Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi proses pemeriksaan pajak atas utang tanpa bunga dari pemegang saham yang dilakukan oleh tim pemeriksa pajak KPP Pratama Jakarta Kemayoran disertai penjelasan mengenai peraturan yang mengatur tata cara pemeriksaan dan peraturan terkait utang tanpa bunga dari pemegang saham. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan data primer yaitu wawancara dengan pemeriksa pajak yang melakukan pemeriksaan atas pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham di PT. A dan pendapat dari konsultan yang paham dengan studi perpajakan dan data sekunder yaitu data dokumen pemeriksaan pajak PT. A dan peraturan perpajakan yang terkait. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara umum prosedur pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa pajak sudah dilaksanakan dengan baik namun belum menggunakan prinsip deductible-taxable dalam melakukan koreksi pajak.

---

The purpose of this research is to evaluate the tax audit procedure on debt without interest from shareholders that was conducted by KPP Pratama Jakarta Kemayoran’s tax auditors team accompanied by the explanation of the regulations governing audit process and regulations related to debt without interest from shareholders. This study uses a qualitative method using primary data which is interviews with the tax auditors who conduct the audit of debt without interest from shareholders in PT. A and consultant’s opinion who understands tax studies and secondary data which is PT. A’s tax audit documents and related tax regulations. The results of the study concluded that the audit procedures carried out by the tax auditors team had been carried out properly but had not used the deductible-taxable principle in making the tax corrections"

"Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah adanya sengketa koreksi positif atas pembayaran biaya bunga atas sales advance yang disebabkan adanya perbedaan perspektif atas pembebanan biaya bunga atas advance sales beserta harga wajarnya antara Wajib Pajak dan Fiskus (DJP). Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya koreksi fiscal positif pada biaya bunga yang selanjutnya menyebabkan sengketa perpajakan. Lebih lanjut, analisis ini juga bertujuan untuk membentuk opsi-opsi tax management yang optimal dalam mencegah terjadinya koreksi positif fiskal oleh pihak pemeriksa. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya koreksi fiskal positif atas transaksi biaya bunga atas suatu sales advance antara lain 1) perbedaan perspektif antara PT. XXX dan DJP mengenai kelaziman pengenaan biaya bunga atas transaksi sales advance, 2) kelengkapan item-item pada kontrak sales advance, 3) Penentuan tingkat risiko perusahaan, 4) perbedaan penggunaan pembanding atas kesebandingan transaksi biaya bunga, dan 5) perbedaan penentuan tingkat bunga wajar atas transaksi sales advance.

---

The problem raised in this study is the existence of positive correction disputes over the payment of interest costs on advanced sales due to differences in perspective on charging interest costs on advance sales and their fair price between the Taxpayer and Tax Authorities (DJP). The purpose of this research is to identify and analyze the factors that influence the occurrence of positive fiscal corrections in interest costs which in turn cause tax disputes. Furthermore, this analysis also aims to establish optimal tax management options in preventing positive fiscal corrections by the auditors. The results of this study reveal that several factors are the cause of a positive fiscal correction on interest cost transactions on a sales advance, including 1) differences in perspective between PT. XXX and DJP regarding the prevalence of interest charges on sales advance transactions, 2) completeness of items in sales advance contracts, 3) Determination of corporate risk levels, 4) differences in the use of comparators for comparability of interest cost transactions, and 5) differences in determination of fair interest rates for sales advance transactions."

"Penelitian ini melakukan evaluasi penerapan penyesuaian kapasitas dengan menggunakan Metode Transactional Net Margin (TNMM) pada dua putusan banding atas sengketa transfer pricing PT F berdasarkan sudut pandang konsultan pajak. Penyesuaian kapasitas adalah salah satu teknik yang dijelaskan dalam panduan transfer pricing OECD untuk analisis harga transfer perusahaan yang belum mencapai kapasitas produksi optimalnya. Penyesuaian kapasitas berguna untuk meningkatkan kesebandingan antara perusahaan yang diuji dengan data pembandingnya dengan membuat simulasi kapasitas perusahaan pada tingkat normal. Namun, dalam praktiknya terdapat perbedaan interpretasi antara otoritas pajak Indonesia dan panduan transfer pricing OECD. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan analisis dokumen dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan penyesuaian kapasitas memerlukan alasan komersial yang rasional dan dasar perhitungan yang tepat. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi revisi aturan berupa contoh terkait penyesuaian kapasitas dalam regulasi Indonesia.

---

This study evaluates the implementation of capacity adjustment using the transactional net margin method (TNMM) on two appeal decisions of transfer pricing dispute based on the tax consultant's point of view. Capacity adjustment is one of the techniques described in the OECD transfer pricing guidelines (OECD TPG) for transfer pricing analysis of companies that have not yet reached their optimal production capacity. However, in practice there are differences in interpretation between the Indonesian tax authorities and the OECD TPG. The study uses a qualitative approach which consists of document analysis of the two appeal decisions and semi-structured interviews. Based on the results of the study, the implementation of capacity adjustment requires rational commercial reasons and the basis for proper calculations."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi karakteristik trademark berdasarkan standar internasional dan ketentuan dalam negeri. Selain itu penelitian juga mengevaluasi apakah perusahaan distributor seharusnya membayar royalti atas trademark dan melakukan evaluasi atas putusan sengketa pajak PT. X. Analisis dilakukan terhadap kriteria dan identifikasi trademark, penentuan karakteristik usaha Wajib Pajak serta evaluasi secara keseluruhan mengenai kasus sengketa pajak atas trademark yang terjadi antara PT X dengan fiskus. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan analisis dokumentasi dan wawancara dengan pihak regulator di Direktorat Jenderal Pajak, Kepala Seksi Keberatan dan Banding, Pemeriksa Pajak serta Konsultan Pajak. Hasil penelitian menunjukan bahwa keberadaan trademark dapat dibuktikan berdasarkan regulasi domestik dan internasional, pihak yang berhak untuk mendapatkan remunerasi harus sesuai dengan kontribusi pembentukan trademark, karakterisasi usaha sudah tidak relevan dalam menentukan pembebanan royalti, serta pembebanan royalti seharusnya dilakukan dengan analisis fungsional dengan membandingkan perjanjian kontraktual dengan kondisi aktual

---

This study aims to evaluate the characteristics of trademarks based on international standards and domestic regulations. In addition, the study also considers whether the distributor company should pay royalties on trademarks. This study also assesses the tax dispute decision of PT X. Analysis was conducted on the criteria and identification of brands, determination of the characteristics of the taxpayer's business, and evaluation of the case of tax disputes over trademarks between PT X and the tax authorities. The method in this study uses a qualitative approach by analyzing documentation and interviews with regulators at the Directorate General of Taxes, Head of Objections and Appeals Section, Tax Auditors, and Tax Consultants. The results show that the existence of a trademark can be proven based on domestic and international regulations,, the party entitled to remuneration must be by the contribution of the trademark formation, and business characterization is no longer relevant in determining the imposition of royalties. Another result is the royalty charge must resolve through a functional analysis by comparing the contractual agreement with the actual conditions."

"Tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia merupakan potensi sumber penghasilan pajak tambahan bagi Indonesia. Penting bagi suatu perusahaan untuk menentukan perlakuan pemotongan pajak yang tepat bagi tenaga kerja asing tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah penerapan pemotongan pajak penghasilan pada tenaga kerja asing di suatu perusahaan sudah diterapkan dengan tepat sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah PT. X telah melakukan pemotongan pajak penghasilan atas tenaga kerja asing yang dipekerjakannya sesuai dengan ketentuan dan perundang – undangan yang berlaku. Tenaga Kerja Asing yang bekerja di PT. X ini telah memiliki NPWP dan menerima penghasilan dari PT. X. Kemudian, atas penghasilan ini dilakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 26 oleh PT. X. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dimana pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa untuk melakukan pemotongan pajak penghasilan bagi tenaga kerja asing yang sudah dikategorikan sebagai subjek pajak dalam negeri harus dilakukan melalui pemotongan PPh Pasal 21 dan untuk subjek pajak luar negeri dengan pemotongan PPh Pasal 26. Diketahui bahwa PT. X telah mengetahui pehamanan PPh Pasal 21/26 secara teori, namun pada prakteknya pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan belum tepat sebagaimana yang diatur dalam undang – undang yang berlaku. Pemotongan pajak penghasilan untuk tenaga kerja asing yang telah memiliki NPWP seharusnya dilakukan dengan pemotongan PPh Pasal 21 bukan PPh Pasal 26.

---

Foreign workers working in Indonesia are a potential source of additional tax income for Indonesia. It is essential for a company to determine the appropriate withholding tax treatment for foreign workers. This study aims to evaluate whether the implementation of withholding income tax on foreign workers in a company has been applied properly in accordance with the prevailing tax regulations. This study was conducted to see whether PT. X has withheld the income tax on the foreign workers employed by the company in accordance with the prevailing laws and regulations. The foreign workers already have Tax Identification Number (TIN) in Indonesia and receive an employment income from PT. X. Then, PT. X withheld the Article 26 income tax on the employment income. The research method used is qualitative analysis using interviews. On the results of the analysis, it is known that to withhold income tax for foreign workers categorized as domestic tax subjects, it must be carried out with article 21 withholding income tax, while for foreign tax subjects, it is carried out with article 26 withholding income tax. In this case, PT. X already knows the understanding of Article 21/26 in theory, however in practice the implementation of withholding income tax is not in accordance with the prevailing tax regulation and law. Withholding income tax for foreign workers who already have a TIN should be carried out by Article 21 withholding income tax instead of Article 26."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perencanaan pajak bagi Yayasan Pendidikan “A”. Analisis menggunakan teori manajemen pajak, yang terdiri dari analisis perencanaan pajak (tax planning), kewajiban pelaksanaan pajak (tax implementation), dan pengendalian pajak (tax control) yang telah dilaksanakan oleh yayasan. Selain itu, tesis ini juga menganalisis masalah dalam implementasi perencanaan pajak yayasan, serta memberikan rekomendasi untuk perencanaan pajak yang lebih baik. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan teknik thematic analysis terhadap hasil analisis dokumentasi dan wawancara kepada Yayasan Pendidikan “A”, DJP, dan Konsultan Pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan masih kurangnya perencanaan pajak yang dilakukan Yayasan Pendidikan “A”, yang mana hal ini mengakibatkan besarnya beban pajak terutang yayasan. Maka dari itu, diperlukan upaya perencanaan pajak yang baik dengan memanfaatkan fasilitas pajak dan peluang pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, diperlukan peningkatan kemampuan sumber daya manusia pada Yayasan Pendidikan “A” khususnya bagian akuntansi dan keuangan dengan pengetahuan dalam bidang perpajakan.

---

This study evaluates tax planning for the "A" Education Foundation. The analysis uses tax management theory, which consists of tax planning, tax implementation, and tax control which the foundation has implemented. In addition, this thesis also analyzes problems in the implementation of foundation tax planning and provides recommendations for better tax planning. This study uses descriptive qualitative analysis with thematic analysis on the results of documentation analysis and interviews with the "A" Education Foundation, DGT, and Tax Consultants. The results of this study indicate that there is still a lack of tax planning carried out by the "A" Education Foundation, which has resulted in a large tax burden owned by the foundation. Therefore, good tax planning efforts are needed by utilizing tax facilities and tax opportunities in accordance with applicable tax regulations. In addition, it is necessary to increase human resources capacity at the "A" Education Foundation, especially the accounting and finance division with knowledge in the field of taxation."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keputusan bisnis yang diterapkan oleh suatu entitas pembangkit listrik swasta berdasarkan implikasi perpajakan yang mungkin terjadi, jika entitas tersebut gagal beroperasi. Situasi gagalnya suatu bisnis usaha pada perusahaan pembangkit listrik swasta di Indonesia yang dikenal dengan Independent Power Producers (IPP) memerlukan analisa manajemen pajak yang sesuai. Permasalahan green energy dan emisi karbon yang muncul belakangan ini, berdampak pada pendanaan untuk sektor energi fosil sedikit kemungkinan untuk diperoleh. Akibatnya, terjadi terminasi atau pembatalan Power Purchase Agreement (PPA) yang berujung kepada kebangkrutan seperti yang dialami oleh PT X. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis wawancara. Wawancara dilakukan dengan responden yang memiliki pengalaman dan keahlian terkait dalam penerapan perpajakan untuk pengusahaan pembangkit listrik. Berdasarkan hasil analisa penelitian ini menyimpulkan pemilihan keputusan bisnis yang dianggap tepat adalah dengan menghentikan operasional perusahaan melalui status dormant, karena menghasilkan financial burden yang lebih minimal serta dengan tujuan mengurangi tax exposure yang mungkin timbul jika dibandingkan opsi likuidasi. Pemanfaatan tarif P3B untuk transaksi afiliasi serta penghapusan biaya pinjaman yang dilakukan PT X juga sudah tepat dan sesuai kaidah perpajakan, serta memberikan rekomendasi kepada PT X bahwa konversi debt to equity adalah opsi yang lebih baik dalam hal penghapusan pinjaman pemegang saham.

---

This study aims to evaluate the business decisions implemented by a private power generating entity based on the tax implications that may occur if the entity fails to operate. The situation of the failure of a business as a private power plant company in Indonesia known as Independent Power Producers (IPP) requires an appropriate tax management evaluation. The problems of green energy and carbon emissions that have emerged recently have resulted in less possibility of obtaining funding for the fossil energy sector. As a result, there was a termination or cancellation of the Power Purchase Agreement (PPA) which led to bankruptcy as experienced by PT X. This study used a qualitative method with interview analysis techniques. Interviews were conducted with respondents who have related experience and expertise in the application of taxation for power plant operations. Based on the evaluation results, this study concludes that the selection of business decisions that are considered appropriate is to stop the company's operations with dormant status, because it results in a more minimal financial burden and with the aim of reducing tax exposure that may arise when compared to the liquidation option. Utilization of P3B rates for affiliated transactions and the elimination of borrowing costs by PT X is appropriate and in accordance with the tax regulations, also provides recommendations to PT X that debt to equity conversion is a better option in terms of writing off the shareholder loans."