Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai transaksi derivatif yang dilakukan secara sepihak oleh Bank. Salah satu fasilitas pelayanan jasa perbankan yang sekarang gencar dilakukan adalah dengan memanfaatkan transasksi valuta asing atau yang disebut dengan "Transaksi D erivatif'. K asus i nit erjadi k arena adanya t ransaksi d ervatif yang dilakukan secara sepihak oleh Bank seperti yang dialami oleh DEUTSCHE BANK AG, Jakarta, yang digugat oleh HARDI WIDJAJA KUSUMA, sebagai PENGGUGAT. Dalam tulisan mi dicoba untuk membahas, meneliti permasalahan - permasalahan yaitu Apakah Transaksi Denvatif dapat dilakukan tanpa adanya konfirmasi. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah terhadap transaksi derivatif yang dilakukan secara sepihak oleh Bank. Metode penelitian dengan menggunakan penelitian hukum normatif yaitu studi kepustakaan undang-undang dan studi dokumen hukum. Transaksi derivatif yang dilakukan tanpa adanya konfirmasi secara tertulis tidak dapat dilakukan karena sudah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31 /PBI/2005 tentang transaksi derivatif dimana kontrak transaksi derivatif hams dengan kontrak tertulis, terlebih lagi diatur juga dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/6IPbi/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk B ank D an P enggunaan D ata P ribadi N asabah, d imana bank harus memberikan penjelasan kepada nasabah tentang bahaya-bahaya dan keuntungan dari produk yang dikeluarkanya tersebut. Perlindungan hukum terhadap nasabah diatur dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen ada hak-hak konsumen yang terpenting yaitu: Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang danlatau j asa..

---

This thesis explain about Derivatif Transaction conducted unilaterally by the Bank. One of banking service activities facility that is now intensively is done is by exploiting transaction foreign currency or so-called with "Derivative Transaction". This case was happened because derivative transaction has conducted unilaterally by the Bank experienced by DEUTSCHE BANK AG, Jakarta, what sued by HARD! WIDJAJA KUSUMA, as Plaintiff. In this article tried to study, checks problems - problems about Could derivative transaction doing without confirmasion. How to protect the clien to derivative transaction conducted unilaterally by the Bank. This tesis use metode observation law normative and study law dictionary .Derivative transaction in banking is executed without existence of confirmation in writing cannot be done by although in Number Indonesia Bank Rules 7/31/PB112005 about derivative transaction has arranged shall with contract written and must fulfill some element required in the regulation. But in case Hardi Widjaja Kusuma there Hold Mail Agreement is contracting derivative transaction. Then how protection punished to client in arranged in Section 5 Number Indonesia Bank Rules 7/3 1IPBI/2005 about derivative transaction where derivative transaction contract must with contract is written, particularly is arranged also in BANK RULES INDONESIA NOMOR: 7/6/PBI/2005 ABOUT BANK PRODUCT INFORMATION TRANSPARENCY AND USAGE of CLIENT PERSON DATA, where bank must give explanation to client about dangers and advantage from product which its released. Be Better If Bank is more prioritizing explanation of across the board to the product and always gives contract in writing to abnormal bank business activity or activity of special bank."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang rahasia bank yang diatur pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang kemudian telah diubah ke dalam Undang-Undang No. 10/1998 Tentang Perbankan yang mengartikan rahasia bank sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya, namun UU Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) menyatakan bahwa pihak bank harus melaporkan kepada PPATK apabila terjadi transaksi yang mencurigakan terhadap nasabahnya, hal ini untuk mengatasi tindak pidana pencucian uang (money laundering). Karena ada undang-undang lain yang mengatur mengenai kerahasian bank diluar UU Perbankan itu sendiri maka timbulah pokok permasalahan mengenai sinkronisasi UU Perbankan dengan UU TPPU dan seberapa jauh perlindungan nasabah bank tetap teijaga.Berdasarkan pokok permasalahan tersebut diatas maka penulis melakukan analisis kedua undang-undang tersebut diatas dengan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum dengan menggunakan data sekunder yang ada yakni membandingkan, mempelajari dan mengkaji azas-azas hukum khususnya kaidah hukum positif yang diambil dari bahan-bahan perpustakaan yang ada dalam peraturan perudang-undangan serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan terhadap sinkronisasi antara UU Perbankan dengan UU TPPU.Setelah melakukan studi pustaka tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa rahasia bank hanya berlaku bagi Nasabah Penyimpan dan simpananya serta pengecualiannya terutama yang berkaitan dengan kepentingan umum/negara serta kepentingan bank dalam hal penyelesaian masalah apabila terjadi sengketa antara bank dengan nasabahnya tetapi belum termasuk pihak PPATK. Penulis berpendapat bahwa UU Perbankan perlu dilakukan revisi agar sinkron dengan undang-undang atau peraturan lainnya terutama UU TPPU.

---

ABSTRACT

The Thesis is regarding the banking secrecy as stipulated in Law No.7 Year 1992 on Banking which was further amended to become Law No.10/1998 on Banking interpreted banking secrecy as all things relating to the information about Creditor and their Saving or Deposits. With regard to banking secrecy, the nonsynchronization between Banking Law and Anti Money Laundering Law (UU TPPU) is existing because of Banking Law requires the bank to maintain the secrecy o f its customer, while Anti Money Laundering Law (UU TPPU) requires that the bank shall make report to PPATK when there is a suspicious transaction. Since there are other law regarding to the banking secrecy other than the Banking Law, then, there are issues of synchronization of the banking law and Anti Money Laundering Law, and how far the customer information secret will be kept.

Based on the above matters, the writer performed an analysis of the both laws by using nominative juridical, which including law research and using secondary available data by comparing, studying and examining the law principal, majoring in positive laws axiom that could be taken from literature of the law and other regulations that had relations to the synchronization of the Banking Laws and Anti Money Laundering Law.

After the literacy study, the writer has concluded that the bank secrecy is only applied for customer who have deposits and its respective deposits, and with some exception, principally, in relation to the public or the State or the bank?s interest, to solving problem between the bank and the customer, but excluded PPATK. Finally, the writer concluded that the Banking Law should be revised in order to synchronize between the laws and other regulations, such Anti Money Laudering Law."

"Tesis ini membahas mengenai pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia terhadap bank syariah. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1991 sebagai pelopor perbankan syariah. Karakteristik sistem perbankan syariah yang berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan keuntungan baik bagi masyarakat maupun bank itu sendiri. Di Indonesia fungsi Bank Sentral dipegang oleh Bank Indonesia. Sebagai Bank Sentral yang merupakan lembaga negara yang independen, Bank Indonesia berwenang mengeluarkan alat pembayaran yang sah, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai tender of last resort. Sehubungan dengan tugas Bank Indonesia mengawasi perbankan maka disini juga melakukan pengawasan terhadap bank syariah di mana dalam struktur organisasi bank syariah terdapat DPS. Dalam melaksanakan tugasnya, DPS wajib mengikuti fatwa DSN yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa mengenai kesesuaian produk dari bank dengan ketentuan dan prinsip syariah. Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Dalam menjalankan tugas pengawasan bank, saat ini Bank Indonesia melaksanakan sistem pengawasannya dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan yakni pengawasan berdasarkan kepatuhan dan pengawasan berdasarkan risiko.

---

This thesis discusses the control of Bank Indonesia toward sharia bank. The development of sharia banking in Indonesia began with the establishment of Bank Muamalat in 1991 as a pioneer sharia banking. Characteristics of the banking system based on sharia principles for the benefit both for society and the bank itself. In Indonesia, the Central Bank held by Bank Indonesia. As the Central Bank is an independent State institution, Bank Indonesia's authorities issued a valid means of payment, to formulate and implement monetary policy, reguiating and maintaining a smooth system of payment, manage and supervise the banking, as well as perform the function as lenders of last resort. In relation to the task of overseeing the Bank Indonesia's banking sector here also the conduct of the Sharia bank organizational structure in which there is a Sharia bank DPS is an independent body which is placed by the DSN. In performing its duties, shall be subject to DPS fatwa DSN which is the highest authority in the fatwa issued on the suitability of the product from the bank with the provisions and principles of sharia. DPS is the main task of overseeing the business activities that the bank does not deviate from the provisions and principles of the sharia has fatwa by DSN. In the task of bank supervision, Bank Indonesia at this time implement control systems using two (2) approach that is based on adherence to the supervision and control based on risk."

"Resi Gudang sebagai dokumen bukti penyimpanan barang di gudang memegang peranan penting dalam meningkatkan tingkat hidup petani di Indonesia, karena berpotensi sebagai alternatif memperoleh pembiayaan. Praktek penggunaan Resi Gudang di dalam kredit perbankan yaitu sebagai agunan dan sebagai dokumen pencairan kredit. Penggunaan Resi Gudang sebagai agunan, bank mendasarkan pada UU tentang Sistem Resi Gudang dan melakukan pembebanan jaminan dalam Akta Perjanjian Hak Jaminan. Penggunaan sebagai dokumen penunjang kredit, bank mendasarkan pada ketentuan dalam Collateral Management Agreement dimana pembebanan jaminannya dengan Akta Pembebanan Jaminan Fidusia. Dalam penggunaannya, bank menghadapi risiko, yaitu risiko yang beraspek ekonomis dan aspek yuridis.

---

Warehouse Receipt as inventory depositor documents played an important role in increasing the life Standard of farmers in Indonesia because it has potentials to be an altemative funding. The usage of Warehouse Receipt in credit banking are as collateral and as credit liquidity document. As a collateral, Warehouse Receipt, banking system is based on warehouse system law and will impose the financial responsibility written on Akta Perjanjian Hak Jaminan. On the other hand, the application of credit liquidity document, banking system is based on collateral management agreement where its financial responsibility written on Akta Pembebanan Jaminan Fidusia. As a result, bank will take the risks both economically and jurisdically."

"Tesis ini membahas tentang dampak yang muncul sehubungan dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang dikucurkan pada masa krisis dengan tujuan untuk menyelematkan sistem perbankan nasional secara khusus dan keutuhan negara secara umum. Tulisan ini dibuat dengan metode penelitian normatif dengan tipe eksploratoris dan menggunakan data primer seria sekunder. Hasil dari penelitian adalah bahwa dampaknya terdiri dari dampak positif dan negatif, dan mempengaruhi berbagai bidang, termasuk didalamnya perbankan.

---

This thesis deals with impact that arises in relation to Bank Indonesia Liquidity Aid that was disbursed during the crisis with the purpose of saving national banking System in particular and the State unity in general. This article is made with normative research method with exploratory type and uses primary and secondary data. The results of research is that its impacts consist of positive and negative impacts, and affect various fields, including the he banking."

"Perjanjian kredit yang dibuat antara pihak bank dan nasabah debitur merupakan suatu perjanjian baku, di mana klausula-klausula yang terdapat dalam perjanjian kredit telah dirumuskan terlebih dahulu oleh pihak bank secara sepihak termasuk di dalamnya mengenai pendebetan rekening nasabah debitur. Dalam pemberian kredit, nasabah debitur mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah angsuran dan bunga serta biaya-biaya lainnya yang menjadi beban debitur kepada pihak bank, dalam hal ini bank mempunyai kuasa dan berhak melakukan pendebetan terhadap rekening nasabah debitur untuk mendebet seluruh biaya yang menjadi beban debitur sebagai pengaman bagi bank selaku kreditur dalam upaya penyelesaian kredit. Beberapa masalah yang ditemui dalam perjanjian kredit adalah akibat hukum yang timbul dari klausula pendebetan rekening nasabah debitur dalam perjanjian kredit serta perlindungan hukum terhadap nasabah debitur dalam hal terjadi pendebetan rekening secara sepihak oleh bank. Berdasarkan hasil penelitian, keterikatan nasabah debitur dalam perjanjian kredit dengan adanya klausula pendebetan rekening nasabah debitur memberikan akibat hukum bagi nasabah debitur untuk menjalankan semua isi perjanjian kredit dengan itikad baik, di mana pihak bank berhak sepenuhnya untuk mendebet rekening nasabah debitur atas segala biaya-biaya yang menjadi beban debitur. Untuk itu diperlukan perlindungan hukum bagi nasabah debitur dalam hal terjadi pendebetan rekening secara sepihak oleh bank yaitu melalui adanya Undang-Undang Pelindungan Konsumen dan Undang-Undang Perbankan yang memuat ketentuan-ketentuan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha (bank) dalam menjalankan usahanya, apabila melanggar kewajibannya dan mengakibatkan kerugian bagi debitur maka akan menerima sanksi baik ganti rugi maupun sanksi lain yang ditetapkan dalam pasal 52 Undang-undang Perbankan dan Pasal 19UUPK.

---

Loan agreement which is made between the bank and debtor customer is a Standard agreement, where the clauses which are contained in loan agreements have been formulated first by the bank including the unilateral debiting in the debtor or customer’s account. In the credit, debtor customer has an obligation to pay a number of installments and interest and other costs which the debtor’s burden to the bank, in this case the bank has the power, and reserves the right to make the debiting against the debtor customer account to debit entire cost which becomes the burden of the debtor which is then used as a bank security for the creditors in an effort to credit the settlement. Some of the problems found in the loan agreement are the result of law arising from the clauses of the client account crediting on the debtor in the loan agreement and the legal protection of the customer in case of debiting on debtor accounts unilaterally by the bank. Based on the results of the research, the bound of the debtor client in the loan agreement with the account debiting clauses on the debtor’s account gives the customer legal consequences for the debtor client to run all the credit with the agreement in good faith, where the bank is entitled to fully debiting debtor’s account-of all customer costs which are the burden of the borrowers. Therefore, it is necessary for customer to have the law protection in the case of unilaterally debiting of debtor account by the bank which is through the law and consumer protection laws that include banking provisions that should not be done by the business (bank) in the running of business. If the clauses are violated by its obligations and cause the loss of the debtor will receive compensation either sanctions or other sanctions specified in Articie 52 Banking Act and section 19 UUPK."

"Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam kelangsungan perekonomian. Ditinjau dari jenisnya, bank di Indonesia terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank dalam menjalankan usahanya, tidak lepas dari ancaman terjadinya tindak pidana pencucian uang (money laundering), termasuk juga BPR yang merupakan lembaga keuangan mikro. Tujuan dari pencucian uang adalah agar uang yang diperoleh secara ilegal dapat berubah statusnya seolah-olah menjadi uang yang legal sehingga uang hasil tindak kejahatan tersebut akan sulit dilacak keberadaannya oleh aparat penegak hukum. Sejalan dengan kompleksitas kegiatan pencucian uang, Indonesia telah mendirikan sebuah lembaga khusus yang independen yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menangani masalah pencucian uang dan berfungsi mengumpulkan, menganalisis dan mengevaluasi informasi yang diperolehnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 5/23/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle) bagi Bank Perkreditan Rakyat. Terkait masalah pencucian uang, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undangundang Nomor 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Namun dalam mengimplementasikan UU TPPU ini, BPR masih menemui berbagai masalah, baik secara intern maupun ektern, yang berarti akan menghambat penerapan undang-undang tersebut sekaligus menghambat kesehatan dan perkembangan BPR itu sendiri. Dengan latar belakang tersebut, maka timbul permasalahan yaitu bagaimana implementasi UU TPPU oleh BPR, dan kendala yang dihadapi berkenaan dengan hal tersebut beserta cara penanggulangannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan bersumber pada data sekunder dan data primer berupa wawancara dengan narasumber, baik dengan menganalisis bahan hukum primer yang berupa undang-undang dan peraturan pendukung lainnya, serta bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, dan dilengkapi dengan hasil wawancara dengan Direktur BPR ?ABC? dan Deputi Direktur Bidang Pengawasan BPR pada Bank Indonesia.

---

Bank is one of the financial institutions that have very important role in the survival of economy. Viewed from the type, the Indonesian bank consists of 2 (two) types of commercial bank and rural bank. Bank in the operations, not free from the threat of money laundering, including rural bank, which is micro-finance institutions. The purpose of money laundering is that the money was obtained illegally can change its status as if the money is legal so that the proceeds of crime will be difficult to trace its existence by law enforcement officers. In line with the complexity of money laundering activities, Indonesia has established a special independent agency of the Central Financial Transaction Reports and Analysis (INTRAC), which handles the problem of money laundering and serves to collect, analyze and evaluate information that is available. In this regard, Bank of Indonesia has issued Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 5/23/PBI/2003 on the Implementation of Know Your Customer Principle for rural bank. Related to the problems of money laundering, the Indonesian government has issued Act No. 15 of 2002 as amended by Act No. 25 of 2003 concerning of Money Laundering. However, in implementing the Money Laundering Act, the rural bank is still encountering many problems, both internal and external, which means it will hamper the implementation of the laws as well as inhibit the health and development of rural bank itself. With this background, cause the problems: how to implement Money Laundering Act by rural bank, obstacles encountered to these things and how to overcome with it. The research method used in this thesis is a normative juridical approach by using secondary data and interviews, either by analyzing the primary legal materials in the form of law and regulations of other supports, as well as secondary legal materials in the form of books and equipped with the results of interviews with Director of rural bank ?ABC? and Deputy Director Directorate of Credit, Rural Bank and MSME at the Bank of Indonesia. Data collection tool used herein is in the form of document study with qualitative data analysis as the analysis method."

"Implementasi Program Anti pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) di Indonesia, yang merupakan fokus pembahasan dalam penulisan thesis ini. Hal ini bermula dari masuknya Indonesia ke dalam daftar negaranegara yang berisiko tinggi terhadap adanya praktek pencucian uang dalam daftar Non Cooperative Countries and Jurisdictions (NCCTs? List) berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh FATF berdasarkan berdasarkan review yang dilakukan pada tahun 2000-2001. Penyebab utamanya adalah belum dikriminalkannya pencucian uang di Indonesia, masih belum diterapkannya Know Your Customer principles di industri keuangan, belum dibentuknya financial intelligence unit (FIU) dan masih lemahnya kerjasama internasional yang dilakukan Indonesia dalam memerangi tindak Pidana pencucian uang. Disamping itu dipicu adanya kejadian bom WTC di Amerika Serikat, pada tahun 2001 FATF mengeluarkan pedoman untuk memerangi pendanaan terorisme yang kemudian dikenal dengan 8 Rekomendasi Khusus, dan disempurnakan pada tahun 2004 menjadi 9 Rekomendasi Khusus, yang hingga kini dikenal sebagai 40+9 Recommendation .Untuk mengakomodir Rekomendasi dari FATF ini, maka pada Akhirnya Indonesia mengeluarkan PBI Nomor 11/28/PBI/2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum yang mulai diberlakukan terhitung sejak tanggal 1 Juli 2009. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif. Selain data kepustakaan, penelitian ini juga didukung dengan data yang didapat di lapangan melalui wawancara kepada pihak bank. Adapun Masalah yang dihadapi oleh pihak dunia perbankan Indonesia berkaitan dengan implementasi manajemen risiko dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 11/28/PBI/2009 adalah mengenai sikap kejujuran dan keterbukaan dari calon nasabah dalam memberikan data identitas diri maupun asal sumber dana, serta dengan adanya PBI tersebut maka otomatis bertentangan dengan target bank yakni menjaring dana pihak ketiga / nasabah yang sebesar - besarnya , sedangkan dengan adanya PBI tersebut bank harus lebih berhati-hati terhadap dana yang akan disimpan oleh pihak ketiga karena berkaitan dengan adanya program APU dan PPT. Untuk itu diperlukan pendekatan kepada calon nasabah guna menjelaskan adanya kewajiban untuk mengisi mengenai identitas nasabah dan sumber dana (Customer Due Diligence) berkaitan dengan pelaksanaan dari PBI tersebut, serta pentingnya pihak bank untuk menekankan pentingnya aspek hukum sehingga mensosialisasikan kepada unit-unit operasionalnya untuk lebih berhati-hati dalam melakukan verifikasi data dari calon nasabah.

---

Implementation Program and the Prevention of Money laundering Anti-Terrorism Financing (APU and PPT) in Indonesia, which is the focus of the research in the writing of this thesis. This stems from the entry of Indonesia to the list of countries at high risk of money laundering in the list of Non Cooperative Countries and Jurisdictions (NCCTs' List), based on recommendations issued by FATF on a review conducted in 2000-2001. The main cause is not yet criminalized the actor of money laundering in Indonesia, still the application of Know Your Customer principles in the financial industry, yet the establishment of financial intelligence units (FIU) and the weakness of international cooperation by Indonesia in the fight against money laundering. Besides that triggered the WTC bombing incidents in the United States in 2001, FATF issued guidelines to combat the financing of terrorism which was then known as the 8 Special Recommendations, and amended in 2004 to nine Special Recommendations, which, until now known as the 40 +9 Recommendation. To accommodate the FATF Recommendations from this, then at the end of Indonesia issued Regulation No. 11/28/PBI/2009 about Implementation Program Anti-Money Laundering and Terrorism Financing Prevention for Commercial Banks which came into effect starting on July 1, 2009. In this research, the authors use the methods of normative research. In addition to literature data, this research is also supported by field data obtained through interviews to the bank. The problems faced by the Indonesian banking sector relating to the implementation of risk management in Bank Indonesia Regulation 11/28/PBI/2009 number is about the attitude of honesty and openness from prospective customers in providing identity and origin of data sources, as well as the PBI is then automatically contrary to solicit funds that banks target a third party / customer registration - magnitude, while with a PBI bank should be more careful with the funds that will be stored by a third party because it is associated with the APU program and PPT. For that approach to a prospective customer is required to clarify the obligation to fill the customer's identity and source of funds (Customer Due Diligence) associated with the implementation of the regulation, and the importance of the bank to emphasize the importance of the legal aspect, so socialize to the operational units to be more careful care in verifying the data from prospective customers."