Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembangunan PLTN di Indonesia dan dunia masih menjadi kontroversi, hal ini disebabkan oleh keamanan dan keselamatan PLTN yang masih diragukan. Kecelakaan nuklir di Chernobyl pada tahun 1986 dan kejadian bencana PLTN Fukushima tahun 2011 menunjukan standar keselamatan dan kemanan yang sangat ketat pada kontruksi dan pengoperasian, ternyata tidak dapat menghindari bencana kebocoran radioaktif. International Atomic Energy Agency IAEA adalah badan yang mengawasi perkembangan energi nuklir di dunia, terutama negara berkembang.Pada tahun 2009 IAEA telah melakukan evaluasi kesiapan Indonesia dalam pembangunan PLTN pertama, berdasarkan evaluasi tersebut menyimpulkan bahwa dari 19 kriteria yang telah ditetapkan hampir semua isu area infrastruktur dapat ditindaklanjuti untuk membuat keputusan selanjutnya berlanjut ke Fase II, kecuali komitmen negara, manajemen dan keterlibatan stakeholder. Dalam penelitian ini, Penulis akan menganalisa kembali 19 multikriteria yang ditetapkan IAEA untuk pembangunan PLTN pertama di Indonesia berdasarkan kondisi saat ini.Berdasarkan hasil penelitian, Indonesia belum siap membangun PLTN pertama, terutama pada kriteria komitmen negara, keselamatan, keamanan, perencanaan kedaruratan serta keterlibatan stakeholder. Namun apabila Indonesia menganggap PLTN sangat mendesak untuk dibangun, perlu ada upaya yang dilakukan untuk memenuhi standar IAEA yaitu komitmen tegas Pemerintah, pemilihan lokasi dan teknologi yang tepat, komitmen perlindungan keamanan dan keselamatan, peningkatan SDM, pengelolaan limbah radioaktif, keterbukaan informasi dan sosialisasi nuklir, subsidi serta penyiapan dana keadaan darurat.

---

There is still a controversy about the development of nuclear power that shows concern for its security and safety aspects. The catastrophic nuclear accident happened in Chernobyl 1986 and Fukushima 2011 suggested that a very strict safety and security standard on construction and operation apparently could not prevent radioactive leak disaster. International Atomic Energy Agency IAEA is the organization that oversees the development of nuclear energy in the world, especially developing countries.

In 2009, IAEA has conducted an assessment on Indonesia 39 s readiness for its first nuclear power plant. The assessment concluded that 19 nuclear infrastructure issues, Indonesia still has pending issues on state commitment, management and stakeholder involvement. In this study, the author would like to reanalyze the 19 nuclear infrastructure issues which set by the IAEA for Indonesia rsquo s first nuclear power plant based on Indonesia current conditions.

The study itself suggests that Indonesia is unlikely to be ready to build the plant. This is due to numerous unmet nuclear infrastructure standards, especially in state commitment, management, safety, security, emergency planning and stakeholder involvement aspects. However, if the construction of nuclear power plant is urgently needed, the government has to make efforts to meet IAEA standards in several aspect, such as state commitment, proper location and technology selection, security and safety protection, human resource development, radioactive waste management, information disclosure and nuclear socialization, subsidies and preparation of emergency funds."

"Buku yang berjudul "Anotasi bibliografi rencana pembangunan PLTN di Indonesia" ini ditulis oleh P. M. Laksono,Aris Arif Mundayat, Y. Tri Subagya, dan Y. Widiati Nuraini. Buku ini membahas tentang rencana pembangunan PLTN di Indonesia, ditinjau dari segi ekologi, ekonomi, politik sosio kultural, dan teknis."

"Penelitian dalam tesis ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan Indonesia dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Kesiapan ini diketahui dari seberapa besar kontribusi industri Indonesia dalam memproduksi komponen- komponen PLTN yang dikelompokkan menjadi 4 subsisteni yaitu primary subsystem, secondary subsystem, construction/civil subsystem dan balance and protection subsystem. Analisis dilanjutkan dengan melihat kernampuan komponen yang diproduksi industri Indonesia dalam menghasilkan devisa atau yang biasa dikenal dengan efisiensi perusahaan dalam menghemat atau menghasilkan devisa melalui domestic resource cost yaitu dengan melihat proporsi biaya sumber daya lokal dan biaya sumber daya luar negeri dalam menghasilkan nilai tambah.

---

Research in this thesis aims to determine the readiness of Indonesia in the construction of nuclear power plant. This readiness is known of how much contribution the industry Indonesia in producing nuclear components are grouped into 4 system is the primary subsystem, secondary subsystem, construction / civil subsystem and balances and protection subsystem. The analysis continued by looking at the ability of Indonesias industrial components produced in generating foreign exchange or commonly known by the companys ejficiency in saving or generating foreign exchange through domestic resource cost by looking at the proportion of the cost of local resources and the cost of offshore resources in generating added value."

"ABSTRACT

The stress analysis on the chemical and volume control piping system of the reactor coolant for the AP600 nuclear power plant has been done. By using CAEPIPE computer code version 3.32 revision 0, the first step of analysis has shown that CVS-APGOO piping system would be over stress if the piping supports were not used in the piping system. Furthermore the displacement of the piping system were larger and the piping would be deflected and /or ruptured. The second step of analysis has shown that the piping system would be in accordance with the limit stress of ASME Code Section III Subsection ND , 1980 Edition, providing the piping supports are placed in the proper location. In addition the displacement of the piping system would be very small, both on the nuclear power plant operation condition or during seismic event. Therefore, the CVS-APGOO piping system, that has been completed with the supports in the proper location is feasible to be fabricated and constructed.ABSTRAK

Telah Dilakukan analisis beban (stress) sistim pipa pengendali volume dan kimiawi (CVS) pendingin reaktor pada PLTN AP600. Dengan menggunakan paket Computer Code "CAEPIPE" versi 3.32 revisi 0, hasil analisis pendahuluan menunjukkan bahwa sistim pipa CVS-APGOO akan mengalami tegang berlebih bila alat penunjang pipa tidak dipergunakan didalam sistim pipa. Selain itu sistim pipa akan bergeser terlalu besar yang memungkinkan pipa akan melengkung atau pecah. Bila alat penunjang pipa ditempatkan pada lokasi yang tepat pada sistim pipa CVS-APGOO, hasil analisis kedua menunjukkan bahwa sistim pipa memenuhi kriteria batas tegangan ASME Code Seksi III Subseksi ND Tahun 1980. Selanjutnya analisis kedua menunjukkan bahwa sistim pipa CVS-AP600 pergeserannya amat kecil baik pada saat sistim pipa dioperasikan ataupun pada saat mengalami gempa bumi dikemudian hari. Dengan demikian sistim pipa CVS-APGOO yang telah dilengkapi dengan alat penunjang pipa pada setiap lokasi yang diperhitungkan layak untuk di fabrikasi dan dikonstruksi."

"Skripsi ini membahas tentang bagaimana Die Grunen, yang merupakan salah satu partai politik di Jerman yang bergerak di bidang lingkungan hidup, menggambarkan sebuah PLTN yang bernama Biblis dalam laman resminya www.gruene.de. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan penggambaran PLTN Biblis dalam laman resmi Die Grunen, www.gruene.de, melalui kosakata yang digunakan. Penelitian ini mencakup aspek teks linguistik dan semantik dan menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PLTN Biblis digambarkan negatif oleh Die Grunen melalui penggunaan kosakata yang memiliki makna afektif negatif."

"Kebutuhan listrik nasional pada masa mendatang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan industri. Pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) menjadi alternatif dalam memenuhi kekurangan penyediaan listrik secara nasional. Oleh karena itu, kajian investasi dan skema pembiayaan PLTN menjadi cukup mendesak untuk dilakukan.Hasil analisa terhadap PLTN dan pembangkit konvensional dalam studi ini menunjukkan bahwa PLTN cukup kompetitif terhadap pembangkit batu bara dan gas. Biaya produksi listrik PLTN jenis AP600 sekitar S32,12 per MWh sedangkan pembangkit batu bara diantara $29 - $32 per MWh dan pembangkit gas sekitar 532,68 per MWh pada discount rate 8% tanpa pajak karbon. Resiko bisnis PLTN mencakup biaya pertanggungjawaban nuklir terhadap lingkungan, resiko mundurnya penyelesaian proyek, dan premi asuransi investasi. Biaya pertanggungjawaban nuklir meliputi biaya resiko kecelakaan nuklir, asuransi properti dan para pekerja. Ada dua skema pembiayaan yang ditinjau dalam studi ini yaitu skema tradisional (modal dan pinjaman) dan Build Operate Transfer (BOT).Dari beberapa skenario yang dikaji dalam tesis ini, hasilnya menunjukkan bahwa skema pembiayaan konsorsium dan BOT merupakan alternatif yang patut dipertimbangkan bagi para pengambil kebijakan. Skema konsorsium cukup cocok bagi negara yang sudah berpengalaman dalam proyek PLTN dan skema BOT cocok bagi negara yang belum memiliki pengalaman dalam proyek PLTN."

"Kebutuhan listrik nasional pada masa mendatang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan industri. Pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) menjadi alternatif dalam memenuhi kekurangan penyediaan listrik secara nasional. Oleh karena itu, kajian investasi dan skema pembiayaan PLTN menjadi cukup mendesak untuk dilakukan.Hasil analisa terhadap PLTN dan pembangkit konvensional dalam studi ini menunjukkan bahwa PLTN cukup kompetitif terhadap pembangkit batu bara dan gas. Biaya produksi listrik PLTN jenis AP600 sekitar 532,12 per MWh sedangkan pembangkit batu bara di antara $29 - $32 per MWh dan pembangkit gas sekitar $32,68 per MWh pada discount rate 8% tanpa pajak karbon.Resiko bisnis PLTN mencakup biaya pertanggungjawaban nuklir terhadap ]ingkungan, resiko mundurnya penyelesaian proyek, dan premi asuransi investasi. Biaya pertanggungiawaban nuklir meliputi biaya resiko kecelakaan nuklir, asuransi properti dan para pekerja.Ada dua skema pembiayaan yang ditinjau dalam studi ini yaitu skema tradisional (modal dan pinjaman) dan Build Operate Transfer (BOT). Dari beberapa skenario yang dikaji dalam tesis ini, hasilnya menunjukkan bahwa skema pembiayaan konsorsium dan BOT merupakan alternatif yang patut dipertimbangkan bagi para pengambil kebijakan. Skema konsorsium cukup cocok bagi negara yang sudah berpengalaman dalam proyek PLTN dan skema BOT cocok bagi negara yang belum memiiiki pengalaman dalam proyek PLTN.

---

In the future, national electricity demand increases according population and industry growth. Nuclear power plant is alternative to cover electricity deficit nationally. So, investment assessment and financing scheme for nuclear power plant are urgent to be done.

The result of analysis to nuclear and conventional in the study shows that nuclear power plant is competitive to coal and gas. Levelized cost of electricity (LCOE) for AP600 nuclear power plant is $32.12 per MWh but coal about 529 - $32 per MWh and gas $32.68 per MWh in 8% discount rate without carbon tax.

Nuclear power plant business risk consists of nuclear liability cost for environment, project delayed, and insurance premium of investment. Nuclear liability covers cost of nuclear accident risk, insurance premium for property and staff.

There are two financing scheme reviewed; traditional (equity and debt) and Build Operate Transfer (BOT) scheme. From some scenarios assessed in the thesis show that consortium and BOT financing scheme are alternatives can be considered by decision maker. Consortium scheme is suitable for experience country in nuclear power plant and BOT is suitable for not experience country."

"Dengan jumlah penduduk yang besar dan ekonomi yang sedang bertumbuh, ketersediaan dan keterjangkauan energi - khususnya listrik - menjadi sangat penting bagi Indonesia. Meningkatnya permintaan listrik membutuhkan peningkatan kapasitas terpasang. Sebagai teknologi pemikul beban dasar dengan supply masif dan stabil, serta catatan kebersaingannya di luar negeri, pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) diajukan sebagai alternatif. Tren yang berkembang dalam pembangunan PLTN adalah skala 1000 MW ke atas. Namun pilihan skala ini sering tidak didasari pada suatu kajian, kecuali prinsip skala ekonomi dimana biaya kapital pembangkit menjadi semakin murah ketika ukuran semakin besar. Di sisi lain, data waktu konstruksi memperlihatkan hubungan positif terhadap kenaikan kapasitas. Lamanya waktu konstruksi dapat mengakumulasikan interest during construction sehingga pada suatu titik dapat menetralkan keuntungan dari skala ekonomi. Keadaan yang konstradiktif ini memunculkan masalah optimasi. Penelitian ini kemudian berusaha mencari kapasitas optimal PLTN sehingga didapat biaya pembangkitan yang terkecil yang mungkin (the least possible cost). Namun, biaya pembangkit listrik minimum PLTN tetap harus bersaing dengan teknologi baseload yang ada, yakni PLTU, PLTP dan PLTD dengan biaya pembangkitan rata-rata 719, 1103 dan 3286 Rp/kWh pada tahun 2013. Menggunakan data dan asumsi pada skenario dasar, dimana biaya EPC 4260 $/kW EPC dan tingkat bunga 10%, kapasitas optimal diraih pada 809 MW dengan biaya pembangkitan levelized 15,61 sen/kWh. Dengan skenario dasar ini nuklir dengan mudah mengungguli PLTD. Namun, nuklir tidak dapat bersaing dengan PLTU dalam seluruh nilai parameter yang disimulasikan. Sementara itu nuklir dapat bersaing dengan PLTP pada tingkat interest <6% atau EPC yang dikurangi >40%.

---

As the fourth most populous country with growing economy, energy - particularly electricity - availability and affordability have become very crucial for Indonesia. Increasing demand calls for increasing installed capacity, nevertheless, cost economy should never be at stake. A baseload technology with massive and steady supply as well as competitiveness record abroad, nuclear power plant (NPP) steps in as alternative. Current studies shows a trend in 1000 MW class or more. However its underlying reasoning has never been met, except for economies of scale where plant is cheaper as size gets bigger. In the other hand trend in construction time shows an increase with regard to size, letting more accumulation in interest during construction which at some point may offset the benefit of economies of scale. The contradictory condition reveals an optimization challenge.

This research then tries to find an optimum capacity at which NPP can be built at its least possible generating cost. However, in order to be adopted, that least cost must be able to compete with the cost of existing baseload fleets namely coal, geothermal , and diesel averaging at 719, 1103, and 3268 Rp/kWh in 2013. With the data and assumptions taken for base case scenario, that is at 4260 $/kW EPC cost and 10% interest rate, optimum capacity is reached at 809 MW with 15,61 cent/kWh levelized generating cost. On base case scenario, nuclear competitiveness easyly surpasses diesel. However, nuclear cannot compete with coal in all parameter values simulated. Nuclear is competitive with geothermal, provided the interest rate is less than 6% or EPC cost is cut at more than 40%."