISI Yogyakarta hingga 2014. Sumber data dalam penelitian ini meliputi: arsip, surat-surat keputusan yang dikeluarkan lembaga, buku panduan dan silabus, brosur-brosur, foto-foto kegiatan maupun foto-foto karya mahasiswa pada kurun waktu 1968—2014. Hasil kajian menunjukkan dengan adanya gerakan pembaharuan dari STSRI ASRI menjadi ISI lebih efisien. Gerakan Pembaharuan tersebut juga mempererat kerja sama antarcabang seni; para mahasiswa saling mengenal dan menghargai bidang profesi masing-masing, dan menunjukan bahwa perubahan dari STSRI ASRI ke ISI pada tahun 1984 memiliki dampak positif terhadap perkembanganpendidikan seni rupa di Indonesia.

---

Movement for the Change of Fine Arts Learning from STSRI ASRI Yogyakarta to ISI Yogyakarta, is an effort to address the development and situation of the times. ISI in carrying out its operations as an institution of higher education of art in a globalized world to reform the curriculum along the way learning. This research is historical research that uses historical research methods. This study reconstructs the philosophical value of the

merger, reconstructs the development of ISI Yogyakarta and reconstructs the dynamics of ISI Yogyakarta to 2014. Sources of data in this study include: archives, decrees issued by institutions, handbooks and syllabus, brochures, activity photos and photographs of student work during the period 1968—2014. The results show that with the reform movement from STSRI ASRI to ISI is more efficient. The Reform Movement also strengthened inter-art collaborations; the students knew and appreciated each other's fields of profession, and showed that the change from STSRI ASRI to ISI in 1984 had a positive impact on the development of art education in Indonesia."

"Disertasi ini menjelaskan tentang Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama khususnya Universitas Islam Malang (Unisma) tahun 1981-2010. Fokus kajian ini adalah peran Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama khususnya Universitas Islam Malang (Unisma) pada tahun 1981-2010 untuk mengembangkan sistem pendidikan untuk mencetak kader akademik yang memiliki solidaritas kebangsaan dengan tetap berjiwa Ahlu as-sunnah wal al-jamâ’ah (Aswaja) an-nahḍiyah. Untuk mewujudkan visi-misinya melalui pendidikan formal, NU membentuk Hoof Bestuur Nahdlatoel Oelama (HBNO) Bagian Pergoeroean (Onderwijs) pada Muktamar NU ke-4 tahun 1929 di Semarang yang menjadi cikal bakal Lembaga Pendidikan Ma’arif NU (LP Ma’arif NU). Setelah lahir beberapa perguruan tinggi baik umum maupun Islam, Nahdlatul Ulama melalui Ma’arif terdorong ikut mendirikan perguruan tinggi Islam Status Nahdlatul Ulama yang sejak tahun 1952 berubah menjadi partai politik semakin menguatkan niatnya mendirikan perguruan tinggi untuk memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) dari internal NU agar bisa duduk di pemerintahan dengan tetap berjiwa Aswaja an-nahḍiyah sehingga didirikan Perguruan Tinggi Islam Nahdlatul Ulama (PTINU) seperti Akademi Pendidikan Ilmu dan Agama Islam (APIAI) di Malang tahun 1959 atas prakarsa tokoh NU Malang yaitu Kiai Oesman Mansoer. APIAI berubah menjadi FTT UNNU tahun 1961 dan pada tahun 1971 berubah menjadi Fakultas Tarbiyah Unsuri Jatim di Malang. Pada akhir tahun 1970an tenaga dan pikiran para pengurus NU terkuras untuk kepentingan politik dan mengabaikan kepentingan massa, walaupun sejak tahun 1973 NU tidak lagi menjadi partai politik tetapi suara partainya dititipkan ke partai Persatuan Pembangunan (PPP) sehingga berdampak terbengkalainya pendidikan NU termasuk Unsuri Jatim. Pada kondisi itu muncul ide dari Kiai Oesman Mansoer yang saat itu memiliki power baik alokatif maupun otoritatif berbentuk sumber daya (resources) sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah Unsuri Jatim di Malang sehingga secara sadar dan sengaja mengajak beberapa tokoh seperti Kiai Tholchah Hasan untuk memisahkan diri dari Unsuri demi menjaga jiwa ke-NU-an dan tradisi pesantren dalam dunia perguruan tinggi. Dengan modal Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Pertanian akhirnya terbentuk Universitas Islam Malang pada tanggal 27 Maret 1981. Upaya mengembalikan citra Perguruan Tinggi NU, Unisma di bawah kendali tokoh utama para kiai yaitu Kiai Masjkur, Kiai Oesman Mansoer, dan Kiai Tholchah Hasan membentuk Lembaga Khusus sebagai pelaksana Penanaman nilai-nilai ajaran Aswaja di Unisma. Lembaga tersebut adalah Lembaga Dakwah Keislaman (LDK), tahun 1981 yang berubah menjadi Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Islam (LPPI) tahun 1986 dan berkembang menjadi Lembaga Pengkajian Ilmu Tekonologi dan Islam (LPITI) tahun 1992 dengan segala programnya yang ada. Keberhasilan upaya tersebut nampak dari beberapa civitas akademika (dosen mahasiswa) serta Alumni Unisma yang berkiprah di masyarakat untuk ikut serta menjadi agensi baru dalam menanamkan nilai-nilai ajaran Aswaja di berbagai sektor yang ditekuni masing-masing. Dengan pendekatan Sosiologi menggunakan Teori Strukturasi dari Anthony Gidden yang mengintegrasikan para kiai sebagai pelaku (Agen) dengan struktur perguruan tinggi NU pada praktik sosial dalam ruang dan waktu menghasilkan perubahan struktur berupa berdirinya Unisma sebagai dampak dari tindakan para agen. Sehingga secara terus menerus terjadi reproduksi struktur oleh para agensi dengan beberapa perubahan kelembagaan yang ada dalam diri Unisma untuk menanamkan nilai-nilai ajaran Aswaja an-nahḍiyah di perguruan tinggi. Namun dalam penelitian ini nampaknya Unisma selalu menjadikan sosok kiai sebagai tokoh sentral dari semua perjalanan akademik sejak berdiri. Fenomena ini Oleh Max Weber disebut Kekuasaan Kharismatik dan oleh Karl D. Jackson disebut Kekuasaan dan Kewibaan Tradisional yang keduanya oleh Zamakhsyari Dhofier diistilahkan Tradisi Pesantren yang menjadi ciri khas NU. Hal ini merupakan sebuah keunikan tersendiri dalam dunia perguruan tinggi yang dijalankan dengan manajemen modern (demokratis) tanpa meninggalkan tradisi lama yang dianggap masih baik. Inilah yang menjadi temuan baru dalam kajian sejarah atau sistem pendidikan.

---

This dissertation represents the Nahdlatul Ulama’s Higher Education Institution, particularly Malang Islamic University (Unisma) in 1981-2010. The focus of this study is the role of the Nahdlatul Ulama’s Higher Education Institution, especially the Malang Islamic University (Unisma) in 1981-2010 to develop an education system to produce academic cadres who have national solidarity while remaining at the spirit of Ahlu as-sunnah wal al-jamâ'ah (Aswaja) an -nahḍiyah. To fulfil its vision and mission through formal education, NU formed Hoof Bestuur Nahdlatoel Oelama (HBNO) the Pergoeroean Division (Onderwijs) at the 4th NU Congress in 1929 in Semarang which became the forerunner of the Ma'arif Education Institute (Lembaga Pendidikan Ma’arif). After the commencement of several universities, both public and Islamic, Nahdlatul Ulama through Ma'arif was encouraged to participate in establishing Islamic universities. The status of Nahdlatul Ulama, which since 1952 turned into a political party, further strengthened its intention to establish a university to meet the needs of internal human resources (HR) from NU so that they could sit in a government with the spirit of Aswaja an-nahḍiyah so that the Nahdlatul Ulama’s Islamic Higher Education Institution (Perguruan Tinggi Islam Nahdlatul Ulama) was founded such as the Islamic Science and Religion Education Academy (Akademi Pendidikan Ilmu dan Agama Islam) in Malang in 1959 at the initiative of the Malang NU figure, Kiai Oesman Mansoer. APIAI changed to FTT UNNU in 1961, and 1971 switched to the Tarbiyah Faculty of University of Sunan Giri (Unsuri) in Malang. At the end of the 1970s, the energy and thoughts of the NU officials were concentrated for political interests and disregarded the interests of the masses. Nevertheless, since 1973 NU was no longer a political party, but the party's votes were entrusted to the United Development Party (Partai Persatuan Pembangunan), resulting in neglect of NU education, including Unsuri East Java. In that condition, an idea emerged from Kiai Oesman Mansoer, who at that time had both allocative and authoritative power in the form of resources as the Dean of the Tarbiyah Faculty of Unsuri of East Java in Malang, so that consciously and deliberately invited several figures such as Kiai Tholchah Hasan to separate himself from Unsuri for the sake of maintaining the spirit of NU and pesantren traditions in the world of higher education. With capital from the Tarbiyah Faculty and the Agriculture Faculty, the Malang Islamic University was formed on March 27, 1981. To restore the image of the NU’s Higher Education Institution, Unisma was under the control of the prominent kiai figures, namely Kiai Masjkur, Kiai Oesman Mansoer, and Kiai Tholchah Hasan to form a Special Institution to implement Aswaja's teaching values at Unisma. This institution is the Islamic Da'wah Institute (Lembaga Dakwah KeIslaman), in 1981 which changed to the Institute for Islamic Studies and Development (Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Islam) in 1986 and advanced into the Institute for the Study of Technology and Islamic Sciences (Lembaga Pengkajian Ilmu Teknologi dan Islam) in 1992 with all its existing programs. The achievement of these struggles can be perceived from several academics (student lecturers) and Unisma alumni who are active in the community to participate in becoming a new agency in instilling the values of Aswaja's teachings in multiple sectors that they are engaged in. By applying sociological approach Anthony Gidden's Structural Theory, which integrates kiai as agents with the structure of NU’s Higher Education Institution in social practice in time and space, has to result in structural changes in the form of the establishment of Unisma as a result of the actions of agents. As a result, the agency continues to reproduce the structure with several institutional changes that exist within Unisma to instil the values of Aswaja an-nahḍiyah teachings in universities. Nevertheless, in this study, it appears that Unisma has always presented the figure of the kiai as a central figure in all academic journeys since its foundation. This phenomenon by Max Weber called Charismatic Power and by Karl D. Jackson called Traditional Power and Authority, both of which by Zamakhsyari Dhofier termed the Pesantren Tradition which characterizes NU. This point is a unique concept in the world of higher education which is run with modern (democratic) management without leaving the classical traditions which are still considered acceptable. This is a new finding in historical studies or the education system."

"Gerakan Perubahan Pembelajaran Seni Rupa dari STSRI ASRI Yogyakarta menjadi ISI Yogyakarta, merupakan upaya penyesusaian dengan perkembangan dan situasi jaman. ISI Yogyakarta dalam melaksanakan operasinya sebagai lembaga pendidikan tinggi seni di tengah globalisasi melakukan pembenahan cara pembelajaran berserta kurikulumnya. Penelitian ini adalah penelitian sejarah yang menggunakan metode penelitian sejarah. Penelitian ini merekonstruksi nilai filosofis penggabungan, merekonstruksi perkembangan ISI Yogyakarta dan merekonstruksi dinamika ISI Yogyakarta hingga 2014. Sumber data dalam penelitian ini meliputi: arsip, surat-surat keputusan yang dikeluarkan lembaga, buku panduan dan silabus, brosur-brosur, foto-foto kegiatan maupun foto-foto karya mahasiswa pada kurun waktu 1968—2014. Hasil kajian menunjukkan dengan adanya gerakan pembaharuan dari STSRI ASRI menjadi ISI lebih efisien. Gerakan Pembaharuan tersebut juga mempererat kerja sama antarcabang seni; para mahasiswa saling mengenal dan menghargai bidang profesi masing-masing, dan menunjukan bahwa perubahan dari STSRI ASRI ke ISI pada tahun 1984 memiliki dampak positif terhadap perkembangan pendidikan seni rupa di Indonesia

---

Movement for the Change of Fine Arts Learning from STSRI ASRI Yogyakarta to ISI Yogyakarta, is an effort to address the development and situation of the times. ISI in carrying out its operations as an institution of higher education of art in a globalized world to reform the curriculum along the way learning. This research is historical research that uses historical research methods. This study reconstructs the philosophical value of the merger, reconstructs the development of ISI Yogyakarta and reconstructs the dynamics of ISI Yogyakarta to 2014. Sources of data in this study include: archives, decrees issued by institutions, handbooks and syllabus, brochures, activity photos and photographs of student work during the period 1968—2014. The results show that with the reform movement from STSRI ASRI to ISI is more efficient. The Reform Movement also strengthened inter-art collaborations; the students knew and appreciated each other's fields of profession, and showed that the change from STSRI ASRI to ISI in 1984 had a positive impact on the development of art education in Indonesia"