Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tanaman cendana (Santallum Album Linn) merupakan salah sumber daya kehutanan yang telah banyak memberikan kontribusi bagi PAD NTT, perkembangan industri pengolahan cendana yang menghasilkan komoditi ekspor serta perluasan lapangan kerja. Dengan kedudukan yang cukup penting ini cendana mendapat perhatian cukup besar dari Pemda terutama menyangkut tata niaganya melalui serangkaian peraturan yang mengatur pengolahan dan pelestariannya. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak dijumpai kendala terutama menyangkut sistem penjatahan bahan baku bagi industri pengolahan, sarana prasarana pengangkutan, pergudangan serta distribusi bahan baku dan hasil olahannya. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan keempat hal tersebut di atas. Dari penelitian secara kualitatif diperoleh hasil bahwa banyak hal yang masih harus dibenahi dalam mekanisme tata niaga cendana ini yakni kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar lokasi penebangan, penyempurnaan inventarisasi dan target tebangan perbaikan infrastruktur pengangkutan (TKP Cabang dan industri informal), serta efisienbsi serta pengawasan yang lebih ketat dalam pendistribusian bahan baku dan hasil olahannya sehingga menekan kemungkinan terjadinya penebangan liar serta penyelundupan. Melalui perbaikan-perbaikan tersebut diharapkan pemanfaatan cendana nantinya mampu menjawab tantangan era industrialisasi hutan lestari dan memantapkan keserasian fungsi ekonomi, ekologi dan sosialnya."

"Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan itu sendiri. Dalam pembangunan sektor ekonomi, tenaga kerja menjadi salah satu komponen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi disamping faktor-faktor pendukung lainnya. Pemberlakuan perjanjian kerja merupakan alternatif yang terbaik, sebab merupakan wahana bagi hubungan kemitraan yang memungkinkan masing–masing pihak saling memahami dan menghormati peranan serta hak dan kewajibannya. Perbedaan yang terjadi antara teori dan pelaksanaan sering menjadi permasalahan dalam penerapan hukum ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya dalam hal pembidangan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh para pekerja/buruh. Perbedaan pembidangan ini tentunya juga akan menimbulkan perbedaan terhadap hak, kewajiban serta perlindungan hukum yang didapat bagi mereka yang melakukan perjanjian kerja tersebut. Salah satunya seperti yang terjadi pada pekerjaan satuan pengamanan pada PT.Gedung BankExim Jakarta. Pada perusahaan ini, mempekerjakan pekerja/buruh satuan pengamanan yang terdiri atas pekerja/buruh tetap dan pekerja/buruh kontrak outsourcing yang terikat pada bentuk perjanjian kerja yang berbeda dengan pengusaha pemberi kerja. Perbedaan bentuk perjanjian kerja yang dilakukan, tentunya akan mengakibatkan pula perbedaan dalam hal hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian kerja tersebut. Perlindungan tentunya wajib diberikan terhadap pihak pekerja/buruh, khususnya pekerja/buruh outsource yang berada dipihak yang lemah dan sering dirugikan akibat sistem hukum perburuhan yang ada sekarang ini. Perlindungan terhadap pekerja/buruh diberikan oleh Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan maupun perlindungan yang diberikan dalam perjanjian kerja tersebut. Metode penelitian yang akan digunakan penulis adalah metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif.

---

Within realization in national development, labor has important role and position as an actor and as an objective to the development it self. In economic development sector, labor was one of the important component to pushing economic progress beside any other support factor. Put the labor aggrement to be effective was the best alternatif, because it was a medium to have a friendship relation that make eachside understand and respect his role along with his rights and obligation. The different between the theory and the practical it has been a problem for the application of laboring law in Indonesia, specialy in sort of working chategory that the workers do. This different chategory also can cause a different chategory also can cause a different concerning in rights, obligation and also law protection for them who do this kind of labor aggrement. One of them it happens to security work at PT.Gedung BankExim Jakarta. This company, employ security workers consist of permanent workers and Outsourcing contract workers that being bound to a different kind of labor aggrement with the entrepreneur workgiver. The different kind of labor aggreement that they do, also can cause the different about rights and obligation from eachside that being bound in this labor aggrement. Protection must be given to workers, specialy outsource workers that in the weak side and ussually suffer the most because of the labor law system that prevails this day. Protection to worker given by act number 13 (theerteen) year 2003 about laboring and also protection given on the labor aggrement. Research method that would use by the writter is a literature method that have yuridis normatief characteristic."

"Perkembangan transaksi disegala bidang yang dilaksanakan oleh masyarakat nasional maupun internasional semakin meningkat. Transaksi-transaksi tersebut melibatkan pembuatan berbagai macam kontrak yang akan dijadikan pegangan bagi para pihak yang terlibat didalamnya pada pelaksanaanya nanti. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kontrak tersebut, maka penulis mengambil materi tentang kontrak sewa menyewa kendaraan antara Irian Petroleum Ltd dengan PT Abhitrans Matra Indah. Metode yang digunakan dalam penuli san skripsi ini adalah metode yuridis normative dimana penulis akan melakukan penelitian berdasarkan data yang diperoleh dilapangan dihubungkan dengan data yang didapat melalui studi kepustakaan seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, internet dan lain sebagainya. Selain teori yang diambil dari ketentuan KUHPerdata Buku Ketiga juga ada ketentuan khusus yang mengatur tentang kontrak pengadaan barang/jasa yang di lakukan oleh kontraktor kontrak kerjasama yaitu Pedoman Tata Kerja No 007 /PTK/VI/2004. Pada dasarnya kontrak sewa menyewa kendaraan ini tidak berbeda seperti halnya dalam perjanjian sewa menyewa yang diatur dalam buku III KUHPerdata maupun Pedoman Tata Kerja No 007 / PTK/VI /2004 walaupun terdapat sedikit penyimpangan. Beberapa penyimpangan tersebut antara lain mengenai klausul sanksi, penyelesaian perselisihan, bahasa, resiko dan berakhirnya kontrak."

"Skripsi ini membahas tentang penerapan ketentuan pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 atau yang dikenal dengan Undang-Undang Bahasa dalam prateknya di pengadilan. Cara hakim dalam memutus dan memberikan pertimbangan atas pekara-perkara terkait perjanjian yang menggunakan bahasa asing menentukan keberlakuan dari ketentuan pasal 31 tersebut, yang sampai saat ini belum memiliki sanksi hukum. Penelitian ini difokuskan pada pengaturan mengenai kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian serta analisis terhadap putusan-putusan atas perkara yang berkaitan dengan penggunaan bahasa asing yang melanggar ketentuan pasal 31 UU No. 24 tahun 2009. Putusan-putusan yang diperbandingkan adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 451/Pdt. G/ 2012/ PN. Jkt. Bar. dan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 35/PDT.G/2010/PN.Pra. Kedua putusan tersebut memiliki dalil gugatan yang sama namun hakim memberikan pertimbangan yang berbeda berkaitan dengan kasus-kasus tersebut.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap kontrak berbahasa asing ditinjau dari peraturanperaturan yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan bentuk hasil penelitian adalah deskriptifanalitis, yaitu penelitian yang memberikan gambaran dan penjelasan berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini. Pertimbangan hakim dalam memutus kontrak bahasa asing yang melanggar ketentuan pasal 31 UU No 24 tahun 2009 dapat berlainan untuk setiap perkara, karena tidak semua hakim menerapkan ketentuan pasal tersebut dalam memutus perkara.

---

The thesis discusses the application of article 31 of the Law No. 24 Year 2009, or what is known as the Law of Language within its practice in the courtroom. The judge's methods in giving out verdict and providing considerations on the cases related to agreements using foreign language determines the enforceability of the language act. The research was focused on the regulations on the obligation of using Bahasa Indonesia within an agreement as well as the analysis to the verdicts of the cases related to the use of foreign language infringing the article 31 of the Law No. 24 Year 2009. The decisions in comparison are the decisions of West Jakarta District Court No. 451/Pdt. G/2012/PN. Jak. Bar and the decision of Praya District Court No. 35/PDT.G/2010/PN.Pra. Both decisions possess the same type of lawsuit, but the judges had provided different considerations in relation to the cases.The objective of this research is to provide legal certainty to contracts made in foreign languages seen from the perspective of Indonesian laws and regulations. The research methods applied for the research is the qualitative method, with a descriptive-analytic research results, which may be described as a type of research providing overview and elaboration based on the analysis applied in the research. Judge's considerations in throwing out decisions for foreign language contracts violating the article 31 of Law No. 24 Year 2009 may vary for each case, as not all judge's apply the article's provisions in giving out decision on a particular case. The methods of the judge's in giving out decisions and providing considerations on the cases related to agreements using foreign language determines the enforceability of the article 31's provisions."