Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini menganalisis peralihan bentuk badan hukum menurut kebijakan negara, sementara status hukum TVRI (Televisi Republik Indonesia) yang pada awalnya yayasan tidak pernah dijadikan pertimbangan di setiap perubahannya. Metode penelitian secara yuridis normatif dengan pendekatan preskriptif. Analisis penelitian secara evaluatif analitis yang mengarah pada pelurusan masalah. Hasil penelitian menunjukkan pengalihan bentuk TVRI dari dan ke persero menimbulkan problema kekayaan, modal, dan kepegawaian. Juga prosedur dan mekanisme yang mempunyai karakter sendiri, karena bagi persero berlaku prinsip dan ketentuan perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan.

---

This Thesis analyses the conversion form of the legal entity form based on the state policy, and meanwhile the previous legal status of TVRI in the form of foundation never have been considered in each stage of its conversion or amendment. The research methodology used in analyzing issues is legal-normative with prescriptive and evaluative approaches on the existing issues. The research has found that the conversion form of PT TVRI as state owned enterprise into The Public Broadcasting Institution creating problematic issues on the assets, capital and employment. The procedure and mechanism in converting form governed by their own rules and having their own characteristic which is different with the others - which applying the applicable principles, and terms and conditions for the limited liability company based on its prevailing regulation."

"Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional atau lnternationalCriminal Court (ICC) merupakan perwujudan terpendam setelah 50tahun digelarnya Mahkamah Militer Internasional pada 1946.Sungguhpun Mahkamah menghadapi sejumlah rintangan daribeberapa negara besar namun mereka telah menjalankan fungsinyadalam penegakkan keadilan internasional terhadap kejahatanserius hak asasi manusia (IMM) sebagaimana dikenal dalamhukum internasional. Saat ini, Mahkamah mengadili kasus diRepubiik Demokratik Kongo dan beberapa kasus lainnya pada sesiPre-Triai\l Chamber. Secara fakta, banyak peserta Statuta Roma1998 merupakan negara pelanggar HAM Negara-negara sepertiRepublic Demokratic Kongo, Uganda, Republik Afrika Tengah danColombia merupakan Negara pihak dalam Statuta Roma 1998namun memiliki permasalahan terhadap pelanggaran HAM didalam negeri mereka. Dibandingkan dengan indonesia yang bukannegara peserta akan tetapi memiliki permasalahan yang sama.Indonesia sendiri berniat untuk menjadi pihak dalam Statuta Roma1998 pada 2008. Tulisan ini menjelaskan bagaimana reaksi negarakhususnya yang sedang menghadapi konflik bersenjata internalserta dalam masa transisi-baik telah menjadi pihak maupunbelum dengan perkembangan baru dalam hukum internasionalkhususnya HAM. Penulis menggunakan teori dari AndrewMoravcsik dalam artikelnya The Origins of Human Rights Regimes:Democratic Delegations in Postwar Europe, dimana negara-negaratersebar berada dalam fase tradisional menuju demokrasi danmencoba untuk "lock in" dengan hukum internasional. Dengancara inilah menurut Moravesik negara tersebut tidak dapat kembalipada masa otoritarian."

"Tidak lama setelah Sukarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, meletuslah konfrontasi RI - Belanda yang dipicu oleh keinginan Belanda untuk kembali berkuasa di Indonesia. Dalam konfrontasi ini Belanda berusaha melemahkan RI dengan cara menduduki daerah¬daerah kekuasaan RI dan kemudian memprakarsai pendirian negara-negara dan daerah-daerah istimewa di daerah-daerah yang berhasil dikuasainya tersebut. Dari 15 negara dan daerah istimewa yang didirikan atas prakarsa Belanda, hanya ada tiga negara yang relatif kuat dilihat dari sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimilikinya, yaitu NIT, NST dan Pasundan.Tujuan Belanda yang sebenarnya mendirikan negara-negara dan daerah-daerah istimewa itu adalah untuk mengembalikan lagi kekuasaanya di Indonesia, dengan cara memfungsikan kembali alat kekuasaannya di Indonesia, yaitu Binnelands Bestuur dan KNIL di negara-negara dan daerah-daerah yang dibentuknya itu. Adanya kenyataan bahwa di Indonesia telah berdiri suatu negara yang merdeka, yakni RI mendorong pihak Belanda untuk menjalankan siasat federalistic, yaitu berusaha agar di Indonesia didirikan sebuah negara federal yang beranggotakan RI bersama-sama dengan negara-negara dan daerah-daerah istimewa yang dikendalikannya. Hal ini tampak dari persetujuan-persetujuan yang dilakukan antara RI dan Belanda, seperti persetujuan Linggajati dan Renville, di mana Belanda selalu menekankan pembentukan negara federal di Indonesia bilamana Indonesia telah menerima kemerdekaan dari Belanda. Kesanggupan RI untuk mendirikan negara federal seperti tampak dalam Persetujuan Linggajati, pada gilirannya mem¬bangkitkan semangat perjuangan kemerdekaan pemimpin-pemimpin federalis yang kemudian bergabung di dalam PMF. Sejak akhir Desember 1948, ketika RI dalam keadaan lema.h setelah agresi Belanda II, PMF banyak mengambil prakarsa-prakarsa politik untuk mencari jalan yang terbaik bagi RI, PMF dan Belanda dalam mengusahakan kemerdekaan Indonesia yang diakui oleh Belanda. PMF antara lain mengambil inisiatif untuk mengada¬kan pertemuan RI-PMF guna menentukan langkah-langkah bersama untuk menghadapi Belanda dalam KMB. Langkah politik PMF ini tidak sia-sia karena KMB akhirnya dapat berjalan dengan balk yang kemudian disusul dengan pendirian Negara Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949.Akan tetapi RIS ternyata tidak dapat bertahan lama, kurang lebih delapan bulan setelah pendiriannya RIS bubar. Banyak faktor yang menyebabkan singkatnya masa hidup RIS. Pertama, tidak satu pun tokoh politik utama di Indonesia pada waktu itu yang bersedia mendukung keberadaan RIS. Kedua, hampir semua partai politik juga tidak menghendaki..."