Ditemukan 51 dokumen yang sesuai dengan query
Kadri Husin, author
1985
T36446
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Soebjakto
Jakarta: IND-HILL-CO, 1991
345 SOE t (1)
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Yayat Hidayat, author
Penggunaan pidana perampasan kemerdekaan telah banyak mendapat kritik tajam terutama bila dikaitkan dengan ekses negatif dari pidana tersebut. Pengaruh negatif semakin nyata apabila terhadap pelaku tindak pidana dikenakan pidana penjara pendek. Berbagai negara mulai mengkaji adanya alternatif lain untuk menghindari pidana penjara pendek. Salah satu alternatif yang dapat ditawarkan sebagai...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T29507
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Hulsman, L.H.C., author
Jakarta: Rajawali, 1984
345 HUL d
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Bambang Sadono S. Y., author
1991
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Soehadi Danu Saputro, author
Judul tesis ini Kedudukan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Pajak di Indonesia. Mengingat besarnya peranan penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negera (APBN), Negara/Pemerintah perlu memperhatikan agar pemungutan pajak tidak menciderai rasa keadilan rakyat maka di pandang perlu suatu upaya pemaksaan yang sah dan bersifat legal....
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
T44151
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Leonardus Agung Putra Utama, author
Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang barang sitaan negara terdiri dari Undang Undang No.8 Tahun 1981 , Permenkumham R.I. Nomor 16 Tahun 2014, Kepmen. Kehakiman RI Nomor : M.04.PR.07.03Tahun 1985, Keputusan Dirjen. Pemasyarakatan Kemenkumham RI Nomor PAS-140.PK.02.01 Tahun 2015 , Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Negara RI, Jaksa Agung RI, Komisi...
Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Fauzy Marasabessy, author
Tesis ini membahas mengenai korban kejahatan, yang akan mengalami viktimisasi lanjutan (post victimization) karena adanya penolakan dan pengabaian dari sistem peradilan pidana. Sebagai pihak yang menderita dan dirugikan akibat pelanggaran hukum pidana, korban kejahatan tidak pernah dilibatkan dalam proses peradilan pidana, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, sampai pemeriksaan perkara di...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T26103
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Marasabessy, Fauzy, author
2009
T37264
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Rudi Pradisetia Sudirdja, author
Penelitian ini membahas diskresi jaksa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. KUHAP belum mengatur diskresi secara jelas. Konsep diskresi baru ditemukan dalam hukum administrasi, tetapi apakah konsep ini dapat diterapkan dalam hukum pidana dan bagaimana pengaturan diskresi jaksa dalam proses pemeriksaan perkara pidana di Indonesia. Penelitian ini juga mengkaji konsep...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
D-pdf
UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library