Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan perekonomian Indonesia setelah berakhirnya kekuasaan kolonialisme Belanda dan Jepang, memiliki fase yang menarik. Pergulatan mengenai rumusan konsep perekonomian nasional yang dicita-citakan menjadi perdebatan yang menarik. Trauma akan penjajahan Belanda menjadikan ekonomi yang dicita-citakan haruslah ekonomi yang mewadahi seluruh kepentingan rakyat dan upaya pengambilalihan semua kepemilikan Belanda yang berada di Indoneisa menjadi agenda utama. Namun setelah persetujuan KMB yang mengembalikan hak-hak kedaulatan pemerintahan ke tangan Indonesia dengan bentuk pemerintahan serikat (RIS), pemerintah yang baru memperoleh kedaulatan haruslah mengakui semua kepemilikan Belanda sebelumnya, artinya seluruh kekayaan Belanda yang ada di Indonesia tetap menjadi kepemilikan Belanda sesuai dengan yang diatur dalam persetujuan KMB. Dalam kondisi seperti inilah Sumitro Djojohadikusumo Menteri Perdagangan dan Industri pada Kabinet Natsir dipercaya untuk menyusun sebuah rumusan kebijakan ekonomi yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan ekonomi Indonesia. Kegiatan tersebut bertujuan untuk membangun kekuatan industri menengah kebawah atau industri rakyat agar dapat menjadi dasar ekonomi Indonesia. Industri ini nantinya diharapkan dapat menunjang industri-industri besar yang sebelumnya sudah mapan. Namun kuatnya modal asing dan lemahnya kernampuan masyarakat dalam mengakses kemajuan teknologi dilihat menjadi penyebab tidak jalannya program tersebut, sehingga titik berat devisa coba diambil dengan pengembangan pengusaha importir nasional. Usaha ini juga dinilai gagal karena hampir semua pengusaha tidak mampu melakukan kegiatannya tanpa mendapat bantuan dari negara, sehingga posisi mereka sangat tergantung pada policy yang dikeluarkan negara. Sehingga hubungan yang muncul adalah hubungan nepotisme antara pengusaha dan penguasa. Juga bentuk pemerintahan parlementer yang berdasarkan demokrasi liberal menyebabkan tidak ada kabinet yang mampu bekerja secara maksimal, karena setiap kabinet langsung dijatuhkan apabila melakukan suatu kesalahan, sehingga umur tiap-tiap kabinet hanya beberapa bulan saja. Yang penting di sini adalah ketidakmampuan negara dalam mengembangkan dirinya sebagai pelaksana utama kegiatan ekonomi sehingga modal asing memiliki posisi yang semakin kuat dalam menguasai bidang usaha. Perencenaan ekonomi yang dijalankan dari awal juga dibuat terkesan darurat dan hanya sekedar untuk menjalankan sebuah kegiatan perekonomian, dengan tahapan waktu yang kurang jelas. Jadi kekuatan pasar yang diharapkan untuk mengarahkan kebijakan justru rnenjadi bumerang, karena ketidaksiapan negara dan juga pengusaha nasional, sehingga pencapaian hasil-hasil ekonomi hanya diperoleh segelintir orang yang memiliki akses ke arah itu."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang seberapa besar bantuan luar negeri yang dilakukan negara-negara Barat yang terbentuk dalam forum IGGI terhadap Indonesia dalam pembangunan ekonomi Indonesia khususnya pada Pelita I. Asumsi dasarnya bahwa pertumbuhan pembangunan ekonomi Indonesia semata-mata bukan hanya sumber daya alam Indonesia saja, melainkan IGGI ikut berperan dalam membantu menstablisasikan ekonomi Indonesia dengan melalui hubungan bilateral dan multilateral dengan negara-negara donor.Namun setiap bantuan mempunyai motif dan maksud tujuan tertentu. Dalani Hal ini Indonesia menyambut baik setiap bantuan dari negara manapun, sepanjang bantuan tersebut bermanfaat bagi Indonesia dan sama sekali tidak disertai, ikatan_-ikatan apapun juga (bantuan tidak dapat dikaitkan dengan campur tangan urusan dalam negeri Indonesia).Mengingat IGGI merupakan penyumbang terbesar dalam pembangunan ekonomi Indonesia, maka pemanfaatan dana tersebut sudah tentu mempunyai dampak positif dan negatif dalam pelaksanaan pembanguanan Indonesia. Tidak diragukan lagi bahwa bantuan dana IGGI berguna bagi Indonesia sebagai faktor pendukung keberhasilan pembangunan dalam bidang ekonomi antara lain, untuk menutupi defisit anggaran belanja pembangunan memperkuat modal dalam negeri, menjamin kelangsungan pembangunan, disamping bahwa bantuan tersebut juga menimbulkan korupsi yang makin meningkat dan kecenderungan dari salah satu negara peserta (Belanda) untuk mencampuri urusan dalam negeri Indonesia secara politik yang pada akhimya membuat Indonesia tidak perlu mempertahankan IGGI lagi, karena Indonesia sejak dari awal menolak campur tangan luar dikaitkan dengan bantuan."