Hasil Pencarian

Ditemukan 63 dokumen yang sesuai dengan query

Kartini Muljadi, author

Pedoman menangani perkara kepailitan

Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005

346.078 KAR p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Pedoman pelaksanaan administrasi penyelesaian perkara niaga pada pengadilan niaga

Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2004

350 PED (1)

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Suharto, 1944-, author

Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana: mulai proses penyelidikan sampai persidangan

Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016

345.598 SUH p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Statistik perkara perdata pengadilan tinggi dan pengadilan negeri seluruh Indonesia tahun 1980

Jakarta: Dep. Kehakiman, 1982

347.01 IND s (1)

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Dali Mutiara

Penuntun perkara sipil dengan contoh surat-surat resminya / Dali Mutiara

Jakarta: Bintang Indonesia, 1959

345.05 DAL p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Putusan perkara nomor 067/PUU-II/2004

Jakarta: Mahkamah Kontitusi, 2006

347.035 PUT

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Soeparman, author

Pengaturan hak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara pidana bagi korban kejahatan

Bandung: Refika Aditama, 2007

347.01 PAR p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Proses pemeriksaan pendahuluan perkara pidana di kepolisian (suatu studi di wilayah hukum Kodak Metro VII Jaya)

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1992

S6157

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Adami Chazawi, author

Lembaga peninjauan kembali (pk) perkara pidana : penegakan hukum dalam penyimpangan praktik dan peradilan sesat

Jakarta: Sinar Grafika, 2011

345.012 ADA l

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Ahmad Hajar Zunaidi, author

Perluasan penerapan pasal 82 KUHP tentang penyelesaian perkara pidana di luar persidangan = Extension the application of article 82 of the criminal code of the criminal case settlement outside the trial process

[Abstract
Rancangan KUHP dan Rancangan KUHAP telah mengadopsi mekanisme penyelesaian perkara di luar proses yakni pada Pasal 145 R-KUHP dan Pasal 42 R-KUHAP, sebagai suatu kebijakan pidana (penal policy) untuk menanggulangi peningkatan jumlah perkara yang bersifat ringan yang membebani sistem peradilan pidana dan anggaran negara. Meskipun demikian, masih ada permasalahan utama terkait...

2012

T30093

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian