Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The Timber Construction Manual has become the definitive design and construction industry source for building with structural glued laminated timber. Revised to cover the 2011 National Design Specification for Wood from the National Forest Products Association, IBC 2009 ASCE 7-10, and AITC 117-2004, this new edition contains the latest design procedures for glulam construction and an expanded collection of real-world design examples supported with detailed schematic drawings. Information and recommendations are based on the most reliable technical data available and reflect commercial purposes found to be the most practica"

"Dibalik kertas adalah film tentang hutan tanaman industri yang juga dikenal sebagai HTI. Film ini ditujukan untuk ribuan masyarakat adat dan masyarakat lokal di seluruh Indonesia, yang lahannya berdekatan atau berada di dalam wilayah konsensi HTI, atau di wilayah di mana izin baru HTI direncanakan.Film ini bedasarkan suara-suara masyarakat dari 8 komunitas di Papua, Sumatra Utara, Riau dan Jambi, yang telah kehilangan sebagian atau semua tanah leluhur mereka untuk dijadikan HTI. Kita akan mendengar dampak yang sudah mereka alami terkait ekonomi, kampung, air, budaya, bahan pangan serta hak-hak atas tanah mereka. Film ini juga memperlihatkan bagaimana masyarakat mengorganisir diri untuk menghadapi tantangan tersebut."

"ABSTRAKPada tahun 2009, Kementerian Kehutanan mengeluarkan peraturan baru yang dikenal dengan nama Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu SVLK . Salah satu tujuan dari peraturan ini adalah memastikan para pemangku kepentingan yang berkecimpung di bidang kehutanan dan juga industri kehutanan, menggunakan kayu legal sehingga dapat meningkatkan daya saing produk ekspor kehutanan Indonesia. Tesis ini meneliti pengaruh peraturan tersebut pada pasar ekspor kayu lapis, bukan hanya pada banyaknya jumlah kayu lapis yang diekspor tetapi juga penerimaan negara yang diterima dari ekspor produk ini. Dengan menggunakan data mulai tahun 2000 sampai dengan tahun 2014 dan melibatkan 58 negara sebagai mitra perdagangan ekspor kayu lapis Indonesia, pengaruh perturan tersebut akan dihitung menggunakan model gravity yang telah digunakan oleh Rose 2004 dalam penelitian sebelumnya. Dari beberapa pendekatan yang dilakukan untuk menghitung pengaruh peraturan tersebut, tesis ini membuktikan terdapat indikasi bahwa jumlah kayu lapis yang dieskpor maupun penerimaan negara dari ekspor kayu lapis menurun setelah diterapkannya SVLK.

---

ABSTRACTIn 2009, Ministry of Forestry issued new regulation which is known as Timber Legality Verification System SVLK . One of the regulation rsquo s objectives is to ensure the forestry stakeholders and industries use only legal wood and therefore increases the competitiveness of Indonesian forest products. In this thesis, I will estimate how this regulation affects the plywood export market, not only on the quantity exported but also on the revenue earned from this product. Using panel data of this market from 2000 to 2014, involving 58 countries as trading partner, I adapt gravity model which has been used by Rose 2004 . Employing several approaches, this study finds an indication that quantity exported and revenue earned after the implementation of the regulation is less than before. "

"ABSTRAKTesis ini mengenai terwujudnya regulasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu diIndonesia untuk mencegah pembalakan liar dan merupakan implikasi dariKebijakan Tindak Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan SektorKehutanan oleh Uni Eropa berupa regulasi kayu Uni Eropa (European UnionTimber Regulation) 995/2010 yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian KemitraanSukarela Tindak Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan SektorKehutanan (FLEGT-VPA) antara Indonesia dan Uni Eropa, yang sudahdiratifikasi melalui Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2014. Inti dari PerjanjianKemitraan tersebut adalah kesepakatan terhadap kerangka hukum verifikasilegalitas kayu (Timber Assurance Legal System) dari Negara mitra, Indonesiayaitu Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Sistem ini bersifat wajib untuksemua pemegang ijin industri primer pengolahan hasil hutan kayu dan industrilanjutan pengolahan kayu, dan untuk eksportir kayu, diwajibkan untuk memenuhiSVLK ini sampai mendapatkan Dokumen V-Legal dan khusus untuk ekspor keUni Eropa harus mendapatkan lisensi FLEGT. Kesulitan yang dialami dalampemenuhan SVLK ini sangat dirasakan oleh industri lanjutan yang sebagian besaradalah industri kecil dan menengah, khususnya dalam hal biaya. Biaya untukSVLK berkisar antara 60 juta sampai dengan 180 juta. Peraturan terkait SistemVerifikasi Legalitas kayu seharusnya diterapkan secara adil terhadap industriprimer dan industri lanjutan sehingga dapat mengakomodir daya saing eksportirkayu Indonesia tanpa melanggar komitmen terhadap Perjanjian yang telahdisepakati. Mengutip pernyataan John Rawls, hukum dan lembaga tidak peduliseberapa efisien dan diatur dengan baik harus direformasi atau dihapuskan jikamereka tidak adil.

---

ABSTRACTThis theses elaborates the establishment of regulation of Timber Legal AssuranceSystem in Indonesia to prevent illegal logging as the implication of VoluntaryPartnership Agreement (VPA) of Forest Law Enforcement, Governance and Tradebetween Indonesia and European Union (FLEGT), which has been ratified byPresidential Decree No. 21 Year 2014. The substance of this VPA is an agreementon the legal framework for Timber Legal Assurance System (TLAS) for Indonesiacalled Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). This system is mandatory for alllicense holders of primary timber industry, advanced timber industry, and timberexporters who should meet this TLAS to get a V-Legal documents and getFLEGT License to export timber products to EU. The difficulties raised in thefulfillment of this TLAS is mostly happened to small and medium industries,particularly in terms of cost. Costs for TLAS ranged from 60 million to 180million rupiahs. TLAS should be applied fairly to the all timber exporters andtimber industry in Indonesia as to accommodate the competitiveness ofIndonesian timber exporters without violate a commitment to the VPA. As JohnRawls said, laws and institutions no matter how efficient and well-governed,should be reformed or abolished if they are unjust."

"An experimental study of the lateral shear performance of wooden floor system sheathed with thick sugi plywood using sugi compressed wooden dowels is described. The objective of this investigation are 1) to study the in-plane shear resistance of wooden floor system sheathed with sugi timber dowels, 2) to determine the effects of the number of sugi timber dowels on the performance of wooden floor system. In this study, 3 specimens of wooden floor system were tested. Each of wooden frame floor system consists of 2 horizontal beams. 3 vertical beams, 4 horizontal supporting beams. All beams were made of solid wood of Japanese pine (Sugi). Each specimen consists of 6 floor panels which are nailed to the wood frame floor system by sugi timber dowels. Each specimen use different number of sugi timber dowels on the edge of each floor panels, that is. 3, 4, and 5 sugi timber dowels. From this study, results indicate that the number of sugi timber dowels will significantly affect lateral shear performance of wooden floor system."