Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 12 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Rr Deby Tridata Pratni
"Skripsi ini berisi tentang Tindak Pidana Penipuan Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Elektronik (E-Commerce). Pokok Permasalahan terdapat pada bagaimana pengaturan serta penerapan aspek hukum pidana pada tindak pidana penipuan terhadap konsumen dalam transaksi jual beli secara elektronik (e-commerce) di Indonesia. Selain itu dilihat pula bagaimana potensi terjadinya tindak pidana penipuan serta batasan tindak pidana penipuan terhadap konsumen dalam transaksi jual beli secara elektronik (ecommerce) di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dimana sumber data diperoleh dari data sekunder dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi terjadinya tindak pidana penipuan dalam e-commerce sangat besar di Indonesia. Selain itu pengaturan tindak pidana dalam informasi dan transaksi elektronik diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik termasuk tindak pidana penipuan.

This focus of this study is about Crime of Fraud Against Consumers in Electronic Commerce. This subject matter is contain regulation as well as the application of criminal law on the crime of fraud against consumers in transactions electronically (e-commerce) in Indonesia. In addition seen also how the potential occurrence of the crime of fraud as well as limitations on the crime of fraud against consumers in transactions electronically (e-commerce) in Indonesia. This research is the study of juridical-normative where source data obtained from secondary data and analyzed qualitatively. The results showed that the potential occurrence of the crime of fraud in e-commerce is very big in Indonesia. In addition to setting the criminal acts in the electronic information and transactions provided for in the legislation of electronic information and Transactions including the criminal offence of fraud."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S46142
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Anastasia Maria Prima Nahak
"Seringkali Notaris menyalahgunakan kewenangan yang ada pada dirinya pada saat melaksanakan jabatannya, salah satunya dengan melakukan tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHP, sehingga menyebabkan Notaris dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana. Dari Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 174/Pid.B/2018/PN Dps diangkat tiga permasalahan yaitu, keabsahan akta kuasa menjual yang objeknya telah terlebih dahulu dibuatkan perjanjian pengikatan jual beli dan akta kuasa menjual oleh Notaris, akibat hukum terhadap perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat dibawah tangan dengan diketahui oleh Notaris terhadap akta perjanjian pengikatan jual beli dan akta kuasa menjual yang dibuat kemudian dengan objek perjanjian yang sama, dan bentuk pertanggung jawaban Notaris terhadap akta-akta yang diketahui dan dibuat dihadapannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif, yang menitikberatkan pada penggunaan data sekunder dan bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Dari hasil analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa keabsahan akta kuasa menjual yang objeknya telah terlebih dahulu dibuatkan perjanjian pengikatan jual beli dan akta kuasa menjual oleh Notaris menjadi batal demi hukum. Mengenai perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat dibawah tangan dengan diketahui oleh Notaris memiliki akibat hukum terhadap akta perjanjian pengikatan jual beli dan akta kuasa menjual yang dibuat kemudian dengan objek perjanjian yang sama. Untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, NKAA selaku Notaris di Kota Denpasar dijatuhi hukuman pidana penjara selama dua tahun.

Notary often misuses the authority by committing fraudulent crime in Article 378 of the Criminal Code, so that the Notary can be held criminal liability. From the District Court Verdict Number 174/Pid.B./2018/PN. Dps, three issues were raised, namely the validity of the deed of authority to sell whose object was made in the provisional sale agreement deed and the deed of authority to sell by the Notary, the legal consequences of the underhanded deed of sale and purchase agreement known by the Notary to the sale and purchase agreement deed and the deed of authority to sell made later with the same object of the agreement, and the form of notary responsibility for the deeds known and made before her. The research method used in the writing of this thesis is normative juridical research, which focused on the use of secondary data and the form of research is descriptive analytic research. From the analysis it can be concluded that the validity of the selling deed whose object has been made before the sale and purchase agreement and the deed of sale by the Notary become null and void. Regarding the sale and purchase binding agreement made underhanded, it is known by the Notary that it can have legal consequences for the sale and purchase agreement deed and the power deed of sale made later with the same agreement object. To account for her mistakes, NKAA as a Notary in Denpasar City was sentenced to prison for two years."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T54378
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hakim Harismawan Mubarak
"Tesis ini membahas mengenai status dan kedudukan debitor yang sudah memperoleh akta perdamaian melalui proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga terhadap dilaporkannya debitor atas dugaan tindak pidana penipuan sebagaimana termuat dalam ketentuan yang ditentukan pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan sangkaan sudah menipu salah seorang kreditor untuk mengeluarkan sejumlah uang sebagai investasi. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus dengan menelaah putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. serta laporan dugaan tindak pidana penipuan Nomor LP-B/21/RES1.11/2021/RESKRIM/SPKT dengan menggunakan data sekunder disertai tipologi penelitian silogisme. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Hasil penelitian mengungkapkan bahwa ditetapkannya debitor menjadi tersangka merupakan suatu kesalahan penerapan hukum, karena diantara mereka yaitu debitor dan kreditor sudah terdapat suatu perjanjian baru yang memuat ketentuan mengenai utang piutang diantara mereka sehingga terjalin suatu hubungan hukum yang baru juga mengenai utang piutang serta kedudukan hukum yang baru, dan oleh karenanya tidak ada pemenuhan unsur-unsur tindak pidana penipuan, dan oleh karena tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana maka ditetapkannya debitor sebagai tersangka tidaklah tepat untuk dilakukan. Selain itu dengan adanya akta perdamaian yang merupakan perjanjian maka hal tersebut merupakan kompetensi hukum perdata bukan merupakan kompetensi hukum pidana.

This thesis discusses the status and position of debtors who have obtained a deed of peace through the Debt Payment Obligation Postponement process in the Commercial Court against the reporting of debtors for alleged criminal acts of fraud as contained in the provisions specified in Article 378 of the Criminal Code with the suspicion of having deceived one of the creditors to spend some money as an investment. To answer these problems, this research uses a normative juridical research method using a statutory approach and a case approach by examining decision Number 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. as well as a report on the alleged crime of fraud Number LP-B/21/RES1.11/2021/RESKRIM/SPKT using secondary data with a syllogism research typology. In this study it was found that the results of the study revealed that the determination of the debtor as a suspect was a misapplication of the law, because between them, namely the debtor and the creditor, there was a new agreement containing provisions regarding the debt and credit between them so that a new legal relationship was established regarding debt and credit as well as a new legal position, and therefore there was no fulfillment of the elements of the crime of fraud, and because the elements of the crime were not fulfilled, the determination of the debtor as a suspect was not appropriate. In addition, with the existence of a deed of peace which is an agreement, it is the competence of civil law, not the competence of criminal law."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aditya Brahma Esmondo
"ABSTRAK
Tindak Pidana penipuan tidak lepas dari hubungan kontraktual diantara para
pihaknya. Hal in imenjadi penting untuk dibahas ketikan perbuatan yang semula
hubungan kontraktual diajukan kedalam perkara tindak pidana penipuan. Fenomena
tersebut menimbulkan akibat hukum yang berbeda bagi para pihak. Terutama dalam
pemenuhan prestasi dalam hubungan kontraktual. Akan tetapi tidak sedikit juga orang
yang membuat perikatan dengan tujuan melakukan penipuan. Sehingga perlulah
ditinjau mengenai unsur-unsur apa yang merupakan penipuan ataukah perbuatan
tersebut merupakan perbuatan melawan perikatan. Semakin menarik ketika akan
membahas ganti kerugian, baik wanprestasi atau tindak pidana penipuan
menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya, apakah gugatan ganti kerugian lebih baik
digabungkan ke tuntutan perkara pidana ataukah pada gugatan tersendiri pada hukum
perdata. Penulis berpendapat bahwa penyelesaian yang terbaik akan perkara ini
selama tidak dilakukan persidangan adalah dengan melakukan perdamaian walaupun
dalam KUHAP tidak dikenal istilah perdamaian antar pihak namun berdasarkan
Peraturan Kepolisian dimungkinkan hal ini berdasarkan diskresi dari penyidik.
Apabila memang harus menempuh persidangan adalah jika perbuatan tersebut
terbukti tindak pidana penipuan maka dalam menuntut ganti kerugian dilakukan
pembatalan perjanjian barulah diajukan gugatan secara Perbuatan Melawan Hukum.
Apabila perbuatan tersebut tidak terbukti pemidanaan akan tetapi dalam ranah perdata
atau putusan lepas maka dapat dilakukan gugatan berdasarkan wanprestasi untuk
pemenuhan prestasi atau ganti kerugian berserta bunga yang ditimbulkan akibat
perbuatan tersebut.

ABSTRACT
If we discussed about crime of fraud can?t be separated about contractual
relationship between parties this become interesting to be discussed because many
contractual relationship that prosecuted with fraud. That causes different effect to the
parties, especially in fulfilling contractual agreement. Therefore many people make a
contract to deceive the other parties. In the order of that case we have to know the
differences between fraud an misconduct. So it?s necessary to review and hold the
elements of what constitutes fraud or whether the act was an act against agreement.
It?s more interesting when we talked about compensation to the party that damaged,
either in fraud or the act against agreement. If the parties demand the compensation
it?s better to be compiled in crime of fraud lawsuit or make another lawsuit in private
trial. I suggest that the best resolution for this case is to create mutual agreement
between parties. Although in KUHAP didn?t regulates the mutual agreement but can
possibly made by discretion of the investigator. If the parties can?t make mutual
agreement then the case continues to the court. Sometimes in the crime of fraud judge
decided the case is not proved was a fraud but a case that have to be done by private
trial. In that case, the parties can?t get the compensation by the suit act against
agreement in private trial."
2017
S65829
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Laksamana Andriansyah Nugroho
"Penelitian ini membahas tentang mekanisme Badan Reserse Kriminal KepolisianRepublik Indonesia Bareskrim Polri dalam penanganan korban tindak pidana,yang menggunakan studi kasus penanganan para korban tindak pidana penipuaninvestasi Dream for Freedom D4F . Penelitian mendeskripsikan bagaimanaBareskrim tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum yaitu melakukanpenegakan terhadap pelaku tindak pidana tetapi juga mengurusi korban dari tindakpidana tersebut. Dengan mengacu pada penerapan perlindungan hak-hak korbankejahatan sebagai akibat dari terlanggarnya hak asasi yang bersangkutan, makadasar dari perlindungan korban kejahatan dapat dilihat dari beberapa teori yaituteori utilitas, teori tanggung jawab, dan teori ganti kerugian. Secara teoretis, bentukperlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara,bergantung pada penderitaan/kerugian yang diderita oleh korban. Sebagai contohuntuk kerugian yang sifatnya mental/psikis tentunya bentuk ganti rugi dalam bentukmateri/uang tidaklah memadai apabila tidak disertai dengan upaya pemulihanmental korban. Sebaliknya, apabila korban hanya menderia kerugian secaramateriil, pelayanan yang sifatnya psikis terkesan terlalu berlebihan. Bentukperlindungan diberikan melalui pemberian restitusi, konseling, pelayanan/bantuanmedis, bantuan hukum, dan pemberian informasi. Dalam upaya penanganan korbantindak pidana, kepolisian, yang dalam hal ini adalah Bareskrim Polri, membukaPosko Pengaduan. Sejauh ini, Bareskrim Polri hanya bisa sesuai dengankewenangan Polri. Padahal, yang diharapkan oleh korban lebih dari sekadarinformasi tentang perkaranya. Oleh karenanya penelitian ini menjadi awal untukpembenahan administrasi kepolisian tentang penanganan korban tindak pidana.

This study discusses the mechanism of Criminal Investigation Police PoliceCriminal Investigation Police in the handling of victims criminal offense, whichuses case studies of the handling of victims of theinvestment fraud crime Dreamfor Freedom D4F . The study describes how Bareskrim not only acts as a lawenforcement that enforces the perpetrators of criminal acts but also takes care of thevictims of the crime. With reference to the application of the protection of the rightsof victims of crime as a result of violation of the human rights concerned, the basisof the protection of victims of crime can be seen from several theories of utilitytheory, theory of responsibility, and compensation theory. Theoretically, the formof protection against crime victims can be given in various ways, depending on thesuffering loss suffered by the victim. For example, for mental psychologicallosses, surely the form of compensation in the form of material money is notsufficient if not accompanied by mental recovery efforts of the victim. Conversely,if the victim only experience material loss, the service of a psychic nature seem tooexcessive. Forms of protection are provided through the provision of restitution,counseling, medical services assistance, legal assistance, and informationprovision. In the effort to handle victims of criminal acts, the police, in this case thePolice Bareskrim, opened a Complaint Post. So far, Criminal Investigation Policecan only be in accordance with the authority of the Police.. Therefore, this researchbecomes the beginning for revamping the police administration about the handlingof victims of crime.
"
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2018
T52184
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Elizabeth Priscillia Halim
"Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lain yang diatur dalam undang-undang. Dengan adanya kesalahan, kelalaian, dan mengabaikan peraturan perundang-undangan, kode etik, dan moral yang berlaku baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, pada akhirnya dapat menimbulkan masalah di kemudian hari baik dalam bidang perdata maupun pidana seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 701/PID.B/2018/PN.JKT.UTR. yang mana Notaris terbukti melakukan penipuan secara bersama-sama. Permasalahan penelitian adalah mengenai tanggung jawab Notaris terhadap cacat yuridis akta autentik sebagai bentuk tindak pidana penipuan, perlindungan hukum terhadap korban penipuan dalam pembuatan akta autentik, dan penerapan sanksi terhadap Notaris/PPAT yang terbukti melakukan tindak pidana penipuan. Menggunakan metode penelitian hukum normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder melalui penelitian kepustakaan. Data yang telah dikumpulkan dan diolah secara kualitatif diperoleh kesimpulan bahwa tanggung jawab Notaris terhadap penyimpangan atas akta autentik sebagai bentuk tindak pidana penipuan adalah dalam bentuk pidana penjara. Perlindungan terhadap korban penipuan dapat dilakukan dengan upaya-upaya hukum. Penerapan sanksi Notaris/PPAT dapat diajukan secara berkaitan dengan sanksi adminitratif.

A notary is a public official who is authorized to make authentic deeds and has other authorities stipulated in the law. With the existence of errors, negligence, and neglect of laws and regulations, codes of ethics, and morals that apply both intentionally and unintentionally, in the end it can cause problems in the future both in the civil and criminal fields such as in the North Jakarta District Court Decision Number: 701/PID.B/2018/PN.JKT.UTR. where the Notary is proven to have committed fraud together. The issue of research is the notary's responsibility for juridical disability of authentic deeds as a form of fraudulent crime, legal protection against victims of fraud in making authentic deeds, and the application of sanctions against Notaries/PPAT who have been proven to have committed fraudulent acts. Using normative legal research methods. The data used is secondary data through library research. Data that has been collected and processed qualitatively can be concluded that the notary's responsibility for juridical disability of authentic deeds as a form of fraud is in the form of imprisonment. Protection against fraud victims can be done by legal efforts. The application of Notary / PPAT sanctions can be submitted in relation to administrative sanctions."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T53523
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sitanggang, Eriska Fajrinita
"Persinggungan antara gugatan Perbuatan Melawan Hukum, gugatan Wanprestasi, dan tindak pidana penipuan terjadi karena pada dasarnya unsur dari masing-masing tiga perbuatan tersebut melarang dilakukannya perbuatan dengan unsur penipuan. Unsur penipuan dari segi perdata dapat ditemukan pengaturannya pada Pasal 1328 KUHPerdata, sedangkan dari segi pidana dapat ditemukan pada Pasal 378 KUHP. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Dilakukannya penelitian ini untuk membahas 2 (dua) pertanyaan penelitian: Pertama, mengenai persinggungan konsep antara pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum, gugatan wanprestasi, dan tindak pidana penipuan. Kedua, mengenai bagaimana konsep pengajuan gugatan keperdataan bila diterapkan terhadap perkara putusan Nomor 449K/Pid/2001. Penelitian ini menunjukkan bahwa Letak persinggungan antara pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum, gugatan wanprestasi dan tindak pidana penipuan ada pada perbuatan pelaku yang memiliki unsur penipuan (bedrog). Terhadap perkara NS permasalahan hukum yakni tidak terpenuhinya prestasi atas perjanjian pengadaan kayu yang dibuat oleh NS dengan YBJ. Maka terhadap perkara NS dapat dilakukan pengajuan gugatan perdata terhadap perkara NS.

The intersection between a lawsuit against the law, a lawsuit for Default, and a criminal act of fraud occurs because basically, the elements of each of these three acts prohibit committing acts that contain elements of fraud. The element of fraud from a civil perspective can be found in Article 1328 of the civil code , while from a criminal perspective it can be found in Article 378 of the Criminal Code. This study uses a normative juridical method. This research was conducted to discuss 2 (two) research questions: First, regarding the intersection of concepts between filing a lawsuit against the law, a lawsuit for default, and a criminal act of fraud. Second, regarding how the concept of filing a civil lawsuit is applied to the case of decision Number 449K/Pid/2001. This study shows that the intersection between filing a lawsuit against the law, a lawsuit for default, and a criminal act of fraud is in the actions of the perpetrators who have elements of fraud (bedrog). In the case of NS, there are legal issues, namely the non-fulfillment of achievements in the timber procurement agreement made by NS and YBJ. Then the NS case can be filed a civil lawsuit against the NS case. "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Panjaitan, Marbintang Rogate Exaudi
"ABSTRAK
Keberadaan seorang individu tidak dapat terlepas dari individu yang lainnya. Dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya, manusia saling berusaha dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Interaksi saling memenuhi kebutuhan yang ditandai dengan adanya suatu penukaran barang atau pemberian alat tukar uang, disebut sebagai sebuah interaksi jual beli. Interaksi jual beli kemudian berkembang dengan pesatnya hingga memunculkan bentuk e-commerce perdagangan dengan media elektronik sebagai perpaduan antara bidang teknologi dan bidang ekonomi. Perkembangan tersebut ternyata disertai dengan perkembangan kriminalitas, salah satunya adalah penipuan dalam e-commerce. Pada penerapan hukumnya, sering menjadi perdebatan apakah perbuatan dalam melanggar kontrak kesepakatan dalam e-commerce merupakan suatu tindak pidana atau hanya sebagai sebuah pelanggaran yang bersifat keperdataan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode penelitian deskriptif serta metode Economic Analysis of Law, penelitian ini membahas bagaimana aspek pidana dapat diterapkan dalam tindak pidana penipuan dalam e-commerce bila dikaji dari hukum positif yang berlaku di Indonesia, dan bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana yang dimaksud. Ruang lingkup dari penelitian ini penulis batasi pada wilayah Polda Metro Jaya.

ABSTRACT
An individual's existence can't be separated from the others. In order to fulfill their lives, people manage and complete each other. This kind of interaction where people engage in exchanging goods or currency for other goods or service is called trading. This conventional method advanced rapidly to a more modern way called e-Commerce a transaction which draws on electronic medium, as an amalgamation between technologies and economics. However, this development is followed by a more sophisticated criminal forms, one of them is e commerce fraud. But in the practice of law, it becomes controversial whether the fraudsters are violating the public law or private law. Using the qualitative approach, descriptive method, and Economic Analysis of the Law EAL theory, this thesis will explain about how Law of Indonesia, especially Public Law, can be applied in combating and solving e-Commerce fraudulence in Indonesia. The author limits this research only in the area of Jakarta Metropolitan District Police."
2017
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dermawan Kristianus Zendrato
"Tesis ini membahas hasil penelitian tentang penerapan prinsip restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Utara. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan metode dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1 Berdasarkan data dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, jumlah kasus tindak pidana Penipuan dan Penggelapan yang ditangani Penyidik dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 cenderung mengalami kenaikan; 2 Bentuk penerapan prinsip restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan oleh Penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara dilakukan melalui mekanisme beberapa tahapan sehingga tindakan tersebut benar-benar merupakan upaya penegakan hukum dengan mengedepankan prinsip restorative justice.
Penerapan prinsip tersebut merupakan suatu terobosan dalam penegakan hukum, sehingga dapat mempercepat penyelesaian kasus, biaya yang dikeluarkan relatif lebih murah dan secara tidak langsung berdampak pada peningkatan kinerja penyidik; 3 Terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala Penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara dalam penerapan prinsip restorative jsutice terhadap tindak pidana Penipuan dan Penggelapan, diantaranya: adanya tuntutan dari pihak korban yang dinilai terlalu besar, sehingga pelaku keberatan untuk mengabulkannya; waktu yang diperlukan untuk penerapan restorative justice sangat singkat yakni hanya 2 bulan setelah penahanan, dan pelaku tindak pidana penipuan dan penggelapan merupakan residivis tindak pidana lain.
Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian tersebut, maka disarankan: 1 Diperlukan suatu norma atau kaidah dalam menjamin kesamaan tindakan penyidik Polri dalam penerapan konsep restorative justice dalam penegakan hukum pidana, sehingga penyelesaian perkara dengan prinsip restorative justice tidak dicap ilegal atau menyimpang dari hukum acara yang berlaku; 2 Meskipun salah satu hasil dari penerapan prinsip restorative justice adalah kerugian dan penderitaan korban telah dipulihkan, namun terhadap pelaku harusnya tetap diberikan sanksi meskipun sanksi tersebut ringan, yang bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku; 3 Agar dalam penerapan prinsip restorative justice, para penyidik mempunyai standar operasional yang nantinya akan dijadikan sebagai pedoman dalam penyelesaian perkara dengan prinsip restorative justice.

This thesis discusses the results of research on the implementation of restorative justice principles in settlement of cases acts of fraud and embezzlement in the jurisdiction of Polres Metro Jakarta Utara. This research conducted done by observation, interview and documentation method. The results showed 1 Based on data from Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, the number of fraud and embezzlement cases handled by Satreskrim Investigator from 2015 until 2017 tend to increase 2 The application of the principle of restorative justice in the settlement of criminal fraud and embezzlement cases by Satreskrim investigator of Polres Metro Jakarta Utara is done through several stages mechanism so that the action is really a law enforcement effort by promoting the principle of restorative justice.
Implementation of the principle is a breakthrough in law enforcement, so as to accelerate the settlement of cases, the costs incurred relatively cheaper and indirectly impact on improving the performance of investigators 3 There are several factors that become obstacles of Satreskrim Investigator of Polres Metro Jakarta Utara in applying restorative jsutice principle to criminal acts of Fraud and Embezzlement, such as the existence of demands from the victim party that is considered too big, so that the objector object to grant it the time required for restorative justice implementation is very short ie only 2 months after the detention, and the perpetrators of fraud and embezzlement are other criminal suspects.
Based on the findings of the research, it is suggested 1 There is a need for norms or rules in ensuring the similarity of Police investigators 39 actions in applying the concept of restorative justice in criminal law enforcement so that the settlement of cases with the principle of restorative justice is not stamped illegally or deviates from applicable procedural law 2 Although one result of applying the principle of restorative justice is the loss and suffering of the victim has been restored, but the perpetrators should still be given sanctions even if the sanction is light, which aims to provide a deterrent effect for the offender 3 In order to apply the principle of restorative justice, the investigators have operational standards that will be used as guidance in the settlement of cases with the principle of restorative justice.
"
Depok: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2018
T52200
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yopi Pebri
"Dalam rangka mendorong investasi di berbagai kegiatan pembangunan yang sedang gencar dilakukan, kepastian akan perlindungan hukum terhadap investor yang menanamkan modalnya di Indonesia, penting untuk diwujudkan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan kepastian akan perlindungan hukum bagi investor yang hendak menanamkan modalnya adalah melalui pembuatan akta autentik di hadapan notaris. Namun dalam kenyataannya ditemukan akta autentik (dalam hal ini adalah Akta Pengakuan Utang) yang memuat unsur tindak pidana penipuan, sebagaimana yang terjadi di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur. Kasus yang berkaitan dengan Akta Pengakuan Utang yang memuat unsur tindak pidana penipuan ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 395K/Pid.Sus/2018. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis akibat hukum dari Akta Pengakuan Utang yang memuat unsur tindak pidana penipuan. Selain itu juga menganalisis peran notaris guna meminimalisir risiko adanya tindak pidana penipuan dalam pembuatan akta. Penelitian doktrinal ini mengumpulkan data sekunder melalui studi dokumen yang berupa bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif terhadap data tersebut. Dari hasil analisis dapat dijelaskan bahwa akibat hukum dari Akta Pengakuan Utang yang memuat unsur tindak pidana penipuan adalah aktanya tetap sah sehingga dapat digunakan dalam pembuktian, meskipun pembuatan akta diawali dengan perjanjian investasi, bukan dengan perjanjian utang piutang murni. Namun semestinya Akta Pengakuan Utang dibuat khusus untuk utang piutang karena apabila dibuat selain utang piutang murni rentan disalahgunakan. Adapun terkait peran notaris guna meminimalisir risiko adanya tindak pidana penipuan dalam pembuatan aktanya adalah dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, menerapkan standar pelayanan prosedur operasional tersendiri dalam pembuatan akta dan ikut serta secara aktif dalam Ikatan Notaris Indonesia (INI). Keterlibatan notaris dalam organisasi profesi sangat diperlukan karena keikutsertaannya dapat memberikan kesempatan yang lebih besar kepada notaris untuk mendapatkan pemahaman yang benar tentang ketentuan perundang- undangan di bidang kenotariatan, selain juga mendapatkan advokasi, pada saat diperlukan.

In order to encourage investment in various development activities that are being intensively carried out, certainty of legal protection for investors who invest in Indonesia is important to be realized. One of the efforts made to realize the certainty of legal protection for investors who want to invest their capital is through the making of authentic deeds before a notary. However, in reality, there is an authentic deed (in this case is Deed of Acknowledgment of Debt) which contains elements of criminal offense of fraud, as happened in Balikpapan City, East Kalimantan Province. The case related to Deed of Acknowledgment of Debt containing elements of criminal offense of fraud is found in Supreme Court Decision Number 395K/Pid.Sus/2018. The purpose of this research is to analyze the legal consequences of Deed of Acknowledgment of Debt containing elements of criminal act of fraud. In addition, it also analyzes the role of notaries to minimize the risk of criminal fraud in making deeds. This doctrinal research collects secondary data through document studies in the form of legal materials relevant to the research problem. Furthermore, qualitative analysis of the data is carried out. From the results of the analysis, it can be explained that the legal consequences of a Deed of Acknowledgment of Debt containing elements of criminal fraud are that the deed remains valid so that it can be used in evidence, even though the making of the deed begins with an investment agreement, not with a pure debt and credit agreement. However, the Deed of Acknowledgment of Debt should be made specifically for debt and credit because if it is made other than pure debt and credit, it is vulnerable to misuse. As for the role of notaries in minimizing the risk of criminal acts of fraud in the making of deeds, it is by applying the principle of prudence, implementing its own operational procedure service standards in making deeds and of course actively participating in the Indonesian Notary Association (Ikatan Notaris Indonesia/INI). The involvement of notaries in professional organizations is very necessary because their participation can provide greater opportunities for notaries to get a correct understanding of the statutory provisions in the field of notarial affairs, as well as getting advocacy, when needed."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>