Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang ajaran Penyalahgunaan Keadaan sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian dalam Hukum Perjanjian di Indonesia. Meskipun tidak diatur dalam sebuah hukum positif, Ajaran Penyalahgunaan keadaan seringkali ditemukan dan menjadi dasar pada putusan hakim. Lalu bagaimana pengaturan ajaran penyalahgunaan keadaan dalam sistem hukum Indonesia? Tesis ini akan dibahas dengan menggunakan metode penelitian hukum normative dengan analisa norma-norma hukum yang berlaku, yang terdapat dalam peraturan perundangundangan dan juga dalam berbagai putusan pengadilan. Bahwa dalam Sistem Hukum Indonesia, khususnya dalam peraturan perundangan, tidak dikenal adanya ajaran ataupun adanya pengaturan mengenai Penyalahgunaan Keadaan, yakni sebagai alasan pembatalan perjanjian karena adanya cacat kehendak salah satu pihak dalam membuat suatu perjanjian. Hukum Positif Perjanjian di Indonesia. Namun dalam memutus sebuah perkara, Hakim dapat menemukan hukum dengan didasarkan adanya ajaran hukum yang berkembang, dalam hal ini, Hakim menggunakan ajaran penyalahgunaan keadaan. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan mengenai penyalahgunaan keadaan dan dengan adanya pengaturan tentang Penyalahgunaan Keadaan, maka Hakim dalam memutus dan mengadili perkara memiliki keseragaman akan syarat-syarat yang termasuk atau tergolong kepada Penyalahgunaan Keadaan. ...... This thesis discusses of Abuse of Circumstances Doctrine as a reason of the annulment of agreement in Contract Law in Indonesia. Although the doctrine not regulated, it often found in judge verdict. Then, what legal basis for the doctrine in Indonesia law system? This thesis will be discussed by using research methods to analyze the law-norms, which is found in a legislation and also in various verdict. The Indonesian law system, in particular legislation, has not been regulated the doctrine of the abuse of circumstances, hence, the reason for the annulement of the contract by a party who did not full-freely act in a contract. Yet in a matter decided, the Judge can find the law to be based legal developed, in this case, the judge uses the doctrine of abuse of circumstances. Therefore, there should be arrangements regarding abuse of the circumstances doctrine into a regulation, so the judge in the verdict and will have consistency conditions that include or belong to the abuse of circumstances.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas pengaturan hukum pada industri program komputer di Indonesia. Pembelanjaan negara terhadap pembayaran lisensi program komputer oleh pemerintah memakan anggaran yang cukup besar. Pengaturan hukum yang berkaitan dengan program komputer sebelum dan setelah Reformasi telah ada beberapa UU yang terkait; UU Hak Cipta, UU ITE, UU Perindustrian dan UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. Namun adanya kebijakan tersebut tidak membuat industri program komputer berkembang secara signifikan. Pemerintah Indonesia harus mempersiapkan industri produk dan jasa program komputer untuk meningkatkan kapabilitas dan daya saing dengan membuat kebijakan guna meningkatkan menumbuhkembangkan industri program komputer di Indonesia serta mempersiapkan memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir 2015 mendatang. Dari uraian latar belakang Tesis ini ditarik permasalahan bagaimanakah ketentuan hukum Pasal 12 ayat (1) huruf a dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan terhadap pengembang aplikasi perangkat lunak program komputer dan bagaimanakah aturan dan kebijakan sesuai Pasal 16 dan Pasal 49 Undang- Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dapat mendorong tumbuhnya industri kreatif produk dan jasa program komputer. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa berbagai perangkat peraturan belum dapat memfasilitasi kaidah kepastian, keberpihakan, keadilan, dan pertanggungjawaban hukum, khususnya terhadap produk perangkat lunak. Pengaturan yang terkait industri seperti standar pengembangan program komputer, rencana jangka menengah dan jangka panjang pengembangan program komputer, pengaturan terkait dengan sistem promosi yang efektif, serta sistem insentif yang menarik. Diperlukan Peraturan Pemerintah pelaksana UU Perindustrian agar bisa mengakomodir hal sebelumnya sehingga diharapkan akan dapat menumbuhkembangkan industri program komputer di Indonesia.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the legal regulation on computer program industrial industry in Indonesia. State expenditure on payment of a license by a computer program takes a government big enough budget. Legal arrangements relating to computer programs before and after the Reformation there has been some related laws; Copyright Law, UU ITE, Industry Act and Prohibition of Monopolistic Practices Act and Unfair Competition. However, this policy does not make computer programs industry expanded significantly. The Indonesian government must prepare the industrial products and services of a computer program to increase the capabilities and competitiveness by making industry to develop policies to improve computer programs in Indonesia and preparing to enter the ASEAN Economic Community (AEC) by the end of 2015. From the description of the background of this thesis concerns how law drawn Article 12 paragraph (1) letter a in Act No. 19 of 2002 on Copyright provides protection against software application developers and computer program how the rules and policies in accordance with Article 16 and Article 49 of Law No. 3 In 2014 on Industry to encourage the growth of creative industries products and services of computer programs. From the results of the study found that the various sets of rules have not been able to facilitate the rule of certainty, partiality, justice, and legal accountability, particularly to software products. Related settings such as industry standard computer program development, medium-term plans and long-term development of computer programs, system settings associated with effective promotion, and incentive systems of interest. Necessary Government Regulation of Industry Act implementing in order to accommodate it before so hopefully will be able to develop a computer program industry in Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi intensi untuk mengadopsi mobile marketing bagi konsumen di Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang berasal dari perceived innovation characteristics (karakteristik inovasi yang dirasakan) yang memiliki pengaruh terhadap intensi untuk mengadopsi mobile marketing menurut perspektif konsumen di Jakarta. Adapun tujuh faktor-faktor yang diteliti adalah keuntungan relatif (relative advantage), kesesuaian (compatibility), kerumitan (complexity), uji coba (trial-ability), kepercayaan (trustworthiness), kemudahan ijin (permissibility), dan resiko yang dirasakan (perceived risk) terhadap intensi untuk mengadopsi (intention to adopt). Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan teknik pengambilan sampel menggunakan metode non-probability sampling, dengan wilayah penelitian di Jakarta. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner, data yang diperoleh dari 160 responden, diolah dengan menggunakan SPSS 22.0 for Windows, menggunakan metode KMO and Bartlett’s, Cochran, Uji Asumsi Klasik, dan Uji Regresi Berganda. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa resiko yang dirasakan (perceived risk) berpengaruh negatif. Sedangkan, keuntungan relatif (relative advantage), kesesuaian (compatibility), kemudahan ijin (permissibility) memiliki pengaruh positif terhadap intensi untuk mengadopsi dalam mengadopsi (intention to adopt) mobile marketing. Adapun faktor yang tidak memiliki pengaruh adalah kerumitan (complexity), uji coba (trial-ability), kepercayaan (trustworthiness).

---

ABSTRACT
This essay is analyzing some factors that affect consumers’ intention to adopt mobile marketing. The purpose of this study is to analyze the factors from perceived innovation characteristics which affect an intention to adopt of mobile marketing : consumers’ perspective in Jakarta. There are seven factors which is been researched in this essay : relative advantage, compatibility, complexity, trial-ability, trustworthiness, permissibility, perceived risk which are affecting an intention to adopt. This research uses descriptive method with non-probability sampling methods, in Jakarta territory. Data collection technique applied in this essay is done through questionnaire deployment, the data obtained from 160 respondents, was proceed by using SPSS 22.0 for Windows with some methods such as KMO and Bartlett’s, Cochran, Classical Assumption Test, and Multiple Regression. And the result of this study was concluded; perceived risk has negative effect, while relative advantage, compatibility, and permissibility have positive effect to intention to adopt of mobile marketing. There are also three factors which have no effect to intention to adopt of mobile marketing : complexity, trial-ability, and trustworthiness.

Abstrak :
ABSTRAK
Industri kosmetik dunia sedang mengalami perkembangan pesat, khususnya di Indonesia. Seiring dengan banyaknya produk dan pelaku industry kosmetika yang bermunculan, setiap produsen alat kecantikan dan kosmetika harus berlomba menciptakan nilai berbeda dari produknya untuk meningkatkan daya tarik konsumen untuk melakukan pembelian. Begitu pula halnya dengan mengendorse selebriti yang dirasa pantas dan sesuai dengan produknya, sehingga menarik niat beli mayarakat. Penulis memilih produk kosmetik L’oreal Paris yang dinilai penulis unik untuk diteliti karena L’oreal masuk dalam 10 dari 50 Merek Kosmetik Dunia Paling Bernilai tahun 2013 (dalam USD Billion). Dalam penelitian ini peneliti menguji secara empiris hubungan antara kredibilitas endorser dari L’oreal yaitu Maudy koesnaedi, kredibilitas merek dari L’oreal, dan hubungannya dengan pengembangan ekuitas merek berbasis konsumen. Dari keseluruhan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Endorser credibility mempengaruhi Brand Credibility. Hasil penelitian jugan menunjukkan bahwa Brand credibility mempengaruhi Consumer Based Brand Equity. Penelitian ini juga mendukung teori sebelumnya oleh Amanda; Pappu, Ravi; Cornwell, T Bettina (2011) dimana peneliti menemukan bahwa kredibilitas endorser tidak membangun consumer based brand equity secara langsung, tetapi juga dengan dampak brand credibility yang membawa pada peningkatan brand equity.

---

ABSTRACT
World cosmetics industry is growing, especially in Indonesia. With so many products and cosmetics industry players are popping up, every cosmetics manufacturers must compete to create different grades of products to enhance the consumer interest to make a purchase. Likewise, the use of celebrity endorsers were deemed inappropriate and has compatibility with the product, so that it can attract society's purchase intention. The author choose L' Oreal Paris cosmetic product that is unique to the authors assessed study, because L' oreal are included in 10 of the 50 World Most Valuable Brand Cosmetics in 2013 ( in USD Billion ). In this study we examined empirically the relationship between the credibility of the endorser of L' oreal ( Maudy Koesnaedi), the credibility of the brand L'oreal, and its relationship with the development of consumer -based brand equity. The results showed that Brand Credibility affect Endorser credibility. The results also indicate that brand credibility influence Consumer-Based Brand Equity. This study also supports previous theories from Amanda; Pappu, Ravi; Cornwell, T Bettina (2011), in which researchers found that the credibility of the endorser does not build brand equity directly, but also by the impact (mediating) of brand credibility which led to increased consumer based brand equity.

Abstrak :
Perkawinan yang dilakukan tanpa dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil dianggap tidak pernah ada oleh hukum Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Apabila seorang suami memberikan hartanya, baik itu berupa warisan ataupun hibah kepada anak dari perkawinan kedua yang tidak dicatatkan dan masih merupakan boedel waris dari perkawinan pertamanya, maka peralihan tersebut dapat dibatalkan. Pembatalan tersebut juga akan berdampak terhadap peralihan hak yang terjadi setelahnya, yaitu dapat menjadi batal demi hukum. Rumusan masalah yang diangkat dari penelitian ini adalah kedudukan para pihak dalam hal pewarisan dan mengenai pertimbangan Hakim dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 11/Pdt.G/2019/Pn.Mbn. Tipe penelitian yang digunakan ialah tipe penelitian yuridis-normatif dan tipologi preskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah pewaris yang merupakan pemeluk agama islam sehingga kasus ini diselesaikan di peradilan agama dengan menggunakan dasar hukum Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ahli waris yang sah untuk harta peninggalan pewaris yaitu 6 (enam) orang anak hasil perkawinan pertama, sementara 2 (dua) orang anak hasil perkawinan kedua tidak berhak mewaris karena perkawinan tersebut tidak sah karena tidak dicatatkan oleh negara. ......Marriages conducted without being registered at the Office of Religious Affairs or the Civil Registry Office are considered to have never existed by Indonesian law, so that the existing marriage does not have binding legal force. If a husband gives his property, either in the form of inheritance or grants to children from a second marriage that is not registered and which is still the boedel inheritance from his first marriage, then the transfer can be canceled. The cancellation will also have an impact on the transfer of subsequent rights, which can be null and void. The formulations of the problems raised from this research are the status of the parties in terms of inheritance and the considerations of the Judges in the case of Muara Bulian District Court Decision Number 11/Pdt.G/2019/Pn.Mbn. The type of research used is juridical-normative research type and prescriptive typology. The research results are that the heirs who are Muslims so that this case is resolved in religious courts by using the legal basis of the Compilation of Islamic Law (KHI). The legal heirs for the inheritance of the testator are 6 (six) children from the first marriage, while 2 (two) children from the second marriage are not eligible to inherit because the marriage is not valid because it is not registered by the state.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai ajaran penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) sebagai salah satu alasan pembatalan perjanjian dalam praktik peradilan di Belanda dan Indonesia, serta mengkaji akibat hukum dari perjanjian yang dibuat dengan didasarkan atas penyalahgunaan keadaan salah satu pihak terhadap pihak lainnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi Mahkamah Agung, dan buku yang membahas tentang ajaran penyalahgunaan keadaan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, sehingga bentuk hasil penelitian ini adalah deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka diperoleh kesimpulan yang menjawab permasalahan, yaitu bahwa penyalahgunaan keadaan merupakan salah satu cacat kehendak yang mempengaruhi kehendak bebas seseorang dalam memberikan sepakat atau persetujuannya dalam suatu perjanjian dan berakibat bahwa perjanjian tersebut menjadi dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim. Dengan penambahan beberapa putusan Hakim di Indonesia terkait penerapan ajaran penyalahgunaan keadaan dalam penelitian ini, hal ini tentunya dapat menunjukkan bahwa praktik peradilan di Indonesia pun telah menerima ajaran penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu alasan pembatalan perjanjian selain cacat kehendak klasik yang diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdata.

---

This research explains about abuse of circumstances as one of the ground for annulment of contract in judicial practice in Netherlands and Indonesia, and assess the legal consequences of the contract made based on abuse of circumstances that applied by one party to another party. This research is a normative juridical law using secondary data, such as legislation, jurisprudence of the Supreme Court, and books related to abuse of circumstances discussion. The methods of data analysis in this research is qualitative methods, thus the results of this research is descriptive analytical. Based on the results of this research, it can be concluded that abuse of circumstances is one of the consensual defect that may affect a person?s free consent to agree or give his consent in a contract and such consequences is that person can request annulment to the judge. With the addition of verdicts that related to application of abuse of circumstances doctrine, it can be shown that judicial practice in Indonesia has received abuse of circumstances doctrine as one of the reason for contract annulment other than consensual defects in Article 1321 Indonesia Civil Code (KUHPerdata Indonesia).

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai kedudukan pihak ketiga yang melakukan pembayaran dalam suatu kasus wanprestasi perjanjian pemborongan. Dalam penulisan ini terdapat dua permasalahan, yakni bagaimana kedudukan dan tanggung jawab Direksi yang diberikan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas serta bagaimana akibat hukum pembayaran oleh pihak ketiga dalam konsep hukum perdata. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil analisis ini, Pasal 1382 KUHPerdata merupakan pasal yang tepat untuk digunakan, karena mengatur mengenai pembayaran oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan. Dengan demikian, pihak ketiga yang tidak berkepentingan, atas nama debitur dapat melakukan pembayaran utang debitur kepada kreditur dengan tidak menggantikan hak-hak kreditur kepada debitur.

---

ABSTRAK
This study discusses legal standing of payment made by third party in the breach of chartering agreement. There are two issues in this study, first related to status and responsibility of Director given by Limited Liability Company Law then the second about legal consequences for the payment made by third party according to civil law. This study uses normative juridical research. Based on the results of this analysis, Article 1382 of Civil Code is the right article to use because it adjust payment made by third party who have no interest in the agreement. Thus, third party who have no interest in an agreement, on behalf of a debtor can make payment to creditor without gaining creditor rights to the debtor.

Abstrak :
Teknologi persenjataan Indonesia, khususnya teknologi Alutsista masih memiliki banyak ketertinggalan dibanding negara maju. Karenanya, pengadaan Alat Utama Sistem Senjata Indonesia umumnya dilakukan melalui pengadaan pembelian dari luar negeri. Alih teknologi adalah sebuah mekanisme perolehan teknologi yang berpotensi meningkatkan kemandirian teknologi Indonesia di kemudian hari, namun pengaturannya di Indonesia masih belum cukup mendukung perwujudan kemandirian teknologi Indonesia. Dalam tulisan ini penulis akan mencoba untuk membedah pengaturan mengenai alih teknologi di Indonesia khususnya dalam konteks pengadaan Alutsista dengan menggunakan proyek kerja sama pengembangan pesawat tempur KF-X/IF-X antara Indonesia dengan Korea Selatan sebagai variabel yang dianalisis, mengingat program ini adalah program pengembangan pertama untuk pesawat tempur yang melibatkan Indonesia dari proses awalnya. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif, dan menggunakan bahan- bahan kepustakaan serta wawancara. Temuan yang akan disampaikan dalam penelitian ini adalah aspek-aspek yang harus diperhatikan ketika Indonesia hendak melakukan alih teknologi khususnya dalam pengadaan Alutsista dan sebuah usulan untuk memberi prinsip-prinsip dasar bagi penyelenggaraan alih teknologi pada umumnya dengan melibatkan lembaga pendidikan tinggi serta unit-unit penelitian dan pengembangan untuk memaksimalkan daya riset teknologi dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai negara yang mandiri dalam mengembangkan dan mengelola teknologi. ...... Indonesian weapons technology, especially Weaponry System rsquo s Primary Equipments WSPE technology still has a lot of backwardness compared to developed countries. Therefore, the procurement of the Main Equipment of Indonesian Weapon System is generally done through the procurement purchasing from abroad. Technology transfer is a technology obtaining mechanism that has the potential to increase Indonesia 39 s technological independence in the future, but its arrangement in Indonesia is still not enough to support the realization of Indonesia 39 s technological independence. In this research the author will try to dissect the arrangement of technology transfer in Indonesia especially in the context of procurement of WSPE by using cooperation project of development of KF X IF X fighter aircraft between Indonesia and South Korea as variables analyzed, considering this program is a fighter aircraft development program which the first to involve Indonesia from its initial process. The research method in writing this thesis is juridical normative research with qualitative approach, and using library materials and interview. The findings to be presented in this study are aspects that must be considered when Indonesia wants to transfer technology especially in the acquisition of WSPE and a proposal to give basic principles for the implementation of technology transfer in general by involving educational institutions and R D units to maximize the capacity of technology research in order to realize Indonesia as an independent country in developing and managing technology in the future.

Abstrak :
Skripsi ini akan membahas mengenai pelaksanaan bank garansi dalam kegiatan perjanjian jual beli batubara di Indonesia, tinjauan umum mengenai perjanjian jual beli dan Letter of Credit, tinjauan umum hukum jaminan serta tinjauan secara mendalam terhadap bank garansi dikaitkan dengan perjanjian jual beli batubara. Penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis dan menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan melihat permasalahan yang ada terkait implementasi dari pemberian bank garansi sebagai jaminan atas terbitnya janji bayar (L/C). Permasalahan tersebut khususnya mengenai peranan bank garansi dalam Perjanjian Jual Beli Batubara terkait pelaksanaan dan klaim pembayaran apabila terjadi wanprestasi, serta karakteristik daripada perjanjian jual beli batubara itu sendiri. ...... This thesis describes about implementation of Guarantee Bank in Coal Sale and Purchase Contract in Indonesia, general review of purchase agreement and Letter of Credit, also general review about legal guarantees and specific review about guarantee bank as coal sale and purchase contract activity. The thesis applies the juridical normative form of study, with the literature research to find the problem in the implementation of guarantee bank as guarantees to issues letter of credit. Specifically the problem consist about the role of guarantee bank in coal purchase agreement, concern about performance and claims payment if default occurs, with the characteristic of coal sale and purchase contract itself.