Hasil Pencarian

Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query

Himpunan surat edaran Mahkamah Agung R.I. tahun 1985-1987

Jakarta: Andry Jaya, 1987

347.01 IND h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Himpunan surat edaran Mahkamah Agung (S.E.M.A.) tahun 1951-1978

Jakarta: Departemen Hukum-MA, 1979

347.01 IND h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

D. Subagio

Himpunan peraturan perundang-undangan di bidang badan peradilan dilengkapi surat edaran Mahkamah Agung 1985-1995 / D. Subagio

[Jakarta] : Novindo Pustaka Mandiri, 1996

347.01 SUB h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Himpunan surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan peratutan/instruksi/keputusan/surat keputusan bersama ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 1986 - 1988

Jakarta: Dep. Hukum-MA RI, 1988

347.01 IND h (1)

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Himpunan surat edaran Mahkamah Agung (S.E.M.A.) tahun 1979 - 1985

Jakarta: Dep. Hukum-MA RI, 1986

347.01 IND h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Himpunan surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan peraturan/instruksi/keputusan/ ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 1989 - 1990

Jakarta: Dep. Hukum-MA RI, 1991

347.01 IND h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Hikmahwati, author

Implementasi Kebijakan Telemedicine untuk Mencegah Penyebaran COVID-19 oleh Pemerintah DKI Jakarta = Policy Implementation of Telemedicine to Prevent the Spread of COVID-19 by the Government of DKI Jakarta

Kebijakan Telemedicine yang dikeluarkan dalam bentuk Surat Edaran menjadi topik yang menarik sebab kekuatan hukum dari surat edaran yang lemah serta belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai telemedicine dalam bentuk layanan konsultasi klinis langsung antara dokter dan pasien sebelumnya. Selain itu, hasil survey menunjukkan masyarakat lebih percaya dengan telemedicine...

Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Alia Shifa, author

Tinjauan yuridis terhadap surat edaran Badan Usaha Milik Negara Nomor SE-3/MBU/08/2019 tentang penggunaan link aja sebagai alat pembayaran di lingkungan Badan Usaha Milik Negara dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 = Juridical review of circular letter of State-Owned Enterprises Number SE-3/MBU/08/2019 regarding the use of link aja as a payment tool in a State-Owned Enterprise environment associated with Law Number 5 of 1999

Perkembangan teknologi dunia yang setiap hari semakin canggih, menjadikan teknologi di posisi utama dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari setiap masyarakat. Salah satunya dalam bidang ekonomi, yaitu lahirnya Financial Technology yang bertujuan untuk membuat masyarakat lebih mudah dan efisien dalam mengakses produk-produk keuangan, mempermudah transaksi keuangan dan meningkatkan literasi keuangan. Di...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian