Ditemukan 16 dokumen yang sesuai dengan query
Rendy Susanto
"
Pada kenyataannya terdapat pembatalan perjanjian kawin yang dikabulkan oleh Hakim. Dikabulkannya pembatalan perjanjian kawin membawa akibat terciptanya kembali persatuan harta bulat di antara suami dan istri, kecuali harta bawaan masing-masing yang dibawa ke dalam perkawinan dan masing-masing pihak tetap bertanggung jawab atas hutang yang pernah ditimbulkannya kepada pihak ketiga atau kreditor. Pihak kreditor berhak untuk mengambil kekurangan pelunasan dari persatuan harta bulat.
Hingga kini belum terdapat kepastian hukum mengenai pembatalan perjanjian kawin, sehingga dikabulkan atau tidak ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T45175
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Muhammad Afie Abdullah
"
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai perbandingan isi perjanjian perkawinan di Indonesia dengan Australia. Di Australia, perjanjian perkawinan dikenal dengan istilah binding financial agreements. Perjanjian perkawinan dibuat dengan tujuan untuk mencegah masalah berkepanjangan dikemudian hari antara pasangan suami istri. Oleh karena itu, perlu diberlakukan pengaturan yang jelas mengenai ketentuan hukum mengenai perjanjian perkawinan. Permasalahan yang akan penulis bahas yaitu perihal perbandingan pengaturan mengenai perjanjian perkawinan di Indonesia dengan Australia dan perbandingan terhadap hal-hal yang dapat diatur ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2016
S61745
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Jeanita Adeline
"
Perjanjian perkawinan atau prenuptial agreement adalah perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan mengikat kedua belah pihak calon mempelai yang akan menikah. Banyaknya angka perceraian yang berujung masalah, khususnya sesuatu yang menjadi akibat-akibat yang timbul karena adanya suatu perkawinan, contohnya adalah timbulnya harta gono-gini dirasakan perlu dibuatnya perjanjian perkawinan. Dengan dibuatnya perjanjian tersebut, maka aturan mengenai harta para pihak diatur dengan jelas di sana, baik mengenai harta bawaan maupun harta yang dihasilkan oleh para pihak ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T32600
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Josephine Levina Pietra
"
Perjanjian kawin dibuat untuk menyimpangi ketentuan persatuan harta perkawinan yang diatur dalam undang-undang serta dibuat dengan akta otentik untuk kepastian tanggal akta dan didaftarkan agar berlaku pada pihak ketiga yang terikat dengan para pihak pembuat perjanjian kawin. Akta otentik ini dibuat di hadapan pejabat berwenang, yakni seorang Notaris yang tunduk pada suatu undang-undang khusus yang mengatur jabatannya termasuk tugas, kewajiban serta tanggung jawabnya dalam membuat akta, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2019
T52255
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Aninda Novtrinia Putri
"
Seorang pria dan seorang wanita berhak membuat perjanjian perkawinan yang berlaku bagi perkawinannya. Perjanjian perkawinan pada umumnya bermaksud untuk mengatur mengenai harta kekayaan pasangan suami isteri. Perbedaan peraturan yang berlaku di masing-masing negara yaitu Indonesia, Australia, dan Amerika membuat penulis tertarik untuk mencari persamaan dan perbedaan dalam proses dan syarat sahnya perjanjian perkawinan yang diatur dalam negara-negara tersebut. Sehingga permasalahan yang dikemukakan dalam tesis ini adalah bagaimana persamaan proses dan syarat sahnya perjanjian perkawinan serta ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2018
T49252
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ahmad Zaky Madany
"
Dalam perkembangan zaman seperti sekarang ini, globalisasi tidak hanya merubuhkan "batasan" suatu negara dalam bidang ekonomi, politik dan kebudayaan, namun juga pergaulan manusia yang dapat dilihat dari semakin banyaknya kasus perkawinan yang terjadi antara dua orang yang tunduk pada dua hukum yang berbeda karena perbedaan status kewarganegaraan. Perkawinan campuran pada perkembangannya menimbulkan berbagai permasalahan hukum, salah satunya yaitu dalam ruang lingkup status harta kekayaan bersama. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penulis berkesimpulan bahwa Warga ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T52449
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Cornelia Riani Iskandar
"
ABSTRAK
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan membedakan
harta benda perkawinan berupa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan
dan harta bawaan yang diperoleh masing-masing suami isteri serta berada di
bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
Pada saat atau sebelum perkawinan para pihak dapat membuat perjanjian
perkawinan yang memisahkan harta kekayaan mereka sehingga masing-masing
mengurus sediri harta baik yang dibawa ke dalam perkawinan maupun yang
diperoleh sepanjang perkawinan. Lain halnya jika terdapat penetapan pengadilan
yang menetapkan salah satu pihak baik suami ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39055
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Indah Mustika Sari
"
Kehadiran Perseroan Terbatas sebagai suatu bentuk badan usaha dalam kehidupan sehari hari tidak lagi dapat diabaikan Dalam ketentuan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas diatur bahwa Perseroan Terbatas dididirikan oleh dua orang atau lebih berdasarkan perjanjian yang dituangkan dalam akta pendirian yang dibuat oleh Notaris Apabila Perseroan Terbatas didirikan oleh dua orang atau lebih dan dapat dimungkinkan pemegang saham dari sebuah Perseroan terbatas adalah sepasang suami isteri Apabila Perseroan Terbatas didirikan oleh ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T43334
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Kristin Junaidi
"
[Perkawinan campuran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Perkawinan campuran dapat dilaksanakan di Indonesia maupun di luar Indonesia. Dalam hal perkawinan campuran dilaksanakan di luar Indonesia adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di Negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi Warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-Undang Perkawinan. ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T45289
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Nissa Sabrina
"
Pada pendirian persekutuan komanditer terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh pendiri. Pendiri dalam hal ini merupakan perorangan yang tentunya cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Suami isteri merupakan perorangan yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum khususnya mendirikan persekutuan komanditer. Namun terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan apabila suami isteri akan mendirikan persekutuan komanditer karena mereka tunduk pula pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tantang perkawinan yang menyangkut harta bersama mereka. Maka timbul permasalahan bagaimana pendirian persekutuan komanditer ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2018
T49445
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
