Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Afifi
Politik hukum pembentukan majelis kehormatan hakim sebagai mekanisme pemberhentian hakim pada mahkamah agung setelah perubahan undang undang dasar 1945 = Political law the formation of the honorary council of judges as judge termination mechanism in the supreme court after the amendment of constitution 1945 / Afifi
" Intervensi terhadap kekuasaan kekuasaan yudikatif merupakan salah satu indikasi rapuhnya prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Korupsi yudikatif (judicial corruption) telah melemahkan eksistensi independensi kekuasaan yudikatif dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Politik hukum pembentukan Majelis Kehormatan Hakim sebagai mekanisme pemberhentian hakim pada Mahkamah Agung seharusnya mampu menjawab permasalahan tersebut. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui, memahami, menelaah, dan menganalisis politik hukum pembentukan Majelis Kehormatan Hakim sebagai mekanisme pemberhentian hakim pada Mahkamah Agung di Indonesia. Metode ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ratu Riftia Rizki
Politik hukum pengelolaan migas di Indonesia studi politik hukum pengelolaan migas setelah Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 36 puu 2012 tentang pengujian undang undang migas nomor 22 tahun 2001 = The law of political management of oil and gas in Indonesia after the constitution court s decision on judicial ndang gas number 22 of 2001 / Ratu Riftia Rizki
" Penelitian ini didasarkan pada Politik Hukum Pengelolaan Migas di Indonesia sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 Penelitian ini membahas tiga permasalahan utama Pertama kaitan mengenai Politik Hukum Pengelolaan Migas dengan teori kedaulatan Migas dalam mewujudkan Negara Kesejahteraan Kedua Perkembangan Politik Hukum Pengelolaan Migas di Indonesia dari Massa Hindia sampai dengan Massa Reformasi Ketiga Politik Hukum Pengelolaan Migas sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Pengujian Undang undang Migas Metode yang digunakan dalam penelitian ini ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39337
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Wyllyan Ichsan Shab Billah
Konstitusionalisme deklarasi keadaan darurat menurut Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Pemerintahan Presidensial = Constitutionalism of the declaration of a state of emergency according to Laws and Regulations in the Presidential System of Government
" Tesis ini membahas mengenai konsep konstitusionalisme deklarasi keadaan darurat sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 UUD NRI Tahun 1945. Secara teori, konsep pemberian kewenangan dalam mendeklarasikan keadaan darurat seharusnya tidak ada pada pemerintah daerah. Hal demikian, dikarenakan bentuk negara Indonesia merupakan negara kesatuan. Namun menurut peraturan perundang-undangan yang lain, kewenangan deklarasi keadaan darurat dapat dimiliki oleh pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur/Bupati/Walikota yang menyesuaikan dengan skala kedaruratan yang terjadi di wilayah tersebut. Dalam konteks ... "
2024: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Kamila Insani
Periodisasi masa jabatan Kepala Desa berdasarkan prinsip demokrasi sebagai upaya menghindari abuse of power = Periodization of the term of office of The Village Head based on democratic principles as an effort to avoid abuse of power
" Pengaturan mengenai masa jabatan kepala desa sebaiknya bisa menyesuaikan periode ideal masa jabatan dengan tujuan mewujudkan tatanan pemerintahan desa yang demokratis sebagai upaya menghindari abuse of power. Masa jabatan kepala desa tidak diatur secara terperinci dalam konstitusi seperti halnya masa jabatan presiden dan wakil presiden yang diatur pada Pasal 7 UUD NRI 1945 selama 5 tahun dalam 2 periode. Masa jabatan kepala desa diatur dalam pasal 39 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 selama 6 tahun ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Ali Farhan
Perpanjangan masa jabatan Presiden dalam sejarah Ketatanegaraan Indonesia = The extension of Presidential term in Indonesian Constitutional sistory
" Dalam system presidensial pemerintahan secara langsung dijalankan oleh Presiden dan Wakil Presiden dengan dibantu oleh menteri-menteri, dalam menjalankan kekuasaannya presiden dan wakil presiden harus berpegang teguh terhadap Konstitusi dan Undang-Undang, sehingga dalam menjalankan kekuasaannya Presiden dan Wakil Presiden tidaklah menggunakan kekuasaannya secara semena-mena, di Indonesia masa jabatan presiden pada mulanya tidak mengenal adanya pembatasan terhadap masa jabatan, namun sejak dilakukannya amandemen UUD 1945 masa jabatan presiden pun dibatasi yang secara tegas dalam Amandemen Pasal 7 ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Alfonso D.K. Tahapary
Penggunaan hak interpelasi sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat setelah amandemen undang-undang dasar tahun 1945 = An usage of the rights of interpellation as the implementation of the house of representatives oversight functions after the amandement of the constitution of 1945
" Hak interpelasi merupakan salah satu hak yang dapat digunakan Dewan Perwakilan Rakyat dalam melaksanakan fungsi pengawasan yang dimilikinya berdasarkan konstitusi. Mekanisme pelaksanaannya telah diatur dalam undang- undang dan aturan pelaksananya yaitu tata tertib. Pelaksanaannya pun sudah dilakukan beberapa kali sejak Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diamandemen, walaupun hanya sedikit di antaranya yang benar-benar digunakan atau disetujui untuk digunakan dalam rapat paripurna DPR. Dalam penggunaan hak interpelasi, beberapa kali terjadi perbedaan penafsiran antar sesama anggota Dewan terhadap ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
S525
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Dhief F. Ramadhani
Dampak pengakuan yuridis negara terhadap agama tertentu di Indonesia ditinjau dari perspektif hak asasi manusia = The effect of the state legal recognition to particular religion in Indonesia from human rights perspective
" ABSTRAK
Hak kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia yang tidak boleh dibatasi dalam keadaan apapun. Hak kebebasan beragama tidak hanya mencakup kebebasan setiap manusia untuk memilih keyakinan yang menurutnya benar, namun juga termasuk hak bagi tiap-tiap manusia untuk mengekspresikan keyakinannya dan juga hak untuk menjalankan segala ajaran agama atau kepercayaan yang diyakininya. Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 hanya mengakui enam agama yaitu Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Budha, dan Khonghucu. Pengakuan negara terhadap agama tertentu ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
S439
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Gugum Ridho Putra
Hak Mantan Narapidana untuk Dipilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah = The Rights of Ex-Convicts to be Elected in Local Government Election
" ABSTRAK
Hak politik dilindungi hukum, baik secara internasional maupun nasional. Secara Internasional, hak politik diatur universal declaration of Human Rights ( UDHR) dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).Secara Nasional, Hak politik juga dilindungi konsitusi kita dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, terutama Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Status mantan narapidana seseorang ternyata bisa membuat hak politik nya dibatasi contohnya dalam hal untuk menjadi kepala daerah. Pembatasan tersebut ditentukan secara tegas dalam pasal 58 huruf f Undang-Undang No 12 ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S43876
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Adharinalti
Penyelesaian sengketa penetapan hasil pemilihan kepala daerah : analisis yuridis Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa penetapan hasil pemilihan kepala daerah / Adharinalti
" Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengkaji substansi pemilu dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. 2) mengkaji peran Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutuskan sengketa hasil penetapan pemilihan kepala daerah. 3) mengkaji kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutuskan sengketa hail penetapan pemilihan kepala daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dan empiris. Dalam penelitian normatif digunakan data sekunder berupa UUD 1945 dan Perubahannya, peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Agung dan badan peradilan di ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006
T16478
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library