Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas upaya mengatasi kendala pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Depok periode 2005-2006. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan pentingnya koordinasi internal Kantor Pelayanan Pajak Depok; koordinasi eksternal dengan pemerintah daerah; pendaftaran wajib pajak perlu dilakukan penelitian lapangan agar dapat dibuktikan keberadaannya; pemeriksa pajak wajib membuat daftar harta kekayaan wajib pajak dan daftar harta kekayaan penanggung pajak dalam laporannya; visibilitas pemenuhan kewajiban perpajakan dalam setiap Laporan Hasil Pemeriksaan; sosialisasi perundang-undangan yang berlaku kepada masyarakat; serta pembenahan sistem jaringan. This researh study about efforts to overcome constraints in collection of tax payable at depok tax office period 2005-2006. This research is qualitative research with descriptive design. Result of this research are to suggest improving internal coordination at depok tax office; improving external coordination with local government; the registration of tax payer have to pass the field researh, so that can be proved the existence of the tax payer; tax auditors have to make list of tax payer properties on their tax audit report; visibility accomplishment of taxation on tax audit report by tax auditors; socialization of Indonesian tax law to the citizen; and completion of network system.

Abstrak :
Masih banyak Wajib Pajak yang tidak patuh dan tidak sadar akan kewajiban perpajakannya yang menimbulkan tunggakan pajak. Sehingga dibutuhkan adanya tindakan penagihan pajak aktif. Skripsi ini membahas mengenai implementasi penagihan aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penagihan pajak. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif-deskriptif yang mengambil KPP Penanaman Modal Asing Satu sebagai site penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penagihan aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa di KPP Penanaman Modal Asing Satu dalam implementasinya belum sepenuhnya memenuhi dimensi tingkat implementabilitas dan belum dapat mencapai target pencairan tunggakan pajak. Hal tersebut dikarenakan terdapat kendala dari Wajib Pajak maupun pihak internal kantor pelayanan pajak sendiri.

---

There are still many Taxpayers who do not comply and are not aware of their tax liability causing a the tax arrears. So it takes hard tax collection action. This paper discusses the implementation of hard tax collection with warning letter and distress warrant as well as any obstacles encountered in tax collection. This research conducted by using quantitative descriptive approach and took the One Foreign Capital Investment Tax Office as the site of research. The results of this study found that hard collection with warning letter and distress warrant in One Foreign Capital Investment Tax Office has not meet the policy implementability dimension and can not reach the target disbursement of tax arrears. That is caused by several obstacles from Tax Payers and tax office itself.

Abstrak :
Penyanderaan (gijzeling) merupakan salah satu upaya penagihan pajak dengan surat paksa. Penyanderaan dalam hukum pajak dilakukan bukan karena seseorang (wajib pajak) melakukan tindak pidana, tetapi karena wajib pajak diragukan itikad baiknya untuk melunasi pajak yang terutang. Adanya kecenderungan dari wajib pajak untuk melakukan tindakan penghindaran pembayaran pajak tersebut mengakibatkan besarnya jumlah tunggakan pajak dari tahun ke tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan penyanderaan (gijzeling) yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak diperlukan terhadap penunggak pajak dan dampak kebijakan tersebut terhadap pencairan tunggakan pajak pada periode 2003 sampai dengan 2005. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tujuan penelitian deskriptif. Dengan melakukan penyanderaan terhadap wajib pajak diharapkan selain dapat meningkatkan pencairan tunggakan pajak juga dapat memberikan efek kejut kepada wajib pajak untuk membayar pajak secara sukarela. Reclination (gijzeling) is one of the efforts of the active tax collection enforcement. Reclination is conducted not because taxpayers involve in a criminal tax offense but mostly due to the taxpayers do not have a good faith to settle the tax liability after certain collection efforts have been taken seriously by the Indonesia Tax Office. Tendency of taxpayers to avoid making tax settlement causes the amount of tax arrears from year to year. This thesis focuses on knowing and analyzing reclination that have been done is needed by Directorate General of Taxation and the implementation of reclination in tax settlement in period of 2003 until 2005. From the research held, it shows that reclination is expected to increase tax settlement as well as to give a shock therapy for other taxpayers to do a voluntarily tax payment obligation.

Abstrak :
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mempunyai tugas untuk melaksanakan pemungutan pajak berdasarkan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung Pemerintah dalam menghimpun dana guna membiayai pembangunan.

Pedoman pelaksanaan tugas adalah Undang-Undang Perpajakan yang baru yaitu UU Nomor 9,10,11 dan 12 sebagai pembaharuan dari UU lama Nomor 6,7,8 dan UU PBB. Diantara ciri penting dalam UU ini sistem Self Assessesment yaitu Wajib Pajak (WP) diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajak yang terhutang.

DJP tetap malakukan tugas melakukan pembinaan,pelayanan dan pengawasan. Disamping itu DJP dapat melaksanakan kegiatan intensifikasi atas data yang disampaikan (WP) melalui SPT Bulanan maupun Tahunan, dan ekstensifikasi atas data dari pihak ketiga yang tidak didapatkan secara langsung dari WP.

Apabila dalam pelaksanaan intensifikasi dengan mengadakan pemeriksaan, penyidikan, dan penelitian ternyata diketahui adanya pajak yang masih harus dibayar, maka kepada WP diberikan Surat Keputusan Penetapan Pajak Tambahan Kurang Bayar berupa STP, SKPKB, SKPKBT yang harus dibayar pada waktu yang telah ditetapkan.

Jika WP tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya, maka terhadap WP dipatrapkan ketentuan perpajakan yang berlaku melalui Law Enforcement yaitu dengan melaksanakan Penagihan Aktif dengan Surat Paksa. Ketentuan yang berlaku dalamr penagihan aktif dengar Surat Paksa ini adalah Undang Undang Nomor 19 Tahun 1959, UU. Nomor 9 Tahun 1994 yang merupakan perubahan dari UU No.6 Tahun 1983 serta seperangkat Surat Keputusan Menteri Keuangan dan Surat Keputusan/Surat Edaran Dir.Jend.Pajak yang secara keseluruhan mengatur tentang tata cara dan Jadwal Waktu pelaksanaan Penagihan Pajak.

Dalam melaksanakan penagihan sering timbul conflict (reaksi kolektif) antara (WP) dengan petugas pajak (FISKUS) karena perbedaan kepentingan sehingga tunggakan pajak tidak dilunasi sebagaiman mestinya.

Berdasarkan penelitian atas dokumen berupa Laporan Perkembangan Tunggakan Pajak dan Laporan Kegiatan Penagihan serta penelitian di lapangan, ternyata pelaksanaan penagihan aktif dengan Surat Paksa ini tidak/belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga mengakibatkan tunggakan pajak semakin lama semakin menumpuk.

Oleh sebab itu peneliti merasa perlu untuk mengadakan analisis agar mendapat informasi yang jelas tentang kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penagihan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kendaIa/hambatan dalam palaksanaan Penagihan Aktif berada pada Tingkat Operasional, yaitu pelaksanaan penagihan lemah, tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyebabnya antara Iain dari faktor Intern adalah dalam penempatan Sumber Daya Manusia baik kualitas maupun kuantitas belum memadai dan perlu ditata kembali. Sedangkan faktor Ekstern adalah kurang tingginya kesadaran Wajib Pajak di Negara kita ini akan kewajiban perpajakannya, sehingga perlu diterapkan Law Enforcement yang yang merupakan jaminan pelaksanaan Undang-Undang.

Oleh sebab itu aparat yang terlibat langsung dalam pelaksanaan penagihan ini seyogianya harus mempunyai pengetahuan ganda yaitu menguasai Undang-Undang Perpajakan secara keseluruhan sebagai dasar pasti dalam bertindak, berwibawa agar menimbulkan respect dari WP mengingat status mereka mewakili Pejabat Departemen Keuangan dalam melakukan tugas tersebut.

Cara yang tepat antara lain, berikan mereka pendidikan dan praktek lapangan yang cukup agar mempunyai skill atau kemampuan yang cukup baik dalam penguasaan UU Perpajakan maupun ketentuan/tata cara penagihan aktif dengan Surat Paksa. Mengingat status para penagih/Juru Sita saat ini sebagai pegawai Sruktural, disarankan untuk dirubah sebagai pegawai fungsional, agar mereka dapat mengembangkan diri dalam tugas penagihan, karena tugas fungsional adalah salah satu cara dalam mencapai target yang ingin dicapai.

Tindakan Penagihan Aktif dengan Surat Paksa ini bila dilaksanakan dengan benar dan tepat waktu dapat membuat Wajib Pajak JERA untuk mengulang kesalahannya, karena pengumuman lelang melalui media cetak dan penjualan harta Wajib Pajak secara Lelang dimuka umum dapat menimbulkan rasa malu terhadap masyarakat khususnya mitra usahanya, ditambah lagi dengan sanksi/bunga keterlambatan membayar yang cukup memberatkan Wajib Pajak tersebut. Sehingga pada akhirnya diharapkan Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan perundang undangan yang berlaku.

Abstrak :
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi keikutsertaan Wajib Pajak pada Program Pengampunan Pajak. Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Setiabudi Empat dengan kategori Wajib Pajak yang mempunyai tunggakan pajak, sedang diperiksa dan memiliki status SPT Lebih Bayar sampai dengan berakhirnya Program Pengampunan Pajak. Faktor-faktor dibatasi pada fasilitas yang diberikan dan implikasi sebagai konsekuensi keikutsertaan pada Program Pengampunan Pajak yang tertuang dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak yaitu antara lain: penghapusan sanksi administrasi, penghentian pemeriksaan/adanya fasilitas tidak diperiksa, dan dihapuskannya hak kompensasi/restitusi. Hasil penelitian menyatakan bahwa dua faktor yaitu penghapusan sanksi administrasi dan faktor tidak diakuinya hak kompensasi/restitusi tidak berpengaruh terhadap keputusan keikutsertaan.Sementara faktor penghentian pemeriksaan dan fasilitas tidak diperiksa mempunyai pengaruh signifikan terhadap keikutsertaan.

---

The purpose of this study is to determine the relationship between the factors that affect the taxpayer 39 s participation in the Tax Amnesty program. Respondent in this research is Taxpayer registered at Jakarta Setiabudi Four Tax Office with category of Taxpayer who have tax arrears, is being audited and has status of Over Payment tax report until the end of Tax Amnesty program. Factors are limited to the facilities provided and the implications as a consequence of participation in the Tax Amnesty program contained in Law No. 11 of 2016 on Tax Amnesty are among others the abolition of administrative penalties, termination of audited and facilities not audited in the future, and abolition of compensation rights restitution. The result of the research stated that two factors, namely the elimination of administrative sanction and the non recognition of the right of compensation restitution have no effect on the participation decision. While termination of audit process and facility not audited have significant influence on participation.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai masalah tunggakan pajak air tanah yang tinggi di Kabupaten Badung. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan faktor yang menyebabkan tingginya tunggakan Pajak Air Tanah dan strategi mengurangi tunggakan Pajak Air Tanah di Kabupaten Badung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini menyatakan faktor yang menyebabkan tingginya tunggakan Pajak Air Tanah di Kabupaten Badung adalah faktor yang berasal dari wajib pajak dan faktor administrasi pajak. Strategi untuk menyelesaikan permasalahan ini ada yang sudah dilaksanakan yaitu sosialisasi, pembayaran pajak dengan sistem online, penagihan dengan surat teguran, dan penambahan dan pembinaan anggota penagihan baru. Strategi yang masih menjadi rencana adalah penegakan hukum, menentukan target penagihan utang pajak air tanah, bekerja sama dengan banjar, dan memperketat perizinan usaha

---

ABSTRACT
This study discusses the problem of high groundwater tax receivable in Badung regency. The purpose of this study are to describe factors that cause high groundwater tax receivable and strategy to reduce the amount groundwater tax receivable in Badung regency. This study uses a qualitative approach with deep interviews and literature studies as data collection methods. The results of this study indicate the factors that cause high of groundwater tax receivable in Badung regency is a factor derived from taxpayers and tax administration factors. Strategies to solve this problem have been implemented that is socialization, payment of taxes with the online system, billing with letters of reprimand, and the addition and fostering of new billing members. The strategies that are still being planned are law enforcement, setting the target for collecting the groundwater tax receivable, working with the banjar, and tightening business licensing.

Abstrak :
Tunggakan PBB-P2 di Kabupaten Bogor terus meningkat setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab tingginya tunggakan PBB-P2 dan strategi untuk menagih tunggakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat dua faktor utama penyebab tingginya utang PBB-P2, yaitu Faktor Administrasi Pajak dan Faktor Wajib Pajak. Faktor Administrasi Pajak meliputi data tidak akurat, kendala dalam pendistribusian SPPT, dan kekurangan sumber daya manusia. Faktor Wajib Pajak meliputi Wajib Pajak enggan membayar pajak, tidak mampu membayar, keberatan atas NJOP, dan bersifat pasif. Strategi untuk menagih utang PBB-P2 adalah sosialisasi, optimalisasi pelayanan, identifikasi Subjek dan Objek Pajak, penagihan aktif, dan kerjasama dengan institusi terkait.

---

Rural and urban property arrears in Bogor continues to increase every year. This study aims to analyze the causes of it and the strategies conducted to collect the tax arrears. This research uses qualitative approach, meanwhile the data collection techniques used are in depth interviews and literature research. The result of this study is there are two huge factors causing high rural and urban property tax arrears, which are tax administration factor and taxpayer factor. Tax administration factors include inaccurate data, difficulties in SPPT distribution, and lack of human resources. Taxpayer factors include taxpayers are reluctant to pay taxes, taxpayers are unable to pay, taxpayers object to NJOP, and taxpayers are still passive. The strategies conducted to collect tax arrears are through socialization, identification of tax subject and object, tax service optimization, active tax collection, and coordination with other institutions.

Abstrak :
ABSTRAK
Pembaharuan sistem perpajakan nasional atau lebih dikenal dengan reformasi perpajakan, di mana ada implementasi sistem Self Assessment, yang memberikan keleluasaan bagi wajib pajak untuk membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri. Tapi bagaimana jika wajib pajak tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakan baik karena ketidakpatuhan dalam sistem perpajakan maupun faktor lainnya. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan pemungutan pajak oleh otoritas pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pasar Minggu, serta kendala yang dihadapi, dan upaya apa yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk mengatasi hambatan tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif dan mengambil Kantor Pelayanan Pajak Pasar Minggu sebagai tempat penelitian. Hasil penelitian ini menemukan bahwa penagihan aktif memberikan peran yang sangat signifikan terhadap pembayaran tunggakan pajak atas surat ketentuan yang dikeluarkan pada bulan Januari - Juni 2017. Sehubungan dengan realisasi pembayaran tunggakan pajak secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Prosedur penagihan aktif sebagai upaya untuk mengucurkan tunggakan pajak pada bulan Januari - Juni 2017 belum efektif karena hanya direalisasikan sebesar 6,84 . Hal ini disebabkan ditemukannya beberapa kendala seperti Bagian Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pasar Minggu yang belum memiliki Sumber Daya Manusia yang tidak mencukupi, terutama yang berkaitan dengan petugas pajak, pembayar pajak yang belum terdaftar, rendahnya kesadaran akan wajib pajak. Dan terakhir, fasilitas kerja yang tidak memadai.

---

ABSTRACT
Renewal of the national tax system or better known as tax reform, in which there is the implementation of Self Assessment system, which provides flexibility for taxpayers to pay and report their own tax obligations. But what if the taxpayer cannot meet the obligations of taxation both due to non compliance in the tax system and other factors. This thesis discusses the implementation of tax collection by tax authorities in Tax Office Pasar Minggu, as well as any constraints faced, and what efforts are made by the tax authorities to overcome these obstacles. The approach used in this research is qualitative research with descriptive design and take Tax Office Pasar Minggu as research site. The results of this study found that active billing provides a very significant role on the payment of tax arrears on letters provisions issued during the month of January ndash June 2017. In relation to the realization of payment of tax arrears as a whole can be concluded that the active collection procedure as an effort to disburse tax arrears in January ndash June 2017 has not been effective because only realized by 6.84 . This is due to the discovery of several obstacles such as Collection Section Tax Office Pasar Minggu not yet have insufficient Human Resources, especially related to the Tax Bailiffs, taxpayers who have not registered, low awareness of the taxpayer. And lastly, inadequate work facilities.

Abstrak :
Tunggakan PBB-P2 di Kota Bekasi cukup tinggi dan menyebabkan penerimaan PBB-P2 di Kota Bekasi cukup fluktuatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab tingginya tunggakan PBB-P2 di Kota Bekasi dan strategi Bapenda Kota Bekasi dalam mencairkan tunggakan PBB-P2. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah terdapat dua penyebab tingginya tunggakan PBB-P2 yaitu masalah SPPT dan masalah Wajib Pajak. Masalah SPPT dapat diuraikan kembali pada beberapa poin, yaitu data SPPT tidak akurat, double SPPT, dan objek pajak merupakan fasilitas sosial atau fasilitas umum. Selanjutnya, masalah WP juga dapat diuraikan kembali pada beberapa poin, yaitu wajib pajak tidak dapat ditemui, wajib pajak kurang berpartisipasi dan wajib pajak kurang mampu. Selain itu, terdapat dua strategi yaitu strategi ekstensifikasi dan strategi intensifikasi. Strategi ekstensifikasi berupa pendataan dan penjaringan Wajib Pajak baru. Sedangkan strategi intensifikasi dapat diuraikan pada beberapa poin yaitu, koordinasi dan sosialisasi mengenai PBB-P2, memperbanyak tempat pembayaran, penerapan sistem modern, verifikasi penunggak PBB-P2, memperbaiki pendataan SPPT, penagihan dengan Surat Tagihan Pajak dan pemberian penghargaan.

---

The arrears of Rural and Urban Land and Building Tax in Bekasi City are quite high causing the income from Rural and Urban Land and Building Tax in Bekasi City to be fluctuated. This study aims to analyze the causes of a big amount of Rural and Urban Land and Building Tax in Bekasi City and the strategy of Revenue Agency at Sub National Level in disbursing the Rural and Urban Land and Building Tax arrears. This study used a qualitative approach with in depth interview data collection techniques and qualitative data analysis methods. The result of this study is the two primary causes of a big amount of Rural and Urban Land and Building Tax arrears are Notification of Tax Due problem and taxpayer problem. The problem of Notification of Tax Due can be redefined at some points, i.e. Notification of Tax Due data is not accurate, double Notification of Tax Due, and tax object is a social facility or public facility. Furthermore, the problem of taxpayer can also be redefined at some points, i.e. taxpayers can not be found, taxpayers are not participative and poor taxpayers. In addition, there are two strategies namely extensification strategy and intensification strategy. Extensification strategy are the data collection and selection of new taxpayers. While intensification strategies can be described on several points, i.e. coordination and socialization of Rural and Urban Land and Building Tax, increasing the number of payment location, implementation of modern system, Rural and Urban Land and Building Tax delinquent verification, improving Notification of Tax Due collection, collection with Tax Collection Letters and awarding.