Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini memfokuskan diri pada upaya Rusia dalam menggunakan energinya tidak hanya untuk meningkatkan perekonomian tetapi juga untuk mendapatkan pengaruh politik yang kuat di wilayah (Eropa). Dalam hal ini Rusia menerapkan kebijakan politik energi dengan mengamankan energinya. Keamanan energi tersebut dapat dijabarkan dengan beberapa mekanisme kebijakan. Pertama, Rusia tetap berusaha untuk menjaga suplai energi yang cukup - menasionalisasi kembali beberapa perusahaan swasta dan ekspansi ke luar dan kerjasama dengan pihak asing. Kedua, Rusia harus menjamin pengiriman energinya dengan aman - kontrol atas jaringan atau jalur pipa. Faktor-faktor di atas tersebut yang menyebabkan terjadinya perselisihan antara Rusia dan Ukraina. Dalam kacamata ekonomi, bilamana Ukraina menyepakati harga gas baru yang ditawarkan Rusia, maka hal itu akan menyebabkan pundi-pundi keuangan Rusia semakin banyak. Adapun secara politik, Rusia sangat tidak menyukai kedekatan Ukraina terhadap NATO, apalagi ada upaya NATO untuk memasukkan Ukraina sebagai agenda perluasan anggotanya.

---

This study focused on Russia's efforts in the use of energy not only to boost the economy but also to gain a strong political leverage in the region (European). In this case, Russia's energy policy adopted by securing its energy. Energy security can be translated with some policy mechanisms. First, Russia still seeks to maintain an adequate supply of energy (sufficient supplies) - re-nationalize some private companies and outward expansion and cooperation with foreign parties. Second, Russia should guarantee the safe delivery of energy (unhindered delivery) - or control over the pipeline network. Those factors above cause a dispute between Russia and Ukraine. Economic point of view, when Ukraine agreed on a new gas price offered by Russia, then it would lead to Russia's financial coffers more and more. As for politically, Russia is not like the closeness of Ukraine to NATO, let alone there were efforts of NATO to include Ukraine as an agenda for the expansion of its members."

"Tesis ini dilatarbelakangi proses revisi UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas yang tidak kunjung selesai pada periode DPR tahun 2009-2014. Adanya relasi kepentingan politik dan ekonomi membuat revisi UU ini terpaksa dilanjutkan oleh DPR periode selanjutnya. Terhambatnya proses tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum dalam sektor migas di Indonesia karena BP Migas dibubarkan pada tahun 2012 yang lalu. Kemudian pengganti BP Migas yakni SKK Migas dianggap merupakan perwujudan lain dari BP Migas. Selain itu, salah satu rekomendasi panitia angket BBM tahun 2009 menyebutkan agar revisi UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas diselesaikan oleh DPR periode 2009-2014. Unit analisa dari penelitian ini adalah proses revisi UU Migas oleh Komisi VII yang juga melibatkan asosiasi pengusaha dan masyarakat sipil. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif. Data diperoleh melalui studi literatur, dan wawancara. Beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni teori elit, teori pilihan rasional, teori perumusan kebijakan, teori politik kebijakan dan teori otonomi relatif negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya tarik menarik kepentingan dalam proses revisi UU Migas sehingga menyebabkan proses revisi UU tersebut menjadi terhambat. Selain itu, pada proses perumusaan kebijakan yang strategis seperti migas, intervensi dan kepentingan pelaku bisnis sulit untuk dihindarkan. Kelompok elit juga berperan terhadap terhambatnya proses revisi UU Migas di DPR pada periode 2009-2014. Kesimpulan dari penelitian ini ialah selalu ada relasi antara kepentingan politik dan bisnis pada sektor-sektor strategis, tidak terkecuali migas. Kepentingan elit baik politik maupun bisnis untuk membentuk badan pengusahaan menjadi salah satu indikasi lain munculnya relasi di antara kelompok-kelompok tersebut. Selain itu, tarik-menarik kepentingan dalam isu kelembagaan sektor migas merupakan faktor utama yang menghambat proses revisi UU Migas. "

"Penelitian ini berupaya membahas peran Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia (HIMNI) dalam proses pembahasan RUU EBT pada tahun 2020. Untuk menjelaskan peranan tersebut, penulis akan terlebih dahulu menjelaskan dinamika pembahasan RUU EBT pada tahun 2020 dengan menggunakan dua aspek dalam teori Agenda Setting yang dikembangkan oleh Kingdon, yakni aliran permasalahan dan aliran kebijakan. Penulis kemudian berupaya mengulas peran HIMNI sebagai Policy Entrepreneur dalam aliran permasalahan pembahasan RUU EBT. Dalam skrpsi ini, penulis berhasil menemukan beberapa temuan. Penulis berhasil menjelaskan bahwa HIMNI bertindak aktif sebagai policy entrepreneur dalam aliran kebijakan pembahasan RUU EBT karena secara aktif melakukan tindakan pelunakan dan mengharapkan insentif bagi anggota mereka ketika proposal yang mereka tawarkan dapat diakomodasi oleh Komisi VII DPR RI dalam RUU EBT.

---

This research aims to discuss the role of the Indonesian Nuclear Society Association (HIMNI) in the drafting process of the New and Renewable Energy Bill in 2020. To explain this role, the author first explains the drafting process of RUU EBT in 2020 by using two aspects in the Agenda Setting theory developed by Kingdon: the problem stream and the policy stream. The author seeks to examine the role of HIMNI as a Policy Entrepreneur in the problem stream in the drafting process of the EBT Bill. In this thesis, the author managed to find several findings. Author has succeeded in explaining that HIMNI acts actively as a policy entrepreneur in the policy flow of the EBT Bill discussion because they expect incentives for its members' involvement when Commission VII DPR RI can accommodate the proposals they offer in the EBT Bill."

"Penelitian ini membahas penyebab terhambatnya implementasi kebijakan transisi energi di Prancis. Prancis merupakan negara industri pertama yang meratifikasi perjanjian Paris Agreement dan memiliki kebijakan transisi energi lainnya seperti La loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) dan Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE). Namun pada masa Emmanuel Macron, implementasi tersebut terhambat. Macron gagal untuk memenuhi target tahunan penggunaan energi baru terbarukan dan juga mengundur target transisi energi yang mana pada masa Hollande target tersebut sampai dengan tahun 2025 menjadi tahun 2035. Melalui metode penelitian sequential transformative mixed methods, penelitian ini mengangkat studi kasus implementasi kebijakan transisi energi di Prancis pada masa Emmanuel Macron tahun 2017-2019. Skripsi ini menghasilkan empat temuan. Pertama, implementasi transisi energi di Prancis dipengaruhi oleh ideologi partai penguasa dan tidak semua région bekerja sama dengan baik untuk implementasi kebijakan tersebut. Kedua, implementasi transisi energi di Prancis melibatkan delapan klaster pengaruh dengan klaster EDF Renouvelables yang paling dominan. Ketiga, EDF Renouvelables tidak memonopoli tetapi mendominasi implementasi transisi energi Prancis. Keempat, kerugian dalam ekonomi menghambat implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi transisi energi memiliki karakter issue networks. LREM sebagai partai penguasa saat ini tidak memiliki dukungan yang signifikan terhadap implementasi transisi energi dan lebih berpihak pada isu ekonomi.

---

This study discusses the causes of impeded implementation of energy transition policies in France. France is the first industrialized country to ratify the Paris Agreement and has other energy transition policies such as La loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) and Programmation Pluriannuelle de l'Énergie (PPE). However, during Emmanuel Macron, the implementation was hampered. Macron failed to meet the annual target for the use of new renewable energy and also delayed the energy transition target which during the Hollande period until 2025 to 2035. Through sequential transformative mixed methods research, this study raised the case study of the implementation of energy transition policies in France during the period of Emmanuel Macron in 2017-2019. This thesis produces four findings. First, the implementation of the energy transition in France is influenced by the ideology of the ruling party and not all regions work well together for the implementation of the policy. Second, the implementation of the energy transition in France involves eight clusters of influence with the most dominant EDF Renouvelables cluster. Third, EDF Renouvelables does not monopolize but dominates the implementation of the French energy transition. Fourth, losses in the economy hinder the implementation of the policy. This study concludes that the energy transition implementation has the issue network character. LREM as the ruling party does not currently have significant support for the implementation of the energy transition and is more pro-economic."