Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Transnational organized crime has become a burning issue for the international community the past decade. Money laundering, human trafficking. drug trafficking, terrorism and firearms smuggling ore examples of illicit dealing committed by organized criminal groups for their material or other gain at the expense of the rest of the society. The evasiveness and complicity of illegal organizations committing such crimes have compelled the United Nations to adopt a number of conventions including their protocols t`n order to combat their widening activities. Indonesia is taking similar steps. especially through legislative measures. despite the desperate conditions faced by the nations in term of law enforcement in general. Nonetheless. as victim of a number of crimes, which, among others, are alleged. to have been committed by transnational organized criminal indonesia is in dire need to take more serious measures in addition to legislative ones, including international and regional cooperations. Even though such decisions are in the hands of the ruling elite, the role of public, particularly the civil society should not be neglected."

"Permasalahan dalam penelitian ini ialah mengenai modus oprandi penyelundupan drugs oleh Warga Negara Malaysia ke Indonesia Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana modus operandi penyelundupan drugs yang dilakukan oleh Warga Negara Malaysia ke wilayah Indonesia dan faktor faktor yang mendorong penyelundupan drugs tersebut Metode yang digunakan untuk melakukan penelitian adalah pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif yang datanya diperoleh melalui proses wawancara dan laporan kasus Wawancara dilakukan kepada aparat kepolisian Direktorat IV Bareskrim dan BNN dan narapidana Warga Negara Malaysia Untuk data laporan kasus berasal dari Direktorat IV Bareskrim dan BNN Penelitian ini kemudian menyimpulkan bahwa dalam modus operandi penyelundupan drug Warga Negara Malaysia ini tergabung kedalam suatu jaringan internasional sebagai kurir Mereka melakukan penyelundupan drugs nya secara sendiri sendiri atau bersama sama dengan para penyelundup lain yang masih satu jaringan dengannya.

---

The problem in this study is about the modus operandi of drug smuggling by Malaysian to Indonesia The purposing of this research is to explain how the modus operandi of drugs smuggling has been doing by Malaysian in Indonesia and the factors that encourage it This research is using qualitative approach with descriptive design which the data has been got from interview and case report The interview has been conducted in Directorate IV Bareskrim and BNN and a Malaysian convict Case report has been got from Directorate IV Bareskrim and BNN The result from this research then conclude that the modus operandi of drugs smuggling Malaysian was incorporated into an international network as a courier They smuggled his drugs individually or together with other smugglers that still one link with them"

"ABSTRAKPraktik illegal fishing di dunia semakin masif dan berkembang melibatkan teknik-teknik yang digunakan untuk mengeksploitasi kelemahan dalam regulasi perikanan dunia. Berbagai kejahatan serius dan bersifat lintas batas negara atau transnational organized crime dilakukan demi melancarkan operasinya. Sejumlah laporan kasus menemukan adanya hubungan erat antara transnational organized crime dengan illegal fishing memunculkan gagasan perubahan paradigma illegal fishing dari permasalahan pengelolaan dan konservasi perikanan atau administratif menjadi kejahatan dan diatur dalam United Nations Convention Againts Transnational Organized Crime UNTOC sebagai transnational organized crime. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yang akan menganalisis berbagai kasus illegal fishing skala besar yang disertai praktik transnational organized crime berdasarkan kriteria transnational organized crime dalam UNTOC. Berdasarkan analisis kasus menggunakan sumber data dari kepustakaan dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa illegal fishing dalam skala besar sudah memenuhi kriteria sebagai transnational organized crime. Oleh karena itu illegal fishing tidak dapat dianggap hanya sebagai sekadar isu administratif, namun sebagai kejahatan serius. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsepsi fisheries crime dapat menjembatani illegal fishing untuk dapat dikategorikan sebagai transnational organized fisheries crime. Namun, konsepsi ini masih prematur mengingat luasnya cakupan dari fisheries crime dan belum adanya dokumen hukum yang secara eksplisit mengatur definisi jelas dari illegal fishing selain dari IPOA-IUU dibawah naungan FAO. Diperlukan pendekatan multi-door approach untuk mengatasi permasalahan ini, sebab, illegal fishing merupakan kejahatan yang dapat memiliki berbagai modus dan bentuk, sehingga pendekatan multidisipliner dapat membantu untuk dapat mengatasi permasalahan ini bagaimanapun bentuknya.

---

ABSTRACTThe practice of illegal fishing in the world is massively increasing and growing in which it involves different techniques used to exploit the weaknesses in the world 39 s existing fisheries regulations. A variety of serious crimes that coincidingly crosses between state borders, or what is commonly referred to as a transnational organized crime, takes place in order to ease this operation. A number of case reports indicate a very close link between transnational organized crime and illegal fishing and therefore it brings about the idea for a change in the paradigm of illegal fishing from a fish management and conservation or administrative issue into a crime paradigm to be regarded as a transnational organized crime and to be regulated within the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime UNTOC itself. This thesis makes use of a juridical normative research method that will analyze various cases of large scale illegal fishing associated with transnational organized crime practices based on the criteria of a transnational organized crime as stipulated in the UNTOC. Based on a case analysis utilizing several data sources from literatures and interviews, it can be concluded that illegal fishing on a large scale evidently meets the criteria of a transnational organized crime. Therefore, illegal fishing cannot be regarded as merely an administrative issue, but has to also be viewed as a serious crime. The results of this study indicate that the concept of fisheries crime can become a bridge for illegal fishing to be categorized as a transnational organized fisheries crime. However, this conception is premature given the broad scope of fisheries crime itself and the absence of legal documents explicitly regulating a clear definition of illegal fishing aside from the IPOA IUU under the authority of the FAO. A multi door approach is needed to address this problem, because illegal fishing is a crime that can arise from multiple methods and forms, hence a multidisciplinary approach can help to overcome this problem no matter what form it comes in."

"ABSTRAKIndustri Perikanan telah lama menghubungkan keterkaitan kejahatan perikanan Fisheries Crime dengan penggunaan kapal ikan dalam prosesnya. Banyak kejahatan TOC dilautan terjadi dengan berbagai faktor pendorong bagi pelaku kejahatan untukmenggunakan kapal ikan dalam melaksanakan kejahatan. Tidak ada rantai industri perikanan yang berasal dari satu sumber saja, sektor perikanan berlangsung secara kompleks dan melibatkan banyak aktor lintas negara memudahkan para penjahat melaksanakan kejahatan serius di lautan. Dari transaksi sampai kepada pengolahan dan sampai kepada konsumen dapat menyembabkan delimitasi hukum dari negarayang berbeda-beda hal ini menimbulkan resiko terjadinya penyimpangan hukum dan kegiatan illegal dengan dalih penggunaan kapal ikan. Kegiatan kejahatan yang dilaksanakan melibatkan kejahatan serius seperti: Penyelundupan Narkoba, Penyelundupan Manusia, Perdagangan Manusia dan Kejahatan Perompakan. Hal ini tak sejalan dengan fungsi Kapal ikan yang seharusnya yaitu digunakan dalam penangkapan ikan dan kegiatan industri perikanan, namun pada prakteknya kapal ikan juga digunakan untuk melaksanakan berbagai kejahatan serius lintas batas di lautan.

---

ABSTRACTFor a long time, Fishing Industry has linked The criminal practice of TransnationalOrganized Crime TOC with the use of Fishing Vessel in the process. Many of thisTransnational Organized Crime drived by some factors that being used by SyndicateOrganized Group to carry out crimes in the sea. The complex chain of fishingindustry and involven of many actors in many countries can be the driving factors ofthe use of fishing vessel by transnational criminal group. From transaction toindustrial maked to consumen all are comes by delimitation of regulation of manycountries, which will wider the risk of crime acts and illegal activities. Crimes thatbeing execute by those criminals are all serious crimes such as Human Trafficking,People Smuggling, Piracy and Drug trafficking. The use of fishing vessel has beendiverted from the real purpose to caught marine resource or"

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang pengiriman PMI ilegal melalui modus operandi umrah ke Timur Tengah tahun 2011-2018. Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional terorganisasi yang selalu berkembang karena kecanggihan pelaku dan salah satu perkembangan dari modus ini adalah melalui visa umrah. Dalam menganalisis modus yang dilakukan pelaku, digunakan enam poin modus operandi perdagangan orang yang diungkapkan oleh United Nations Global Initiative to Fight Human Trafficking dengan beberapa adaptasi, yaitu rekrutmen, penyalahgunaan dokumentasi, pengiriman, penampungan, penyaluran, dan eksploitasi. Sebagai isu kriminologi, pengiriman PMI ilegal melalui modus umrah dapat dijelaskan melalui teori paparan gaya hidup, teori pola kejahatan, serta konsep viktimisasi struktural. Penulisan ini menggunakan metode analisis isi kuantitatif dan bertumpu pada data sekunder sebanyak 77 kasus yang ditemukan di portal berita online.

---

ABSTRACTThis undergraduated thesis discusses about the delivery of Indonesian illegal migrant workers through umrah modus operandi to the Middle East in 2011-2018. Human trafficking is one form of transnasional organized crime which is always developing because of the sophistication of the perpetrators and one of the developments in this modus operandi is through umrah visa. In analyzing the modus operandi carried out by the perpetrators, six points of modus operandi were used by United Nations Global Initiative to Fight Human Trafficking with several adaptations, namely recruitment, misuse of document, transportation, shelter, distribution, and exploitation. As an issue of criminology, delivery of Indonesian illegal migrant workers through umrah modus operandi can be explained through lifestyle exposure theory, crime pattern theory, and the concept of structural victimization. This writing uses quantitative content analysis methods and relies on secondary data as many as 77 cases found on online news portals."

"Penelitian ini mengamati permasalahan people smuggling menuju Australia yang memanfaatkan wilayah Indonesia sebagai transit point. People smuggling merupakan salah satu bentuk dari kejahatan lintas negara yang menempatkan imigran gelap dan pengungsi asal Asia selatan dan Timur Tengah sebagai komoditi untuk mendapatkan keuntungan materil.Kurun waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah periode 1998 - 2003. Dalam masa ini terjadi perubahan jalur penyelundupan yang awalnya melalui jalur udara berubah menjadi pemanfaatan jalur laut. Hal ini dilakukan untuk menghindari penjagaan di bandara-bandara yang semakin ketat. Dengan berubahnya jalur lintas tersebut, maka posisi Indonesia yang dikelilingi oleh perairan menjadi pilihan utama. Sebagai negara kepulauan yang memiliki garis batas panjang dan terbuka, Indonesia menjadi sangat potensial manjadi lahan operasi kelompok TOC ini. Penelitian ini ingin melihat lebih mendalam permasalahan seputar people smuggling menuju Australia dan keberadaan Indonesia sebagai negara transit utama di Asia Tenggara.Alasan penulis meneliti permasalahan ini beranjak dari keprihatinan terhadap permasalahan yang menimbulkan akibat buruk terhadap keamanan individu (yaitu imigran gelap dan pengungsi), terhadap hubungan bilateral antara Australia dan Indonesia pada khususnya dan keamanan regional dalam lingkup yang lebih luas. Selain itu kejahatan people smuggling ini cenderung semakin berkembang. Hal ini dikarenakan besarnya keuntungan yang didapatkan oleh sindikasi kejahatan ini dibandingkan dengan penyelundupan obat terlarang dan senjata. Selain keuntungan yang besar, resiko yang ditimbulkan juga relatif lebih kecil. Karenanya diperlukan pemahaman yang dalam mengenai fenomena ini agar supaya perkembangan dari kejahatan lintas negara ini dapat dihambat sehingga dampak-dampak buruk yang ditimbulkan dapat direduksi.Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: keberadaan Indonesia sebagai transit point sebelum sampai ke Australia adalah penting. Berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa sebagian besar kapal kapal yang berhasil ditangkap bertolak dari Indonesia. Penelitian ini berusaha mencari sebab-sebab mengapa Indonesia dimanfaatkan sebagai transit point utama. Dilihat dari perspektif hukum, Indonesia belum mempunyai undang-undang yang khusus terkait dengan kejahatan people smuggling. Seorang penyelundup people smuggling hanya dikenakan hukuman enam bulan penjara oleh pengadilan Indonesia. Dasar hukum yang digunakan adalah undang-undang keimigrasian berkaitan dengan pelanggaran izin tinggal. Padahal people smuggling adalah kejahatan yang terkait dengan sindikasi kejahatan lintas negara (transnational organised crime), dan bukan sama sekali pelanggaran keimigrasian. Sebab yang kedua adalah lemahnya penjagaan perairan Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki garis batas panjang dan terbuka. Lemahnya penjagaan di wilayah perairan Indonesia telah memberikan kemudahan bagi berkembangnya operasi penyelundupan ini. Hal ini terkait juga dengan kondisi dalam negeri Indonesia yang sedang mengalami krisis di segala bidang. Krisis ekonomi, instabilitas kemanan dalam negeri karena konflik etnis, agama dan gerakan separates serta transisi politik telah menyita perhatian pemerintah Indonesia. Akibatnya adalah permasalahan-permasalahan berdimensi intemasional hanya mendapat prioritas kedua."

"ABSTRAKPerdagangan satwa ilegal bukan merupakan suatu permasalahan yang baru, namun yang menjadi perhatian saat ini adalah aktivitas tersebut terus berlangsung hingga sekarang karena kondisi Indonesia sebagai Negara mega biodiversity. Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu Negara yang menjadi sasaran aktivitas kejahatan perdagangan satwa ilegal yang melintasi batas-batas Negara dan secara terorganisir. Tugas Karya Akhir ini membahas mengenai operasi INTERPOL Thunderstorm sebagai bentuk upaya penanganan kasus perdagangan satwa ilegal tahun 2018. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana operasi ini di jalankan dan apa hasilnya dengan melihatnya dari konsep kejahatan transnasional terorganisir, green criminology, dan teori double crime triangle. Pada tulisan ini, ditemukan bahwa operasi ini bertujuan untuk menangani kasus perdagangan satwa ilegal melalui kerjasama antar Negara yang berpartisipasi dan lembaga-lembaga internasional, lemahnya regulasi maupun aparat penegak hukum menjadikan aktivitas kejahatan ini terus berlangsung setiap tahunnya sehingga keterlibatan Indonesia dalam Operasi INTERPOL Thunderstorm ini diharapkan dapat menjadi penanganan kasus perdagangan satwa ilegal yang efektif, baik di Indonesia maupun di dunia.

---

ABSTRACTIllegal wildlife trade is not a new issue, but the concern now is that the activity continues until now due to the condition of Indonesia as a mega biodiversity country. This makes Indonesia one of the countries targeted by illegal wildlife trafficking activities that cross national boundaries and organized. This Final Project discusses the operation of INTERPOL Thunderstorm as a form of effort to handle illegal wildlife trade in 2018. The purpose of this paper is to find out how this operation is carried out and what the results are by looking at the concept of transnational organized crime, green criminology, and double crime triangle theory. In this paper, it is found that this operation aims to deal with cases of illegal wildlife trade through cooperation between participating countries and international institutions, weak regulation and law enforcement officers making this criminal activity continue every year so that Indonesia's involvement in Operation INTERPOL Thunderstorm is expected can be an effective handling of illegal wildlife trade cases, both in Indonesia and in the world."

"Trafficking in women and children for forced prostitution is oneof the fastest growing transnational criminal activities in the world today.This illegal activity is considered the third largest source of profit fortransnational organized crime, after drugs and weapons, generatingbillions of dollars annually. Although many countries are concerned aboutthe problem, we know that not one of them has made much progress instopping this trafficking in women and children. This paper presents thepreliminary results obtained from on empirical study of the problem inMalaysia. Specifically, the study .seeks to reveal the magnitude of tireproblem in Malaysia. and to determine the major sources anti destinationsof the women and children who are being trafficked. In additions, the effortsof the Malaysian government to curb the problem are being studied. Thepaper suggests that we should fool at the problem from the perspective ofthe " human security " concept, which puts the security and well being of theindividuals of a country as a top priority, and thereby strengthens thecountry as a whole, including its security as a stare."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas eksploitasi pada F (perempuan hamil kurir narkoba) sebagaikekerasan berbasis gender. Skripsi ini melihat latar belakang F dilibatkan dalampenyelundupan narkoba serta bentuk bentuk eksploitasi yang terjadi pada F olehkekasihnya sebagai bagian dari transnasional organized crime. Teori dalampenelitian ini ialah politik seksual, feminis radikal dan feminist legal theory.Pendekatan kriminologi feminis dan kritis digunakan dalam mengkaji eksploitasiterhadap F. Metode yang digunakan ialah metode kualitatif melalui wawancaramendalam.. Penelitian ini menemukan, keterlibatan F dalam perdagangan ilegalnarkoba melalui romantisme cinta yang diciptakan oleh kekasihnya. F mengalamieksploitasi pada tubuhnya sebagai bentuk kekerasan berbasis gender. F jugamemberi pemaknaan terhadap eksploitasi yang dialaminya, serta bagaimanarespon sosial formal terhadap F merupakan bentuk dari penegakan hukum tidaksensitif gender.

---

ABSTRACTThis research discuss about exploitation happens towards F (pregnant women asdrug courier) as gender based violence. This research sees background of Finvolved in drug smuggling and exploitation happens toward F by her lover aspart of transnational organized crime. Theory used in this research are sexualpolitic, feminist radical theory, and feminist legal theory. Feminist criminologyand critical approach used to explain how exploitation toward F. Method used inthis research is qualitative by depth interview. This research found F involved indrug trafficking by love romanticism created by her lover. F experiencedexploitation toward her body as gender based violence. This research alsoexplains F?s understanding about exploitation towards her and social formalresponds towards F as form of non-sensitive gender criminal justice system."

"Perdagangan orang merupakan masalah yang telah menjadi perhatian internasional sejak dahulu kala. Tindakan perdagangan orang kerap memakan korban yang identik dengan keadaan rentan karena lebih memudahkan dalam prakteknya. Salah satu keadaan rentan yang dimanfaatkan oleh pelaku perdagangan orang adalah kondisi rentan dari seorang pengungsi. Skripsi ini menganalisis kasus-kasus mengenai pengungsi yang menjadi korban perdagangan orang, dan dikaitkan dengan dua instrumen hukum internasional. Seseorang dapat dikatakan tergolong dalam kategori serorang pengungsi jika sudah memenuhi unsur-unsur yang terkandung di dalam Convention Relating to the Status of Refugees 1951. Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children adalah instrumen hukum internasional yang mengatur mengenai tindakan perdagangan orang, yang merupakan protokol tambahan dari Convention on Transnational Organized Crime 2000. Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan analisis pendekatan yuridis normatif. Analisis ini mengungkapkan bahwa terdapat berbagai alasan yang mendasari para pengungsi untuk meninggalkan negaranya, dan bahwa keadaan rentan mereka sebagai pengungsi kerap dimanfaatkan oleh para pelaku perdagangan orang melalui berbagai cara yang merupakan unsur-unsur dari perbuatan perdagangan orang yang melanggar TOC Convention 2000 Protocol.

---

Human trafficking has been a concerning international problem since a long time ago. Traffickers are often targeting vulnerable group of people because it is easier to commit human trafficking towards vulnerable group of people, such as refugees. Vulnerable condition of a refugee is an advantage to traffickers. This thesis analyzes cases about refugees who are victims of human trafficking, and being related to two international law instruments. A person can be categorized as a refugees if the elements of a refugee based on Convention Relating to the Status of Refugees 1951 has been fulfilled. Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children is an international law instrument that regulates the act of human trafficking, which also an additional protocol of Convention on Transnational Organized Crime 2000. This thesis uses normative legal method of research as well as juridical normative analysis in addressing the issue. This analysis concludes that there are several reasons for refugees to leave their country, and that their vulnerable condition as a refugee are often being misused by traffickers through ways which are the elements of human trafficking action against TOC Convention 2000 Protocol."